Articles
<![CDATA[Child-Friendly City: Failure to Build Collaboration ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Rahmadhona Fitri Helmi]]>;
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 2 (2021): Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/jel.v12i2.14128
<![CDATA[Collaborative governance has received massive public administration attention by scholars and practitioners in the last decade as a theory and practice. Even so, in its application, collaboration often fails due to the inability of stakeholders to build mutual understanding. This study aims to describe and analyze the causes of failure of stakeholders at the Collaboration Forum in creating a mutual understanding of the Child-Friendly City of Padang City. This research uses the descriptive qualitative method. The data were collected by interviews, field observations, and document review. Interviews were conducted individually and semi-structured with state and non-state stakeholders. The results showed that the collaboration forum did not work effectively because of the failure of stakeholders to integrate into building mutual understanding caused by sectoral egos, lack of mutual understanding between stakeholders, and lack of involvement of non-state stakeholders.]]>
<![CDATA[DEMOKRASI PINCANG: ANALISIS TERHADAP INDEKS DEMOKRASI PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Karjuni Dt. Maani]]>
<![CDATA[ Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/jel.v12i1.13303
<![CDATA[Demokrasi dipercaya sebagai sebuah pilihan terbaik dari sistem politik modern. Namun begitu di dalam prakteknya, demokrasi seringkali dimaknai dalam posisi yang berbeda dari normatifnya dan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan politik praktis. Oleh sebab itu perlu suatu ukuran yang dilakukan secara terus menerus untuk melihat apakah demokrasi tersebut bergerak maju. Indonesia memiliki Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia yang berbasis pada data di tingkat provinsi. Pekerjaan kami dalam artikel ini adalah menganalisis kondisi demokrasi di Provinsi Sumatera Barat yang belakangan sering mendapat sorotan publik akibat dianggap memiliki aturan-aturan yang kurang plural. Dengan mengolah data IDI dari tahun 2009 sampai 2019 secara statistik deskriptif, kami berupaya melihat lebih dalam tentang kondisi demokrasi di Sumatera Barat dan mendapati bahwa penyebab rendahnya indeks demokrasi Sumatera Barat bukan saja diakibatkan oleh adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya yang menjadi sorotan publik namun juga diakibatkan oleh dominasi eksekutif dan lemahnya peran legislatif terutama dalam hal menginisiasi kebijakan yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan. Dan kami berhipotesis jika eksekutif sering memanfaatkan kondisi itu untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan berbau “agamis” tersebut.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DAN KEMISKINAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI NAGARI GARABAK DATA DAN NAGARI BUKIK KANDUANG, KABUPATEN SOLOK) ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>
<![CDATA[ NATAPRAJA Vol 3, No 1 (2015): Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Yogyakarta State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.163 KB)
|
DOI: 10.21831/jnp.v3i1.11953
<![CDATA[This study discusses forest management by local communities and society of Nagari Garabak Data and Nagari Bukik Kanduang Solok Regency of West Sumatra Province. Nagari Garabak Data is a village located in a protected forest area with the acquisition entirely in the hands of the state while in Nagari Bukik Kanduang forest is managed and controlled by people with a form of community forests (communal forest). Principal argument of this study that differences in the management model of the village causing differences in poverty communities. The purpose of this research is to understand forest management in both villages and analyze the impact of the forest management against poverty. Key Word: Forest Management, Poverty Peoples, Ulayat, Access]]>
<![CDATA[MENELISIK KINERJA GOVERNANCE DI DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT ]]>
<![CDATA[Ivan Giddeon Fanggidae]]>;
<![CDATA[Hidayatul fajri]]>;
<![CDATA[Pandhu Yuanjaya]]>
<![CDATA[ NATAPRAJA Vol 4, No 1 (2016): Public Sector Economics ]]>
Publisher : <![CDATA[Yogyakarta State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (913.343 KB)
|
DOI: 10.21831/jnp.v4i1.12618
<![CDATA[The implementation of special autonomy in West Papua province aims to increase the development. Centralized development has brought the people of West Papua in a slump multidimensional. The purpose of this article describes the governance performance that the implementation of special autonomy in failure. This article used a qualitative approach. Source of data used comes from RKPD West Papua Province, Public Welfare Indicators (BPS), IGI (parnership), and TKED (The Asia Foundation). The main findings in this article was not prosperous West Papua still has even though the special autonomy fund and the exploitation of natural high. The main indicators are still at the education and welfare of the lowest rankings in Indonesia. Performance Governance and the worst is in the government bureaucracy. This led to the existing resources can not be the welfare of society as stalled in bureaucracy and government.Keywords: Special Autonomy Funds, Governance Performance, and West Papua]]>
