Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Sinta Paramisuari]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E. Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.65 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p04
<![CDATA[Indonesia yang kaya akan ekspresi budaya tradisional (EBT) memberikan banyak keuntungan atas berbagai karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat adat. Namun, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat menyebabkan banyak terjadi kasus klaim tentang EBT. Klaim itupun dapat terjadi akibat perlindungan hukum tentang EBT yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum dapat melindungi EBT secara maksimal. Adapun permasalahan dalam penulisan ini berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia serta penguasaan hak cipta yang dipegang oleh negara terhadap (EBT). Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penulisan ini adalah perlindungan preventif dari EBT di Indonesia terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terdapat dalam ketentuan pasal 38. Kemudian adapun penguasaan hak cipta yang dipegang oleh Negara terhadap EBT sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 38 UUHC ini dilakukan dengan mekanisme otomatis secara langsung oleh Negara, dan adapun makna kata Negara yang terdapat didalamnya belum memberikan pengertian yang jelas mengenai kata Negara yang terdapat didalamnya. Untuk mengatasi hal tersebut disarankan agar pemerintah segera merealisasikan ketentuan pasal 38 UUHC, kemudian memberikan kejelasan definisi kata Negara dalam pasal 38 UUHC, serta hendaknya pemerintah memberikan ruang perlindungan terhadap hak masyarakat adat sebagai pemegang EBT disamping melindungi keberadaan EBT itu sendiri. Kata Kunci : Perlindungan, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Hak Cipta.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM NOMINEE AGREEMENT TERHADAP JUAL BELI TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DENGAN PINJAM NAMA ]]>
<![CDATA[A A Sagung Cahaya Dewi Savitri]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.406 KB)
<![CDATA[Legal consequences nominee agreement to purchase land by foreign nationals with borrowed names, written with the aim to determine the legal affect of a nominee agreement on the sale and purchase of land by foreigners to borrow the name. in this study using normative research, which is where the writing refers to the apporoach to the normative aspects of the legislation and the book / material law. Conclusion of this paper is flawed agreement is considered as null and void acts.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI WAARMEKING DAN DI LEGALISASI ]]>
<![CDATA[N Wahyu Triashari]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E. Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.523 KB)
<![CDATA[This paper shall be entitled as "Juridical Analysis of Onderhand Act which is Legalized and Waarmeking". It shall apply normative legal research and statutory approach. A difference existed among legalized onderhand act and the waarmeking one. It shall be observed upon the point of party and Notary signatories. Both onderhaand act and waarmerking ones which had been legalized shall be eligible before the court ass evidence in equal degree, however its legal power shall be different. Legalized shall be more affirmed compared to that waarmerking due to the presence of signature before the Notary.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI DUNIA PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi]]>;
<![CDATA[Sagung Putri ME.Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.772 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p14
<![CDATA[Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahu bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di dunia pendidikan seperti kampus dan sekolah, serta untuk mengetahui urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana erat kaitannya dengan melindungi korban sesuai aturan yang berlaku. Namun terdapat beberapa kekaburan norma mengenai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sangatlah penting untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang, karena jangkauan tindak kekerasan seksual telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini secara tegas dan jelas. Selain itu kasus kekerasan seksual juga sering terjadi di dunia pendidikan seperti sekolah dan kampus. The purpose of this research is to determine the form of legal protection for victims of sexual violence in educational environtmen such as schools and college, as well as to find out the urgency of ratifying the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in an effort to eradicate sexual violence in the educational environtment. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Based on the research results, protection of victims of sexual violence in the criminal justice process is closely related to protecting victims in accordance with applicable regulations. However, there are some obscure norms regarding sexual violence in Indonesian legislation. The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is very important to be passed into a Law immediately, because the scope of sexual violence acts has been regulated in this Draft Law in a firm and clear manner. In addition, cases of sexual violence also often occur in the educational environtmen such as schools and college.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMAKNAAN DISPARITAS PIDANA: DILIHAT DARI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Luh Amelia Savitri]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E. Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.141 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p12
<![CDATA[Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan disparitas pidana yang dikaji dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai makna pasal karet, sehingga terjadi kekaburan norma yang berakibat terhadap ketidakadilan bagi terdakwa. Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang diambil untuk mengkaji permasalahan ini dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep hukum berupa disparitas pidana (Analitycal and conceptual Approach), dan pendekatan kasus dalam perkara tindak pidana narkotika yang terjadi. (Case Approch). Temuan dari penulisan ini adalah disparitas pidana tidak selalu bermakna ketidakadilan bagi terdakwa tetapi disparitas juga dapat dipertanggungjawabkan ketika putusan pemidanaan memiliki fakta hukum. Langkah yang dapat digunakan untuk meminimalis terjadinya disparitas pidana yaitu perlu dilakukan penyusunan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menentukan besaran sanksi bagi pelanggar tindak pidana narkotika serta perlunya peninjauan kembali undang – undang narkotika khususnya pasal 112, yang dalam pasal tersebut mempunyai makna pasal karet. The purpose of writing this article is to analyze the problem of disparity of sentencing as seen from Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika which has the meaning of the ambiguous article, so that norms are blurred that results in injustice for the accused. This article is a type of normative legal research with an approach taken to examine this problem with a statutory approach, a legal conceptual approach in the form of criminal disparity, and a case approach in cases of narcotics crime that occur. This writing uses normative legal research. The finding of this writing is that sentencing disparity does not always mean injustice to the accused but disparity can also be accounted for when the criminal verdict has legal facts. Therefore in order to minimize the occurrence of sentencing disparities, it is necessary to formulate criminal guidelines for judges in determining the amount of sanctions for offenders of narcotics crime as well as the need for a review of the narcotics law in particular Article 112, which in this article means the ambiguous article.]