Garuda - Garba Rujukan Digital

PERJANJIAN PERKAWINAN BATAL DEMI HUKUM AKIBAT PELANGGARAN KETENTUAN WASIAT WAJIBAH Rahma Madania; Alwesius Alwesius; Fitriani Ahlan Sjarif
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian pembuatan perjanjian perkawinan terhadap undang-undang & akibat hukum batalnya akta perjanjian kawin pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1776/Pdt.G/2019/PA.JS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam perkara di atas tidak memenuhi sejumlah unsur perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan telah melanggar ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam & ketentuan hibah dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana apabila perjanjian tersebut dilaksanakan tentunya akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang kedudukannya lebih diutamakan dibanding anak angkat. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif perjanjian yang mengakibatkan suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum adalah tepat. Dalam kasus ini, Notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak secara seksama dalam melakukan pembuatan akta, sehingga klien dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris dan/atau Dewan Kehormatan. This research was conducted with the aim of analyzing the conformity of prenuptial agreement towards the law & analyzing the legal consequences of annulment of prenuptial agreement towards the Notary who made the deed in South Jakarta Religious Court Verdict Number 1776/Pdt.G/2019/PA.JS. The research method used in this research is juridical normative method. The result of the shows that the prenuptial agreement in this case does not fulfill several elements of the prenuptial agreement as specified in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The prenuptial agreement has violated the provision of wajibah testament for adopted child in Article 209 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law & the provision of grant in Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, which if the agreement is implemented it will certainly cause loss to the heir whose position takes precedence over adopted child. Violation of the regulation also means violation of the objective terms of the agreement, which resulted in an agreement being declared null and void. The decision of the Panel of Judges stating that the prenuptial agreement has no legal force is correct. In this case, the Notary has violated her obligation to act carefully in the process of making the deed, so that the client can report the Notary to the Notary Supervisory Council and/or the Honorary Council.

Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik Kamilia Savira; Sjarif Fitriani Ahlan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2022): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4630

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut efektivitas pemasangan sistem barcode dalam pengamanan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Perkembangan ini mempengaruhi Notaris untuk memasang keamanan akta autentik tersebut dengan sistem barcode. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta autentik terhadap pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder melalui studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis efektif atau tidak pemasangan barcode dalam akta autentik dan akibat hukum dari pemasangan barcode dalam akta autentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat Notaris adalah efektif karena barcode berisikan data akta yang disimpan ke penyimpanan berbentuk awan. Barcode yang terpasang di akta autentik tersebut, dapat menghindari pemalsuan akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan membantu pihak yang berkepentingan memverifikasi suatu akta dengan cepat dan tepat. Pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak mengurangi unsur-unsur yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan asalkan harus memenuhi semua yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. This study further examines the effectiveness of the barcode system installation in securing the authenticity of the authentic deed made by a notary. This development affects notaries to install the security of the authentic deed with a barcode system. This research is expected to provide a solution related to legal protection and certainty for interested parties in authentic deeds against deed forgery. This study uses a normative juridical method, the approach used is a statute approach. The source of data in this study is secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods, which is a research method that produces descriptive data. . This research has a new perspective because it analyzes the effectiveness or not of installing barcodes in authentic deeds and the legal consequences of installing barcodes in authentic deeds that have perfect proof. The results of this study can be concluded that the installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary is effective because the barcode contains deed data that is stored in cloud storage. The barcode attached to the authentic deed can prevent falsification of the deed by irresponsible parties and assist interested parties in verifying a deed quickly and accurately The installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary does not reduce the elements contained in the provisions of the laws and regulations that must meet all the requirements of the laws and regulations.

Politik Hukum Carry Over Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung; Fitriani Ahlan Sjarif
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i1.811

Pembentukan undang-undang selama ini bersifat periodik, tidak mencerminkan perencanaan yang berkelanjutan, dan tidak efektif. Hal ini tergambar dengan berakhirnya periode masa keanggotaan DPR RI saat ini maka berakhir pula pembentukan undang-undang, sehingga pembentukan undang-undang periode selanjutnya dimulai dari awal. Carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 hadir sebagai solusinya. Penelitian ini menganalisis mengenai konsep carry over dalam pembentukan undang-undang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, serta politik hukum konsep carry over dalam pembentukan undang-undang yang baik. Konsep carry over dalam pembentukan undang-undang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah berlaku dalam hal suatu RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Politik hukum konsep carry over dalam pembentukan undang-undang yang baik adalah politik hukum dalam pembentukan undang-undang dengan konsep carry over yang memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang diawali dari tahap perencanaan melalui penyusunan Prolegnas hingga tahap pengundangan dalam proses pembentukan undang-undang.

