Articles
<![CDATA[Penguatan Kapasitas Kelompok Tani dalam upaya meningkatkan Produktivitas Budidaya Ubi Ungu sebagai Produk Olahan Pangan Lokal di Desa Sidamukti Baros Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Sukendar Alwi]]>;
<![CDATA[Marthalena Marthalena]]>;
<![CDATA[Hasuri Hasuri]]>
<![CDATA[ BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2019): Januari-Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ps2pm.v1i1.1045
<![CDATA[Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bimbingan dan pelatihan sosialisasi inovasi teknologi pengembangan demplot budidaya pangan lokal ubi ungu sebagai pangan lokal, edukasi tentang kegiatan desain produk aneka olahan pangan local, Training pengembangan usaha industri pangan lokal seperti pengetahuan teknologi pengolahan ubi ungu, analisis usaha pangan lokal dan keamanan pangan dan Knowledge Sharing penataan tata kelola administrasi dan manajemen kelembagaan kelompok tani seperti penataan buku administrasi dan kelembagaan. Metode kegiatan yang digunakan adalah Participatory Learning And Action. Kesimpulan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ; anggota kelompok tani memiliki respon dan antusias yang sangat besar terutama dalam proses pelatihan walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan bimbingan dan pelatihan sosialisasi inovasi teknologi pengembangan demplot budidaya pangan lokal ubi ungu sebagai pangan lokal berada pada kategoti very good atau skala 70-85%, kegiatan pengabdian masyarakat masyarakat tentang edukasi dan Training pengembangan usaha industri pangan lokal serta Knowledge Sharing penataan tata kelola administrasi dan manajemen kelembagaan kelompok tani seperti penataan buku administrasi dan kelembagaan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Miskin) Di Kecamatan Balaraja-Kabupaten Tangerang ]]>
<![CDATA[Siti Sulaeha]]>;
<![CDATA[Sukendar]]>
<![CDATA[ BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ps2pm.v1i2.2396
<![CDATA[Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai mitra adalah Anggaran dana yang diberikan dari program GEBRAK PAKUMIS masih minim, Kurang melakukan pendampingan pada pelaksanaan Program Gebrak Pakumis, Belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, Akses jalan menuju lokasi penerima manfaat program yang terkadang sulit untuk ditempuh dalam melakukan proses kegiatan. Dari permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan kegiatan workshop dan pendampingan kepada masyarakat mengenai sosialisasi penyusunan dan perencanaan program. Metode yang digunakan melalui beberapa tahap yaitu penyampaian materi kepada warga masyarakat sebagai peserta, kemudian dilanjutkan dengan tahap pendampingan dilanjutkan. Hasil dari kegiatan ini muncul keinginan masyarakat untuk lebih aktif meningkatkan kemampuannya agar pelaksanaan program berjalan dengan efektif dan efisien. Kata kunci : Program, Gebrak Pakumis]]>
<![CDATA[Implikasi Ideologi Pancasila pada Gerakan Sosial Islam dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional ]]>
<![CDATA[Tatu Afifah]]>;
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>;
<![CDATA[Sukendar Sukendar]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i2.3003
<![CDATA[Pancasila implementation should not be used as a substantive source in aspects of law and legislation in Indonesia. Pancasila as the highest source of law in Indonesia is actualized in every behavior and action both individually and collectively. Social movements are a characteristic and manifestation of democratic principles as a reflection and reaction to social dynamics in society. The research method used is in the form of qualitative research which tries to explore a meaning arising from social dynamics. The influence of the Pancasila ideology on every social movement, especially the Islamic social movement, is based on the view of life together within the framework of the Indonesian nation and the concept of a rule of law. The consequence of the principle of constitutional democracy in implementing the Pancasila values framework is not a threat to democracy, because the values of Pancasila also provide respect for the rights of the people which are in line with the principles of constitutional democracy. Keywords: Implication; Ideology; Pancasila; Social movement; Constitutional.]]>
<![CDATA[Strategi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sewa Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Serang: Pendekatan Analisis SWOT – QSPM ]]>
<![CDATA[Ahmad Sururi]]>;
<![CDATA[Budi Hasanah]]>;
<![CDATA[Sukendar Sukendar]]>
<![CDATA[ Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/jel.v12i1.12733
<![CDATA[Artikel ini mendiskusikan kondisi eksisting pengelolaan Rusunawa dan bagaimana strategi kebijakan pemerintah Kota Serang Indonesia dalam pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Metode penelitian menggunakan metode campuran (mix method research). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap 12 responden yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dan MBR penghuni Rusunawa di Kota Serang. Analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif, sedangkan secara kuantitatif menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai matriks EFE adalah 3.490 dan matriks IFE sebesar 2,278. Dengan demikian berdasarkan analisis SWOT perhitungan matriks EI diperoleh perbandingan EFE : IFE = 3,490 : 2.278 jatuh pada sel I dan V. Keputusan strategis yang dilakukan adalah melalui EFE dan mempertahankan strategi kebijakan IFE. Sedangkan hasil analisis QSPM menunjukkan total skor kemenarikan (TAS) pada faktor eksternal (2,947) lebih besar dari TAS faktor internal (2,226). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategi kebijakan yang tepat adalah memanfaatkan loyalitas masyarakat umum terhadap program rusunawa dan dukungan masyarakat sekitar objek rusunawa. Kemudian faktor strategis eksternal diperoleh nilai TAS terbesar pada pelaksanaan sistem dan prosedur sering ada hambatan dan lemahnya kerjasama lintas sektoral (0,225).]]>
