Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Bina Mulia Hukum All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Journal Liaison Academia and Society Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Pembangunan
Syaiful Khoiri Harahap
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19 Syaiful Khoiri Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 2: MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art1

Abstract

The COVID-19 pandemic proves the difficulties for business actors to operate their businesses, hence many of them face constraints in fulfilling their obligation to the creditors, which subsequently causes these debtors to be declared in default. Creditors as parties entitled to the fulfillment of the obligation are expected to understand the difficulties faced by debtors due to the COVID-19 pandemic. The problems raised in this study are: first, is the covid-19 pandemic may constitute ground for default by the debtor in fulfilling his contractual obligations, second, how are the efforts to resolve the obstacles in fulfillment of obligation in the covid-19 pandemic. This research was conducted using normative juridical methods and analyzed qualitatively. This study concludes that first, the covid-19 pandemic includes force majeure which resulted in the debtor experiencing economic difficulties to fulfill their obligation, leading to the debtor’s default which consequently resulted in the debtor losing his business and property which was used as collateral for debt repayment; second, if the debtor has difficulty in fulfilling their obligations, the debtor can ask the creditor to carry out renegotiation of the ongoing agreement based on the principle of kinship as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution. Key Words: Renegotiation; dispute resolution; default; covid-19 pandemic Abstrak Pandemi covid-19 terbukti telah membuat para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk menjalankan usaha, sehingga tidak sedikit pula yang terkendala dalam memenuhi prestasi kepada kreditur sehingga menyebabkan debitur dinyatakan wanprestasi. Kreditur selaku pihak yang menuntut terpenuhinya prestasi harus dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh debitur akibat terjadinya pandemi covid-19. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: pertama, apakah pandemi covid-19 merupakan wanprestasi oleh debitor dalam pemenuhan prestasi kontraktualnya, kedua, bagaimana upaya penyelesaian kendala pemenuhan prestasi sebagai akibat adanya pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: pertama, pandemi covid-19 termasuk force majeure yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi prestasinya, menyebabkan debitur menjadi wanprestasi yang mengakibatkan debitur kehilangan usaha serta harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang; kedua, apabila debitur kesulitan memenuhi prestasi, maka debitur dapat meminta kepada kreditur untuk melaksanakan renegosiasi terhadap perjanjian yang sedang berjalan dengan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kata Kunci: Renegosiasi; penyelesaian sengketa; wanprestasi; pandemi covid-19
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL Syaiful Khoiri Harahap
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.707

Abstract

ABSTRAK Dipilihnya penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan penyelesaian melalui peradilan umum dan juga karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tetapi disisi lain Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada Negara anggota untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan diberi kewenangan untuk menolak putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka disarankan kepada Pengadilan untuk lebih mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai bagian terpenting dari ketertiban umum Indonesia sebelum memutuskan menolak atau menerima putusan arbitrase internasional. Kata kunci: pancasila; penolakan; putusan arbitrase internasional. ABSTRACT The choice of settlement of trade disputes through arbitration is because it is considered to have many advantages over settlement through general courts and also because the arbitration award is final and binding. On the other hand, the 1958 New York Convention authorizes member states to refuse the implementation of international arbitral awards. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that courts have an important role in determining the implementation of international arbitral awards. Courts are given the authority to reject international arbitral awards if the award is contrary to public policy and the prevailing laws and regulations. Therefore, it is recommended to the Court to consider the existence of Pancasila as the most important part of Indonesia's public policy before deciding to reject or accept an international arbitration award. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence.
Penyuluhan Tentang PP No.24 Tahun 2018 Terkait Online Sistem Submission (OSS) di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen Secara Daring Syaiful Khoiri Harahap; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal Liaison Academia and Society Vol 1, No 1 (2021): Juni
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.675 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v1i1.277

Abstract

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan yaitu berupa ceramah secara daring, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Prinsip Dasar Pelakasanaan Sistem OSS,Terstandarisasi Sistem OSS menstandarkan sistemsistem perizinan yang tersebar di K/L/D. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada. Terintegrasi Sistem OSS terintegrasi dengan sistem AHU Online, Sistem DUKCAPIL, Sistem DJP Online, Sistem SPIPISE serta Sistim Aplikasi Perizinan Pemda. Kemudahan akses Sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan secara online berbasis internet /web melalui : http://oss.go.id. Adapaun kesimpulan dari kegiatan PKM ini yaitu: Setelah dilakukan penyuluhan berupa penyampaian ceramah diharapkan Dosen memehami Online Sistem Submission (OSS) secara detail dan menjadi duta kepada masyarakat dalam memberikan penjelasan jika ada kegiatan Tridharma pergurusan tinggi berupa PKM. Dosen dapat menjadikan Online Sistem Submission (OSS) sebagai obejek penelitian dan pembahasan ilmiah dalam upaya penyempurnaan program dan analisis manfaatnya untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara. Pelaksanaan penyluhan mendapat sambutan hangat dari dosen dan direncankan pertemuan berikutnya terkait efektivitas implementasi sistem Online Sistem Submission (OSS).Kata Kunci: Penyuluhan; Online Sistem Submission; Dosen; Daring.
Edukasi Hukum dalam Penggunaan Jejaring Sosial pada Perangkat Desa Tanjung Beringin I Syaiful Khoiri Harahap; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal Liaison Academia and Society Vol 1, No 3 (2021): Desember
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.616 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v1i3.278

