Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

MAQASID ASY-SYARI’AH: SEBUAH TINJAUAN DARI SUDUT ILMU EKONOMI ISLAM Juandi, Juandi
JURNAL ISTINBATH Vol 10, No 1 (2013): Edisi Mei 2013
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maqasid Asy-Syari’ah merupakan pilar hukum Islam yang mengupas tuntas masalah ekonomi Islam. Mengingat, dalam pilar tersebut terdapat kepentingan harta yang harus dijaga untuk kepentingan bersama (ummat). Sistem ekonomi Islam dalam kaitan sebagai sebuah ilmu memiliki landasan, yaitu the spirit of Islam dan postulat Islam. Dengan demikian, dalam sistem ekonomi Islam selalu memberikan landasan teologis yang diambil dari teks-teks suci. Sekalipun demikian, sebuah landasan yang dijadikan pijakan dalam bertindak tidak akan memberikan kepuasan secara spritual dengan berlandaskan realitas jika tidak digali secara mendalam. Salah satu cara yang ditawarkan ulama dalam penemuan hukum adalah dengan pendekatan maqashid asy-syari’ah. Pendekatan inilah yang akan digunakan untuk melihat bentuk ekonomi Islam yang sesungguhnya dengan menekankan pada makna ekonom Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah, yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material, agar memberikan kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat. Kata kunci : Maqasid Asy-Syari’ah, Ekonomi Islam 
ASPEK SOSIO-POLITIK DALAM KONSTRUKSI HUKUM IMAM MALIK BIN ANAS Juandi, Juandi
JURNAL ISTINBATH Vol 9, No 1 (2012): Vol. 9, Nomor 1, Edisi Mei 2012
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teori hukum yang menjadi ciri khas dalam mazhab Maliki adalah penerimaan ijma’ ahli Madinah sebagai sumber hukum. Penerimaan ini membuktikan bahwa “sunnah” yang berkembang dimasyarakat Madinah tidak bisa diabaikan sama sekali dalam praktek hukum. Selain alasan normative, alasan sosio-politik juga mempengaruhi keputusan Imam Malik dalam mengukuhkan otoritas ijma’ ahli Madinah. Tulisan ini memaparkan pentingnya ijma’ ahli Madinah sebagai sumber hukum di kalangan mazhab Maliki. Pembahasan ini penting dalam rangka mendapat gambaran yang jelas mengenai latarbelakang historis sosio-politik yang berpengaruh pada pembentukan sunnah sebagai sumber hukum dalam madzhab Imam Malik. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan historis. Dari hasil pembahasan diperoleh simpulan bahwa Salah satu alasan Imam Malik memegang Sunnah penduduk Madinah adalah karena alasan politis, yaitu perpindahan kekuasaan Islam ke luar Madinah yang cenderung melemahkan posisi penting Madinah secara politik dan memberi perubahan secara sosial. Sebagai upaya mengukuhkan peran Madinah, imam Malik menjadikan sunnah Nabi dan ‘Amal ahl al-Madīnah sebagai landasan hukum yang otoritatif.Kata kunci : Sunnah, Ijma’ Ahli Madinah, Sumber Hukum Islam
MAQÂSID ASY-SYARî’AH: SEBUAH TINJAUAN DARI SUDUT ILMU EKONOMI ISLAM Juandi, Juandi
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 1 (2014): Edisi Mei 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maqâshid Asy-Syarî’ah merupakan salah satu pilar hukum Islam yang menyentuh berbagai aspek kehidupan termasuk masalah ekonomi. Dalam pilar tersebut terdapat suatu prinsip bahwa kepentingan harta harus dijaga demi mencapai kepentingan bersama (ummat). Sebagai suatu bidang ilmu, sistem ekonomi Islam memiliki landasan teologis yang diambil dari teks-teks suci dan mengacu kepada semangat keIslaman. Meskipun demikian, sebuah landasan yang dijadikan pijakan dalam bertindak tidak akan memberikan kepuasan secara spritual jika tidak digali secara mendalam. Untuk itu, salah satu cara yang ditawarkan ulama adalah dengan menggunakan pendekatan Maqâshid Syarî’ah. Pendekatan inilah yang akan digunakan untuk melihat bentuk ekonomi Islam yang sesungguhnya dengan menekankan pada makna ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan implemetasi adari  perintah  dan  aturan  yang  terdapat  dalam  syariah. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material, sekaligusmemberikan kepuasan kepada umat manusia sehingga memungkinkan mereka melaksanakan   tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat. Kata kunci : Maqâshid Asy-Syarî’ah, Ekonomi Islam
Reposisi Kedudukan Saudara Dalam Hukum Waris Islam Juandi, Juandi
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol 2 No 1 (2017): Asy-Syar'iyyah Juni 2017
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v2i1.590

