Articles
<![CDATA[Advokasi Pembentukan Forum Anak Nagari ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Rahmadhona Fitri Helmi]]>;
<![CDATA[Artha Dini Akmal]]>
<![CDATA[ ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 3 No 2 (2021): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/abdi.v3i2.109
<![CDATA[Salah satu hak anak yang jarang terpenuhi adalah hak untuk berpartisipasi. Anak tidak hanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga tetapi juga harus berperan aktif dalam aspek pembanunan. Forum anak merupakan jembatan komunikasi antara anak dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan Nagari Layak Anak. Nagari Tabek dan Nagari Sawah Tangah di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, mitra pengabdian kami masih belum memiliki forum anak. Hal ini disebabkan beberapa hal: 1) tidak semua anak memahami fungsi dan perannya dalam pembangunan nagari; 2) anak kurang percaya diri dalam menyuarakan aspirasinya; 3) pemangku kepentingan belum menjadikan partisipasi anak sebagai hal yang penting dalam kebijakan pemerintahan nagari. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan menginiasasi lahirnya forum anak nagari. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan partisipatif dan kolaboratif. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa, adanya peningkatan pemahaman stakeholders tentang Pengarusutamaan Hak Anak dan peran forum anak, peningkatan kemampuan anak berbicara di depan umum dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, terbentuk komitmen antar stakeholders dengan menginisiasi pembentukan forum anak nagari.]]>
<![CDATA[Child-Friendly City: Failure to Build Collaboration ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Rahmadhona Fitri Helmi]]>;
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 2 (2021): Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/jel.v12i2.14128
<![CDATA[Collaborative governance has received massive public administration attention by scholars and practitioners in the last decade as a theory and practice. Even so, in its application, collaboration often fails due to the inability of stakeholders to build mutual understanding. This study aims to describe and analyze the causes of failure of stakeholders at the Collaboration Forum in creating a mutual understanding of the Child-Friendly City of Padang City. This research uses the descriptive qualitative method. The data were collected by interviews, field observations, and document review. Interviews were conducted individually and semi-structured with state and non-state stakeholders. The results showed that the collaboration forum did not work effectively because of the failure of stakeholders to integrate into building mutual understanding caused by sectoral egos, lack of mutual understanding between stakeholders, and lack of involvement of non-state stakeholders.]]>
<![CDATA[DEMOKRASI PINCANG: ANALISIS TERHADAP INDEKS DEMOKRASI PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Karjuni Dt. Maani]]>
<![CDATA[ Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/jel.v12i1.13303
<![CDATA[Demokrasi dipercaya sebagai sebuah pilihan terbaik dari sistem politik modern. Namun begitu di dalam prakteknya, demokrasi seringkali dimaknai dalam posisi yang berbeda dari normatifnya dan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan politik praktis. Oleh sebab itu perlu suatu ukuran yang dilakukan secara terus menerus untuk melihat apakah demokrasi tersebut bergerak maju. Indonesia memiliki Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia yang berbasis pada data di tingkat provinsi. Pekerjaan kami dalam artikel ini adalah menganalisis kondisi demokrasi di Provinsi Sumatera Barat yang belakangan sering mendapat sorotan publik akibat dianggap memiliki aturan-aturan yang kurang plural. Dengan mengolah data IDI dari tahun 2009 sampai 2019 secara statistik deskriptif, kami berupaya melihat lebih dalam tentang kondisi demokrasi di Sumatera Barat dan mendapati bahwa penyebab rendahnya indeks demokrasi Sumatera Barat bukan saja diakibatkan oleh adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya yang menjadi sorotan publik namun juga diakibatkan oleh dominasi eksekutif dan lemahnya peran legislatif terutama dalam hal menginisiasi kebijakan yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan. Dan kami berhipotesis jika eksekutif sering memanfaatkan kondisi itu untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan berbau “agamis” tersebut.]]>
<![CDATA[Peningkatan Literasi Lingkungan Hidup Lewat Agen Lingkungan “Zaman Now” ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>
<![CDATA[ MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 4 Nomor 4 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Andi Matappa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31100/matappa.v4i4.1542
