Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.198
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial Jurnal Pendidikan dan Konseling PERSPEKTIF Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Rudi Salam Sinaga
Universitas Medan Area
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 terhadap Kondisi Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Medan H. Riza Sirait; Rudi Salam Sinaga; Maksum Syahri Lubis
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 1 (2022): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5364

Abstract

The purpose of this research is to Know and explain the results of the evaluation of the quality of housing conditions for low-income people (MBR) in Medan City, Know and explain the implementation of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas for MBR in Medan City, Knowing and explaining the supporting factors and obstacles to improving the quality of housing conditions for low-income people (MBR) in Medan City. This research is a qualitative design. The research approach is based on phenomenology and the constructivism paradigm in developing science. The results of the research are normatively Law no. 1 of 2011 has been quite effective in accommodating the provision of housing support for low-income families. Implementation of 1 Year 2011, there are still many problems, especially those related to the role and capacity of local governments, both in terms of commitment and funding, so it is necessary to develop derivative regulations related to local governments. There are still weaknesses in housing regulations, among others, related to the current income limit for MBR, which is relatively 35% higher than the average wage / salary income of people in Indonesia, as well as the benchmark for common house prices which are 44% lower in value than the market price in accordance with construction costs on the market.
Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit Reza Fachrozi; Isnaini Isnaini; Rudi Salam Sinaga
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 1 (2022): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5366

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze, how the implementation of policies of the Mayor of Binjai in terms of improving the quality and quality of public services, especially transportation services to the people of Binjai City. The method used in this research is descriptive qualitative using the Merille S. Grindle theory where there are several variables that determine the effectiveness of policy implementation. From the results of the study it can be seen that after the implementation of the Mayor's Regulation at the Binjai City Transportation Agency, there was a change where previously the transportation management process, which had been in PD Angkutan Kota Binjai using transportation costs and other transportation, is now transferred to the Transportation Office to manage it with free of charge so that it can make it easier for people to carry out daily activities using Trans Binjai.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Yuli Ajizah Hasibuan; Rudi Salam Sinaga; Adam Adam
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5680

Abstract

Therefore, the authors are interested in conducting research that aims to find out and analyze the implementation and policy constraints of the Minister of Home Affairs Regulation no. 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services at the Deli Serdang Regency Population and Civil Registration Service. The research approach used in this study is a qualitative approach, namely problem solving procedures investigated by describing the current state of the subject/object of research based on visible facts. The results of the study found that the application of online population administration services at the Deli Serdang Regency Population and Civil Registration Service had been carried out in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2019 so that population administration documents could be served. This can be seen from communication, socialization of resources, disposition and bureaucratic structure. The obstacles faced by agencies in implementing online population administration services according to the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2019 are: information systems that are densely used/accessible so that they are constrained in speed of service, lack of funds to be able to improve existing facilities and infrastructure, and lack of employee desire. to improve the quality of public services.
Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu Rudi Salam Sinaga; Adam Adam
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.12.2.2021.310-332

Abstract

Studi ini beranjak dari fenomena meningkatnya jumlah calon legislatif (caleg) etnis Tionghoa di tiga pemilu (2004, 2009, 2014) pada konteks pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan dalam studi ini terjadi persaingan yang semakin kuat antara sesama caleg etnis Tionghoa pada daerah pemilihan (dapil) sumatra utara (Sumut) 1 yang menimbulkan munculnya pertanyaan penelitian dalam studi ini mengapa caleg etnis Tionghoa memilih maju di dapil Sumut 1 dan bagaimana mobilisasi suara dilakukan?. Untuk menemukan jawaban terhadap penelitian ini maka studi ini menetapkan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda dari penelitian terdahulu yang menyebutkan kebangkitan semangat etnis di era pasca-Soeharto tidak terjadi di kota Medan secara spesifik pada lokasi studi ini. Temuan yang didapatkan terjadi fragmentasi politik di kalangan etnis Tionghoa yang dibentuk oleh Habitus yang ada pada area masing-masing. Tingginya persaingan sesama caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 sebagai pertanda bahwa demokrasi dengan sistem pemilu proporsional terbuka mengurangi peningkatan sentimen etnis dalam pemilu. Pada sisi lainnya area domisili dan mobilitas bisnis yang tinggi seperti Kota Medan dianggap sebagai dapil yang bergengsi untuk mengukur kemampuan keterampilan politik di pemilu.
Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ronal Dison; Suharno Suharno; Rudi Salam Sinaga
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.10327

