Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
Teuku Afrizal
Departemen Administrasi Publik
Arts Humanities Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN KELAS II B SIAK SRI INDRAPURA (STUDI KASUS PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017) Elma Azizah; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39986

Abstract

Kondisi overcrowded adalah keadaan kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana Lapas/Rutan. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 hadir sebagai acuan dalam melaksanakan rencana aksi penanganan overcrowded di Indonesia melalui empat program utama, yakni penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi penanganan overcrowded dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan overcrowded di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi penanganan overcrowded di Rutan Siak peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penanganan overcrowded di Rutan Siak telah berjalan cukup baik dengan telah terlaksananya pemberian remisi, kelembagaan internal yang solid, hubungan antar lembaga atau organisasi pemerintah yang baik, dan pemberdayaan petugas pemasyarakatan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam implementasi penanganan overcrowded di Rutan Siak adalah jumlah sumber daya manusia (petugas pemasyarakatan) yang tidak sebanding dengan penghuni rutan, sarana dan prasarana yang belum optimal.
ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOYOLALI Aisyah Annis Rahmawati; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41352

Abstract

Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Boyolali belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam upayanya memenuhi dan melindungi hak anak di Kabupaten Boyolali. Belum optimalnya pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima disebabkan oleh stakeholder yang terlibat di dalamnya belum menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi peran stakeholder serta faktor yang menghambat peran stakeholder pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi, beserta dokumentasi. Pemilihan informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh stakeholder telah memenuhi semua klasifikasi peran stakeholder. Namun demikian, masih terdapat stakeholder pelaksana yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang belum menjalankan perannya sebagai implementor dengan optimal. Faktor yang menjadi penghambat peran stakeholder pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima antara lain faktor faktor informasi dan faktor pembagian potensi. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan komunikasi secara intensif antara leading sector dengan stakeholder pelaksana, memberikan koordinasi kepada stakeholder pelaksana mengenai tugas dan wewenangnya, serta stakeholder diharapkan dapat mengetahui proses pertanggungjawaban anggaran pada pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali agar proses pertanggungjawaban program dalam RPJMD daerah dapat tercapai dengan baik.
ANALISIS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENANGANI LAPORAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Hafizha Ni’amillah; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41363

Abstract

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan harapan seluruh warga negara. Selain harus bersih dan efisien, pemerintah juga diharapkan memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat, namun kenyataannya masih banyak kesenjangan dan penyimpangan dalam pemberian pelayanan publik. Dari sudut pandang ini, Ombudsman dibutuhkan untuk berperan aktif dalam penanganan maladministrasi pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di kantor Ombudsman Jawa Tengah dengan melibatkan sejumlah informan kunci yang diyakini relevan dengan penelitian. Teori yang diterapkan adalah teori peran yang dikemukakan oleh Jam Ife dan Frank Tesoriero yang meliputi peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik secara keseluruhan sudah baik, kecuali pada satu peran yaitu peran edukasional. Faktor pendorong peran Ombudsman Jawa Tengah dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik adalah kompetensi, sosialisasi dan perilaku peran, sedangkan faktor penghambatnya adalah role transition dan role distance.
Co-Authors , Ari Subowo Aisyah Annis Rahmawati Anggit Ganang Pratikto Anindia Aulia Rahman Apsas Saputra Arfanisa Fadia Firdausi Ari Subowo Augustin Rina Herawati Budi Puspo Priyadi Desy Kumala Dewi Elma Azizah Faridah Az Zahro Fariza Widy Athia Firman Saputra Napitupulu Hafizha Ni’amillah Indah Putri Istiqomah Januardi Panji Sukmawan Kinanthi Sekar Pinakesti Muhammad Mukhib Mubarok Nina Widowati Nur Rohmah Ok Nadhil Auzan Rendy Gilang Permana Retno Sunu Astuti Rifky Tri Amanah Shafira Nur Isnaeni T. Argya Amanda Theodorus Agustinus Hasiholan Titik Djumiarti