Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF DAERAH (STUDI PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT) Diharna -; Dede Mariana; Utang Suwaryo
Sosiohumaniora Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i3.5525

Abstract

Hubungan eksekutif dengan legislatif dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran sangat didominasi oleh legislatif karena legislatif lebih berwenang menentukan diterima atau tidaknya LPJ yang disampaikan Gubernur. Ketiadaan persamaan persepsi dan pemahaman di antara eksekutif dan legisatif mengenai tolok ukur penilaian membuat penilaian legislatif menjadi subyektif. Karena itu, evaluasi kinerja eksekutif harus dilihat dalam rentang waktu yang terus berkelanjutan untuk memonitor sejauhmana eksekutif itu telah memperbaiki kinerjanya. Untuk mewujudkan akuntabilitas pada publik, maka ruang partisipasi publik bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut memberikan penilaian terhadap LPJ harus diperluas. Kata Kunci : Otonomi daerah, pertanggungjawaban, eksekutif, legislatif
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung) Utang Suwaryo
Sosiohumaniora Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5558

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menulusuri masalah otonomi secara komperhensif menurut empiris dari para pelaksana kebijakan dan target group yang berkembang di masyarakat. Bagaimana implementasi kebijakan otonomi daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Factor apa saja yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya proses implementasi kebijakan otonomi daerah. Bagaimana pemahaman dan tanggapan para pelaksana dan target groups kebijakan terhadap kebijakan otonomi daerah. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda deskriptif kualitatif dalam bentuk kasus di mana instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Sumber datanya adalah data primer berupa situasi dan kondisi empiris otonomi di lapangan dilengkapi dengan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak komponen (kewenangan, urusan,. Keuangan, sumber daya, sikap para pelaksana, partisipasi masyarakat dan sebagainya). Oleh sebab itu implementasi kebijakan otonomi daerah dapat dipandang sebagai suatu system yang terdiri dari banyak komponen yang saling berkaitan dan berjalan terus menerus serta tidak pernah final. Kata kunci: otonomi, kewenangan, implementasi kebijakan.