Garuda - Garba Rujukan Digital

Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya Johni Najwan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 16, Edisi Khusus 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Multi cultures are potentially threatening national integrity as inter cultural conflict will lead to conflicts of inter ethnical, inter-believer, interracial, or even inter groups which are very sensitive and vulnerably leading to national disintegration. This phenomenon can emerge if the conflict is not controlled and well resolved. The research asked a question first, to what extent can law function as the social control system? Second, what is the alternative solution for resolving intercultural and inter ethnical conflict in Indonesia? The research found the following results: First, Law Function. Besides working as the means to control social order, the social control also is used as the means to prepare the social life of society. Second, as one alternative to solve such conflicts, we need deeper understanding concerning function and role of law in multi cultural and multi ethnical social life . Therefore, the paradigm problem in terms of national law development by government should be learned more comprehensively.Key words : Inter cultural conflict, inter ethnical conflict, alternative solution

Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam Duwinta Primania; Johni Najwan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9011

In Bajubang District, the population added, is Muslim and works in the field of rubber business, which is profitable, so as to create business opportunities for people who want to become rubber entrepreneurs, it is necessary for rubber entrepreneurs to pay zakat maal from selling rubber which can be categorized as zakat commerce or trade. The purpose of this study is to study and analyze how to implement the results of rubber zakat by rubber entrepreneurs in terms of Islamic law and what happens in the implementation of zakat rubber trading by rubber entrepreneurs. Bajubang District has a population of less than 41,513 people, with 72 rubber entrepreneurs from nine villages in Bajubang District. This research is included in the Empirical research conducted Descriptive is research conducted to examine and see the implementation, status and how to determine the ratio of rubber trade zakat by rubber entrepreneurs, In this study primary data and secondary data are used with data collection methods conducted through interviews and literature studies. . The collected data was analyzed qualitatively. The results of this study indicate the implementation of zakat on the results of rubber trade by rubber entrepreneurs and the implementation that occurs in the implementation of zakat on rubber commerce by rubber entrepreneurs Keywords: Rubber; Business; Zakat. Abstrak Di Kecamatan Bajubang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bekerja di bidang usaha perkebunan karet bernilai ekonomis tingi yang menguntungkan, sehingga menciptakan peluang usaha bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha karet, Maka dibutuhkan kesadaran oleh pengusaha karet untuk membayar zakat maal dari penjualan karet yang dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet ditinjau dari hukum islam dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet. Kecamatan Bajubang jumlah penduduknya kurang lebih berjumlah 41.513 jiwa dengan rincian 72 pengusaha karet dari sembilan desa dikecamatan Bajubang. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan melihat pelaksanaan, status dan cara menentukan nisab zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet, Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpuilan data yang dilakukan melalui wawancaradan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet. Kata kunci:Zakat; Perniagaan; Karet.

Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi Nova Nia; Johni Najwan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9075

The aim of this study is to find out and analyze the distribution of zakat for productive bussiness to mustahik that have a right through BAZNAS Jambi City, and then to know and analyze every obstacle in Zakat distribution for productive bussiness by BAZNAZ in Jambi City. This study is empiric juridical that research the gap between das sollen and das sein. The location of research is in BAZNAZ Jambi City. Mustahik is population in this research. The withdrawal sample in this research using purposive sampling and simple random sampling technique. The introduction is the distribution of productive zakat didnt have control and evaluation by the BAZNAS. Because according to BAZNAS regulation Law Number 3 of 2018 About distribution and utilization of Zakat, controling and evaluation are BAZNAS’ duty. The result of this research found out that the reason why Zakat distribution failed. Because BAZNAS didnt have powerful authority to force people for pay Zakat through BAZNAS. Besides Jambi didnt have the Regional Regulation about management Zakat productive and the coordination process with related institute, regarding the implementation of evaluation and monitoring from BAZNAS. Keyword: Zakat; Productive Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui BAZNAS Kota Jambi, serta juga untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah kendala pada pendistribusian zakat untuk usaha produktif oleh BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris yaitu meneliti kesenjangan antara das sollen dan das. Lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kota Jambi.Mustahik adalah populasi dalam penelitian ini.Penarikan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan simple random sampling.Yang menjadi latar belakang masalah yaitu pemberian zakat produktif yang tidak ada pengawasan berupa kontroling dan evaluasi dari pihak BAZNAS. Karena menurut peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kontroling dan evalusi itu merupakan kewajiban dari pihak BAZNAS. Hasil penelitian penulis menemukan sebab kenapa pelaksanaan zakat produktif tidak optimal. Sebabnya karena kurangnya dana operasional yang disebabkan BAZNAS Kota Jambi tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam memaksa umat, untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi yang dijamin Undang-Undang. Selain itu faktor belum lahirnya PERDA tentang pengelolaan zakat produktif dalam proses koordinasi dengan instansi terkait, mengenai pelaksanaan evalusi dan monitoring dari pihak BAZNAS. Kata Kunci: Zakat; Produktif

Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Lili Anggraini; Johni Najwan; Diana Amir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.13236

This study aims to determine and analyze the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in the community of Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency. The formulation of the problem in this study is how the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in the community of Bungo Taman Agung Village and what factors affect the implementation of inheritance law in Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency. The results showed that the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in Bungo Taman Agung Village had no effect at all. This is shown from the research of 5 (five) families who have distributed inheritance, all of which are subject to local customary law. Based on the provisions of Islamic law in the division of inheritance for sons and daughters 2:1, however, in 5 (five) families who have distributed inheritance in this study, the distribution is carried out equally or divided according to the agreement of the heirs. As for the factors that influence the implementation of inheritance law in Bungo Taman Agung Village, among others, the customary factor and the heir agreement factor. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini ditunjukkan dari penelitian 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan, di mana semuanya tunduk terhadap hukum adat setempat. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan bagian untuk anak laki-laki dan dan anak perempuan 2:1 namun pada 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan dalam penelitian ini pembagian dilakukan secara sama rata atau dibagi sesuai kesepakatan ahli waris. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung antara lain faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris.

Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia Vaula Surya Hannifa; Johni Najwan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15919

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the inheritance rights of adopted children in Islamic law is seen from the case of The Copy of the Decree of the Jambi Religious Court No. 870 / Pdt.G / 2020 / PA.Jmb. the issue is whether the adopted child has inheritance rights to his adoptive parents. This type of research is normative juridical, which is a legal research method that examines legal issues in the form of legal research efforts that concern a particular case that in the analysis here has a very specific character, which can be seen whether or not normative requirements are met in accordance with the rules and regulations of the law itself. The results of this study are to show some conclusions that are prioritized in terms of law or juridical aspects of course according to Islamic law, an adopted child does not inherit the property of his adoptive parents given a will according to Article 209 paragraph (2) of the KHI. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum Islam dilihat dari perkara Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. permasalahannya yaitu apa anak angkat memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum yang berupa upaya penelitian hukum yang menyangkut suatu kasus tertentu yang dalam analisis di sini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang dapat dilihat apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan normatif yang sesuai dengan peraturan dan strukrur hukum itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan beberapa kesimpulan yang diprioritaskan dari segi hukum atau aspek yuridis tentunya menurut hukum Islam, seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya diberi wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI tersebut.

Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Wahyu Satya Wibowo; Johni Najwan; Firdaus Abu Bakar
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18861

Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds, in carrying out their duties are also attached to obligations that must be obeyed, because these obligations are something that must be carried out. Notaries are obliged to act honestly, thoroughly, independently, impartially and protect the interests of the parties involved in legal actions. The notary's obligations are included in the obligations to the client. Notaries as public officials are really required to have integrity. Integrity is the unity or consistency between heart, speech and action. A notary must: 1) have moral integrity, 2) a notary must be honest with his clients and himself (intellectual honesty), 3) be aware of the limits of his authority. Without or lack of integrity of a notary in carrying out his office, he will be very vulnerable to carry out manipulative, corruptive, collusive, dishonest/pure actions, conspiracy/secret approval, and many other negative actions. The notary is required to be responsible for the deed he has made. If the deed that was made turns out to be a dispute later on, the thing that needs to be questioned is whether this deed was the fault of the notary or the fault of the parties who did not want to be honest in giving their statements before a notary or whether there was an agreement between the two parties facing it. If the deed issued by a notary contains legal defects that occur due to the notary's error, either due to his negligence or because of the notary's own intention, then the notary must provide accountability. Violation of the Notary's Code of Ethics by a Notary may be subject to civil sanctions, administrative sanctions, and criminal sanctions. Abstrak Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notaris tersebut termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien. Notaris sebagai pejabat umum sungguh dituntut memiliki integritas. Integritas merupakan kesatupaduan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Notaris harus: 1) mempunyai integritas moral, 2) seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual), 3) sadar akan batas-batas kewenangannya. Tanpa atau kurangnya integritas notaris dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif, kolutif, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan notaris atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi Sahuri Lasmadi; Johni Najwan; M. Zulva Aulia; Harry Setya Nugraha
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Pelajar adalah anak didik adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Diharapkan peran aktif masyarakat khususnya guru di sekolah lebih optimal melalui kegiatan yang diarahkan untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 adalah salah satu sekolah menengah yang ada di Kecamatan Sekernan. Kepala Sekolah merupakan mitra pengusul dalam Program Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar SMK Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah pendidikan kepada masyarakat khususnya ditujukan kepada pelajar SMK Negeri 1: (1) Mengadakan Ceramah Sosialisasi UU Norkotika No 35 Tahun 2009; (2) Mengadakan Penyuluhan hukum tentang isi dari Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009; (3) Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan. Tujuan: (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra melalui penyuluhan hukum, simulasi hukum dimulai dengan sosialisasi UU Narkotika No 35 Tahun 2009: (2) Dapat mencegah penyalahgunaan Narkotika secara dini di kalangan pelajar SMK Negeri 1. Kesimpulan: Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan: Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo Lili Naili Hidayah; Johni Najwan; Raffles Raffles; Nelli Herlina; Indriya Fatni
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.474 KB)

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai pembagian waris sebagai upaya peningkatan pemah aman hukum terhadap guru dan masyarakat sekitar diwilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai problematika dalam pembagian waris. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari pembagian waris. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembagian waris. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum waris.

Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo Lili Naili Hidayah; Johni Najwan; Raffles Raffles; Nelli Herlina; Indriya Fatni
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai peningkatan pemahaman konsumen terhadap pencantuman label pada kemasan terutama bagi siswa SMA 2 Muaro Bungo. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat terutama Siswa tentang perlindungan konsumen. sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari adanya kegiatan yang dilakukan konsumen. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi dilapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat terutama untuk bias bijak dan teliti ketika akan berbelanja dengan memberhatikan label yang ada dalam produk.

Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik Anggun Rezki Pebrina; Johni Najwan; Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18966

This study aims to: Determine the function and role of informed consent in a therapeutic agreement in terms of contract law. As for the formulation of the problem, namely: How is the function and role of informed consent in therapeutic agreements in terms of contract law. Using normative juridical research methods with research approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The results showed that: For doctors, informed consent has a function to provide a sense of security in carrying out medical actions on patients, it can also be used as a means of self-defense against the possibility of claims or lawsuits from patients or their families if the results of medical actions lead to unwanted consequences. Meanwhile, for the patient, informed consent is an embodiment of the patient's right to receive information about the disease he or she is suffering from, what medical action will be taken, the worst possible outcome of the medical action taken, other alternative treatments, and the prognosis. Informed consent also gives patients the freedom to act and make medical decisions for themselves. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui fungsi dan peran informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana fungsi dan peranan informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian.Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bagi dokter informed consent memiliki fungsi untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, juga bisa dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila hasil dari tindakan medis menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Sementara itu, bagi pihak pasien, informed consent merupakan perwujudan dari hak pasien untuk menerima informasi penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang akan dilakukan, kemungkinan terburuk akibat tindakan medis yang dilakukan, alternatif pengobatan lainnya,serta prognosisinya. Informed consent juga memberi kebebasan bagi pasien untuk bertindak dan2mengambil keputusan medis untuk dirinya sendiri.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search