Abstract

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah guna memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada perangkat desa mengenai aturan hukum dalam penggunaan Jejaring Sosial. Metode Pengabdian yang dilakukan yaitu dengan metode Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan peserta. Hasil dari kegiatan edukasi atau penyuluhan ini yaitu peserta setuju jejaring sosial yang saat ini dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan di berbagai tempat. Hal ini tentu tidak hanya berdampak positif tetapi seringkali menimbulkan konsekuensi negatif akibat penggunaan jejaring sosial yang tidak bijak. Sebagai perangkat desa, peserta merasa perlu memahami dengan baik tentang standar aturan dalam penggunaan jejaring sosial secara bijak agar berdampak positif. Pelaksanaan edukasi hukum ini disambut sangat antusias oleh peserta dengan harapan dengan kegiatan edukasi ini mereka memahami aturan penggunaan media sosial yang baik dan benar sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pendukung lainnya yang terkait dengannya. Kata Kunci: Edukasi; Hukum; Jejaring Sosial; Perangkat Desa
Pelatihan Penataan Spot View Untuk Menarik Minat Pengunjung di Kawasan Wisata Tanah Karo Sumatera Utara Ali Mukti Tanjung; Ida Zulfida; Hetty Elfina; Fatin Nadifa Br. Tarigan; Teja Rinanda; Syaiful Khoiri Harahap
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.702 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v2i2.251

Abstract

Pelaksanaan PKM dilakukan dengan cara pendekatan terhadap pengelola dan masyarakat setempat, kemudian melakukan pelatihan tentang pentingnya menata kawasan wisata yang up date terpelihara dan strategis. Walau dilaksanakan secara singkat yaitu dalam waktu dua hari, akan tetapi pelaksana PKM optimis pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut mampu menata spot view yang menarik dan sebagai bahan tambahan pelaksana memberikan panduan dan contoh-contoh spot view yang mungkin bisa diimplemetasikan dan disesuaikan dengan kawasan wisata puncak Siosar. Kemudian melakukan wawancara berupa kuisioner kepada pengunjung tentang spot view yang ada. Hasil kegiatan yaitu Pelaksanaan pelatihan penataan spot view melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Yaitu kawasan puncak siosar memiliki banyak spot view yang instagramebel dengan tema yang berbeda-beda, sehingga wisatawan merasa puas ketika berkunjung ketempat tersebut. Dari hasil wawancara dengan pengunjung pelaksana PKM memperoleh data dan diproses melalui office excel dengan hasil: 99 % pengunjung puas dengan spot view kawasan wisata puncak siosar. Kata Kunci: Pelatihan; Penataan; Spot View; Pengunjung; Kawasan Wisata.
Sosialisasi Etika Penggunaan dan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Generasi Muda Syaiful Khoiri Harahap
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v2i4.502

Abstract

Perkembangan teknologi mempengaruhi kemudahan menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi. Kemudahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat seperti kejahatan, terutama di kalangan generasi muda. Tujuan dilakukannya pengabdian adalah untuk memperkaya pemahaman generasi muda khususnya di kalangan mahasiswa sebagai akademisi mengenai aturan pada UU ITE maupun etika penggunaan media sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan metode sharing materi berupa ceramah yang diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi antar pemateri dengan peserta. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas penggunaan media sosial yang tinggi oleh mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus sejalan dengan pemahaman dalam menggunakan media sosial secara aman dan bijak. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta semakin mengetahui larangan UU ITE yang harus dihindari dalam menggunakan media sosial maupun bagaimana etika, prinsip, dan tips dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat memanfaatkan media sosial secara baik dan menghindari dampak negatif penggunaan media sosial.Kata Kunci: sosialisasi, etika , penyalahgunaan, media sosial
Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Jarungjung Hutagaol; Nur Subiantoro; Muhammad Razali; Dewi Robiyanti; Syaiful Khoiri Harahap; Mahyudin Situmeang
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.567