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PRODUSEN DAN BIRO IKLAN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Putu Mita Apsari Dewi]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E. Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.586 KB)
<![CDATA[Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produsen barang dan jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha yang dalam prakteknya tidak lepas dari keterkaitan dengan konsumen, apabila konsumen merasa dirugikan, maka produsen harus bertanggungjawab, adapun permasalahannya Apakah pihak produsen dan pihak biro iklan bertanggungjawab terhadap produk yang diiklankan merugikan konsumen dipandang dari sudut hukum perdata? dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan oleh pihak produsen dan biro iklan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis yaitu melakukan penelitian lapangan ke konsumen dan produsen yang bersumber dari data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pihak produsen dan pihak biro iklan terhadap produk yang diiklankan merugikan konsumen dalam hukum perdata konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ganti kerugian, wujud ganti rugi, karena perbuatan melawan hukum dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa); Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa); Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa) ; Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang dirugikan akibat dari pemasaran suatu produk melalui Biro Iklan adalah; upaya hukum small claim (gugatan kecil), atau melalui upaya hukum legal standing untuk lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) maupun melalui upaya hukum class action (gugatan kelompok).Kata Kunci : Tanggungjawab; produsen; biro iklan; konsumen]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR BADUNG) ]]>
<![CDATA[Kadek Setia Budiawan]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (64.256 KB)
<![CDATA[Special protection is given to children in conflict with the law children and childrenwhoare victims of crime. Police as protector of society has discretion authority toprovide protection to children in conflict with the law. Implementation of the policeinvestigator's discretion to children in conflict with the law is very useful to be appliedin order children avoid punishment because application of criminal be the last option ifit can not be solved by other means.]]>
<![CDATA[PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK REPRODUKSI ]]>
<![CDATA[Putu Mas Ayu Cendana Wangi]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E. Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.376 KB)
<![CDATA[Pregnancy due to rape is not only causes physical, mental and social suffering forthe victim, but also very opposed to her reproductive rights. The problem that arisesthen is when the victim decides to have an abortion. According to the Penal Code, anyform of abortion is a crime, but The Act Number 36 Year 2009 regarding The Healthdefine exceptions abortion ban with any requirements. Therefore, this paper will discussmore about an abortion for rape victim and its relation to reproductive rights.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGATURAN REHABILITASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Sagung Putri M. E. Purwani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi]]>;
<![CDATA[I Made Walesa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 38 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i01.p05
<![CDATA[Artikel ini membahas kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Denpasar dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotikaserta menganalisis implementasi aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotikaoleh BNNK Denpasar. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang mengkombinasikan karakteristik penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan adopsi terhadap model socio-legal researchberkaitan dengan pelaksanaan penelitian lapangan ke BNNK Denpasar dalam rangka menelusuri data, memperoleh informasi dan melakukan wawancara (interview). Artikel ini menyimpulkan bahwa BNNK memiliki kewenangan dalam penerapanrehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan sejumlah Peraturan Kepala BNN. Dalam pelaksanaan kewenangantersebut, BNNK mendapat pembinaan teknis dan supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang rehabilitasi dari BNN Provinsi. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa secara garis besarnya,BNNK Denpasar telah mengimplementasikan aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika yang dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi rehabilitasi gratis bagi pengguna narkotika, penyediaan tempat rehabilitasi, danpemberian fasilitas transportasi bagi orang yang mengikuti program rehabilitasi di luar Bali.]]>
<![CDATA[VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[SAGUNG PUTRI M.E PURWANI]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p03
<![CDATA[Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban. Victimologi sebagai bidang ilmu yang lebihmenyoroti korban maka victimisasi kriminal terhadap perempuan, akan lebih menyoroti perempuan sebagai korbansuatu kejahatan.Perempuan adalah mahluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalubergantung pada orang lain, dianggap bodoh, dianggap pasti akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dankekuasaan karena tidak ada yang melindung.Victimisasi criminal terhadap perempuan akan lebih menyoroti perempuan sebagai korban karena korbanjuga mempunyai peranan penting untuk mendorong timbulnya atau terjadinya kejahatan, baik disadari atau tidakdisadari, victimisasi criminal terhadap perempuan juga terjadi karena sikap dan prilakunya sendiri yangmelampaui batas kewajaran seperti berpenampilan terlalu vulgar, memakai perhiasan yang berlebihan dandianggap mempunyai serta didukung oleh siruasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung, seperti berada ditempat yang rawan]]>
