Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.733

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi (BioEdu) DE JURE Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Home Economics Journal HOSPITAL MAJAPAHIT (JURNAL ILMIAH KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN MAJAPAHIT) JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Hukum Bisnis Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia Community Empowerment Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Jurnal Hukum dan Pembangunan

Siti Hamidah

Universitas Negeri Yogyakarta

Author-ID : 273565

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabulitas Autisme Menurut Persefektif Hukum Perdata Indonesia Setiawan, Endra Agus; Hamidah, Siti; Istislam, Istislam
Jurnal Selat Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tulisan ini membahas tentang konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme menurut persefektif hukum perdata Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait tentang konsep dan kriteria kecakapan bertindak yang berlaku bagi penyandang disabilitas autisme pasca di undangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas autisme masuk kedalam kategori disabilitas mental, padahal Autisme adalah disabilitas perkembangan dan berbeda dengan disabilitas mental sebagaimana skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Dengan menempatkan disabilitas autisme ke dalam disabilitas mental akan menimbulkan persepsi bahwa seorang dengan disabilitas autisme adalah seorang yang harus ditaruh dibawah pengampuan karena dianggap tidak cakap. Penulisan ini disusun dengan normatif legal research method dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyandang disabilitas autisme adalah subyek hukum yang cakap jika memenuhi kriteria kecakapan sebagaimana yang ditentukan dalam 1330 KUHPerdata dan selama tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas).

Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit Ahmad, Aden; Sihabudin, Sihabudin; Hamidah, Siti
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis kepastian hukum surat keterangan waris yang dibuat menurut penggolongan penduduk sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif.  Adanya ketentuan penggolongan penduduk seperti ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pembuatan keterangan waris yang digunakan sebagai syarat pengambilan jaminan kredit, karena dalam praktiknya ada pihak bank yang meminta surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, walaupun yang bersangkutan termasuk golongan pribumi. Sebenarnya Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 tidak secara jelas menyebutkan kewenangan Notaris untuk membuat surat keterangan waris, namun  pihak bank lebih memilih surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, dengan pertimbangan karena surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Perlu diperhatikan bahwa setelah Indonesia Merdeka, mestinya praktik pembuatan surat keterangan waris berdasarkan golongan pendudukan tidak perlu ada lagi, karena hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008, karena hal tersebut merupakan tindakan dikriminatif sekaligus rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia. Dengan demikian, aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis dan institusi yang membuatnya berbeda harus segera diakhiri, di samping itu tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya pembedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis ini.

Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Atmaja, Andi Kusuma; Kusumadara, Affifah; Hamidah, Siti
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tujuan penulisan ini adalah: (1) menganalisis penerapan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing sebagai dasar pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas sudah memenuhi kepastian hukum; (2) Memberikan pengetahuan mekanisme permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal telah dilaksanakan dengan tepat dan telah memenuhi ketentuan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pertama, Izin Prinsip Penanaman Modal merupakan suatu ketetapan hukum atau kepastian hukum seharusnya tidak dilandasi oleh suatu rencana atau keterangan penanam modal yang menjadi dasar untuk diterbitkan, karena rencana atau keterangan dari penanam modal atau pemohon ini bisa juga tidak dilandaskan oleh kejujuran dari segi penyampaiannya, oleh karennya landasan prosedur atau pendukung yang menjadi dasar penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal tidak dapat dikatakan sebagai bukti yuridis yang kuat dan mampu melindungi para pihak, pemerintah/lembaga, maupun masyarakat terlebih lagi Izin Prinsip Penanaman Modal ini menjadi landasan dari penerbitan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Kedua, merujuk Ease of Doing Bussiness (EODB) yang dilakukan oleh World Bank-International Finance Corporation (World BankâIFC) yang menempatkan Indonesia masih buruk dalam kemudahan memulai usaha atau investasi, hal ini mengisyaratkan bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal harus dihapuskan karena tidak memenuhi Economic Analysis of Law yang merupakan perkembangan dari teori kemanfaatan (utulitas) baik dari unsur Nilai (value); Kegunaan (utility); dan Efesiensi (Effecieny). Untuk itu, karena masih ada izin usaha yang lebih memenuhi unsur-unsur dari Economic Analysis of Law atau teori kemanfaatan.

Co-Authors - Gunawan - Hafizianor - Suyanto A.A. Ketut Agung Cahyawan W Ahmad, Aden Akbar, Fadli Al Asimi, Nadina Hajar Annisa Ardiansyah, Momon Atmaja, Andi Kusuma Badraningsih Lastariwati Budi Sutiya Budiono, Abdul Rahmad Dwi Budi Santoso Elva Dewi Iskanawaty Erliyah Nurul Jannah, Erliyah Nurul Fadli, Moh. Ferhat, Amalia Indianiati, Ulfiatin Nur Indianiati, Ulfiatin Nur Istislam Istislam, Istislam Kusumadara, Affifah Laksono, Febrian Dwi Luth, Thohir Mochammad Bakri, Mochammad Mochtar, Dewi Astuti Nugraha, Rachmad Robby Rizal, Muhammad Saiful Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki, Enes Maulia Rizki, Enes Maulia Rousilita Suhendah Setiawan, Endra Agus Sihabudin Sihabudin, Sihabudin Sri Rulihari, Sri Sukarmi Sukarmi, Sukarmi Suyono, Ayu Adelina Suyono, Ayu Adelina Trisnu Satriadi Vandrias, Dewantoro Violet Burhanuddin Wibowo, Afrizal Mukti Widiyawati, Evajune Winarno, Bambang Wiwin Tyas Istikowati Yandono, Prayudo Eri Yudi Firmanul Arifin Yulian Firmana Arifin Yuliati - Zufra Inayah

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Selat

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Selat