Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT

PERAN TNI ANGKATAN UDARA DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA NASIONAL INDONESIA Sekar Tanjung Ajita; Syamsu nasir; Bayu Setiawan
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.4 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i1.3413

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran TNI Angkatan Udara dalam menegakkan hukum dan kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ruang udara nasional yang sangat luas dan mendorong seringnya terjadi pelanggaran hukum dan kedaulatan di ruang udara nasionalnya. Dalam artikel ini dibahas mengenai wewenang serta keterbatasan TNI Angkatan Udara untuk dapat menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif untuk menganalisis data yang telah dikumpukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Udara memerlukan penguatan wewenang regulatif sebagai dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan kedaulatan di ruang udara nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat menginisiasi pembaharuan Undang-Undang tentang Penerbangan, sehingga kedepan dapat mewadahi pengaturan substansi (materi muatan) mengenai wewenang TNI Angkatan Udara yang lebih luas dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk dapat lebih efektif berperan dalam penegakan hukum dan kedaulatan ruang udara nasional Indonesia.
PEMBENTUKAN DKN SEBAGAI SOLUSI MENGHADAPI AGHT MASA KINI: PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Anindita Nur Hidayah; Agus Adriyanto; Bayu Setiawan
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.67 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i2.3464

Abstract

Perubahan paradigma ancaman global membawa negara-negara di seluruh dunia menjadi lebih memperhatikan kebijakan bukan hanya pada bidang keamanan militer, namun juga nirmiliter. Negara-negara pemilik forum koordinasi (seperti: DKN) dikatakan lebih siap menghadapi AGHT bentuk baru karena memliki struktur koodinasi yang lebih maju. Ancaman non-militer, sebagaimana Pandemi COVID-19, merupakan bentuk ancaman yang bersifat multi-dimensional. Maka, dibutuhkan penanganan dan regulasi yang tepat dan efisien guna menciptakan keamanan nasional yang lebih stabil. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan DKN di Indonesia dengan isu Pandemi COVID-19 sebagai contoh kasus. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menemukan bahwa penting bagi Indonesia untuk membentuk DKN melalui pengesahan RUU Keamanan Nasional sebagai dasar hukumnya. Karena, pembentukan lembaga ini diproyeksikan dapat menjadi forum koodinasi yang strategis dan efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan AGHT yang bersifat non-militer melalui kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Terlebih, dalam kasusu penanganan Pandemi COVID-19 yang bersifat multi-sektoral, penanganan pandemi menjadi bersifat tumpang tindih antarlembaga pembuat kebijakan. Berdasar pada studi kasus Pandemi COVID-19 sebagai ancaman non-militer tersebut, maka Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang memiliki relevansi terhadap penanganan dampak Pandemi COVID-19.
DINAMIKA KONFLIK KEAGAMAAN DI MALUKU SERTA UPAYA RESOLUSI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN Armita Arvanti; Bayu Setiawan; Syamsunasir Syamsunasir; Pujo Widodo
Jurnal Education and Development Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i1.5260

Abstract

Konflik Maluku merupakan konflik horizontal yang terjadi penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Konflik ini dipicu oleh banyak faktor, seperti ekonomi dan politik yang kemudian dibawa dalam ranah sentimen ras dan agama.. Berbagai upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh banyak kalangan, Pemerintah, LSM, Lembaga Adat, dan gerakan akar rumput masyarakat lainya yang terbentuk karena keprihatinan akan konflik yang berkepanjangan. Dalam penulisan ini, penelitian kualitatif ialah bentuk penulisan yang digunakan dengan menggambarkan serta menjelaskan dengan jelas tentang dinamika dan resolusi konflik. Konflik di Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan lama antara umat Muslim dan Kristen, walaupun keadaannya lebih kompleks. Konflik kekerasan di Maluku yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon. Berbagai upaya telah dilakukan agar konflik ini dapat berakhir, antara lain yang dipimpin oleh pemerintahan pusat dan daerah, petugas keamanan, masyarakat lokal dan kelompok perempuan serta LSM internasional dan lokal. Dua pendekatan utama dalam penanganan konflik di Maluku berasal dari upaya berikut yaitu pendekatan keamanan dan darurat; dan pendekatan pemulihan dan pembangunan. Pemerintah pusat memulai negosiasi damai antara komunitas Muslim dan Kristen yang akhirnya mencapai kesepakatan damai melalui Malino II pada bulan Februari 2002.