Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Achmad Ghifari Azis; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan KUHPerdata. Jenis penelitian ini tergolong tipe penelitian hukum normatif (doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut ketentuan Hukum Islam yaitu pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Oleh karena itu anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/ibunya. Persamaan kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdata, yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. The research objective is to analyze how the similarities and differences in the position of the inheritance rights of children outside of marriage are based on the provisions of Islamic law and based on the Civil Code. This type of research is classified as normative (doctrinal) law research. The results showed that the position of outside marriage children according to the provisions of Islamic law, namely article 186, which states that children born outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family. Therefore, children who do not have a passion for their father cannot inherit each other. Meanwhile, according to the Civil Code, inheritance only applies to children outside of wedlock who are recognized by the father and / mother. The similarity in the inheritance of children outside of wedlock in Islamic Law and the Civil Code, namely that both are born outside of marriage, who do not have a lineage to their father while the difference is in Islamic law, children outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family, while according to the Civil Code, inheritance only applies to out of wedlock children who are recognized by the father and / or mother.

Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Muhammad Naufal Isrul; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.679 KB)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar adalah faktor keluarga hal ini dapat kita lihat banyak orang tua dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini, faktor sosial di mana lingkungan pergaulan berpengaruh pembentukan perilaku anak sehingga melanggar peraturan lalulintas dan faktor pendidikan dimana ikut berperan di dalam pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku agar anak tidak melakukan pelanggaran lalulintas Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah Upaya Pre-emtif memberikan himbauan dan arahan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak melalui dunia pendidikan, preventif dalam hal pengawasan dengan cara melakukan sweeping kepada para pelanggar lalu lintas termasuk pada pelanggar lalu lintas oleh anak, Represif menindaki anak yang melakukan pelanggaran lalulintas dengan menilang guna memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggarana.. The research objective is to analyze the factors that cause children to commit traffic violations in Makassar City. The research method uses empirical normative legal research. The results of this study indicate that: The factors that cause children to commit traffic violations in Makassar City are family factors, we can see that many parents deliberately teach their children to drive motorized vehicles at a very early age, social factors in which the social environment influences the formation of behavior children so that they violate traffic regulations and educational factors which play a role in scientific education and behavior education so that children do not commit traffic violations. efforts to prevent traffic violations by children through the world of education, preventive in terms of supervision by means of sweeping traffic offenders including traffic offenders by children, Repressive acts on children who commit offenses traffic rules by speeding a ticket to provide a deterrent effect so as not to commit offenders.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Muh. Wahyu Zhadiq S; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.37 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris Hasil penelitian bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak adalah dimana hakim dalam memutuskan perkara pidana No :154/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks terhadap ABH I dan ABH II Hakim telah memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban tindak pidana yang dimana menjadi penyeimbang terhadap asas legalitas yang hanya mengejar kepastian hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor media sosial dengan meningkatnya kekerasan seksual seperti perkosaan dan pencabulan ini disebabkan maraknya situs-situs Porno di internet yang dengan mudah diakses. The research objective is to analyze the application of criminal sanctions against children who commit the crime of rape and what factors are behind the criminal act of rape committed by children. The method used by the researcher here is that the author uses the empirical normative legal research type. The results of the study are that the application of criminal sanctions against rape committed by children is where the judge decides criminal cases No: 154 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Mks against ABH Judge I and ABH II have given decisions that uphold the principle of justice for perpetrators and justice for victims of criminal acts which are a counterweight to the principle of legality which only pursues legal certainty. Factors that influence the occurrence of criminal acts of rape committed by children are family factors, environmental factors and social media factors with the increase in sexual violence such as rape and sexual abuse due to the rise of porn sites on the internet that are easily accessible.

Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pelayaran: Studi Di Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya Aco Harsandi; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.172 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tidak pidana pelayaran di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan pada tiga instansi yaitu Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap kapal yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran belum efektif hal ini dikarenakan penerapan sanksi tersebut hanya dapat diterapkan jika kapal tersebut mengalami suatu kecelakaan kapal dimana kecelakaan kapal tersebut mengancam keselamatan kapal dan jiwa manusia, kecelakaan kapal tersebut berupa, kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada palekasanaan penerapan sanksi administrasi adalah faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum serta faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of administrative sanctions against non-criminal violations of shipping in the working area of the TNI AL V Surabaya Main Base and the factors that influence it. This research was conducted at three agencies, namely the TNI AL V Surabaya Main Base, Tanjung Perak Surabaya Main Syahbandar Office and the Tanjung Perak State Prosecutor's Office in Surabaya. The results show that: the implementation of administrative sanctions against ships that commit violations as regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping has not been effective, this is because the application of these sanctions can only be applied if the ship has a ship accident where the ship accident threatens safety ships and human souls, ship accidents in the form of ship sinking, ship on fire, ship collision and ship aground. The factors that affect the palekasanaan application of administrative sanctions are legal substance factors, law enforcement factors, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Kepolisian Resort Bone Achmad Alfian Nurrochim; La Ode Husen; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.932 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bone dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten Bone. Hasil penelitian bahwa Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten bone masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat berdasarkan data dari PN Kabupten bone. Aspek akhlak penegak hukum yang eksklusif, minimnya mutu serta jumlah pangkal energi petugas penegak hukum, keterbatasan alat serta infrastruktur semacam tidak terdapatnya penyediaan fitur teknologi, minimnya anggaran operasional dalam melakukan penguatan hukum dengan alat penal ataupun non prenal. The research objective to analyze the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the Bone Police jurisdiction and the factors that influence them. The research method uses empirical juridical research methods. This research was carried out in the jurisdiction of Bone district. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement on criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illicit trafficking of Narcotics based on data from the Bone District District Court. The moral aspects of exclusive law enforcement, the lack of quality and number of energy bases for law enforcement officers, limited tools and infrastructure such as the absence of providing technological features, the lack of an operational budget in strengthening the law with penal or non-prenal tools.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa Agus Agus; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.229 KB)

Tujuan penelitian menganalisa proses Penyidikan Polres Gowa Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian hukum empiris Hasil penelitian ini menggambarkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. The research objective to analyze the Gowa Police Investigation Process Against Corruption Crimes of Soybean Seed Social Assistance in Gowa Regency. This research is a study that conducts empirical legal research. The results of this study describe any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm state finances or the country's economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah.

Implementasi Penanganan Bomb Joke Dalam Keamanan Penerbangan Guna Menanggulangi resiko Terorisme Akbar Rahman; Ma'ruf Hafidz; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2968.835 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, telah ditangani secara efektif berdasarkan SOP dan aturan yang berlaku oleh petugas keamanan Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. The research objective to analyze the implementation of handling bomb jokes in flight and the factors that influence it. The research method used is the empirical juridical method or the normative and empirical approach. The results of the study indicate that the handling of Bomb Jokes in flight at Sultan Hasanuddin Airport Makassar has been handled effectively based on SOPs and applicable rules by security officers at Sultan Hasanuddin Airport. In addition, the factors that influence the implementation of the Bomb Joke Handling in flight at Sultan Hasanuddin Airport are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal cultural factors and facilities and infrastructure factors.

Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Andi Jusriadi S; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.811 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone telah dilaksanakan tapi berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor penyuluhan hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the service for the extension of the Motor Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) has been implemented but is not effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) Bone are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal counseling factors.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar Ahmad Ridha; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. The research objective to analyze to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors that cause narcotics abuse by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009.

Penegakan Hukum Delik Aduan Di Kota Parepare: Studi Kasus: No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre Rasdiyanah Rasdiyanah; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum delik aduan di kota parepare dan faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan mengambil salinan putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum delik aduan di kota parepare yakni dikarenakan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang kompeten baik dari segi pengetahuan hukum dan juga kurangnya kesadaran hakiki aparat penegak hukum dalam berbangsa dan bernegara. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare and the influencing factors. The research method in this study uses normative and empirical approaches. Data collection techniques were carried out through interviews and taking a copy of the decision. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Effectiveness of Complaint Offenses in Parepare City is still not effective in terms of law enforcement, especially in cases of complaint offences on Decisions No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre and No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) the factors that affect the ineffectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare are the quality of law enforcement officials who are still incompetent both in terms of legal knowledge and also the lack of awareness of the true nature of law enforcement officials in the nation and state.

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)