Garuda - Garba Rujukan Digital

STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF FRACTIONATED GLYCOLIPID BIOSURFACTANTS SYNTHESIZED BY Pseudozyma aphidis YB205 Sari, Martha; Kartika, I Made; Kusharyoto, Wien
Teknologi Indonesia Vol 39, No 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jti.v39i3.278

Fractionation and structural characterization of glycolipid biosurfactant produced by yeast Pseudozyma aphidis strain YB205 was conducted. The yeast strain was grown in a nutrient broth with crude oil as the carbon sources and the glycolipid biosurfactant produced was isolated. The crude glycolipid was fractionated using column chromatography followed by complete separation and purification using extraction technique employing different organic solvents. The fractions were subjected to activity test using oil displacement assay followed by chemical identity test using thin layer chromatography. In order to elucidate its chemical structure, the most active fraction was subjected NMR and FTIR analysis. Results showed that six major fractions were generated all of which showed biosurfactant activity. Four fractions is fractions 2, 4, 5, and 6 showed glycolipid characteristics and fraction 6 showed the highest biosurfactant activity. Combination of NMR and FTIR spectroscopy spectra indicated that chemical structures of fraction 6 belonged to glycolipid species.

PERANAN GURU PPKN DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER DAN SIKAP NASIONALISME PADA SISWA SMA DWIJENDRA DENPASAR KARTIKA, I MADE
Widya Accarya Vol 5 No 1 (2016): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Peran guru mata pelajaran PPKn mempunyai misi dan tujuan strategis dalam upayaÂ mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Peranan PPKn adalah sebagai upaya untuk membina siswa menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui peran guru PPKn dalam mengembangkan karakter danÂ sikap nasionalisme siswaÂ SMA Dwijendra Denpasar, (2) untuk mengetahui metode yang paling efektif yang digunakan oleh seorang guru PPKn dalam mengembangkan karakter danÂ sikap nasionalisme siswaÂ SMA Dwijendra Denpasar, (3) untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi seorang guru PPKn dalam mengembangkan karakter danÂ sikap nasionalisme siswaÂ SMA Dwijendra Denpasar. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selajutnya diolah, dianalisa dan dipaparkan secara sistematis sehingga teknik analisanya deskriptif kualitatif. Dalam penelitian iniÂ proses pembelajaranÂ PPKnÂ SMA Dwijendra tersebut menggunakan beberapa metode diantaranya: metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode pemberian tugas. Dalam hal ini adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PPKn dalam mengembangkan karakter dan sikap nasionalisme pada siswaÂ SMA Dwijendra DenpasarÂ diantaranya: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan latar belakang pengalaman siswa. Dari hasil penelitian, peran guru PPKn dalam mengembangkan karakter dan sikap nasionalisme siswa melalui proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sangatlah penting dimana seorang guru PPKn akan mampu melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya apabila guru tersebut telah terlebih dahulu menguasai dan mampu menerapkan perilaku positif pada dirinya sendiri sehingga bisa menjadi panutan bagi anak didiknya.Â Kata Kunci: Peran Guru PPKn, Karakter dan Sikap Nasionalisme.

DEMOKRASI LOKAL: PEMILIHAN KEPALA DAERAH ERA OTONOMI PASCA ORDE BARU DI KABUPATEN TABANAN BALI KARTIKA, I MADE
Widya Accarya Vol 2 No 1 (2013): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Di kawasan Asia Tenggara, negara Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar. Sejalan dengan perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara, Indonesia menerapkan berbagai model demokrasi, mulai dan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang memuat nilai-nilai luhur bangsa termasuk nilai dan budaya demokrasi lokal secara nyata diterapkan era orde baru. Memasuki era reformasi di Indonesia,pelaksanaan demokrasi lokal dalam rangka rekrutmen politik khususnya pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung memberi penguatan dan pemberdayaan demokrasi lokal, mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi politik masyarakat,serta menempatkan kepala daerah lebih dekat dengan rakyat dan sekaligus sebagai figur tokoh masyarakat. Dalam praktek,pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak luput dan bentuk praktek komodifikasi,khususnya dalam politik uang yang disamarkan secara halus lewat acara mesimakrama atau medharmaswaka. Kata kunci: demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah. Â

PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 : PERSPEKTIF PENDIDIKAN POLITIK KARTIKA, I MADE
Widya Accarya Vol 6 No 2 (2016): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Negara Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, negara Indonesia dalamÂ menentukan pemimpin negara baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif menggunakan sistem pemilihan. Rekrutmen politik yang di wadahi oleh partai politik memberikan kebebasaanÂ kepada segenap warganegara yang memenuhiÂ persyaratan untuk ikut menentukan pilihan dalam pemilhan umum yang berlandaskan asas langsung umum bebas dan rahasia,serta jujur dan adil.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pemilu sebagai sarana demokrasi menempatkan rakyat pada posisiÂ memegang kedaulatan,sehingga dalam konsep pemerintahan demokrasi rakyatÂ yangÂ berdaulat denganÂ prinsip dasarÂ pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Dalam tataran implementasi dari skema bahwa rakyat yang berdaulat tersebut, maka setiap warganegara wajib dan patuh pada hukum yang berlaku,dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang dituntut oleh negara. Peran serta setiap warganegara dalam kerangka partispasi politikÂ pada setiap pemilihan umum merupakan hal yang sangat prinsip untuk tetap tegaknya negara demokrasi. Disamping itu, tingginya partispasi politik tergantung juga dari keberhasilan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka penelitaian ini mengambil judul: Partisipasi Politik Pada Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 Perspektif Pendidikan Politik. AdapunÂ masalah dalam penelitian iniÂ adalah bagaimanakah partipsasi politik pada Pilkada Kabupaten BadungÂ Â tahun 2015 Dalam perspektif Pendidikan Politik Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik pada Pilkada Kabupaten BadungÂ tahun 2015 dalam Perspektif Pendidikan PolitikÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa hasil pilkada Kabupaten Badung tahun 2015. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metodeÂ pencatatan dokumentasi dan metode kepustakaan. Analisis data menggunakan deskriptif komparatifHasil penelitian menunjukkan bahwa partispasi politikÂ pada Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 dalam perspektif pendidikan politik cukup tinggi, ini dilihat dari tingkat partispasi dalam bentuk kehadiranÂ dalam pemilu cukup tinggi sebesar 68,34 persen. Ini membuktikan bahwaÂ masyarakat telah menggunakan hak pilihnya dengan baik sebagai bentuk kongkrit dari partisipasi politikÂ Kata kunci: Partisipasi Politik, Pilkada, Pendidikan Politik

EKSISTENSI PEREMPUAN BALI DALAM POLITIK KARTIKA, I MADE
Widya Accarya Vol 7 No 1 (2017): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah hak politik. Hak politik merupakan hak semuaÂ warga negara termasuk kaum perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik.Â Eksistensi perempuan dalam rangka menuju kesetaraan gender dalam bidang politik, pemerintah telah melakukan regulasiÂ dengan mengeluarkan Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik bahwa dalam pemilu legislatif ditetapkan quota perempuan sebesar 30 %. Eksistensi perempuan Bali sebagai bentuk partisipasi politikÂ warga negara terlihat dalam keterlibatan danÂ Â keterwakilannya dalam setiap aktivitas politik khususnya dalam pemilu legislatif.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi perempuan Bali dalam politik yang terlihat pada keterwakilannya dan partisipasi politik dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Bali?. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi perempuan Bali dalam politik khusus pada keterwakilan dan partisipasi politiknya dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Bali.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumentasi, danÂ teknik kepustakaan. KemudianÂ analisis data yang digunakan dalam pemecahan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini mengunakan analisis kualitatif, sedangkan penyajiannya secara deskriptifÂ komparatif.Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi perempuan Bali yang terlihatÂ pada keterwakilannya dalam pemilu legislatif 2014 adalah sebanyak 168 orang atau sebesar 37% dari 460 orang anggotaÂ yang ada dalam daftarÂ calon tetap. Sedangkan dalam hasil pemilu legislatif, menunjukkan keterwakilannya hanya mencapai 5 orang atauÂ 9.0% dari quota yang telah ditentukan, ini berartiÂ pemilu 2014 keterwakilan perempuan belum mencapai quota 30% seperti yang diamnatkan oleh Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik.Â Kata Kunci : Eksistensi, Perempuan Bali, Politik.