GAYA PERUMUSAN KALIMAT PERINTAH PEMBENTUKAN PERATURAN YANG MENJALANKAN DELEGASI DARI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Fitriani Ahlan Sjarif
PALAR (Pakuan Law review) Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPeraturan delegasi dari Undang-Undang menjadi sebuah kebutuhan yang penting agar Undang-Undang yang dibentuk dapat berjalan dengan baik. Untuk memastikan peraturan delegasi itu dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang lebih baik, dimulai dari perumusan kalimat perintah delegasi kepada peraturan yang dibawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistim pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pedoman bagaimana perumusan hal tersebut. Dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan jelas mengatur bagaimana perumusan perintah pendelegasian. Cukup jelas ketiganya memberikan pedoman, sayangnya penelitian pada pada proses pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang sejak tahun 1999 sampai dengan 2012 menunjukkan tidak semua perumusan yang ada mengikuti pedoman pedoman tersebut.Kata kunci : undang-undang, peraturan perundang-undangan, delegasi, perintahAbstractThe delegation regulation from the Act becomes an important requirement so that the Law that is formed can run well. To ensure that the delegation's regulations can support the implementation of the Act better, starting from the formulation of the delegate's command sentence to the regulations below. The statutory regulations governing the system of establishing laws and regulations in Indonesia have provided guidance on how these are formulated. Of the 3 (three) statutory regulations regarding the techniques of drafting legislation clearly regulating how the formulation of delegation orders. Quite clearly all three provide guidelines, unfortunately research on the process of forming delegation regulations from the Act from 1999 to 2012 shows not all the formulations that follow the guidelines.Keywords: laws, regulations, delegations, orders

The Impact of The Decision of the Constitutional Court Number 91/puu-xviii/2020 on The Establishment of Regional Regulations Concerning Levies Building Approval Satria Adhitama Sukma; Fitriani Ahlan Sjarif
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.037 KB)

Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings orders the establishment of a Regional Regulation concerning Retribution for Building Approval within a period of 6 (six) months. Before all Regional Governments had time to form a Regional Regulation on Building Approval Levy, the Constitutional Court issued Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The decision does not justify the establishment of implementing regulations of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation for 2 years until the law is finish repaired. So, what is the impact of the Constitutional Court's Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the formation of Regional Regulations concerning Retribution for Building Approval? How does the Ministry of Home Affairs see the problem of the Regional Government that has not yet formed a Regional Regulation on Retribution for Building Approval? How are the Policy Regulations that have been issued by the Ministry of Home Affairs seen from the Science of Legislation? Through the normative juridical method, it was concluded that the Constitutional Court's decision caused new turmoil for the Regional Government which at that time was still adapting to the new system. The Ministry of Home Affairs then issued Instruction Number 68 of 2021 which ordered the Regional Government to continue the process of forming a regional regulation implementing the Job Creation Law. However, after that, the Minister of Home Affairs along with 3 other Ministers actually issued a Circular Letter which actually extended the time period for the formation of the Regional Regulation concerning Retribution for Building Approval until 2024. From a legal perspective, about Instruction Number 68 of 2021 seems to be interpreted as a follow-up to the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020, although there are also policy regulations in the form of a Joint Circular of 4 Ministers provide a time limit who different from Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings.

Akibat Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Atas Objek Yang Menjadi Sengketa (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/K/Pdt/2019) Andreas ,; Alwesius ,; Fitriani Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.707 KB)

Penelitian ini membahas akibat dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas objek yang menjadi sengketa, seorang notaris berinisial HA yang membuat perjanjian pengikatan jual beli untuk klien yang bernama TW dan HQ dan S yang merupakan ahli waris dari Nyonya HF. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas objek yang menjadi sengketa notaris HA. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta perjanjian pengikatan jual beli dalam hal menjadi objek dalam sengketa. Hasil analisa adalah bahwa akibat dari perjanjian pengikatan jual beli yang menjadi objek sengketa adalah tindakan hukum yang terdapat dalam akta tersebut menjadi batal secara hukum. Kata Kunci : tanggung jawab notaris, perjanjian pengikatan jual beli, akibat akta

Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 PK/Pdt/2020) Adelina Clarisa Harlyne; Alwesius .; Fitriani Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.257 KB)

Jurnal ini mengangkat permasalahan yang timbul dari perjanjian yang didasari oleh Akta PPJB yang telah disepakati namun kemudian diupayakan untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu ahli waris yang merupakan pihak penjual. Untuk itu penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimanakah Kedudukan Hukum Pembatalan Secara Sepihak Oleh Salah Satu Penjual Yang Merupakan Salah Satu Ahli Waris Atas Akta Jual Beli Yang Telah Disepakati Bersama Dalam Kasus Putusan Nomor 786 Pk/Pdt/2020 (2) Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual?. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa (1) pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh salah satu alih waris tidak dapat dilaksanakan karena pembatalan harus disetujui oleh semua pihak dalam perjanjian (2) pentingnya peran pembeli yang dinilai telah beritikad baik dalam perjanjian jual beli sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Disarankan bagi notaris/PPAT untuk tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris diluar wilayah jabatannya untuk menghindari sanksi-sanksi yang dapat merugikan diri sendiri sebagai notaris seperti diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai notaris dan menghindari ter-degradasinya kekuatan pembuktian akta yang telah dibuat. Perlunya itikad baik dari penjual dan pembeli di dalam perjanjian jual-beli untuk memberikan perlindungan hukum. Itikad baik dalam perjanjian jual-beli dapat mengacu pada butir ke-IX Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 dan butir ke-IV Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016.Kata kunci: pembatalan perjanjian jual beli, sepihak, pembeli beritikad baik

