Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Tomalebbi AT TA´DIB Phinisi Integration Review Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Indonesian Journal of International Law Journal of Lex Generalis (JLG) Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM
Irsyad Dhahri Samad
Universitas Negeri Makassar
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Studi Tentang Perlindungan Dan Pembinaan Gelandangan Anak Di Kota Makassar ., NURHIDAYATI; DAHRI, IRSYAD
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.638 KB)

Abstract

Studi Tentang Perlindungan dan Pembinaan Gelandangan Anak Di Kota Makassar”. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui bentuk perlindungan dan pembinaan anak gelandangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar (2) Mengetahui kendala apa yang dihadapi pemerintah kota Makassar dalam  upaya meminimalisir gelandangan  di kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Kualitatif, yang mendeskripsikan tentang Perlindungan dan Pembinaan Gelandangan Di Kota Makassar. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling dan yang menjadi informan adalah pegawai Dinas Sosial berjumlah lima orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pembinaan dan perlindungan Gelandangan Di Kota Makassar terdiri dari pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi. (2) dalam penelitan ini tidak ditemukan kendala-kendala dalam meminimalisir gelandangan Di Kota Makassar karena pada umumnya Dinas Sosial Kota Makassar telah efektif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya hal ini dikarenakan adanya: tersedianya regulasi, terjalinnya kerjasama yang baik, sumber daya yang memadai, tersedianya sarana dan prasarana, serta anggaran yang mencukupi. Kata Kunci: Implementasi Perda No. 2 Tahun 2008, Gelandangan Studies on the Protection and Development of Children Homeless In Makassar ". Pancasila and civic education. Faculty of Social Science. Makassar public university. This study aims to determine: (1) Determine the form of protection and development of homeless children by the government of Makassar (2) Knowing the obstacles faced Makassar city government in an effort to minimize the bums in the city of Makassar. This research is a qualitative descriptive study, which is described on the Protection and Development of Homeless In Makassar. Selection of the samples in this study with a purposive sampling and the informant was an employee of the Social Service of five people. Data collection techniques used in this study is observation, interview, and documentation. The results showed that (1) the form of guidance and protection Homeless In Makassar consists of fostering prevention, advanced training, and rehabilitation efforts. (2) in this research did not find obstacles in minimizing bum In Makassar because generally the Social Service of Makassar have been effective in carrying out its duties and responsibilities this is due to: unavailability of regulation, establishment of good cooperation, adequate resources, the availability of facilities and infrastructure, as well as a sufficient budget.Keywords: Implementation Regulation No. 2 In 2008, Homeless
RETROSPECTIVITY AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: HOW CAN IRREGULARITIES BE RESOLVED Suhaeb, Irsyad Dhahri S
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1899.227 KB)

Abstract

To join the international community in committing protection to human rights, Indonesia consequently manifested the commitment through its constitution. However, there are still homework need to be done, including how to clarify the meaning of retrospective, also acknowledged as ‘retroaktif’, indicated in the Article 28I (1) of the 1945 Constitution. Three retrospective cases decided by the Constitutional Court were used to examine Indonesian practitioners’ understanding on retrospective principle in line with human rights, they are cases of Masykur of Terrorism Law, Abilio Soares of Human Rights Court Law, and ex members of banned political Party-PKI in General Election Law. Through these cases, it is interestingly seen that retrospective issues of human rights were implemented variously according to the interests in national socio-political needs. This made retrospectivity issue within human rights still open to be discussed more in setting up Indonesian human rights.
