Garuda - Garba Rujukan Digital

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Muskibah, Muskibah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan klausula arbitrase yang berbentukÂ pactum de compromittendodan klausula arbitrase yang berbentukÂ acta compromise. Lembaga arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, terdiri atas ArbitraseÂ ad hocÂ dan Arbitrase institusional. Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak, kemudian diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan arbiter, dan diakhiri dengan pemeriksaan dan putusan. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat, tetapi pengakuan dan pelaksanaan putusannya tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.Â

Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Muskibah, Muskibah; Hidayah, Lili Naili
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.25671

Artikel ini membahas isu hukum tentang kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Muskibah Muskibah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15450

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan klausula arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendodan klausula arbitrase yang berbentuk acta compromise. Lembaga arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, terdiri atas Arbitrase ad hoc dan Arbitrase institusional. Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak, kemudian diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan arbiter, dan diakhiri dengan pemeriksaan dan putusan. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat, tetapi pengakuan dan pelaksanaan putusannya tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA Muskibah Muskibah; Lili Naili Hidayah
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Freedom of contract is not a freedom without limits. Standard form of contract for the procurement of goods and services of the government is one of the limitations of the freedom of contract. Formulation and arrangement of rights and obligations contained in the contract for the procurement of goods and services are based on the standard regulation as embedded in the Standard Document Procurement/ Electronic Standard Document Procurement. This research aims to analyze the validity of the freedom of contract principle in standard contract or adhesion contract as well as forms of the freedom of contract in the standard contract for the procurement of government goods and services. This research is a juridical and normative legal research. This research discovered that the standard contract/adhesion contract contradicts with the freedom of contract principle, and it is established that the freedom of contract can be found in the standard contract for the procurement of government goods and services at the pre-contractual stage. At the contractual and post-contractual stages freedom of contract is only an implementation of the provisions of the law. Therefore, this research recommends that it is necessary to change the provision on the rights and obligations of the parties at the pre-contractual stage, contractual stage, as well as post-contractual stage.

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding Putri Regina; Muskibah Muskibah; Faizah Bafadhal
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8293

Abstract This study discusses the Dominant Position regarding cross share ownership by foreign business actors, namely Temasek Holdings which has majority shares in similar companies based on business competition law. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an independent institution that has the duty and authority to oversee and handle the passage of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research aims to find out and analyze how the form of monopolistic practices and unfair business competition and to find out and analyze how the KPPU's role in supervising monopolistic practices and unfair business competition is by Temasek Holdings. The type of research used is Normative Juridical with statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the study, it was found that through Decision, the KPPU stated the Temasek Holdings business group and its subsidiaries had been proven guilty of violating the provisions of Article 27 of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely that business actors were prohibited from holding majority shares in several similar companies that carry out business activities in the same relevant field and market, if such ownership results in one business actor or a group of business actors controlling more than 50% of the market share of certain types of goods or services. Temasek Holdings was sentenced by KPPU, but Temasek Holdings argued that KPPU was not authorized to examine the Temasek group because it was established not based on Indonesian law. Keywords: Dominant Position; Monopolistic Practices: Unfair Business Competition. Abstrak Penelitian ini membahas Posisi Dominan mengenai kepemilikan saham silang oleh pelaku usaha asing yaitu Temasek Holdings yang memiliki saham mayoritas pada perusahaan sejenis berdasarkan hukum persaingan usaha.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi dan menangani berjalannya Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holdings.Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan melalui Putusan KPPU menyatakan kelompok usaha Temasek Holdings beserta anak perusahaannya telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang dan pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek Holdings dijatuhi hukuman oleh KPPU, akan tetapi Temasek Holdings mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa kelompok Temasek karena didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia. Kata Kunci: Posisi Dominan; Praktik Monopoli; Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas Aditya Prayoga; Muskibah Muskibah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8991