Akibat Hukum Pembuatan Akta Pernyataan Pemilikan Bersama Yang Dibuat Secara Sepihak Oleh Suami (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pdt.G/2019/Pn.Sda juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 334/Pdt.G/2020/PT.SBY) Fildzah Ghassani Hanun; Fitriani Ahlan Sjarif; Surini Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.77 KB)

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama dengan pihak lain atas harta bersama dalam perkawinan harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak yaitu suami atau istri. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Permasalahan berikutnya adalah pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris diagnostik dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akta yang dibuat secara sepihak oleh suami menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apabila suami istri tetap ingin melakukan perbuatan hukum atas objek harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri, maka dapat membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Kemudian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan administratif karena akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga aktanya menjadi batal demi hukum.Kata Kunci: Akta Pernyataan Pemilikan Bersama, Harta Bersama, Tanpa Persetujuan Pasangan

Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Antara Yayasan Dan Perseroan Terbatas (Analisis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627/PK/PDT/2019) Agnes Wulandari; Tjhong Sendrawan Sendrawan; Fitriani Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.225 KB)

Dalam rangka mendukung kegiatannya untuk mencapai maksud dan tujuan dari Anggaran Dasarnya, Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa larangan dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban pengurus Yayasan untuk menghindari transaksi afiliasi yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan bagi Yayasan. Undang-undang Yayasan mengatur mengenai larangan untuk mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan kepada Organ Yayasan serta untuk mengadakan perjanjian dengan yang terafiliasi dengan Organ dan Karyawan Yayasan. Pertama-tama, artikel ini akan membahas mengenai keadaan dimana suatu transaksi dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan bagi Yayasan. Yang kedua artikel ini akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab dari seorang Notaris dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam transaksi jual beli saham antara suatu Yayasan dengan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun Tesis ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder. Transaksi jual-beli saham yang dilakukan dalam kasus ini merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dan dilarang oleh Yayasan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal notaris terbukti tidak mencegah atau menyarankan suatu transaksi tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Yayasan dan Undang-undang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: Yayasan, Benturan Kepentingan, Jual Beli Saham, Perseroan Terbatas, Transaksi Afiliasi

Akibat Balik Nama Tanah Oleh Notaris/Ppat Mengakibatkan Sertipikat Atas Tanah Berupa Harta Bersama Berdasarkan Ajb Disertai Kuasa Jual Yang Diberikan Oleh Kuasa Jual Yang Sudah Meninggal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Omor 221/Pdt.G/2019/Pn.Smn) Cornelia Limiawan; Alwesius .; Fitriani Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.281 KB)

Pembahasan dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan jika proses jual beli dilakukan dengan Kuasa Jual yang mana pemberi kuasa jual telah meninggal dan objek jual beli dinyatakan milik penjual berdasarkan Akta Van De Pot yang pembuatanya dilakukan dihadapan notaris dan tidak diketahui mantan istri dengan posisi pembeli telah membayarkan sejumlah uang yang nominalnya berbeda dengan apa yang tertulis di Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB). Masalah ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan studi dokumen terhadap data sekunder, dengan menggunakan pendekatan kualitatif didapatkan kesimpulan bahwa Notaris/PPAT memliki tanggung jawab terhadap dilaksanakanya AJB. Termasuk diantaranya adalah melaksanakanAJB sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang harus memberhatikan apakah subjek merupakan sepenuhnya pihak yang berwenang dari objek itu sendiri. Termasuk manfaat Van De Pot dalam harta bersama dan apakah pemberi kuasa jual harus hidup saat AJB dilaksanakan. Seperti yang diharapkan dalam Pasal 16 UUJN bahwa notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.Dikarenakan Notaris/PPAT memiliki kewenangan membuat akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna dihadapan pengadilan sehingga harus diperhatikan asepek formal dan materil. Pengadilan mendasarkan bahwa tidak dipenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat objektif perjanjian Hasil putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2019 menyatakan bahwa Akta Jual Beli beserta turutannya dinyatakan batal demi hukum sehingga dinyatakan tidak pernah terjadi, pembeli sebagai pihak yang dirugikan juga termasuk melakukan itikad tidak baik sehingga hal ini sudah tepat.Kata Kunci: Kuasa Jual; Harta Bersama; PPAT.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search