Garuda - Garba Rujukan Digital

JUAL-BELI TANAH HAK MILIK YANG BERTANDA BUKTI PETUK PAJAK BUMI (KUTIPAN LETTER C) Urip Santoso
Perspektif Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Hak Milik atas tanah dapat dialihkan melalui jual-beli. Dengan jual-beli, hak milik atas tanah berpindah dari pemilik tanah sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. Jual-beli hak milik atas tanah dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan kewenangan dan hak dari pihak penjual dan pembeli, sedangkan syarat formal berkaitan dengan pembuktian jual-beli hak milik atas tanah. Pendaftaran jual-beli tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota harus mensyaratkan adanya jual-beli yang dibuktikan dengan adanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak cukup dengan Akta di bawah tangan.Property rights of land could be transferred through trading activities, this activity could transfer owner (seller) land proprietary to the buyer. This land proprietary trading activity could be registered if it meets the material and formal requirements. The material requirements are related to the rights and authority of the seller and buyer, while the formal requirements are related to the evidence of the land proprietary trading activity. It is presupposed by the regency or city land office to do the proprietary land trading activity which must be proven by the official land officer deed (Pejabat Pembuat Akta Tanah) for the purpose of the land proprietary trading activity registration. Non official deed (not done before a notary) will not be approved.

KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK Urip Santoso
Perspektif Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v19i2.10

Dalam Hukum Tanah Nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, dan sosial adalah Hak Milik. Pihak yang mewakafkan tanah disebut wakif, sedangkan pihak yang diserahi tanah wakaf disebut nadzir. Wakaf tanah Hak Milik dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wakaf tanah Hak Milik wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Wakaf sebagai tanda bukti haknya.The National Land Law stipulated that the rights which can waqf the sake of workship, education, and social are the property. Person who preferred waqf call wakif, while the waqf land assigned land called nadzir. Waqf property right evidenced by the deed of endowcement pledge made by the Deed of Pledge Endowcement Officer (PPAIW). Waqf property right must be registered to the Land Office for sign issued certificates as proof of waqf.

PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SWASTA Urip Santoso
Perspektif Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i3.58

Perolehan tanah oleh perusahaan swasta dapat ditempuh melalui pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Pelepasan hak atas tanah oleh pemegang haknya dibuat dengan akta Notaris. Dengan pelepasan hak atas tanah tidak berakibat hak atas tanah berpindah kepada perusahaan swasta, akan tetapi hak atas tanah menjadi hapus dan kembali menjadi tanah Negara.Acquisition of land by a private company can be reached through the release of land rights. Disposal of land rights can be done after there is agreement in the deliberations about the form and amount of indemnification. Disposal of land rights by the right holder is made by notarial deed. With the release of land rights does not result in land rights was transferred to private companies, but the right to remove and return the land to be State land.

JUAL-BELI TANAH HAK MILIK YANG BERTANDA BUKTI PETUK PAJAK BUMI (KUTIPAN LETTER C) Urip Santoso
Perspektif Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v17i2.95

Hak Milik atas tanah dapat dialihkan melalui jual-beli. Dengan jual-beli, hak milik atas tanah berpindah dari pemilik tanah sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. Jual-beli hak milik atas tanah dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan kewenangan dan hak dari pihak penjual dan pembeli, sedangkan syarat formal berkaitan dengan pembuktian jual-beli hak milik atas tanah. Pendaftaran jual-beli tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota harus mensyaratkan adanya jual-beli yang dibuktikan dengan adanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak cukup dengan Akta di bawah tangan.Property rights of land could be transferred through trading activities, this activity could transfer owner (seller) land proprietary to the buyer. This land proprietary trading activity could be registered if it meets the material and formal requirements. The material requirements are related to the rights and authority of the seller and buyer, while the formal requirements are related to the evidence of the land proprietary trading activity. It is presupposed by the regency or city land office to do the proprietary land trading activity which must be proven by the official land officer deed (Pejabat Pembuat Akta Tanah) for the purpose of the land proprietary trading activity registration. Non official deed (not done before a notary) will not be approved.

PENYIMPANGAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH Urip Santoso
Perspektif Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i2.120

Salah satu kegiatan dalam hal pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak oleh Kantor Pertanahan. Dengan diterbitkan sertipikat ini, nantinya akan dengan mudah dapat dibuktikan siapa pemegang haknya. Dengan diterbitkan sertipikat, akan terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Pada kenyataan dalam praktiknya, terjadi tindakan penyimpangan dalam penerbitan sertipikat, yang mana hal ini terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu diterbitkannya sertipikat palsu, sertipikat asli namun ternyata palsu, sertipikat ganda, sertipikat tumpang tindih, dan juga sertipikat fiktif.One thing that is required in land registration activity is the issuance of the certificate of land rights by the land office, which is used commonly as an evidence. By the issuance of this certificate, it will ease the process of proofing the ownership of the related land. The issuance of this certificate will definetely realize the legal certainty and legal protection to the owner. In fact, there was an act of irregularities in the issuance of certificates, which occured in several forms, such as the issuance of fake certificates, original certificates but apparently false, multiple certificates, certificates of overlap, as well as fictitious certificates.

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Santoso, Urip
Perspektif Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.886

Pemegang Hak Pengelolaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 berwenang memberikan Hak Milik atas sebagian atau seluruh tanah Hak Pengelolaan kepada pihak lain untuk keperluan penggunaan sebuah rumah umum dan keperluan transmigrasi melalui pelepasan tanah Hak Pengelolaan. Akibat pelepasan tanah Hak Pengelolaan, maka Hak Pengelolaan menjadi hapus sehingga tanahnya kembali menjadi tanah negara. Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh calon pemilik tanah yang berasal dari pelepasan tanah Hak Pengelolaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat lain yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan Hak Milik berakibat diterbitkannya sebuah Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik. Pemohon Hak Milik wajib mendaftarkan SK tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat sebagai surat tanda bukti hak berupa diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM). Hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan tanah Hak Pengelolaannya akibat dari pemberian Hak Milik atas seluruh atau bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak lain melalui pelepasan tanah Hak Pengelolaan. Tanah Hak Pengelolaan menjadi hapus, kemudian tanah Hak Pengelolaan kembali menjadi tanah negara. Holder of Management Rights according to Job Creation Law No. 11 of 2020 has the authority to grant ownership rights to part or all of land with management rights to other parties for the purpose of using a public house and for transmigration purposes through the release of management rights land. As a result of the release of the Management Right land, the Management Right is deleted so that the land returns to become state land. Applications for Property Rights submitted by prospective landowners originating from the release of Land Management Rights to the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia or other officials who are given the delegation of authority to grant Property Rights result in the issuance of a Decree (SK) Granting Property Rights. The applicant for property rights is required to register the decree with the head of the local district/city land office as a proof of title in the form of a certificate of ownership rights (SHM). The legal relationship between the holder of the Management Right and the land with the Management Right results from the granting of a Property Right to all or part of the Management Right land to another party through the release of the Management Right land. The land with management rights is erased, then the land with management rights returns to become state land.

Title

Found 16 Documents
Search
Journal : Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search Journal : Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search
Journal : Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan