Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sikka (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Nita Tahun 2010) Anitha Nurak; Andi Gau Kadir; Muhammad Tamar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: The study was done in order to obtain a description and explanation of the implementation of PNPM Mandiri Rural community development in the district in Sikka district Nita. To obtain an explanation of the effectiveness of PNPM Mandiri Rural community development in the district in Sikka district Nita. To determine the factors that influence community development in District Nita Sikka regency. Data collection is done by way of interviews, documentation, and observation to support the acquisition of data.Based on the analysis of data showed that the implementation of PNPM Mandiri Rural District in community development in Small and Medium Enterprises Nita especially those carried out on non-physical development. Consists of PNPM Mandiri program implemented in the field of Rural Productive Economic Enterprises (UEP) and the Special Women's Savings and Loans (SPKP). With indicators of participation in the planning of a) participation in brainstorming, b) active in submitting proposals / ideas, participation in the implementation of a) the willingness to take the time / and the power, b) willingness to provide material / materials, participation in the maintenance process with activity in the maintenance of the activity.Keywords: empowerment, participation, developmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, efektivitas PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat tersebut.Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menunjang perolehan data. Berdasarkan hasil analisis data dikemukakan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita terkhusus Usaha Kecil Menengah dilaksanakan pada pembangunan non fisik. Terdiri dari program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di bidang usaha ekonomi produktif (UEP) serta simpan pinjam khusus perempuan (SPKP). Dengan Indikator partisipasi dalam pelaksanaan yakni a)kesediaan dalam meluangkan waktu/dan tenaga, b)kesediaan dalam menyediakan bahan /materi, c)partisipasi dalam proses pemeliharaan yakni dengan keaktifan dalam pemeliharaan hasil kegiatan.Kata kunci: pemberdayaan, partisipasi, pembangunan.

Analisis Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang Hidri Suhamdani; Andi Gau Kadir; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to gain an overview of the role of local government (Department of Communications, Information and Communication, Culture, and Tourism), how large the contribution of the tourism sector to revenue (PAD), and the factors that affect the management of the tourism sector in the District Enrekang. This type of research used is descriptive. The data was collected using a technical field research, library research and tracking of data on line. The data obtained were then analyzed qualitatively The results of this study indicate bahwaperan local government (Department of Communications, Information and Communication, Culture, and Tourism) in mana- ging nature tourism Lewaja is Enrekang district tourism development, make repairs to the damage that occurs in nature and complement Lewaja infrastructure supporting tourism Lewaja nature. Lewaja nature tourism contribution to the PAD District Enrekang and factors affecting tourism management is a contributing factor that natural tourist attraction that attracts lewaja nature lewaja visit many local and foreign tourist and citizen participation, while inhibiting factor is the transfer budget and access to attractions still received less attention from the government.Keywords: manage, contribution, tourismAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dishubinbudpar) Kabupaten Enrekang, berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data di- lakukan menggunakan teknik penelitian lapangan), studi pustaka dan penelusuran data on line. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan, dan Pariwisata) dalam mengelola pariwisata alam Lewaja adalah pengembangan pariwisata Kabupaten Enrekang, melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada wisata alam Lewaja serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata alam Lewaja. Pariwisata alam Lewja banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Enrekang dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata adalah faktor pendukungyaitu daya tarik wisata alam lewaja yang mampu menarik wisata alam lewaja banyak di kunjungi wisatawan lokal maupun manca negara dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat adalah pengalihan anggaran serta akses menuju objek wisata masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.Kata kunci: pengelolaan, kontribusi, pariwisata

Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja Wahyudin Anwar; Andi Gau Kadir; Abdul Salam Muchtar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to gain an overview of how the levy reimbursement policy implementation cost of printing identification cards and certificates of civil records in Tana Toraja regency (Department of Population and Civil Registration) and what are the factors that drive and inhibit the implementation levy reimbursement card printing identity and civil deed in Tana Toraja regency. This research is descriptive qualitative research approach. Religious studies is the Department of Population and Civil Registry and the Regional District of Tana Toraja. Data collection techniques used were interviews with a number of informants, documentation, and literature. The selection of informants was done by using puposive.The results of this study indicate that the implementation of the policy levy reimbursement printing identification cards and certificates of civil records in Tana Toraja regency in general is still not good. This is evidenced by the still huge uncertainty obtained by the public in obtaining their rights as citizens and the persistence of actions-actions that are not running the implementer of the existing rules. The factors that affect the implementation of the policy itself: (a) communication, (b) human resources, (c) disposition, (d) bureaucratic structure. Keywords: implementation, policy, identification cards, certificates of civil records.Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) serta faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Wilayah Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap sejumlah informan, dokumentasi, dan studi pustaka. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik puposive.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja secara umum masih kurang baik. Hal ini ditunjukan melalui masih banyaknya ketidakjelasan yang didapatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara dan masih adanya tidakan-tindakan para implementator yang tidak menjalankan aturan yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri: (a) komunikasi, (b) sumber daya manusia, (c) disposisi, (d) struktur birokrasi.Kata kunci: implementasi, kebijakan,kartu tanda penduduk, akta catatan sipil

Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Studi Kasus Di Desa Sumberjo) Ari Sujipro; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This paper aims to outline the actualization of the role of village consultative body (BPD) in the village of Sum-Berjo Wonomulyo Polewali Mandar districts and factors - factors that affect the actualization of the role of village consultative body (BPD). The results showed that the ime-alisasi role in the village Sumberjo BPD is BPD duties and powers which set village regulations along the village chief, the community and share their aspirations with good.This is evidenced by the ability and realize the aspirations of the BPD in Ben-tuk Regulation The village is 6 (six) and 7 decree BPD. The factors - factors that affect the actualization of the role of BPD is a supporting factor is the quality of human resources BPD, community participation and then the inhibiting factors that the relationship with the villageKeywords: village consultative bodies, human resources, government villageAbstrak: Tulisan ini bertujuan menguraikan aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan faktor – faktor yang mempengaruhi aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi peran BPD di Desa Sumberjo adalah melaksanakan tugas dan wewenang BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.Hal ini dibuktikan dengan kemampuan BPD menyalurkan aspirasi dan merealisasikan dalam bentuk Peraturan Desa ada 6 (enam) dan 7 Surat keputusan BPD.Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi dalam aktualisasi peran BPD adalah faktor pendukung yaitu kualitas Sumber daya manusia BPD,partisipasi dan masyarakat kemudian faktor penghambat yaitu hubungan dengan pemerintah desa.Kata kunci: badan permusyarawatan desa, sumber daya manusia, pemerintah desa

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo di Kabupaten Polewali Mandar Irmaya Suci; Andi Gau Kadir; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study shows that the efforts of local governments, especially sports coaching in taekwondo branch, still less than the maximum, it can be seen from the lack of government attention to the fate of the sport, particularly sport of taekwondo. The factors that affect the government's efforts towards the development of sports in Polewali Mandar consists of factors supporting and inhibiting factors. Supporting factors, among others: the HR executive, institutional support and fellow sports clubs branch Taewondo Sekabupaten Polewali, and the support of the private sector and the public, while the inhibiting factor, among others, the lack of institutional support most from the government, not their escort sustainable mechanisms, and the lack of coordination between local government and KONI Polewali Mandar.Keywords: efforts of local governments, sports coaching, sporst policyAbstrak: penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga khususnya pada cabang taekwondo, masih sangat kurang maksimal,ini dapat dilihat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib olahraga,khususnya cabang olahraga taekwondo. Adapun faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah terhadap pembinaan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain: adanya SDM pelaksana, dukungan kelembagaan dan sesama klub-klub olahraga cabang Taewondo seKabupaten Polewali Mandar, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat, sementara faktor penghambatnya antara lain, tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah, tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan, serta minimnya koordinasi antara PEMDA dan KONI Kabupaten Polewali Mandar.Kata kunci : upaya pemerintah , pembinaan olaraga,

Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar Kesuma Jaya; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This paper aims to describe how exercising their duties and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village and factors- factors that affect the implementation process of the basic tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village Polewali Mandar. From the results of the study were divided into three (3) in the implementation process and the principal task of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) Polewali Mandar the first phase, the technical policy formulation through strategic planning. The second phase, implementation and review programs of activities in support of the government administration. The third stage is the implementation of guidance, direction and supervision duties empowerment and village administration. The factors-factors that affect the implementation of the main tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) the participation of village communities, LSM, community organizations then factors in rural infrastructure, human resource factor in BPMPD and village government officials and funding factors.Keywords: empowerment, the main task, implementation.Abstrak: Tulisan ini bertujuan menguraikan bagaimana pelakasanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan faktor–faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian kemudian dibagi menjadi tiga (3) proses dalam implementasi tugas dan pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar yaitu tahap pertama, perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan strategis.Tahap kedua, pelaksanaan dan mengkaji program-program kegiatan dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ketiga yaitu terselenggaranya pembinaan, pengarahan dan pengawasan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yaituperan serta masyarakat desa, LSM, lembaga organisasi masyarakat perdesaan kemudian faktor sarana dan prasarana, faktor SDM di BPMPD dan aparat Pemerintahan Desa dan juga faktor dana.Kata kunci: pemberdayaan, tugas pokok, implementasi

Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang Muhammad Rifad Syarif Putra; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to describe how the role of the civil service in the police force to maintain order and peace in Pinrang in accordance with the duties and functions and the factors that affect the government's role in the maintenance of order and peace in Pinrang . This type of research used in this study is descriptive case study research base. The results showed that the role of civil service police unit to enforce the Regulation area not be separated from how the form of oversight of regional regulations carried out in accordance with the Basic Tasks and Functions as regulation enforcement , this is in accordance with the duties and functions of the police force officials civil set out in Regulation Regent No. 10 Year 2008 on the Implementation of the Regional Regulation No. 18 of 2008 on the Organization and Work Procedures Government Technical Institute Pinrang. Keywords: the civil service in the police, order, peace, reginonal regulation.Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor- faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.Kata kunci: satuan polisi pamong praja, ketertiban, penegakan, peraturan daerah

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search