Garuda - Garba Rujukan Digital

PERBUDAKAN SEKSUAL (SEXUAL SLAVERY) SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN DAN PERANG DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL Arif Rohman
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Akta Yudisia Vol. 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v2i1.976

Abstrac Almost every case of armed conflict both internal conflict and inter-state conflicts, violations that fall into the category of crimes against humanity. One such crime is sexual slavery. Nevertheless, the true multiple instrument products have set about sexual slavery, but in fact violations still occur, so how to regulate the instrument set up and how the application of the instrument. The approach used in this study a statutory approach and approach the case, it is intended to determine the international instruments which regulate and application of the crime of sexual slavery. Sexual slavery has been set up in several instruments and is a violation of the Fourth Geneva Conventions of 1949, Additional Protocol II of 1977, the Universal Declaration of Human Rights, the Rome Statute, anti-torture convention so that it can be regarded as war crimes. Sexual slavery is expressed as slavery not as rape. Evidently some tribunal (ICTY, ICTR, Tokyo Tribunal, and ICC) which has been in effect and entrap the perpetrators of sexual slavery was found guilty.Key words: Sexual slavery, Crime Humanity, War Crimes and International Law

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI DESA GUNUNG PUTIH DAN DESA TANJUNG BUKA MELALUI REVOLUSI MENTAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH DAN INDONESIA MANDIRI Arif Rohman; Aditia Syaprillah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v2i1.411

Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan sasaran utama oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kompeten sehingga dengan keberadaan perguruan tinggi di setiap daerah membawa dampak positif bagi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan nawacita presiden yakni melalui revolusi mental khususnya membentuk pola pikir masyarakat kesadaran atas kebersihan dan kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Selama pelasakaan kegiatan ini, rata-rata masyarakat tidak menyadari akan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian desanya yang dapat menumbuhkembangkan pemasukan bagi desanya. Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa kurangnya kepedulian masyarakat baik yang ada di desa tanjung buka maupun desa gunung putih akan kebersihan, terlihat bahwa masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar jalan dikarenakan tidak tersedianya tempat sampah. Kemudian sampah-sampah yang ada juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Serta pemanfaatan potensi di desa-desa tersebut juga tidak dimanfaatkan, padahal selian tanah yang subur potensi aliran sungai dan gunung yang belum dikelola dengan baik.

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DENGAN GERAKAN SOCIAL DISTANCING DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PSBB DI SEBATIK, KABUPATEN NUNUKAN Arif Rohman
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 27, No 2 (2021): APRIL-JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v27i2.23474

Corona virus atau dikenal dengan Covid-19 yang muncul pada awal tahun 2019 terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Akibat wabah Covid-19 ini membawa dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pendidikan dan sektor perekonomian. Kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan yang dinamakan PSBB selain protokol kesehatan. Tidak banyak masyarakat pedesaan yang faham akan bahayanya virus ini, sehingga mereka tidak mengindahkan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah terlebih desa-desa yang ada di sebatik yang notabennya berada di pulau kecil dan bahkan pulau yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Padahal desa-desa tersebut secara geografis justru rawan akan mudahnya penyebaran covid-19. Ketidakfahaman masyarakat jangan sampai menjadikan daerah tersebut justru menjadi klaster dalam perkembangan penyebaran virus corona di Provinsi Kalimantan Utara.

Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Berdampak Pada Lingkungan: Tinjauan Kritis Pembakaran Lahan Arif Rohman; Syafruddin Syafruddin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.914

Pola pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berfariasi, sebagian besar menggunakan lahan tetap dan ada juga yang menggunakan konsep lahan berpindah. Tidak jarang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian adalah dengan cara membakar, hal ini untuk meminimalisir penggunaan pestisida terhadap kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian dan akibat hukum pengelolaan lahan yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode normative-sosiologis, menganalisis produk hukum yang berlaku seperti (UU Pertanian, UU Lingkungan dan KUHP) kemudian disinkronkan dengan beberapa putusan pengadilan sehingga menghasilkan deskripsi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UU memberikan ruang kepada masyarakat sesuai kearifan lokal untuk membuka dan mengelola lahan pertanian dengan cara membakar, tetapi UU tersebut membatasi luasan lahan yang diperbolehkan untuk dibakar yakni maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga. Beberapa kasus pembakaran lahan diputus oleh pengadilan bersalah dikarenakan api meluas hingga melebihi batas maksimal, beberapa mengenai lahan pertanian dan membahayakan lahan orang lain.