Abstract

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yaitu pada Tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta , Untuk menganalis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi persiapan pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Latar Belakang Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah. Terkait dengan perencanaan pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir, telah dilaksanakan usulan masyarakat ke anggota DPRD pada tanggal 15 Februari 2014 dan Pembentukan Desa Persiapan Lubuk Mandarsah Ulu. Usulan pemekaran Desa persiapan Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir mengacu pada aturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: a). Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pemekaran desa sudah ada namun belum sepenuhnya. b). Sumberdaya aparatur pemerintah desa Lubuk Mandarsah masih belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. c). Aset dan kekayaan desa cukup memadai namun belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. d). Adanya unsur politis yang sempat mengganggu proses pemekaran wilayah mengingat pemekaran wilayah identik dengan pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya. e). Adanya tarik ulur kepentingan antara pihak yang ingin memisahkan diri dari wilayah induk untuk membentuk wilayah baru. f). Pembahasan di pemerintah yang terlalu lama membuat masyarakat sempat pesimis akan upaya pemekaran wilayah yang berdampak pada ketidakpercayaan publik pada aparat pemerintah.
Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bungo Joko Setyoko; Dwi ramadhinta. A; Rudi Salam Sinaga
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.10328

Abstract

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu instansi-instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki unsur pengawas pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten dan kota. Inspektorat Kabupaten Bungo berkewajiban untuk mendukung pencapaian kinerja yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Kabupaten Bungo memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas, Profesional, dan Responsif, Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berorientasi Pelayanan publik”. permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum efektif karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai. Maka dari itu penulis ingin meneliti Permasalahan yang terjadi pada Inspektorat dalam Pengawasan Kinerja pada OPD khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Penelitian ini yang menjadi lokasi adalah Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat yang beralamatkan di Jalan R.M Thaher Perkantoran Bupati Muara Bungo. Waktu Penelitian adalah pada Bulan Juli 2020 sampai dengan selesai. Penulis mengambil lokasi Penelitian yaitu Inspektorat Kabupaten Bungo dikarenakan Peneliti ingin mengetahui dari analisis Inspektorat dalam Pengawasan Kinerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dari Penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan diantaranya, Analisis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan kinerja BPPRD. Faktor Penghambat Inspektorat dalam Melaksanakan fungsi dan tugasnya terhadap pengawasan Kinerja BPPRD.
WHY DO ISLAMIC MASS-BASED PARTIES ACCOMMODATE NON-ISLAMIC LEGISLATIVE CANDIDATES: THE CASE OF CHINESE ETHNIC IN INDONESIA Rudi Salam Sinaga
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 9 No. 4 (2023): Juni 2023
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was conducted to find out why Islam-based parties in Indonesia accommodate non-Muslim legislative candidates from ethnic minorities in the 2014 North Sumatra Provincial DPRD election. A qualitative research using a combination of case studies and ethnography is used as the research method. Data were obtained through in-depth interviews, literature studies and documentation studies. The findings show that there are three dominant factors that cause the National Awakening Party (PKB) and the National Mandate Party (PAN) to accommodate non-Muslim candidates from ethnic minorities, namely 1) the electoral system, 2) the party platform and 3) the availability of legislative candidates
TRANSFORMASI SALURAN POLITIK ETNIS TIONGHOA DI PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA ORDE BARU Rudi Salam Sinaga
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

General elections (elections) that took place in the post-new order era (1999-2014) with various changes to the electoral system and the results of the elections have presented a different geopolitical situation than before. This condition resulted in a "new" geopolitics at every level of the election, including in North Sumatra Province. This paper aims to explore the transformation of ethnic Chinese political channels in North Sumatra province in the 4 post-New Order elections in the context of the election of members of the regional parliament for North Sumatra province. This paper uses a qualitative descriptive method. Data obtained through interviews, literature and documentation. The interview informants came from several ethnic Chinese politicians, several political party officials and ethnic Chinese community leaders in North Sumatra. The results of this paper get a transformation of changes in ethnic Chinese political channels as a response to the strengthening of democratic values and opportunities to gain political office are increasingly wide open.
Co-Authors Adam Adam Agnita Yolanda Ahmad Bayu Wasty Maza Aswin Hasibuan Budi Hartono Dwi ramadhinta. A Faisal Reza Nasution H. Riza Sirait Ira Modifa Isnaini Isnaini Joko Robedo Sinurat Joko Setyoko Khairunnisah Lubis M. Citra Ramadhan Makmur Ginting Maksum Syahri Lubis Muhammad Aswin Hasibuan Muhammad Fauzi Pulungan Muhammad Sukri Muti Sinaga Nina Siti Salmaniah, Nina Siti Puji Lestari Reza Fachrozi Robert Tua Siregar Ronal Dison Siti Mardiana Suharno Suharno Sumiati Sumiati Taufik Siregar Yuli Ajizah Hasibuan