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI INDONESIA KARTIKA, I MADE
Widya Accarya Vol 4 No 1 (2015): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Pergolakan masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang berkembang menimbulkan konflik dan problematika yang menimbulkan selisih paham dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada, dimana penistaan agama menjadi topik yang tidak henti-hentinya dibicarakan diberbagai media baik media elektronik maupun media cetak.Â Rumusan masalah dalamÂ penulisan ini adalah : 1) Bagaimanakah Â nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia; 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam membangun etika politik diÂ IndonesiaÂ berdasarkan nilai-nilai PancasilaÂ ?Jenis penelitian adalah deskriptif yaitu menelaah sumber kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.Berdasarkan hasil uraian bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis dan (3) dilak-sanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan etika politik yaitu : Ketidakpahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik, krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia, longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya, dan tidak adanya pengawasan serta hukum yang tegas.Kata kunci : Â nilai-nilai pancasila, membangun etika politik

REFORMASI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA KARTIKA, I MADE
Widya Accarya Vol 8 No 2 (2017): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

AbstractÂ Reform is a change that exists at a time in society or the State in all fields whether it is political, legal, economic, and social. Political reform is a drastic change for improvement in politics. In Indonesia, many have experienced changes in politics, one of them is in the implementation of the general election. The Indonesian nation has eleven election times, with every execution having differences. Elections are a process of selecting people who will occupy the seat of government. This general election is held to create a democratic State, where the leaders are selected by majority vote. Elections are held periodically as a means of democracy that will give birth to the sovereignty of the people as the core in the life of the state. The general election followed by the people is very important for the effectiveness of the organization. Elections using district and proportional systems are excellent for implementation in Indonesia since the Indonesian nation consists of several islands. The problem studied in this research is how the implementation of elections in Indonesia during the reform period and what Kendaa-obstacles facing elections during the reform era. In the process of collecting data to complete this research, the authors use the study of documentation and literature. Based on the analysis conducted through documentation and literature techniques, then in the implementation of elections during the reform era has many changes. At the time of liberation reform every person founded the party caused the number of parties during the reform period. This freedom also led to a number of dark campaigns that prevented the people from participating in a better change of government with all their heart. Such problems are still very difficult to avoid during the reform period. Elections during the reform period are also not as smooth as expected, because there are many political actors who only think about their personal interests and their party.Keywords: Political Reform, General Election, Reform EraÂ AbstrakÂ Reformasi merupakan perubahan yag ada pada suatu masa di masyarakat atau Negara dalam segala bidang baik itu politik, hukum, ekonomi, maupun sosial. Reformasi politik adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang politik. Di Indonesia telah banyak yang mengalami perubahan dalam politik salah satunya adalah dalamÂ pelaksanaan pemilihan umum. Bangsa Indonesia telah banyak sebelas kali melaksanaan pemilihan umum, dengan setiap pelaksanaaannya memiliki perbedaan. Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan Negara yang demokrasi, dimana para pemimpinyya dipilih berdasarkan suara terbanyak. Pemilihan umum diselenggarakan secara berkala sebagai sarana demokrasi yang akan melahirkan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Pemilihan umum yang diikuti oleh rakyatnya sangat penting untuk efektifitas penyelenggaraan negranya. Pemilihan umum yang menggunakan sistim distrik dan proporsional sangat bagus untuk diterapkan di Indonesia berhubung bangsa Indonesia terdiri dari beberap pulau. Masalah yang diteliti dalam peneliitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada masa reformasi dan apa Kendaa-kendala yang dihadapi pemilihan umum dimasa reformasi. Dalam proses pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan tehnik studi dokumentasi dan kepustakaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui tehnik dokumentasi dan kepustakaan, maka dalam pelaksanaan pemilihan umum pada masa reformasi telah banyak perubahan. Pada masa reformasi kebebasan setiap orang mendirikan partai menimbulkan banyaknya partai pada masa reformasi. Kebebasan ini juga menyebabkan banyaknya kampanye gelap yang menghalang rakyat untuk berpartisipasi dalam mengubah pemerintahan lebih baik dengan sepenuh hati. Masalah-masalh yang seperti inilah masih sangat sulit dihindar pada masa reformasi. Pemilihan umum pada masa reformasi juga tidak berjalaan mulus sesuai yang dicita-citakan, karena banyaknya pelaku-pelaku politik yang hanya memikirkan kepentinganÂ pribadi dan partainya.Kata kunci : Reformasi Politik, Pemilihan Umum, Era Reformasi

PERANAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI INDONESIA Kartika, I Made
Widya Accarya Vol 9 No 2 (2018): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Abstrak Dinamika masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang berkembang menimbulkan konflik Â dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada. Akan tetapi dalam banyak hal, Pancasila sebagai ideologi negara telah memberikan pedoman dalam bertingkah laku khususnya dalam etika politik. Â Â Rumusan masalah dalamÂ penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah peranan nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia; 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam membangun etika politik diÂ IndonesiaÂ berdasarkan nilai-nilai PancasilaÂ ? Â Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia,dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam membangun etika politik di Indonesia berdasarkan Â nilai-nilai Pancasila.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Kemudian analisis data mengunakan teknik deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan acuan normatif dalam etika politik di Indonsesia, sehingga segala aktivitas politik termasuk Â penyelenggaraan negara, Â menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis, dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam membangun etika politik di Indonesia adalah, Â ketidakpahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik, krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia, longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya, dan maraknya pahamÂ radikalisme di masyarakat,Â lemahnya pengawasan serta penegakkan hukum yang kurang Â tegas.Kata kunci : peranan nilai-nilai Pancasila, membangun etika politik.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AbstractÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â The dynamics of society in the face of growing differences creates conflict in responding to any existing problems. Will remain in many ways, the Pancasila as a state ideology has provided guidenlines for acting specifically inÂ political ethics. The formulation of the problem in this research is, (1).Â How is the role of the Pancasila values in building political ethics in Indonesia?, (2). What factors are obstacles to building political ethis in Indonesia based on Pancasila values?.Â While the purpose of the researchÂ is to determine the role of Pancasila values in developing political ethics in Indonesia, andÂ to find out the inhibiting factors in building political ethics in Indonesia based on Pancasila values.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Data collection techniques in this research usedÂ documentation techniques and library study techniques. Then analyze the data using qualitative descriptive techniques.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â The results of the research so that the Pancasila values provide a normative reference in political ethics in Indonseia, so that all Â political activities, including the administration of the state, demand that the power in the state be carried out in accordance with Â with (1). the principle of legality, (2). legalized and carried out democratically and (3). carried of based on moral principles. While the inhibiting factors in building political ethics in IndonesiaÂ are the incomprehension and inability of the public to understand Pancasila as a concept of political ethics, the moral crisis that occurs inthe Indonesiaan society, the loosening of individual beliefs and understanding of the religion they embrace, the radicalism in society, their weakness less strict supervision and law enforcement.Keywords: the role of Pancasila values, build political ethics.