<![CDATA[ANALISIS STAKEHOLDER DALAM KONFLIK REVITALISASI EMPLASEMENT STASIUN KERETA API ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Artha Dini Akmal]]>;
<![CDATA[Pratiwi Nurhabibi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.10.2.p.61-66
<![CDATA[Konflik seringkali merupakan kondisi yang kompleks karena banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya dengan hubungan dan tujuan yang rumit. Konflik yang dibahas di dalam artikel ini pada awalnya merupakan konflik perebutan lahan yang terjadi antara 204 Keluarga yang mendiami emplasement stasiun emplasement stasiun kereta api di Bukittingg dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia yang ingin kembali merevitalisasi jalur dan fasilitas perkeretaapian di Sumatera Barat Khususnya di Bukittinggi. Namun, konflik kemudian meluas bukan lagi antara dua pihak tetapi melibatkan pihak-pihak yang pada awalnya dianggap tidak memiliki kepentingan di dalam konflik tersebut. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, menganalisis kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat, pengaruh dan hubungan para pemangku kepentingan, dan membangun model kualitatif untuk membantu melihat kepentingan para pihak di dalam konflik emplasement stasiun emplasement stasiun kereta api di Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis stakeholder. Menggunakan pendekatan semi terstruktur dengan melakukan wawancara mendalam dengan masing-masing stakeholder. Hasil penelitian mengidentifikasi terdapat 13 pihak yang secara langsung terlibat, yang terdiri dari 1 pihak berperan sebagai key player, 2 pihak yang berperan sebagai subject, 3 pihak sebagai context setter, dan 9 pihak sebagai crowd. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa adanya satu pihak yang mendominasi menyebabkan sulitnya mencapai win-win solution dalam konflik ini. Penelitian ini menyarankan adanya forum yang berisikan multi-pihak agar dapat ditemukan solusi yang tidak menyebabkan adanya pihak yang terlalu dirugikan di dalam suatu konflik.]]>
<![CDATA[Peningkatan Literasi Lingkungan Hidup Lewat Agen Lingkungan “Zaman Now” ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>
<![CDATA[ MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 4 Nomor 4 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Andi Matappa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31100/matappa.v4i4.1542
<![CDATA[Mitra kami pada kegiatan ini adalah Nagari Lingkuag Aua Bandarejo yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari nagari mitra adalah menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat rusaknya kondisi lingkungan hidup di nagari mitra, rendahnya pengetahuan dan kesadaran lingkungan hidup masyarakat nagari, tidak adanya kesepakatan bersama (konsensus) dari masyarakat nagari tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, dan tidak adanya agen lingkungan hidup yang mengampanyekan pentingnya menjaga lingkungan hidup nagari. Solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat serta anak-anak dan remaja tentang lingkungan hidup (environmental literacy). Serta menjadikan anak-anak dan remaja sebagai agen lingkungan di tengah masyarakat nagari. sebab mereka merupakan kelompok yang relatif mudah untuk belajar dan menerima pengetahuan dan kebiasaan yang baru. Kegiatan ini dilaksanakan pada September 2020. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain; Pemerintah Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarejo, Badan Musyawarah (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta juga melibatkan unsur-unsur penting di dalam masyarakat seperti: Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Adat, Tokoh-tokoh Pemuda, Bundo Kanduang memwakili perempuan, unsur kependidikan (Guru), unsur kesehatan (Dokter/bidan), dan perwakilan dari anak-anak.]]>
<![CDATA[Power Sharing Stakeholder of Child-Friendly City Task Force ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Maryam Jamilah]]>;
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal Public Policy Vol 8, No 1 (2022): November-Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jpp.v8i1.4451
<![CDATA[The task force collaboration forum is present to strengthen and increase stakeholders' commitment to developing Child-Friendly Cities in Padang City. However, the optimization of this forum has not been appropriately achieved. Previous research has shown that the cause of this is sectoral ego, low stakeholders understanding, a master plan suitable for children has not been formed. At the same time, the involvement and linkage of stakeholders in the task force is a determining factor for the success of a collaboration. Furthermore, a power balance must be established between stakeholders during deliberation and decision-making. This study aimed to analyze power-sharing in the collaborative forum of Padang City Child-Friendly Task Force. The analytical method used is stakeholder mapping and social networks analysis. Stakeholders involved in the Padang City child-friendly task force have diverse interests and influences. Eighteen parties consist of two actors as key players, two as subject, seven as context center, and seven as the crowd. The interaction pattern of the stakeholders in the form of information flow is not evenly distributed. Several participants can bridge the disconnection of this information network on the condition that the strong participants must establish a relationship with the weak. A more decentralized structure and precise working mechanism are needed to control the power imbalance among stakeholders]]>