<![CDATA[Mitra kami pada kegiatan ini adalah Nagari Lingkuag Aua Bandarejo yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari nagari mitra adalah menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat rusaknya kondisi lingkungan hidup di nagari mitra, rendahnya pengetahuan dan kesadaran lingkungan hidup masyarakat nagari, tidak adanya kesepakatan bersama (konsensus) dari masyarakat nagari tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, dan tidak adanya agen lingkungan hidup yang mengampanyekan pentingnya menjaga lingkungan hidup nagari. Solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat serta anak-anak dan remaja tentang lingkungan hidup (environmental literacy). Serta menjadikan anak-anak dan remaja sebagai agen lingkungan di tengah masyarakat nagari. sebab mereka merupakan kelompok yang relatif mudah untuk belajar dan menerima pengetahuan dan kebiasaan yang baru. Kegiatan ini dilaksanakan pada September 2020. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain; Pemerintah Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarejo, Badan Musyawarah (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta juga melibatkan unsur-unsur penting di dalam masyarakat seperti: Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Adat, Tokoh-tokoh Pemuda, Bundo Kanduang memwakili perempuan, unsur kependidikan (Guru), unsur kesehatan (Dokter/bidan), dan perwakilan dari anak-anak.]]>
<![CDATA[Power Sharing Stakeholder of Child-Friendly City Task Force ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Maryam Jamilah]]>;
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal Public Policy Vol 8, No 1 (2022): November-Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jpp.v8i1.4451
<![CDATA[The task force collaboration forum is present to strengthen and increase stakeholders' commitment to developing Child-Friendly Cities in Padang City. However, the optimization of this forum has not been appropriately achieved. Previous research has shown that the cause of this is sectoral ego, low stakeholders understanding, a master plan suitable for children has not been formed. At the same time, the involvement and linkage of stakeholders in the task force is a determining factor for the success of a collaboration. Furthermore, a power balance must be established between stakeholders during deliberation and decision-making. This study aimed to analyze power-sharing in the collaborative forum of Padang City Child-Friendly Task Force. The analytical method used is stakeholder mapping and social networks analysis. Stakeholders involved in the Padang City child-friendly task force have diverse interests and influences. Eighteen parties consist of two actors as key players, two as subject, seven as context center, and seven as the crowd. The interaction pattern of the stakeholders in the form of information flow is not evenly distributed. Several participants can bridge the disconnection of this information network on the condition that the strong participants must establish a relationship with the weak. A more decentralized structure and precise working mechanism are needed to control the power imbalance among stakeholders]]>
<![CDATA[Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam upaya pembangunan wisata nagari ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Iip Permana]]>;
<![CDATA[Yuliarti Yuliarti]]>;
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jipemas.v5i2.14055
<![CDATA[Nagari Salimpaung memiliki rencana untuk mengembangkan potensi wisatanya. Namun sayangnya, beberapa masalah membuat pengembangan pariwisata menjadi stagnan. Permasalahan yang mereka hadapi adalah 1) Belum adanya komitmen bersama antar stakeholders yang ada, 2) Belum adanya pemetaan potensi dan permasalahan dalam pengembangan pariwisata, dan 3) Belum optimalnya kelembagaan/aktor penggerak pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk membantu mitra dalam mengembangkan pariwisata dengan melibatkan pemangku kepentingan (elemen terkait) di nagari. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 1) Melakukan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman stakeholders dalam pengembangan wisata nagari, 2) Memberikan materi untuk memperkuat pemahaman stakeholders terhadap pengembangan desa wisata, dan 3) Menggali potensi wisata dengan menggali informasi dari pemangku kepentingan dengan menggunakan Participatory Rural Appraisal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pengembangan wisata nagari masih rendah. Dengan demikian, para pemangku kepentingan harus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya, terutama dalam mencapai komitmen bersama untuk pengembangan pariwisata di Nagari Salimpaung.]]>
<![CDATA[Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak ]]>
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Artha Dini Akmal]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Karjuni Dt. Maani]]>;
<![CDATA[Iip Permana]]>;
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Rizki Syafril]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2020): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v4i4.4550