PENGARUH PERKEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DI DESA CANGGU KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG Kartika, I Made; Sujana, I Gede; Jehapu, Alquinus
Widya Accarya Vol 11 No 1 (2020): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Abstrak Canggu adalah sebuah desa yang terletak di kabupaten Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai Daerah Pengembangan Badung Tengah yang memiliki kebijakan mempertahankan Badung Tengah sebagai daerah pertanian dalam arti luas dan mencegah konversi sawah. Pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah tentang dampak pariwisata terhadap konversi lahan. Pemilihan desa Canggu sebagai lokasi penelitian karena desa Canggu berada di tengah-tengah wilayah Badung sebagai daerah pertanian, alam dan budaya sebagai semangat pariwisata desa Canggu, desa Canggu dipengaruhi oleh pembangunan fasilitas akomodasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah sumber data kualitatif dan kuantitatif dari data primer dan sekunder. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penentuan informan penelitian ini dimulai dengan menentukan informan pertama dan informan kunci. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian di desa Canggu didapat hasil sebagai berikut pengembangan pariwisata berdampak pada peningkatan konversi lahan pertanian, perubahan penggunaan lahan juga berdampak pada perubahan sosiokultural. Adapun lokasi penelitian ditentukan berdasarkan perkembangan pariwisata terhadap alih fungui lahan, hasil dari penelitian ini perkembangan pariwisata terhadap alih fungsi lahan berdampak pada kesejahtraan masyarakat Desa Canggu. Lahan yang dialih fungsikan dibangun Hotel, Homestay, Villa, Restoran, Laundry dan lain sebagainya yang menunjang ketertarikan wistawan, untuk berwisata ke Desa Canggu.  Alih fungsi lahan merupakan suatu tolok ukur untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga Desa canggu. Hal ini menyebabkan minat masyarakat menjadi meningkat untuk mengubah fungsi lahan mereka sebagai media penghubung perkembangan pariwisata tersebut. Faktor lain yang menyebabkan perubahan alih fungsi lahan di Desa Canggu adalah tingginya nilai permintaan dari wisatawan terhadap vasilitas yang disediakan. Kata kunci: Pariwisata dan alih fungsi lahan   Abstract Canggu is a village located in North Kuta district, Badung Regency as the Central Badung Development Area which has a policy of maintaining Central Badung as an agricultural area in the broad sense and conversion of rice fields. The research question of this research is about research on land conversion. The selection of the Canggu village as a research location is because the Canggu village is in the middle of the Badung area as an agricultural, natural and cultural area such as the spirit of tourism in the Canggu village, the Canggu village works with the construction of recreational facilities. The type of data in this study is the source of qualitative and quantitative data from primary and secondary data. Research data were collected through interviews and library research. The determination of the informants of this study begins with determining the first informant and key informant. The data analysis technique of this research is descriptive qualitative analysis. According to the results of research in the village of Canggu obtained the following results the development of tourism has an impact on increasing agricultural land conversion, land use changes also have an impact on sociocultural change. The research location is determined based on the development of tourism on land use change, the results of this study the development of tourism on land use change has an impact on the welfare of the people of Canggu Village. The land that has been converted has been built by hotels, homestays, villas, restaurants, laundry and others that support the interests of tourists, for a trip to Canggu Village. Transfer of land functions is a benchmark to increase the economic income of residents of Canggu Village. This causes the interest of the community to increase to change the function of their land as a media liaison with the development of tourism. Another factor causing changes in land use change in Canggu Village is the high value of requests from tourists for the facilities provided. Keywords: Tourism and land use change

PENDIDIKAN KARAKTER: STUDI KASUS PERANAN KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK IBU SUNAH DI TANJUNG BENOA Santika, I Gusti Ngurah; Kartika, I Made; Rini Wahyuni, Ni Wayan
Widya Accarya Vol 10 No 1 (2019): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

ABSTRACT   The first education that obtained by a child comes from family. Family is the first and principal institution for a child. As the smallest social institution, family is a society complex miniature. Because of family a child experiences social process. Therefore, family has strategic and fundamental roles in performing or developing child?s character. However, there is not all families could carry out their role optimally in forming child?s character. Genetic factor, family economic conditions, family integrity, methods of educate children, and the social environment are some factors that not only influence the role of the family in forming character but also it causes the different characters between a child in one family and child in another family. Based on the background above, the researcher focused on the role of the family in forming children? characters of Sunah Mother in Tanjung Benoa. The data collection is done by observation and interviews methods where the results of data processing are presented in descriptive analysis that is arranged systematically. The results of this study indicates that the role of the family in forming children character? of Sunah Mother in Tanjung Benoa does not run optimally as it should, because it is caused by the unbalance of those factors.   Key Word: family, character.   ABSTRAK   Pendidikan yang pertama kali diperoleh seorang anak berawal dari keluarga. Keluarga merupakan institusi pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Sebagai lembaga sosial terkecil, keluarga merupakan miniatur masyarakat yang kompleks. Karena dimulai dari keluarga lah seorang anak mengalami proses sosialisasi. Dengan demikian, keluarga memiliki peranan yang strategis dan fundamental dalam membentuk serta mengembangkan kepribadian ataupun karakter anak. Tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat melaksanakan perannya secara maksimal dalam pembentukan karakter anak. Faktor genetik, kondisi ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, metode mendidik anak-anak, dan lingkungan sosial merupakan beberapa faktor yang bukan hanya sekedar mempengaruhi peranan keluarga dalam membentuk karakter tetapi juga menjadi penyebab perbedaan karakter antara satu anak pada satu keluarga dengan anak pada keluarga yang lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan diteliti Peranan Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Anak-Anak Ibu Sunah di Tanjung Benoa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dimana hasil pengolahan data disajikan dengan deskriptif analisis yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan peranan keluaga terhadap pembentukan karakter anak-anak Ibu Sunah di Tanjung Benoa tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya, karena disebabkan oleh timpangnya faktor-faktor tersebut.   Kata kunci : keluarga, karakter.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search