Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.326

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Administrasi Bisnis Jurnal Sain Peternakan Indonesia Naturalis : Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Ilmu Ternak Veteriner JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Akuntansi Buletin Peternakan Tropis (Bulletin of Tropical Animal Science) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Yuridika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)

Urip Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya

Author-ID : 3118186

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

ASPEK KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Urip Santoso
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.578

Istilah kepentingan umum seringkali menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pemegang hak atas tanah menganggap bahwa pengadaan tanah itu bukan untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan swasta, sedangkan pihak yang memerlukan tanah menganggap bahwa pengadaan tanah itu benar-benar untuk kepentingan umum. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, Keppres No. 55 Tahun 1993 memberikan pengaturan yang jelas tentang kriteria kepentingan umum dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan.

KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK Urip Santoso
Perspektif Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Dalam Hukum Tanah Nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, dan sosial adalah Hak Milik. Pihak yang mewakafkan tanah disebut wakif, sedangkan pihak yang diserahi tanah wakaf disebut nadzir. Wakaf tanah Hak Milik dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wakaf tanah Hak Milik wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Wakaf sebagai tanda bukti haknya.The National Land Law stipulated that the rights which can waqf the sake of workship, education, and social are the property. Person who preferred waqf call wakif, while the waqf land assigned land called nadzir. Waqf property right evidenced by the deed of endowcement pledge made by the Deed of Pledge Endowcement Officer (PPAIW). Waqf property right must be registered to the Land Office for sign issued certificates as proof of waqf.

PEROLEHAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERASAL DARI TANAH HAK MILIK Urip Santoso
Perspektif Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Pemerintah Daerah memerlukan tanah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tanah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah berstatus Hak Milik yang dimiliki oleh orang lain. Untuk memperoleh tanah Hak Milik, Pemerintah Daerah tidak dapat menempuh dengan cara jual beli disebabkan oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah yaitu Pemerintah Daerah bukan subjek Hak Milik, melainkan subjek Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh tanah Hak Milik orang lain adalah melalui pelepasan hak milik atas tanah oleh pemilik tanah dengan pemberian ganti kerugian yang besarnya berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah. Kalau perolehan tanah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar perolehan tanahnya.Local Government requires land to carry out their duties and functions, the land that is required by the Local Government must be a Property Rights owned by others. To obtain a land Property, Local Government is not allowed to perform buying and selling, that is caused by local governments are not eligible in doing sale and purchase of land rights that are not subject to the Local Government Property, but the subject must be Right to Use and Management Right. A way that can be taken by the local government to acquire other people land right is through the release of land rights title by the owner of the land, with the amount of compensation that is based on an agreement between landowners and local governments. If local government need the in order to procure land for public use, then the regulation shall use Regulation No. 2 year 2012 as the base lawof land acquisition.

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Urip Santoso
Perspektif Vol 21, No 3 (2016): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Perolehan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh melalui pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pihak yang berhak. Oleh karena pihak yang berhak tidak bersedia melepaskan hak atas tanah, maka timbul sengketa antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak. Sifat sengketa dalam pengadaan tanah adalah sengketa tata usaa negara dan sengketa keperdataan. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan ditempuh melalui musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak, gugatan, atau keberatan kepada pengadilan.Acquisition of land for public purpose can be reached through land acquisition. Land acquisition for public interest require the approval of the party entiled. There fore, the party entiled to not be willing to give up their land rights, the dispute arises between agencies that require land and beneficiaries. The nature of the dispute in the procurement of land for public purposes is dispute administrative and civil disputes. Settlement of disputes in land acquisition for public purposes pursued through consultation between the agencies that require land and the party entiled to, claim, or objection to the court.

PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA OLEH PIHAK KETIGA DALAM BENTUK IZIN PEMAKAIAN TANAH (PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN) Urip Santoso
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai aset berupa tanah berstatus Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah. Pemegang Izin Pemakaian Tanah berbentuk perseorangan atau badan hukum Indonesia. Pemegang Izin Pemakaian Tanah diwajibkan membayar retribusi yang besarnya ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya. Menjadi permasalahan bahwa penggunaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya oleh pihak ketiga dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Pertanahan Nasional, hal ini disebabkan Pemerintah Kota Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk memperkenankan pihak ketiga yang mempergunakan tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah. Hasil dari penulisan ini adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya berstatus Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Hak Pakai dan Hak Pengelolaan bersifat right to use, dan tidak bersifat right of dispossal, yaitu hanya berhak mempergunakan tanah selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, tidak ada kewenangan untuk memindahkan hak atau menjadikan haknya sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.The Surabaya City Government has assets in the form of land with Right to Use and Management Rights. Land assets of the Surabaya City Government can be used by third parties in the form of Land Use Permits. Holders of Land Use Permits in the form of individuals or Indonesian legal entities. Holders of Land Use Permits are required to pay retribution, the amount of which is determined by the Surabaya City Government Building and Land Management Office It becomes a problem that the land use of Surabaya City Government assets by third parties in the form of Land Use Permits contradicts the provisions in the National Land Law, this is because the Surabaya City Government does not have the authority to allow third parties to use the Right to Use and Management Right Soil. The results of this writing are land assets that are controlled by the Surabaya City Government with the status of Use Rights and Management Rights. Use Rights and Management Rights are right to use, and are not right of disposal, that is, they only have the right to use land as long as the land is used for the purpose of carrying out their duties, there is no authority to transfer rights or make their rights guaranteed by debt.