<![CDATA[Nagari Situmbuk and Nagari Tabek Patah, our activity partners, do not yet have regulations governing the protection of public spaces that are suitable for children. Whereas Law No. 23/2002 requires every city/regency and village to have a child-friendly environment, also Law_No._35 of 2014 concerning_child_protection demands the same thing. The urgency was also emphasized by the issuance of the_Regulation_of_the_Minister_of Women_Empowerment and Child_Protection of the Republic of Indonesia No 13 of 2010 Technical Guidelines for Eligible Districts / Cities in Children / Villages and Regional Regulation of Tanah Datar District No. 6 of 2018 concerning Implementation of Child Protection. Therefore, the existence of the Nagari Rule on Child-Friendly Nagari as important as participatory and collaborative policy formulation capabilities is held at the nagari level. It was marked by the involvement of stakeholders aiming that the policy would get full commitment from all parties. This activity is carried out using a participatory and collaborative training approach method. The results of devotion show that the involvement of stakeholders is still low in the formulation of policies in both of our partner villages. This is caused by 1) their lack of knowledge about children's rights and 2) communication, interaction, and exchange of information among stakeholders that is low so that it fails to form a policy network..]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK BERBASIS LITERASI DIGITAL ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>;
<![CDATA[Wewen Kusumi Rahayu]]>;
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v5i2.37090
<![CDATA[Masifnya penggunaan internet sebagai media pembelajaran masa pandemi tidak serta merta menjadikan pelajar pandai, sebab internet banyak mengandung berita tanpa melalui proses edit dan saringan. Perlu keterampilan untuk menerima, menyaring, dan menggunakan informasi dari internet yang disebut dengan literasi digital. Mitra dari kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Padang. Pemilihan mitra dilakukan karena sekolah tersebut merupakan Sekolah Ramah Anak yang nantinya bisa dijadikan pilot project bagi sekolah lain. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan pelatihan partisipatif dan kolaboratif yang didasarkan pada prinsip-prinsip parsipatori dengan menekankan kepada asas peran serta seluruh peserta kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kegiatan PKM ini dilaksanakan selama satu hari dengan memberikan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum kegiatan dimulai, selanjutnya diberikan perlakuan melalui pemaparan materi dan diskusi. Terakhir memberikan post-test setelah kegiatan berakhir untuk melihat tingkat pemahaman mitra setelah diberikan perlakuan. Hasil rata-rata pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan yakni dari 13.23 poin menjadi 16.63 poin dengan rata-rata peningkatan 3.4 poin. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan PKM dengan judul “Peningkatan Pendidikan Ramah Anak Berbasis Literasi Digital” memberikan manfaat yang signifikan bagi mitra]]>
<![CDATA[STRATEGI NON-STATE ACTOR DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Historis Soterman Halawa]]>;
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8152
<![CDATA[Bukit Kili - Gunung Talang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi panas bumi yang akan dikembangkan oleh pemerintah dengan potensi lebih kurang 20 MW. Kebijakan pengembangan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat dan masyarakat sipil. Gerakan penolakan yang awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar kemudian mendapatkan dukungan dari salah satu organisasi non-state yaitu LBH-YLBHI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat strategi dari LBH YLBHI di dalam membangun opini publik untuk menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang serta melihat dampak dari strategi tersebut terhadap keberlanjutan rencana pembangunan. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang kami kumpulkan yaitu data wawancara, hasil observasi, naskah dinas atau kebijakan, dan juga artikel jurnal, website di internet, surat kabar, media sosial, dan youtube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH YLBHI Padang memiliki beberapa strategi di dalam membangun opini publik untuk menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili – Gunung Talang. Beberapa strategi tersebut antara lain: mengeluarkan press release sebagai strategi di dalam membangun opini publik, mengajukan sengketa informasi publik, dan membuka ruang dialog. Adapun dampak dari upaya tersebut mengakibatkan ditundanya kegiatan eksplorasi dan pembangunan PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang dan belum adanya solusi dari Pemerintah dalam eksplorasi dan pembangunannya.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5097
<![CDATA[Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lewat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori baik dengan nilai 2,69 dalam skala 5. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat yang dibatasi pada Aplikasi dan Website dan Kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi dengan analisis model interaktif sebagai teknk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki banyak layanan administrasi dan layanan publik yang berbentuk elektronik. Adapun dari segi kelembagaan didapatkan hasil bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi leading sector pengelola SPBE. Padahal dalam Peraturan Daerah untuk mewujudkan keterpadauan dan keselarasan Pengelolaan SPBE akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer yang masih belum terealisasi sampai sekarang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses pematangan agar dapat dimanfaatkan secara massif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang benar-benar berbasis elektronik.]]>