Abstract

Kawasan wisata Bukit lawang Sumatera Utara memang sudah cukup dikenal hingga ke manca negara, akan tetapi sarana, prasaran maupun pasilitas disekitar wisata terkadang banyak yang harus diperbaharui. Perlu dilakukan strategi pemasaran secara terintegrasi agar wisatanya tetap menarik dan bahkan semakin menarik. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk memberikan saran dan solusi kepada pihak pengelola wisata dan masyarakat dalam pengelolaan dan menentukan tindakan prioritas dalam penataan kawasan wisata sehingga kawasan wisata lebih menarik dan diminati wisatawan serta memberikan kenyamanan kepada wisatawan untuk berkunjung kembali dan memberitahukannya kepada saudara serta teman. Hasil kegiatan PKM yaitu pengelola wisata dan masyarakat lebih banyak mengetahui tentang apa itu tempat wisat, manfaatnya, jenisnya dan tahapan pengembangannya, sehingga menjadi pembuka ide bagi pengelola wisata dan masyarakat untuk lebih kreatif dan bahkan diharapkan dapat berinovatif untuk pengembangan kawasan wisata di bukit lawang. Adapun  tahapan yang adapat dilakukan yaitu: 1) Tahap rintisan, 2) Tahap berkembang, 3) Tahap maju, 4) Tahap mandiri. Tahapan ini sekaligus menjadi indikator capaian yang telah dilakukan oleh pelaku wisata bukit lawang. Saran: Pemerintah daerah, pengelola wisata dan masyarakat diharapkan melakukan evaluasi bersama secara terjadwal dan melakukan diskusi terkait hasil capaian yang sudah diperoleh, keadaan tempat wisata sekarang dan bagaimana pengembangan kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara selanjutnya. Kata Kunci : Strategi; Pengembangan; Kawasan Wisata.
Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Ismayani Ismayani; Syaiful Khoiri Harahap
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 3, No 2: Juni (2023)
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v3i2.585

Abstract

Seorang anak membutuhkan orang lain dalam hidupnya dari awal hidupnya sampai usia tertentu untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya. Komponen kunci dari ini adalah memiliki seseorang melakukan tugas. Akibatnya, masalah hadana mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Tanggung jawab untuk melakukannya adalah pada orang tua. Menurut perspektif Islam, seorang wali yang cukup untuk keadaan harus dicari jika kedua orang tua tidak mampu atau tidak cocok untuk pekerjaan karena ada kondisi yang tidak mencukupi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap artikel, buku, jurnal, laporan pemerintah, dan sumber daya literatur lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil bahasan yaitu dalam perdebatan berikut, pertanyaan tentang siapa yang lebih pantas melakukan Hadhanah dan waktu Hadhana setelah perceraian akan dijelaskan. Kewajiban seorang ayah untuk menghormati seorang anak yang dirawat oleh seorang ibu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 104 menyebutkan hal tersebut. Kepemimpinan orang tua diatur dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 .Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Positif; Hak Asuh Anak
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai di Taman Mercy Deli Tua Muhammad Iqbal Altamis; Indri Oktari; Syaiful Khoiri Harahap
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3785

Abstract

Lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda mati yang merupakan kesatuan yang utuh, dengan manusia juga termasuk di dalamnya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan melalui tingkah lakunya, baik itu mencemari, merusak, atau melestarikan lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah ketika makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun hingga tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.. 1 Pencemaran air sungai sangat sering dijumpai karena manusia masyarakat masih membuang limbah di sungai. Penelitian ini bertujuaan untuk mengevaluasi upaya penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai di Taman Mercy Deli Tua, Kab. Deli Serdang Sumatra Utara dan juga untuk mengetahui penyebab masyarakat membuang limbah ke sungai dari penulisan ini adalah mengetahui Dengan melalui metode normatif, ditemukan bahwa alasan masyarakat memilih membuang sampai di sungai adalah kurangnya kesadaran diri dari masyarakat dan kurangnya tempat pembuangan limbah. Masyarakat melakukan tindakan hukum untuk mengatasi pencemaran air sungai melalui cara pencegahan dan cara penindakan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah setempat dan pemerintah daerah juga masih kurang efektif dalam mengatasi masalah ini. Beberapa pihak yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Polisi Lingkungan belum dapat bekerja sama secara efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran air sungai. Dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah setempat bisa memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran air sungai serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivitas industri dan domestik yang berpotensi menimbulkan pencemaran air sungai
TELAAH KRITIS PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT Harahap, Syaiful Khoiri
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Against the arbitral award, the parties should be able to implement it voluntarily. If the losing party does not want to carry out its obligations by the specified deadline, then the obligation is a debt that must be paid by the debtor to the creditor. Based on article 8 paragraph 4, the proof in bankruptcy must be proven simply as a condition for bankruptcy of the debtor. The arbitration award should be the basis for the bankruptcy of the debtor. From the research results it can be concluded that bankruptcy can only occur if the debtor admits that he has debts to creditors and this must be proven simply. The commercial court considers the application of the arbitration award as the basis for filing a bankruptcy petition to be excessive and overlapping, resulting in the rejection of the bankruptcy petition. Therefore, judges are advised to enforce the provisions as stated in the law and be able to make legal breakthroughs (legal discoveries) in the field of bankruptcy.
Co-Authors Ali Mukti Tanjung Dewi Robiyanti Fatin Nadifa Tarigan Hetty Elfina Ida Zulfida Indri Oktari Ismayani Ismayani Jarungjung Hutagaol Mahyudin Situmeang Muhammad Iqbal Altamis Muhammad Razali nur subiantoro Teja Rinanda Yusuf Hanafi Pasaribu