<![CDATA[Tingkat Kemampuan Inisiasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Dalam Perumusan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Sukendar Alwi]]>;
<![CDATA[Rethorika Berthanilla]]>;
<![CDATA[Marthalena Marthalena]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 2 (2019): Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.017 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v7i2.1900
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan melihat gambaran secara nyata mengenai tingkat kemampuan inisiasi anggota DPRD Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Instrument dalam penelitian ini berbentuk kuesioner berdasarkan teori kemampuan (Wibowo, 2009). Teknik pengumpulan data dengan observasi dan studi kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 60. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu pengujian t test satu sampel. Sedangkan untuk pengujian validitas instrument dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik belah dua. Sesuai hasil penelitian diperoleh fakta bahwa tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah sudah mencapai angka 87,54% melebihi angka yang diharapkan yakni 70%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t-test satu sample diperoleh harga thitung lebih besar dari pada harga ttabel (37,037 > 1,671), Dengan demikian maka hipotesis nol (Ho) yang penulis ajukan ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang penulis ajukan diterima]]>
<![CDATA[Kemampuan Pegawai Terhadap Profesionalisme Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Rethorika Berthanilla]]>;
<![CDATA[Sukendar]]>;
<![CDATA[Indrianti Azhar Firdausi]]>;
<![CDATA[Rachmi Yulianti]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (633.006 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i1.2360
<![CDATA[Kemampuan pegawai merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diperidiksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan, sehingga suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pegawai untuk memenuhi kepentingan orang lain dengan berdasarkan kepada prosedur dan metode yang telah ditetapkan agar dapat diterima oleh orang lain sesuai dengan yang diharapkan. Artikel ini betujuan menelaah seberapa besar pengaruh kemampuan pegawai terhadap profesionalisme pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan Analisis korelasi produc moment, dengan pengumpulan data ini menggunakan kuesioner, jumlah sampel sebanyak 82 orang. Hasil yang ditemukan bahwa kemampuan pegawai mempunyai pengaruh yang kuat terhadap profesionalisme pelayanan adminsitrasi, apabila kemampuan pegawai meningkat maka prfesionalisme pelayanaan adminsitasi juga akan mengalami peningkatan yang berarti bahwa kemampuan pegawai telah sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara profesional. Kata Kunci : Kemampuan Pegawai, Profesionalisme, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ORMAS DALAM KERANGKA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN DEPOLITISASI ISLAM POLITIK ]]>
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>;
<![CDATA[Sukendar Sukendar]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 13 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.6492
<![CDATA[Kerangka demokrasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia menjadi dasar terhadap pengakuan dan jaminan atas kebebasan dan/atau hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Pengakuan dan jaminan kebebasan diantaranya adalah kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E. Dengan demikian, berangkat dari pengakuan dan jaminan tersebut lahirlah berbagai organisasi kemasyarakatan dengan latarbelakang dan tujuan-tujuan keorganisasiannya, yang salah satu diantaranya organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada praktiknya pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan didasarkan pada regulasi perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan pendekatan penilitian yuridis normatif dengan uraian deskriptif kualitatif dengan maksud menginterpretasi makna Undang-Undang yang disandingkan dengan fenomena dan fakta empiris dari implementasi Undang-Undang. Dari uraian-uraian yang dianalisis peneliti memperoleh berbagai argumentasi dari kerangka negara hukum dan prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, pemerintah berhak untuk membentuk dan memberlakukan suatu regulasi atau perundang-undangan dengan maksud menciptakan suatu tatanan hukum yang dapat diikuti oleh setiap warga negara dan termasuk diantaranya organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dalam prinsip demokrasi secara konstitusional, pembatasan terhadap kebebasan dan jaminan atas hak-hak berorganisasi harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara sebagai bentuk depolitisasi terhadap tujuan organisasi kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA DI CIANJUR ]]>
<![CDATA[Syuryansyah Syuryansyah]]>;
<![CDATA[Annisa Dwianti]]>;
<![CDATA[Sukendar Sukendar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.616-621
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran TNI dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Cianjur pada tahun 2022. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran TNI dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Cianjur sangat penting. TNI berperan dalam evakuasi korban, pemberian bantuan, pemantauan dan pemulihan pasca bencana, dan koordinasi dengan instansi terkait. TNI juga mampu bekerja sama dengan tim SAR dan relawan untuk memaksimalkan upaya penanggulangan bencana. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi TNI dalam penanggulangan bencana, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara TNI dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang.]]>