PENERAPAN SISTEM GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR SRI WAHYUNINGSIH; LUKMAN ILHAM; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.697 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,(1) Penerapan sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar (2) Kendala penerapan sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem gugatan sederhana telah berusaha memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ditinjau dari aspek kriteria perkara dan prosedur tahapan beracara gugatan sederhana, namun belum cukup efektif dalam hal limitasi waktu penyelesaian dimana terdapat satu perkara yang melebihi batasan waktu penyelesaian yakni lebih dari 25 hari sejak sidang pertama. (2) Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar terdapat kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaannya (a) kendala internal tidak adanya peraturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana, (b) kendala eksternal yaitu domisili tergugat yang pada blangko pendaftaran hanya berdasarkan keyakinan penggugat sehingga memunculkan kemungkinan tergugat telah pindah domisili dan berbeda yuridiksi hukum dengan penggugat dan masih kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana membuat pihak berperkara tidak paham mengenai alur proses penyelesaian perkara. Kata Kunci : Penerapan, Gugatan Sederhana, Wanprestasi,  ABSTRACT: This study aims to determine, (1) Application of a Small Claim Court system in the settlement of a case of default in the Makassar District Court (2) Constraints in the application of a Small Claim Court in Settlement of Default Cases in the Makassar District Court. This type of research uses descriptive normative method with data collection techniques, namely through observation, interviews, documentation. From the results of the study indicate that (1) The application of a simple lawsuit system has attempted to fulfill the requirements for simple lawsuit settlement in accordance with PERMA Number 2 of 2015 in terms of Case criteria and procedure for the stages of a lawsuit are simple, but not effective enough in terms of limitation of the time of settlement where there is a case that exceeds the time limit for completion of more than 25 days from the first trial. (2) The application of a simple lawsuit in the settlement of a default case in the Makassar District Court has internal and external constraints in its implementation (a) internal constraints in the absence of clear regulations regarding the mechanism of execution, especially forced efforts against simple lawsuit, (b) external constraints, namely The defendant's domicile, whose registration is only based on the plaintiff's conviction, raises the possibility that the defendant has moved domicile and different legal jurisdictions with the plaintiff and the lack of socialization regarding the procedure for settling a simple lawsuit makes the litigant unaware of the process of settlement. Keywords: Application, Simple Suit, Default
UPAYA KEPOLISIAN RI POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS DEWI INDRAYANI; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.125 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar. 2) Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota makassar. 3) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya kepolisan RI Polrestabes Makassar dalam meningkatakan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Tekink anlisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna zebra cross sebanyak 4 orang dan pihak kepolisian Lalu Lintas 2 orang. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa : 1) Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar masih sangat rendah. 2) Upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar adalah melakukan Penyuluhan tertib lalu lintas kepada instansi terkait, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada awak pengemudi becak,dan pejalan kaki, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada para ulama se kota Makassar, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pengemudi taxi, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada anggota TNI, serta Penyuluhan tertib lalu lintas kepada melalui public address dan juga memberikan teguran langsung 3) Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisan RI Polrestabes Makassar dalam meningkatakan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross adalah faktor penegak hukum (polisi), faktor pengguna jalan, dan faktor pengemudi. Kata Kunci : Upaya, Kesadaran Hukum,  dan Pengguna Zebra Cross  ABSTRACT: This study aims: 1) To know the legal awareness of the community in the use of zebra cross in the city of Makassar. 2) To know the efforts of Police Polrestabes Makassar police in raising awareness of community law in the use of zebra cross in the city of Makassar. 3) To know the factors that affect the effort Police RI Polrestabes Makassar in raising public awareness in the use of zebra cross. This research uses data collecting technique that is observation and interview. Tekink anlisis data used is descriptive qualitative. population and sample in this study is the community of users of zebra cross as many as 4 people and the traffic police 2 people. The results of this study indicate that: 1) Public legal awareness in the use of zebra cross in the city of Makassar is still very low. 2) Police effort of RI Polrestabes Makassar in raising awareness of public law in the use of zebra cross in the city of Makassar is to conduct an orderly drill of traffic to the relevant institutions, the orderly of traffic to the crew of pedicab drivers, and pedestrians, city of Makassar, Counseling of orderly traffic to taxi driver, Coordination of orderly traffic to TNI member, and Coordination of orderly traffic to through public address and also give direct reprimand 3) Factors influencing effort of Police RI Polrestabes Makassar in raising public awareness in the use of zebra cross is a law enforcement factor (police), a factor of road users, and driver factors. Keywords: Effort, Legal Awareness, and Zebra Cross Users
PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN KELAS 1.A MAKASSAR MIRWAN FIKRI MUHKAM; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.228 KB)

Abstract

Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujannya adalah (1) Untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar (2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi sebagai jalan mencegah terjadinya perceraian (3) Untuk mengetahui bagaimana efektifitas proses mediasi dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar. Variabel penelitian ini adalah Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian. Populasi penelitian ini adalah berjumlah 23 orang, sampel penelitian ini adalah 3 (tiga) orang sebagai informan sebab hanya 3 (tiga) orang informan dapat dijangkau. Untuk masyarakat yang sedang berperkara, 3 (tiga) orang yang dijadikan sampel yang sedang berada dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh diolah dengan analisa prosentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) Strategi hakim mediator dalam mediasi kasus perceraian adalah memaksimalkan proses mediasi dengan cara memberikan nasihat serta pertimbangan jika nantinya pasangan suami istri berakhir dengan cerai yang dimana sebelumnya dilakukan kaukus atau penejelasan kepada setiap pihak secara bergantian tentang mediasi itu sendiri. (2) Pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi yakni menanggapnya adalah hal yang baik sebab memberikan pendidikan berupa nasehat dan mengajarkan kerukunan serta masyarakat juga menilai bahwa mediasi di Pengadilan Agama harus tetap ada. (3) efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar yaitu sangat tidak efektif karena jumlah yang gagal di Mediasi lebih banyak dibanding yang berhasil mediasi.Kata Kunci : Peran Hakim, Mediasi, Perceraian This research was qualitative descriptive. Tujannya is (1) To determine the strategy of judges mediators in settling divorce cases through mediation in the Religious Makassar Class 1A (2) To know the views of people about the existence of mediation as a way to prevent divorce (3) To find out how the effectiveness of the mediation process in handling divorce cases in the Religious Makassar Class 1A. The variables of this research is the role of the Judge Mediator Mediation Divorce Case. The study population was numbered 23 people, samples of this study is three (3) people as informants for only 3 (three) the informant can be reached. For people who are litigants, 3 (three) as the samples which are in Class 1A neighborhood Religious Courts Makassar. Data collection techniques used were interview and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique where the data obtained is processed by the analysis percentage. The results of this study indicate that. (1) Strategy judge mediator in case of divorce mediation is to maximize the mediation process by providing advice and consideration if later married couples end up with divorce where previously done caucus or penejelasan to each party alternately on mediation itself. (2) The view of the public about the existence of the menanggapnya mediation is a good thing because it provides education in the form of advice and teach harmony and the community is also considered that mediation in the Religious should stay there. (3) the effectiveness of mediation in the Religious Makassar Class 1A which is not very effective because the number that failed in mediation more than a successful mediation.Keywords: Role of Judges, Mediation, Divorce