<![CDATA[Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam upaya pembangunan wisata nagari ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Iip Permana]]>;
<![CDATA[Yuliarti Yuliarti]]>;
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jipemas.v5i2.14055
<![CDATA[Nagari Salimpaung memiliki rencana untuk mengembangkan potensi wisatanya. Namun sayangnya, beberapa masalah membuat pengembangan pariwisata menjadi stagnan. Permasalahan yang mereka hadapi adalah 1) Belum adanya komitmen bersama antar stakeholders yang ada, 2) Belum adanya pemetaan potensi dan permasalahan dalam pengembangan pariwisata, dan 3) Belum optimalnya kelembagaan/aktor penggerak pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk membantu mitra dalam mengembangkan pariwisata dengan melibatkan pemangku kepentingan (elemen terkait) di nagari. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 1) Melakukan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman stakeholders dalam pengembangan wisata nagari, 2) Memberikan materi untuk memperkuat pemahaman stakeholders terhadap pengembangan desa wisata, dan 3) Menggali potensi wisata dengan menggali informasi dari pemangku kepentingan dengan menggunakan Participatory Rural Appraisal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pengembangan wisata nagari masih rendah. Dengan demikian, para pemangku kepentingan harus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya, terutama dalam mencapai komitmen bersama untuk pengembangan pariwisata di Nagari Salimpaung.]]>
<![CDATA[Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari ]]>
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Hidayatul fajri]]>;
<![CDATA[Pratiwi Nurhabibi]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2020): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v4i4.4507
<![CDATA[Abstract Nagari-Owned Enterprises (BUM-Nag) or in most regions in other provinces known as Desa-Owned Enterprises (BUM-Des) is a manifestation of the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, where the village government, in this case, Nagari is prosecuted accordingly Mandiri to be able to explore the wealth and potentials that exist in the Nagarinya area to be used as assets and sources of Nagari's financial income and is required to be able to carry out Nagari's financial management independently. BUM-Nag is an alternative business entity that needs to be developed to encourage the Nagari economy, with the hope of creating new economic resources for Nagari to utilize and to prosper the Nagari people's economy. This service activity aims to contribute thoughts and counseling about strengthening the BUM-Nag institution as a form of effort in improving the nagari economy. Service activities were carried out in Nagari Tabek Patah and Nagari Situmbuk, Salimpaung Subdistrict, Tanah Datar District. This activity uses the participatory rural appraisal (PRA) method, assistance, and counseling by looking at the potential possessed by Nagari as a creative business unit of the community and the potential that must be optimized. The result to be achieved from this empowerment activity is to increase the knowledge and capability or capacity of Nagari's apparatus on institutional strengthening and management of BUM-Nag as a form of effort in improving Nagari's economy]]>
<![CDATA[Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Artha Dini Akmal]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Karjuni Dt. Maani]]>;
<![CDATA[Iip Permana]]>;
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Rizki Syafril]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2020): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v4i4.4550
<![CDATA[Nagari Situmbuk and Nagari Tabek Patah, our activity partners, do not yet have regulations governing the protection of public spaces that are suitable for children. Whereas Law No. 23/2002 requires every city/regency and village to have a child-friendly environment, also Law_No._35 of 2014 concerning_child_protection demands the same thing. The urgency was also emphasized by the issuance of the_Regulation_of_the_Minister_of Women_Empowerment and Child_Protection of the Republic of Indonesia No 13 of 2010 Technical Guidelines for Eligible Districts / Cities in Children / Villages and Regional Regulation of Tanah Datar District No. 6 of 2018 concerning Implementation of Child Protection. Therefore, the existence of the Nagari Rule on Child-Friendly Nagari as important as participatory and collaborative policy formulation capabilities is held at the nagari level. It was marked by the involvement of stakeholders aiming that the policy would get full commitment from all parties. This activity is carried out using a participatory and collaborative training approach method. The results of devotion show that the involvement of stakeholders is still low in the formulation of policies in both of our partner villages. This is caused by 1) their lack of knowledge about children's rights and 2) communication, interaction, and exchange of information among stakeholders that is low so that it fails to form a policy network..]]>