UPAYA MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DALAM MERETAS KEJAHATAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT Arif Rohman
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Banyak anggapan bahwa metode penggunaan statistik pada kejahatan hanya dipandang sebagai tabel dan angka. Tetapi yang perlu dipahami adalah mengolah data-data tersebut sehingga muncul asumsi-asumsi tingkat kriminalitas pada daerah tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah empiris, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa trend statistik kriminal yang terjadi di daerah tertentu cenderung menurun karena dipengaruhi oleh pertambahan penduduk, sedangkan jumlah pelaku tindak pidana fluktuatif naik-turun. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah kebijakan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pembinaan narapidana.Many opinions said that method of using statistics on crime is only viewed as tables and figures. It is necessary to understand how to process those data in order to arise assumptions of crime rate in an area. This study used empirical method. The data consists of primary and secondary data. Result of the research showed that trend of crime statistics occurred in region trends to decrease because of the influence of population growth, while the number of perpetrators are fluctuative. It is suggested for legal authority officials to make a policy ranging from level of investigation to convict nurture.

PENGARUH CHILD ABUSE TERHADAP REGULASI PENETAPAN TARAKAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK Basri Basri; Arif Rohman; Yahya Ahmad Zein
Perspektif Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Berbicara mengenai problema akan Kota Layak Anak yang terdapat di Tarakan, maka itu akan menyangkut pemenuhan akan pengaturan hak-hak anak di wilayah yang bersangkutan. Penelitian ini terfokus pada daerah perbatasan, khusnya Tarakan, dengan mengetahui peran pemerintah daerahnya dalam mewujudkan daerahnya sebagai daerah layak anak. Pelecehan anak sangatlah berpengaruh dalam hal penentuan kota Tarakan sebagai kota layak anak, maka dari itu diperlukan secara teratur dan berkesinambungan usaha untuk meminimalkan hal itu, dan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah secara keseluruhan diwujudkan dalam ketersediaan alokasi dana untuk menyediakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ini adalah tantangan besar, khususnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak-anak dari orangtua, masyarakat, kabupaten atau kota, propinsi, dan tingkat nasional di masa sekarang dan di masa depan. Bila kita tidak segera mengambil tindakan inisiatif dan juga kepedulian dari kepentingan pengabaian anak, hak anak khususnya tumbuh dan berkembang, akan menjadi sangat tidak optimal, lebih buruk lagi itu akan berakibat hilangnya generasi.Talking about Child Friendly Cities (KLA) problem, it will intersect with the regulatory fulfillment of children’s rights in the related region. This research focused on the border areas particularly in Tarakan, by knowing the role of Local Government in realizing the region as a Child Friendly Cities. Child abuse is very influential in determining Tarakan city as a Child Friendly City (KLA), and therefore required a regular and continuous efforts to minimize it, and it also required the participation of the community and also the role of government which is manifested in the availability of the funds allocation to provide the protection of the children’s rights. This is a big challenge in particular to accelerate the implementation of the children’s rights at their parents, community, regency/city, provincial, and national levels in the present and future. If we do not immediately take the initiative and concern for the best interests of the child neglect, children’s rights especially growing and developing will be unoptimal, worse it will lead to the loss of a great generation.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG BUKA DAN SALIMBATU SEBAGAI PENDUKUNG PUSAT KOTA TERPADU MANDIRI SALIMBATU Arif Rohman; Sapriani Sapriani; Liza Shahnaz
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 5 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Tujuan pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk memaksimalkan potensi masyarakat dan lahan transmigrasi di Desa Tanjung Buka dan Desa Salimbatu. Metode pelaksanaan mencakup empat tahap, pertama adalah identifikasi, pendekatan sosial, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan terlihat bahwa masyarakat antusias terhadap pelaksanaan kemitraan yang kami bangun, keberhasilan yang bermula dari identifikasi kebutuhan masyarakat seperti potensi masyarakat dalam membentuk suatu perkumpulan dan lahan kosong disekitar pemukiman yang tidak dimanfaatkan. Untuk Desa Salimbatu, beberapa masyarakat transmigrasi ditempat tersebut tidak sekedar bercocok tanam padi, namum juga berkebun harena hasilnya menjanjikan, sehingga kegiatan yang kami lakukan adalah pelatihan pembuatan pupuk organik. Kedua adalah pembentukan organisasi PKK sebagai wadah para ibu rumah tangga sebagai prospek katering untuk perusahaan sawit. Untuk Desa Tanjung Buka, hasil identifikasi dan pola masyarakat adalah ketersediaan lahan pekarangan di sekitar pemukiman yang tidak dimanfaatkan, jadi kegiatan yang kami laksanakan pertama adalah pemahaman masyarakat transmigrasi akan jamu sebagai pengganti obat kimia. Kedua pemanfaatan lahan kosong, dan ketiga bersama-sama membuat Apotik Hidup. Abstract: The purpose of implementing this service is to maximize the potential of the community and transmigration land in Tanjung Buka Village and Salimbatu Village. The implementation method includes four stages: identification, social approach, preparation, and implementation of activities. The implementation results show that the community is enthusiastic about implementing the partnership that we have built, the success of which stems from the identification of community needs such as the potential of the community in forming an association and vacant land around settlements that are unutilized. For Salimbatu Village, several transmigration communities in that place grow rice and garden because the results are promising. The activity we do is training in making organic fertilizers. The second is the formation of the PKK organization as a forum for housewives as a catering prospect for palm oil companies. For Tanjung Buka Village, the identification results and community patterns are the availability of unused yards around the settlements, so the first activity we carried out was the transmigration community's understanding of herbal medicine as a substitute for chemical drugs. The second is the use of vacant land, and the third jointly make the Living Pharmacy.