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI RINI FEBRIANTI; FIRMAN MUIN; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai,  pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan  laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan  laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menggunakan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi, dan tidak dilakukan dihadapan kepala kelurahan. (2) pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai yang berlaku menurut kebiasaan  dan dilaksanakan secara turun-temurun, hanya mendasarkan pada kesepakatan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan  penggarap dengan  imbangan bagi hasil. Dalam perjanjian tersebut tidak ada jangka waktu yang ditentukan dan beban yang hampir keseluruhannya menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik kapal dengan  nelayan penggarap. Pembagian hasil usaha perikanan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan. (3) faktor penghambat Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai adalah kurangnya tingkat pendidikan, masih kuatnya pengaruh adat, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat nelayan. Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil  Abstract: This study aims to find out, the form of agreement implementation for marine fishery products in Lappa village, North Sinjai subdistrict, Sinjai regency, the implementation of agreements for marine fisheries products in Lappa Village, North Sinjai Subdistrict, Sinjai District North Sinjai District, Sinjai Regency. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through, Documentation, Observation, and Interview. The data obtained from the research results are processed using Qualitative analysis. The results showed that: (1) Form of agreement implementation for marine fishery products in Lappa Village, North Sinjai Sub-district, Sinjai District, used an oral agreement based on trust, no witnesses, and was not carried out before the village head. (2) the implementation of the agreement for marine fishery products in Lappa village, North Sinjai sub-district, Sinjai regency which is valid according to custom and carried out for generations, only based on the agreement between the fishermen, the ship owner and the fishermen with a profit sharing. In the agreement there is no stipulated time period and the burden that is almost entirely becomes joint responsibility between the fishermen of the ship owner and the fishermen. Distribution of fisheries business results in Lappa Village, North Sinjai District, Sinjai District, is above the minimum stipulated in Law Number 16 of 1964 concerning fisheries product sharing. (3) inhibiting factors The implementation of agreements for marine fishery products in the lappa village of North Sinjai sub-district, Sinjai district is a lack of education, the influence of adat, and the lack of socialization from the government to the fishing community. Keywords: Production Sharing Agreement
KEEFEKTIFAN PEMBINAAN WARGA BINAAN KASUS PEMBUNUHAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA Nur Nashri Rahman; Irsyad Dahri; Heri Tahir
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine: 1) To find out the implementation of fostering inmates in a homicide case in the Class II A Women's Prison, Sungguminasa, Gowa Regency. 2) To find out what are the obstacles faced by the Class II A Women's Prison, Sungguminasa, Gowa Regency in fostering the inmates of the homicide case. This type of research is qualitative using data collection techniques through interviews and documentation. The data obtained from the interviews and documentation were then processed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that: 1) The implementation of fostering the inmates of the homicide case in the Class II A Women's Prison Sungguminasa, Gowa Regency can be said to be effective, with the form of coaching, namely: (1) Skill development consisting of; Sewing, salon, crafts, gardening and catering. (2) Spiritual development, namely Pesantren An-nisa. (3) Physical development, namely morning exercise. 2) The obstacles faced by the Class II A Sungguminasa Women's Prison, Gowa Regency in fostering the inmates of the homicide case, are divided into two, namely: (1) Internal obstacles consisting of facilities and infrastructure that need to be added, human resources that need to be increased in number and increased in capacity, and the inmates themselves who need to increase their awareness. (2) External barriers, namely the location of the Class II A Sungguminasa Prison, Gowa Regency, which is felt by outsiders to be quite far away, both complained by the families of the inmates, as well as other outside parties who cooperate with the Class II A Sungguminasa Prison, Gowa Regency in every activity.