Abstract

Islamic inheritance law makes three categories of siblings with different parts. This difference shows that the position of siblings, siblings of one father and siblings of one mother is not the same. This is understood from the explanation of the different inheritance of the brother in the Qur'an, namely verse 12 and verse 176 surah an-Nisa '. This reading leaves a problem because in reality there is no significant importance in the distinction except the attempt to reconcile the two verses. By using a systematic reading of the theme of kalalah followed by the theory of the primary and secondary heirs, it is found that the difference in the brother's part as the heir is more to the difference of his position as the primary or secondary heir, not the difference as a sibling, siblings of one father and siblings of one mother. Therefore the repositioning of sibling position in Islamic law of inheritance should be applied.
PEMIKIRAN POLITIK SAYYID QUTB: MELACAK GENEOLOGI “KEKERASAN” Juandi, Juandi
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 16 No 2 (2011): Memperkuat Citra Islam sebagai Agama Perdamaian
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sayyid Qutb, intelektual dan pejuang Muslim, berpandangan bahwa kelompok yang menentang islamisasi masyarakat dan Negara, terutama mereka yang dianggap pemimpin muslim, harus diperlakukan layaknya kaum jahiliyyah (pagan, kafir, murtad), sehingga dibolehkan untuk melakukan kekerasan demi melawan rezim semacam ini. Pemerintahan islam sesungguhnya harus mendasarkan pada tiga asas politik yaitu keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat yang keseluruhannya dibingkai dalam manhaj islamiyah. Untuk menegakan manhaj islamiyah dan menghilangkan kejahilan di muka bumi ini, umat Islam perlu melakukan jihad sekalipun dengan tindakan represif. Sayyid Qutb, an intellectual and Muslim fighter, argued that those who oppose Islamization of society and the State, especially those considered to be the leader of Muslims, should be treated like the jahiliyyah (pagans, infidels, apostates), so it is allowed to do violence to counter this kind of regime. Islamic governance should be based on three real political principles of justice ruling, compliance people and deliberation between the rulers and the people of which are framed in manhaj Islamiyah. To uphold the manhaj Islamiyah and eliminate ignorance in the face of this earth, Muslims need to do jihad even with repressive measures.
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Juandi, Juandi
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 18 No 2 (2013): Islam dan Kerukunan Umat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan mendasar dalam kerukunan umat beragama adalah ketidaksamaan pandangan dalam memahami keyakinan agama lain. Tolak ukur kebenaran agama “orang lain” didasari pada agama kita bukan agama “orang lain” itu sendiri. Islam, dalam pengertian yang sesungguhnya, memberi peluang keselamatan bagi keyakinan lain, sehingga kerukunan beragama bisa direalisasikan. Namun, dalam pengertian khusus, Islam hanya membuka peluang dialog pada level sosial, tidak dalam level ritual. Dengan demikian, peluang menjalin kerukunan umat beragama dalam Islam masih sangat mungkin dilakukan.One of the fundamental issues in religious harmony is inequality in view of understanding the beliefs of other religions. These benchmarks religious truth "others" based on our religion is not a religion "others" itself. Islam, in a real sense, provide an opportunity for the safety of other faiths, so that religious harmony can be realized. However, in a special sense, Islam is only open opportunities of social dialogue at the level, not the level of ritual. Thus, the opportunity to establish religious harmony in Islam is still very possible
PASKAH SEBAGAI PUNCAK PEWAHYUAAN ALLAH TRITUNGGAL Juandi, Juandi; Firmanto, Antonius Denny; Aluwesia, Nanik
Pastoralia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Juni
Publisher : STIPAS Keuskupan Agung Kupang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

God Trinity is a concept that is always used as an endless discussion material. The Trinity concept in the Old Testament is explained implicitly while in the New Testament, the concept of God Trinity gets explicit explanations. Easter events marked by miserable, died and peak is the resurrection of Jesus, it is proof and sign of God's love to humans. Evidence of God's love to humans is marked by the events of the Maria containing the Holy Spirit, and fulfilled in Easter events. The presence of Jesus World is to restore human relations with God that has been damaged by human sin. In Easter, human sins are abolished and the relationship with God has been restored. That is the peak of God's love for humans. In this paper it will be presented as a reasons for Easter to become a saving and peak faith in the revelation of the Trinity of God to humans. Thus, after an estimated event, there is no other revelation of the other Trinity to humans. To support this paper, the author looks for various literacy and supporting church documents. In the end, as new people who have been redeemed should be able to become individuals who proclaim about the atonement to all humans