This study discusses the rights of shareholders namely minority shareholders over the acquisition of a Limited Liability Company based on Company law. This study aims to determine and analyze how the form of legal protection for minority shareholders in the event of the acquisition of a Limited Liability Company by analyzing the judge's judgment in deciding Case No. 1102 K / Pdt / 2015 is associated with applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical, using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the legal protection arrangements for minority shareholders on the acquisition of Limited Liability Companies are contained in Article 61 and 62 of the Company Law, but according to Article 126 paragraph (1) states that the acquisition process must pay attention to the interests of minority shareholders, while in Article 126 paragraph (3) , the shareholders' disapproval of the acquisition requesting that the shares be repurchased by the Company (Article 62 of the Company Law) does not stop the acquisition. Judge's consideration in deciding case No. 1102 K / Pdt / 2015, philosophically is a minority shareholder in Legal Standing, that is, it should be a minority shareholder in the Company which is sued not as a Director in the Company itself, its juridical consideration is based on the provisions of the applicable legislation, while its sociological considerations are based on the benefit obtained from the parties to the decision. Keywords: Legal; Protection; Acquisitions AbstrakPenelitian ini membahas hak pemegang saham yaitu pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, dan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 32/Pdt.G/2017 Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena dalil gugatannya merupakan penggabungan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dan bertentangan dengan hukum acara sehingga mengandung cacat formil dan kabur (obscuur libel). Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Akuisisi

Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan Ritri Riawati; Muskibah Muskibah; Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.9415

The purpose of this research is to find and analyze nebis in idem principle. In bankruptcy proceedings The problem is how the formulation in idem principle nebis in idem in bankruptcy proceedings The methodology used normative. Juridical namely researchThe results of the research is that both bankruptcy and suspension of debt payment obligation will be nebis in idem principle because no one chapter of UUK PKPU and said that in bankruptcy proceedings and does not apply in principle PKPU nebis in idem but in practice the principle of drop the bankrupt PKPU and this is because this is a rather than a suit and nature of the request in the matter of pkpu. is dynamic and bankruptcy proceedings. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis asas nebis in idem dalam perkara kepailitan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan asas nebis in idem dalam perkara kepailitan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa di perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaraan utang tetap berlaku asas nebis in idem dikarenakan tidak ada satu pasal dari UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa di perkara Kepailitan dan PKPU tidak berlaku asas nebis in idem, tetapi dalam prakteknya hakim menggugurkan asas ini dikarenakan permohonan pailit dan PKPU bentuknya adalah “permohonan” bukannya “gugatan” dan sifat dari alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama Faradiba Mivtahur; Muskibah Muskibah; Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.12249

The purpose of this study is to determine and analyze legal protection for workers who have experienced work accidents at CV. Nusa Indotama. This is to find out the obstacles in fulfilling the company's obligations to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program. The formulation of the problems raised in this thesis is what form of protection is provided to workers who have experienced work accidents who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program and what are the obstacles to fulfilling the obligations of Workers who experience work accidents who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program. The research method used is juridical empirical. The result of this research is that the company provides protection in the form of a security device to perform work in order to prevent work accidents. However, work accidents still occur. The company provides compensation to workers who have experienced work accidents, but this compensation does not cover medical expenses until some workers recover. The obstacle for companies to enroll their workers into the BPJS Ketenagakerjaan program is that, due to the incomplete identity of the workers, the company also objected to incurring additional costs. In addition, the worker constraints are caused by the company not registering their workers, so that workers cannot be registered in the BPJS program. The Manpower Office also checks companies, then provides guidance regarding the company's obligation to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang menalami kecelakaan kerja pada CV. Nusa Indotama. Untuk mengetahui kendala pemenuhan kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perumusan masalah yang diangkat di skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan apa kendala pemenuhan kewajiban terhadap Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah perusahaan memberikan perlindungan berupa alat keamanan untuk melakukan pekerjaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, kecelakaan kerja masih tetap terjadi. Perusahaan memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, tetapi santunan tersebut tidak menutupi biaya pengobatan sampai sembuh terhadap beberapa pekerja. Kendala perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu, karna tidak lengkapnya identitas pekerja, perusahaan juga keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu, kendala pekerjanya karna dari perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya, sehingga pekerja tidak bisa terdaftar dalam program BPJS. Dinas Ketenagakerjaan juga bertindak melakukan pengecekan ke perusahaan, kemudian melakukan pembinaan mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelenggaraan Finansial Peer To Peer Lending : Perlindungan hukum terhadap debitur dalam penyelenggaraan finansial berbasis teknolongi dalam peer to peer lending Amos Sipahutar; Muskibah Muskibah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.12545

This study aims to identify and analyze legal protection against debtors in the implementation of technology-based finance in Peer to Peer Lending and the form of settlement of cases between debtors and providers of technology based on peer to peer lending There are also formulations of problems that will be discussed in this study: (1) What is the legal protection for debtors in Financial Technology-based lending and borrowing agreements through Peer to Peer Lending? (2) What is the form of settlement of cases between debtors and providers of peer to peer-based technology? peer lending. In responding to this case, this research uses a doctrinal study with a statutory and conceptual approach. This legal protection is tried on a preventive basis, this legal protection is tried before the formation of the case. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services has not yet formed a case, it can be tried with the efforts of Fintech service providers. The organizers' efforts before the formation of the case was to practice the basic principles of legal protection for users of Fintech services. These principles are regulated in article 29 of POJK No. 77/POJK. 01/2016 Regarding data technology-based lending and borrowing services, including the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and information security, as well as simple, fast and affordable settlement of user cases. Abstrak Penelitian ini bertujuan buat mengetahui serta menganailisis proteksi hukum terhadap Debitur dalam penyelenggaraan finansial berbasis teknologi dalam Peer to Peer Lending dan wujud penyelesaian perkara antara Debitur dan penyelenggara teknologi berbasis Peer to peer lending. Ada pula rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam studi ini adalah:(1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis Financial Technology melalui Peer to Peer Lending?.(2) Bagaimanakah wujud penyelesaian perkara antara Debitur serta penyelenggara teknologi berbasis Peer to peer lending. Dalam menanggapi kasus tersebut, penelian ini mengenakan jenis studi doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan konsep. Perlindungan hukum yang dicoba secara preventif, proteksi hukum ini dicoba saat sebelum terbentuknya perkara. Proteksi hukum untuk pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending belum terbentuknya perkara bisa dicoba dengan upaya- upaya dari penyelenggara layanan Fintech. Upaya penyelenggara saat sebelum terbentuknya perkara yaitu dengan mempraktikkan prinsip dasar perlindungan hukum untuk pengguna layanan Fintech. Prinsip- prinsip tersebut diatur pada pasal 29 POJK No 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang layanan pinjam meminjam duit berbasis teknologi data anatara lainprinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi, serta penyelesaian perkara pengguna secara sedernaha, kilat serta bayaran terjangkau.

Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik: (Studi Kasus Putusan Nomo 60/PDT/ 2018/PT BTN) Akbar Mastang; Muskibah Muskibah
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18879

This research examine the legal consequences of a sale and purchase deed canceled by the court on buyers who have good faith. This research purpose to analyze and criticize the PPAT responsibilitie of the land deed whose deed was canceled by the court as well as legal protection for buyers with good intentions as a result of the sale and purchase. This research uses a normative juridical research method, which is carried out by examining legal materials, such as research on positive law. This research uses three legal approaches, namely the legal approach, the conceptual approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Analysis of legal materials is carried out by interpreting all laws and regulations. This research concludes that PPAT can be held accountable individually and legally. Legal responsibilities are in the form of civil and administrative responsibilities. PPAT civil liability can be held accountable for returning the status of ownership rights in administrative responsibility in accordance with the PPAT Code of Ethics may be imposed in the form of reprimands, warnings, temporary dismissals from members as contained in article 7 paragraph (1) of the Profession Code of Ethics PPAT. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan terhadap pembeli yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi tanggung PPAT tanah yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang bertikad baik akibat akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. Peneltian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian pada hukum positif. Peneltian ini menggunakan tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendektan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa PPAT Tanah dapat diminta pertanggung jawaban secara individu dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab secara perdata dan administrasi. Tanggung jawab secara perdata PPAT dapat diminta pertanggung jawab mengembalikan status hak pemilikan dalam tanggung jawab administrasi sesuai dengan Kode Etik PPAT dapat dikenakan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan terhadap pembeli yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi tanggung PPAT tanah yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang bertikad baik akibat akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. Peneltian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian pada hukum positif. Peneltian ini menggunakan tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendektan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa PPAT Tanah dapat diminta pertanggung jawaban secara individu dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab secara perdata dan administrasi. Tanggung jawab secara perdata PPAT dapat diminta pertanggung jawab mengembalikan status hak pemilikan dalam tanggung jawab administrasi sesuai dengan Kode Etik PPAT dapat dikenakan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search