Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Karakteristik Daerah Potensial Penangkapan Ikan Cakalang di Teluk Bone-Laut Flores Berdasarkan Data Satelit Suhu Permukaan Laut dan Klorofil-A pada Periode Januari-Juni 2014 Mukti Zainuddin; Safruddin Safruddin; St. Aisjah Farhum; Alfa Nelwan; M. Banda Selamat; Sarip Hidayat; Sudirman Sudirman
Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Vol. 2 No. 3 (2015)
Publisher : Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1301.224 KB) | DOI: 10.20956/jipsp.v2i3.76

Abstract

ABSTRAKTeluk Bone-Laut Flores merupakan salah satu daerah potensial penangkapan ikan cakalang terbaik di Indonesia timur.  Perairan tersebut menjadi target utama operasi penangkapan bagi nelayan pole and line. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik daerah potensial penangkapan ikan tersebut menggunakan data suhu permukaan laut (SPL) dan klorofil-a pada periode Januari-Juni 2014.  Penelitian ini menggunakan metode survei dengan mengumpulkan data hasil tangkapan dan posisi penangkapan setiap kali melakukan kegiatan penangkapan.  Data SPL dan klorofil-a dari citra satelit Terra/MODIS kemudian diekstrak dari lokasi penangkapan ikan cakalang untuk mempelajari kondisi oseanografi yang sesuai dengan keberadaan ikan tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan cakalang tertinggi didapatkan pada bulan Mei yaitu sekitar 138 ekor/setting.  Hasil tangkapan tersebut bersesuaian dengan kondisi SPL berkisar antara 29,75°C dan 30,25°C dan konsentrasi klorofil-aantara 0,125 dan 0,213 mg m-3.  Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedua faktor oseanografis tersebut menjadi indikator penting untuk memahami dinamika spasial pergerakan dan konsentrasi ikan cakalang di Teluk Bone terutama pada periode Januari-Juni.
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MELAKUKAN OPERASI HITUNG YANG MELIBATKAN BERBAGAI BENTUK PECAHAN BAGI SISWA KELAS V DENGAN PROBLEM BASED LEARNING MODEL Sarip Hidayat
PRISMA Vol 7, No 1 (2018): Jurnal PRISMA Volume VII, No 1 tahun 2018
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jp.v7i1.373

Abstract

Penelitian ini memakai model PBL (Problem Based Learning) dengan harapan akan mendorong peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dalam melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan, melatih menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi juga membiasakan belajar kelompok melalui penelitian ini diharapkan guru dapat meningkatkan kreativitasnya dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan konsep, tujuan dan kondisi peserta didik. Pelaksanaan Penelitian terdiri dari dua siklus. Pada siklus Pertama belum ada peningkatan yang berarti, ini disebabkan peserta didik masih belum terbiasa menyelesaikan suatu masalah dengan kerja kelompok, sedangkan pada siklus Kedua peserta didik mulai terbiasa menyelesaikan tugas secara kelompok dengan adanya kerjasama dalam mengerjakan tugas dengan baik. Hal ini bisa terlihat dari pencapaian aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 18,60%, aktivitas guru mengalami peningkatan sebesar 14%, dan kemampuan kognitif peserta didik juga mengalami peningkatan sebesar 6,3%, dan prosentase ketuntasan pun mengalami peningkatan sebesar 14,63%. Dari hasil pelaksanaan Siklus I dan Siklus II dapat disimpulkan bahwa penggunaan model PBL (Problem Based Learning) dapat meningkatkan kemampuan melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan pada siswa Kelas V SDN Ibu Dewi VII Cianjur.  Kata Kunci : Model Problem Based Learning, pemahaman
SISTEM PENJADWALAN ARMADA ANGKUTAN BARANG DENGAN METODE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) Sarip Hidayat; Aditya Waras Utama
Jurnal Sibernetika Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal SIBERNETIKA
Publisher : STMIK Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mandiri Makmur Sempurna adalah perusahaan jasa pengiriman, setiap aktivitas yang dilakukan pada proses bisnisnya sangatlah memakan waktu yang sangat lama, disebabkan padatnya aktivitas keluar masuk mobil di perusahan ini, saat ini pencatatan masih dilakukan secara manual sehingga sangat lama dalam menentukan mobil dan tujuan barang yang akan dikirim. Metode Penjadwalan Armada Angkutan Barang menggunakan metode Enterprise Resource Planning (ERP) yang melayani semua aktivitas yang berjalan di bagian Trafict. Adapun tahapan metode Enterprise Resource Planning (ERP) yaitu : Initiation, Analysis dan Design, Implementation dan Operation. Sistem terintegrasi sangatlah mendukung aktivitas kegiatan penjadwalan armada angkutan barang. Sistem ini dapat melayani semua aktivitas yang berjalan di bagian Trafict sehingga diharapkan dapat mempercepat waktu prosesnya serta laporan yang cepat dan akurat.
Local Government Policies in the Management of Coastal and Marine Resources Through Community Participation Erga Yuhandra; Iman Jalaludin Rifa’i; Sarip Hidayat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i1.7539

