<![CDATA[Substansi pembangunan berbasis spasial di Indonesia diregulasikan melalui kebijakan penataan ruang, tujuannya adalah menata aspek struktur dan pola ruang wilayah. Struktur ruang fokus pada jaringan infrastruktur sedangkan pola ruang mengatur penggunaan lahan. Kebijakan ini diimplemetasikan secara massif sejak tahun 2007, namun efek spasial setiap aspeknya belum banyak diteliti. Hal ini menyebabkan Rencana Tata Ruang Wilayah propinsi dan kabupaten/kota diimplementasikan cenderung tidak dilengkapi dengan kedalaman analisis yang kuat untuk mendukung pengaturan struktur dan pola ruang wilayah. Kajian ini bertujuan menelaah aspek struktur ruang yakni jaringan jalan sebagai indikator aksessibilitas wilayah sebagai bentuk output pembangunan yang berdampak luas pada kemajuan wilayah. Fokus penelitian adalah efek spasial jaringan jalan yang diukur dari panjang jalan dan keterkaitannya dengan variabel dirinya secara kontinyu dan berketetanggaan dengan wilayah sekitarnya. Unit amatan meliputi seluruh kecamatan di Kota Jambi. Statistik yang digunakan adalah indeks moran, selanjutnya untuk penyelidikan lokalitas autokorelasi spasial diidentifikasi melalui statistik spasial local idenfitification of spatial autocorrelation (LISA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan jalan tidak memiliki autokorelasi spasial yang kuat atau termasuk kategori random dengan nilai indeks moran sebesar 0.149. Identifikasi lebih lanjut dengan LISA menunjukkan adanya autokorelasi spasial pada tingkat signifikan 0.05. Efek spasial lokal jaringan jalan terjadi pada kecamatan Kota Baru dan Jambi Selatan. Pola spasial yang acak pada aspek jaringan wilayah ini menunjukkan adanya heterogenitas antara satu kecamatan dengan lainnya, sehingga kebijakan pembangunan jalan tidak boleh disamakan secara menyeluruh, namun harus memperhatikan diferensiasi yang terjadi.]]>