Pemberdayaan Masyarakat dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Desa Mandiri melalui Pemanfaatan Lahan dan Sampah di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan Arif Rohman; Dewi Nurvianti; Sapriani Sapriani
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 6 (2021): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v6i6.2160

One form of contribution to the existence of a tertiary institution is the implementation of community service in the area where the college is located. A dynamic life makes people need regulation and needs solutions in solving problems. The solution offered in this service is using land for hydroponic plants carried out in the Ardi Mulyo Village and the use of household waste as fuel. The method used is the participation of the community and students because the concept of implementing PKM is community empowerment. The implementation results show that the activities carried out are very beneficial for the community because the concept used is to realize an independent village for living needs in the form of vegetables and the demand for substitutes for kerosene and gas through plastic bottles waste refining. The method used in implementing this PKM is participatory, namely the involvement of the community and students. This method is used because the PKM carried out by the team relates to empowerment. Hence, the role is to present and monitor for the sustainability of the programs that have been implemented. The results of the implementation of the activities show that the community is very enthusiastic about the activities carried out, this can be seen by the community's participation, and the programs implemented are also right on target and effective so that the independence of the village will be formed with straightforward program implementations.

MODEL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PASIEN TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI INDONESIA Arif Rohman; Syafruddin Syafruddin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractOne of an important elements that influences health law dynamics is informed consent. Although the action of doctor is protected, instead practically there are many deviations against rights for patients. This study focuses on assessment of judges about expressed consent and patient protection models on the informed consent implementation in Indonesia. Court decisions are outlined and analyzed with existing regulations, so the result described judge's assessment about expressed consent and implementation model of informed consent. The result of this study shows that judges’ valuation is absolute, where they must assess expressed consent as an action to be taken by the medical, except in emergency conditions, thus patient approval is not necessity due to the agrotisalus lex suprema principle, namely patient safety is the highest law. Meanwhile, the model of protection for patients in the trial is applying reverse proof, because the medical profession is able to explain medical actions. IntisariUnsur penting yang mempengaruhi dinamika hukum bidang kesehatan salah satunya adalah informed consent. Meskipun tindakan dokter dilindungi, tetapi dalam praktik masih banyak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak pasien. Penelitian ini fokus pada penilaian hakim atas exspressed consent dan model perlindungan pasien dalam pelaksanaan informed consent di Indonesia. Type penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Putusan pengadilan diuraikan dan dianalisis dengan peraturan yang ada, sehingga hasil analisis menggambarkan penilaian hakim terhadap exspressed consent dan model pelaksanaan informed consent. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penilaian hakim bersifat mendasar (absolut), yakni hakim harus menilai expressed consent sebagai syarat tindakan yang akan dilakukan oleh medis, kecuali dalam kondisi emergency maka persetujuan pasien tidak dibutuhkan karena menganut asas Agrotis Salus Lex Suprema yakni keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Namun, model perlindungan bagi pasien dalam persidangan adalah menerapkan pembuktian terbalik, karena profesi kedokteran yang mampu menjelaskan tindakan medik.

Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Berdampak Pada Lingkungan: Tinjauan Kritis Pembakaran Lahan Arif Rohman; Syafruddin Syafruddin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.914

Pola pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berfariasi, sebagian besar menggunakan lahan tetap dan ada juga yang menggunakan konsep lahan berpindah. Tidak jarang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian adalah dengan cara membakar, hal ini untuk meminimalisir penggunaan pestisida terhadap kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian dan akibat hukum pengelolaan lahan yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode normative-sosiologis, menganalisis produk hukum yang berlaku seperti (UU Pertanian, UU Lingkungan dan KUHP) kemudian disinkronkan dengan beberapa putusan pengadilan sehingga menghasilkan deskripsi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UU memberikan ruang kepada masyarakat sesuai kearifan lokal untuk membuka dan mengelola lahan pertanian dengan cara membakar, tetapi UU tersebut membatasi luasan lahan yang diperbolehkan untuk dibakar yakni maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga. Beberapa kasus pembakaran lahan diputus oleh pengadilan bersalah dikarenakan api meluas hingga melebihi batas maksimal, beberapa mengenai lahan pertanian dan membahayakan lahan orang lain.Â

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search