Abstract

Natural resources have a significant role in supporting national development as a good natural resources management will generate foreign exchange for the country. This study aims to analyze the local governments’ and communities’ efforts in utilizing and managing coastal and marine resources as well as to find out the inhibiting factors in the utilization of coastal and marine resources to achieve environmental sustainability. The method used in this study was normative juridical research method, in which the study was carried out by examining and interpreting theoretical matters on principles, conceptions, doctrines, and legal norms relating to the management of coastal and marine resources. Meanwhile, the data analysis used was a juridical-qualitative analysis, where the analysis describes descriptive-analytical and prescriptive. The qualitative analysis, that is descriptive and prescriptive in nature, was carried out by ensuring that laws do not conflict with one another, paying attention to hierarchy and legal certainty, and examining both written and unwritten laws. Then, the type of data used in this study was primary legal materials in the form of laws and regulations. The results of the analysis showed that the management of coastal and marine resources must be carried out collaboratively between all parties to create an environmental sustainability-based management, and a synchronization and harmonization of legal products made by the central and local governments is needed to realize an optimal management of coastal and marine resources.
Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah; Sarip Hidayat; Muhammad Beben Bahtiar; Iman Jalaludin Rifai; Dikri Alpan Fadilah; Dila Nabila; Feby Adzkari; Muhamad Alfi; Teti Mardiani
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 02 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i02.8315

Abstract

Narcotics, Psychotropics and addictive drugs commonly called DRUGS are the types of drugs/substances needed in the world of medicine. However, if it is used without careful restrictions and supervision, it can cause dependence and can endanger the health and even the soul of the wearer. Drug abuse is a crime against humanity and an acute social problem that destroys the foundations of social, national and state life. The steps for carrying out legal counseling activities are carried out in three stages. First, the preparation stage looks at the conditions in the field regarding the Dangers of Drug Abuse. Second, the implementation stage of community service is by conducting outreach to the community about the regulations governing drug abuse and providing an understanding of the dangers of drug abuse. Third, it is the implementation stage where the knowledge gained from this socialization can be applied. Implementation of Legal Counseling activities for the Ciomas Village community to increase public knowledge about the Dangers of Drug Abuse. The event was held in Ciomas Village, Ciawigebang District, Kuningan Regency, to be precise at the Multipurpose Building in Ciomas Village. This event was opened with remarks from the Lecturer of the Faculty of Law, University of Kuningan to convey the intent and purpose of holding this event and was followed by remarks from the head of Ciomas Village as a welcome greeting. This event was well received by the Ciomas village community, who attended in total of 30 people divided from several hamlets in Ciomas village. The benefit of holding legal counseling in Ciomas Village, Ciawigebang District, Kuningan Regency, West Java Province is to create better community legal awareness so that each member the community is aware of and lives up to their rights and obligations as citizens and creates a legal culture in attitudes and behavior that is aware, obedient and obedient to the law and can understand the impact of the Danger of Drug Abuse.Narkotika, Psikotropika dan obat-obat adiktif yang biasa disebut NARKOBA merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menyebabkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan masalah sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan tiga tahap. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Desa Ciomas untuk peningkatan pengetahuan masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Pada acara tersebut di laksanakan di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tepatnya di Gedung Serbaguna Desa Ciomas. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya acara ini dan dilanjutkan oleh sambutan dari kepala Desa Ciomas sebagai ucapan selamat datang. Acara ini disambut dengan baik oleh masyarakat desa Ciomas yang totalnya hadir sebanyak 30 orang yang terbagi dari beberapa dusun di desa Ciomas.Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.
The Regulation of Legal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators in Indonesia and Nigeria Suwari Akhmaddhian; Ugo Chuks Okolie; Sarip Hidayat; Yani Andriyani; Intan Tiaranita
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i2.8001

Abstract

The study aims to analyze the offenders of illegal logging in Indonesia and Nigeria from its legal liability regulations. The study employed an socio-legal approach involving literary analyses on legal materials used─the statutory regulations, scientific journals and other pertinent documents. The results shows that legal responsibility for illegal logging perpetrators  in Indonesia are under the Law on Forestry, the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction, and the Law on Cipta Kerja. In Nigeria, it is governed by several states, such as the Edo State Forestry (Amendment) Law 2002; Cross River State Forestry Commission Law 2010; and Taraba State Forestry Law 2010. Finally, the legal responsibility for illegal logging has been established in both countries.  Accordingly, the indonesian government is suggested to disseminate the latest laws and regulations, so that the public and corporations are aware of them. Meanwhile, Nigerian government is expected to immediately issue nationwide legislation on illegal logging, so that law enforcement is not relied solely on the requirements of each state
Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Sindangsari, Kuningan Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Sarip Hidayat; Muhamad Rizal; Pani Maulana; Rhejan Gema Mahardika Bilhaq; Vinda Agustina; Virgin Elvany
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 03 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i03.8824

Abstract

Misuse of Narcotics and illegal drugs (narkoba) is a phenomenon that has long been experienced by the countries all over the world, including Indonesia. This is basically a transnational crime, considering the chain link of the drug misuse includes production and trade activities to the countryside. Considering that this crime is an expanding chain, it is necessary to have legal counseling about the dangers and prevention of narcotics and legal aid for all regions in Indonesia, including the Kuningan Regency. Provision of legal aid is one way to realize access to law and justice for the poor which is provided by the state on the mandate of the constitution. Several regulations regarding legal aid have been issued by the state through laws and implementing regulations as well as from the Supreme Court or the Constitutional Court through Supreme Court Regulations and Constitutional Court decisions. This article will describe systematically and scientifically which takes place in Kuningan Regency, Sindangsari Village of Sindangagung District. Based on the results of counseling there are some problems in preventing narcotics crime and implementing the provision of legal aid in the community which make the provision of legal aid to rural communities less effective, therefore, it is necessary to optimize the provision of legal aid to rural communities which is an idea to response this problem to realize the access to law and justice for rural communities, especially the poor.