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA KLAS II B KABUPATEN PINRANG (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN PINRANG) . NURDIA; IRSYAD DAHRI; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.495 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1)Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga permasyarakatan kelas IIB Kabupaten Pinrang, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga permasyarakatan kelas IIB Kabupaten Pinrang  terhadap narapidana wanita. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Sumber data ini menggunakan data primer yaitu informan  narapidana wanita sebanyak 5 orang, Kepala LAPAS dan petugas LAPAS sebanyak 2 orang, dan data sekunder yaitu diperoleh dari lembaga pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu a) pembinaan kepribadian meliputi a. kerohanian  misalnya diajarkan sholat 5 waktu, mengaji, yasinan, mendengarkan ceramah. b. jasmani (olahraga) misalnya senam dan volly b) pembinaan kemandirian meliputi pembinaan keterampilan misalnya menjahit dan membuat kerajinan tangan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi LAPAS Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu faktor internal yaitu jumlah narapidana terlalu banyak yang berjumlah 300 narapidana dengan jumlah tersebut ini dapat memicu narapidana emosi dan terjadi selisih paham antara narapidana. Faktor eksternal yaitu keluhan-keluhan keluarga narapidana yang menjenguk karena jauh dari jalan poros. Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Wanita   ABSTRACT: This study aims to determine 1) Implementation of the formation of female prisoners in the penitentiary class IIB Pinrang District, 2) Barriers faced by Pinrang District IIB classrooms against female prisoners. This type of research is a qualitative approach. This data source uses primary data, that is 5 female inmate informants, 2 heads of LAPAS and LAPAS officers, and secondary data obtained from the Klas II B Correctional Institution in Pinrang Regency. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results of the study show that 1) The implementation of female prisoner guidance is carried out in the Pinrang Regency Class II B Correctional Institution, namely a) personality coaching including a. spirituality for example taught to pray 5 times, recite, yasinan, listen to lectures. b. physical (sports) such as gymnastics and volleyball b) fostering independence includes skill building such as sewing and making handicrafts so that inmates after their ability to leave LAPAS can be developed. 2) Obstacles faced by LAPAS Class B B Pinrang Regency are internal factors, namely the number of prisoners is too many, amounting to 300 inmates with this number can trigger emotional inmates and there is a difference between prisoners. External factors are family complaints of prisoners who visit because they are far from the axis road. Keywords: Coaching, Female Prisoners
KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKN (STUDI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BANTAENG) IRMAWATI .; IRSYAD DAHRI; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.968 KB)

Abstract

ABSTRAK :Kontribusi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn (Studi di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh H. Heri Tahir dan Imam Suyitno.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengempulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana  dengan baik hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata palajaran yang diampu, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreati, Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. (2) Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik.Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru ABSTRACT: Contribution of Education and Training of Teacher Profession in Improving Professional Competence of PPKn Teachers (Study at Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided by H. Heri Tahir and Imam Suyitno.This research aims to know (1). Professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Barriers arising in improving professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. To achieve these objectives, the researcher uses data collecting technique through, documentation, observation, and interview. The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results showed that (1) The professional competence of PPKn teachers who have passed the PLPG in MAN Bantaeng has not been well implemented. This shows that from the five indicators of professional competence are: Mastering the materials, structure, concepts, and thinking patterns that support the eyes skilled, proficient in the competency and basic competencies of subjects / fields of development that are developed, develops creativity-enhanced subject matter, develops professionally in a continuous manner with reflective actions, utilizes information and communication technologies to communicate and develop themselves. There are still indicators of professional competence that have not been implemented that is utilizing information and communication technology, while in the curriculum 2013 teachers are required to have the ability or competence in using information and communication technology in the learning process. (2) Obstacles that arise in improving the professional competence of teachers in MAN Bantaeng PPKn come from school facilities and infrastructure is the lack of LCD, there is still a class that does not have electrical installation and lack of textbooks for learners.Keywords: Professional Competence, Teacher  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE HASRIANA .; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.832 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pasien di RSUD Andi Makkasau, perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dilihat dari tingkatan kelas perawatan, kendala dalam pelaksanaan JKN di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi.  Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program JKN di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan (1) hak-hak pasien peserta BPJS yang menjadi pasien di RSUD Andi Makkasau ini belum terpenuhi secara optimal dikarenakan pemberian hak bagi pasien diberikan dengan cara berbeda-beda oleh pihak rumah sakit baik dari jumlah dokter ataupun perawat sesuai dengan kelas pesertaan pasien BPJS. (2) terdapat perbedaan pelayanan yang di berikan oleh pihak RSUD Andi Makkasau terhadap pasien kelas I, kelas II dan kelas III. Pihak RSUD memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien kelas I, pelayanan yang kadang lambat dan kadang cepat di ruang perawatan kelas II dan pelayanan yang lambat di ruang perawatan kelas III. (3) Hambatan dalam pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare terdiri dari, hambatan dari pihak pasien, keluarga pasien yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak dokter dan perawat, yang di keluhkan oleh keluarga pasien di ruang perawatan kelas III, hambatan bagi pihak RSUD dalam menjalankan JKN di RSUD Andi Makkasau karena banyak pasien yang belum jelas status kepesertaannya. Sehingga pihak rumah sakit memberikan kebijakan kepada pihak pasien untuk mengurus kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Kendala berikutnya adalah pihak RSUD Andi Makkasau kepada  pemerintah yaitu pengunaan kartu Indonesia sehat, dimana beberapa pasien yang datang ke RSUD Andi Makkasau membawa kartu namun ternyata kartu tersebut tidak bisa di gunakan lagi. Pihak RSUD sendiri telah mengkonfirmasikan hal tersebut kepada pemerintah, namun Dinas Kesehatan berdalih bahwa memang ada beberpa masyarakat pemegang KIS yang sudah dicabut penggunaan kartunya dengan alasan pemegang sudah tidak layak untuk memiliki KIS tersebut.Kata Kunci: Program Jaminan Kesehatan Nasional  ABSTRACT: This study aims to determine the fulfillment of the rights of patients in hospitals Andi Makkasau, differences between patient care BPJS seen from grade levels of care, difficulties in the implementation of JKN in hospitals Andi Makkasau Parepare. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, questionnaires, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine the extent of implementation of the program in hospitals Andi JKN Makkasau Parepare. The results showed (1) the rights of the patient, the BPJS be patient in hospitals Andi Makkasau have not been met optimally due to entitlements for patients given the different ways by the hospital either on the number of doctors and nurses in accordance with the class of pesertaan patients BPJS. (2) there is a difference of service that is provided by the hospitals Andi Makkasau to patients class I, class II and class III. The hospitals provide fast service to patients class I, the service is sometimes slow and sometimes fast in the treatment room class II and slow service in the treatment room class III. (3) The obstacles to the implementation of JKN Hospital Andi Makkasau Parepare consists of the resistance of the patient, family members who are having difficulty communicating with the doctors and nurses, who in complaining about the families of patients in the treatment room class III, an obstacle to the Hospital in running Andi Makkasau JKN in hospitals because many patients are not clear membership status. So that the hospitals provide to the patient's policy to take care of membership in BPJS. The next obstacle is the hospitals Andi Makkasau to governments that use sound card Indonesia, where some of the patients who come to hospitals Andi Makkasau carry a card but apparently the card can not be used again. The hospitals themselves have confirmed this to the government, but the Health Department argued that there is a community beberpa KIS holder which has been revoked on the grounds the use of the card holder is not feasible to have the KIS.Keywords: National Health Insurance Scheme
Co-Authors . NURDIA ., NURHIDAYATI Adi Saputra Ahmad Syahril Yunus Akhmad Ramli Amiruddin Barinong Andi Aco Agus Andi Kasmawati Badaruddin Badaru Bakhtiar Bakhtiar DEWI INDRAYANI Fatimah Malini Lubis FIRMAN MUIN Hanafie, Nurharsya Khaer HASRIANA . HERI TAHIR Herman Herman HIKMAYANI . Imam Suyitno Irmawati . Karmila Karmila LISDAYANTY . LUKMAN ILHAM Manan Sailan Manan Sailan MIRWAN FIKRI MUHKAM Mochdar Yanlua Moh Solehuddin Muh. Sudirman Muhammad Haris Muhammad Iqbal Mustaring Mustaring Nur Nashri Rahman Nur Ningsih Nurharsya Khaer Hanafi Nurharsya Khaer Hanafie Nurwana Nurwana RINA SULISTINA WAHID RINI FEBRIANTI Ririn Nuraathirany Heri Risma Niswaty Risma Niswaty Sadikin Sahir Sitti Chaeriah Ahsan Sri Wahyuningsih Sriwahyuni Sriwahyuni St. Rahmah Sunniati Sunniati Zulhastanto Zulhastanto