KAJIAN TEORITIS JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH Urip Santoso
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.211

Hak yang dimiliki pemilik tanah terhadap hak atas tanahnya, antara lain adalah memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain melalui jual beli. Untuk sahnya, jual beli harus memenuhi syarat materiil yaitu penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanahnya dan pembeli memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah dan syarat formal yaitu jual beli tersebut harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dilakukan pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.The right which is owned by the land owner, anmoy ther thing, is transfering is right on his land its the other perty through selling-buying. Legally, selling-buying should meet material reguirement that is the land while the buyer meets the requirement as a subject of property right on land and format requirement that is selling buying must be proven with notaried deed (PPAT) and registered on the right transfer at law office that city.

PENYIMPANGAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH Urip Santoso
Perspektif Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Salah satu kegiatan dalam hal pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak oleh Kantor Pertanahan. Dengan diterbitkan sertipikat ini, nantinya akan dengan mudah dapat dibuktikan siapa pemegang haknya. Dengan diterbitkan sertipikat, akan terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Pada kenyataan dalam praktiknya, terjadi tindakan penyimpangan dalam penerbitan sertipikat, yang mana hal ini terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu diterbitkannya sertipikat palsu, sertipikat asli namun ternyata palsu, sertipikat ganda, sertipikat tumpang tindih, dan juga sertipikat fiktif.One thing that is required in land registration activity is the issuance of the certificate of land rights by the land office, which is used commonly as an evidence. By the issuance of this certificate, it will ease the process of proofing the ownership of the related land. The issuance of this certificate will definetely realize the legal certainty and legal protection to the owner. In fact, there was an act of irregularities in the issuance of certificates, which occured in several forms, such as the issuance of fake certificates, original certificates but apparently false, multiple certificates, certificates of overlap, as well as fictitious certificates.

HIBAH TANAH PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA Urip Santoso
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan yang dikuasai tersebut tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, termasuk dihibahkan. Tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya pemindahtanganan, yaitu syarat materiil dan syarat formal untuk dihibahkan kepada warga negara Indonesia. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan memindahkan tanah yang dikuasainya kepada pihak lain dan hibah tanah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pihak lain adalah tidak sah.The status of land that can be controlled by the district or city government is the Right to Use and Right to Manage of Land. That kind of land are not transferable in any form to any other party, including donated. That kind of land are not legitimately qualified for the transfer process, i.e. the terms and conditions to be granted to Indonesian citizens. The district or city government does not have the authority to transfer the acquisition of land to another party and so does county or city government may not be donating land to another party.

PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SWASTA Urip Santoso
Perspektif Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Perolehan tanah oleh perusahaan swasta dapat ditempuh melalui pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Pelepasan hak atas tanah oleh pemegang haknya dibuat dengan akta Notaris. Dengan pelepasan hak atas tanah tidak berakibat hak atas tanah berpindah kepada perusahaan swasta, akan tetapi hak atas tanah menjadi hapus dan kembali menjadi tanah Negara.Acquisition of land by a private company can be reached through the release of land rights. Disposal of land rights can be done after there is agreement in the deliberations about the form and amount of indemnification. Disposal of land rights by the right holder is made by notarial deed. With the release of land rights does not result in land rights was transferred to private companies, but the right to remove and return the land to be State land.

EKSISTENSI BERLAKUNYA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Urip Santoso
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Perolehan hak atas tanah untuk kepentingan umum pada mulanya ditempuh melalui pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam perkembangannya, perolehan hak atas tanah untuk kepentingan umum ditempuh melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Secara normatif, pencabutan hak atas tanah masih berlaku disebabkan oleh undang-undangnya belum diganti dengan undang-undang yang baru. Namun, secara empiris, yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Secara normatif, pencabutan hak atas tanah tidak dilaksanakan disebabkan oleh adanya undang-undang yang mengatur perolehan tanah untuk kepentingan umum.Acquisition of land for public purposes initially pursued through the revocation of land rights under Article 18 of Law No. 5 of 1960. In its development, the acquisition of land for public purposes pursued through the provision of land for public purposes stipulated in Law No. 2 Year 2012. In normative, revocation of land rights is still valid caused by its laws have not been replaced by the new Act. In the other hand, empirically, revocation of land rights is not implemented due to the lack of legislation governing the acquisition of land for public purposes.

Co-Authors Agnes, Shilvani Agoes, Sukrisno Agus Sekarmadji Antomi, Robi Aprilinita, Widia Barchia, M. Faiz Bieng Brata Dadang Suherman Desia Kaharuddin Edi Soetrisno Eny Handayani, Eny Firdiansyah, Mica Hardi Prakoso Heri Dwi Putranto Hindrianti, Hindrianti Ihsan, Ilham Nur Irma Badarina Kurniawan, Cahyardi Ricky Kususiyah Kususiyah Lestari, Aisah M. Mustopa Romdhon, M. Mustopa Marfi, Sasdar Muhammad Dani Nurmeiliasari Nurmeiliasari , Nurmeiliasari Ravina Moselle Siringoringo, Gracia Sihombing, Jenny Siti Qotimah Suharyanto Suryanto Suryanto Sutriyono Sutriyono Teguh Rafian, Teguh Venia, Yelia Warnoto Warnoto Warnoto Yohanes Joni Pambelum Yosi Fenita Yurike, Yurike

Title Search

Found 16 Documents Search Journal : Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search
Journal : Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan