Garuda - Garba Rujukan Digital

POTRET OBJEK WISATA WILAYAH PEMBANGUNAN II KABUPATEN JAYAPURA Tebay, Vince
Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.785 KB)

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (etnik). Kekayaan sumber daya alam dan kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Jayapura cukup beragam dan tersebar hampir di setiap wilayah pembangunannya, baik berupa potensi alamnya, kearifan kekayaan kebudayaan lokalnya, hingga kekayaan sejarahnya. Di Wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Jayapura terdapat deretan pantai-pantai yang indah (pantai Tablanusu, Amai, Dormena, Harlend dan lain-lain), di wilayah selatannya terdapat Danau Sentani. Segala potensi ini memiliki nilai tersendiri bagi sektor pariwisata dan sangat perlu untuk di kembangkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yakni sebagai berikut: 1. Pengamatan dan survei lapangan; 2. Wawancara mendalam; 3 Dokumentasi. Jenis data yang dibutuhkan yakni data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan: 1. Kondisi eksisting obyek dan destinasi wisata di bagian Wilayah Pembangunan II. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir seluruh destinasi wisata unggulan tersebut belum mencapai nilai standar kelayakan minimal (SKM) menjadi daerah tujuan wisata; 2 Analisis daya dukung potensi wisata Kabupaten Jayapura menunjukkan nilai yang berbeda-beda, antara jenis wisata air dengan wisata sejarah dan wisata budaya. Nilai tersebut menjadi dasar bagi pengelola wisata, untuk dapat membatasi jumlah pengunjung yang mampu ditampung tempat wisata tersebut. nilai tersebut adalah sebagai cerminan dari pengelolaan wisata berkelanjutan yang berbasis terhadap kelestarian ekosistem dan lingkungan.

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KAMPUNG DI DISTRIK MULIA KABUPATEN PUNCAK JAYA (Studi Implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa) David W. Telenggen; Nur Aedah; Vince Tebay
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK

This article aims to analyze the implementation of priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency. And then analyze the factors that hinder the implementation of priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency. And then analyze the efforts made in implementing priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency The research method: is a qualitative descriptive with 12 informants, observation collection techniques, interviews and literature study. The analysis techniques are data display, reduction, grouping and conclusions. The results of the study: first, the implementation of priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency is quite good. such as in communication, outreach has been made to the Village Government in District meetings. To provide explanations related to priority work programs in village administration specifically in population administration. The resources are sufficient, then the disposition in each village has been arranged to be able to support the implementation of the program even though it is not optimal. Then the bureaucratic structure has been implemented quite well. Second, the factors that hinder the implementation of priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency, namely the problem of human resources that is still lacking, besides that communication problems that cannot be understood by village officials make the implementation of priority programs not running optimally. Apart from that, the bureaucracy structure is less efficient and less dynamic. Third, Efforts made in implementing priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency by conducting training, guidance as well as formal and informal education for village officials to increase the knowledge of village officials. In terms of bureaucratic structure, there are efforts to improve the existing structure in coordination with the District Government of Mulia, Puncak Jaya Regency.

Perempuan Paniay: Melawan Isolasi dan Kemiskinan Vince Tebay; Yugianti Solaiman
Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Vol. 2 No. 1 (2019): JUNI
Publisher : Pusat Studi Wanita, Univesitas Kristen Indonesia

Artikel ini memberikan gambaran tentang perjuangan perempuan dan anak di Paniay Papua yang sulit mendapatkan akses pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh investor sebagai hasil dari dibukanya wilayah pembangunan di Paniay. Perempuan dan anak di Paniay harus bersaing dengan pendatang dari luar Papua dengan pendidikan SMP dan SMA serta penguasaan bahasa Indonesia, membaca, menulis yang baik. Metode yang digunakan adalah survei deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan negara harus hadir dan turun tangan dalam membela hak-hak perempuan dan anak Paniay terutama dari isolasi dan kemiskinan. Kata Kunci: Perempuan, Anak, Isolasi, Kemiskinan

Potret Perempuan Suku Dani dalam Pembangunan di Kabupaten Jayawijaya Papua Vince Tebay
Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Vol. 3 No. 1 (2020): JUNI
Publisher : Pusat Studi Wanita, Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/ji.v3i1.1928

Abstract: This study attempts to seekhow well the extentof involvement Dani womenhaveintaking part in the development in Jayawijaya Regency. The focus of this research is to find out the extent of involvement of Dani women in Education, Health, Economy, and Social Sectors. The result of this study indicates that Dani women, viewed from the level of Education, Health, Economy, and Social Sectors have not been directly involved, but only a few involved in the four aspects studied. This is because the workload of women in the domestic sphere is far more than that of men, thus consuming women's time and energy. Besides that, the culture and mutual power are also quite high compared to other regions in Papua. The method used in this research is descriptive qualitative method. The purpose of this study was to determine the situation of Dani women based on their involvement in aspects of Education, Health, Economy and Social sectors. The conclusion from this study shows that the participation of Dani women in four aspects of development in Jayawijaya Regency is still very low. Also the Government does not yet have complete disaggregated data between women and men to support the development of existing development processes. Key Words: Women, Dani Tribe, Development, Jayawijaya Regency

Potret Objek Wisata Wilayah Pembangunan II Kabupaten Jayapura Vince Tebay
Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (etnik). Kekayaan sumber daya alam dan kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Jayapura cukup beragam dan tersebar hampir di setiap wilayah pembangunannya, baik berupa potensi alamnya, kearifan kekayaan kebudayaan lokalnya, hingga kekayaan sejarahnya. Di Wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Jayapura terdapat deretan pantai-pantai yang indah (pantai Tablanusu, Amai, Dormena, Harlend dan lain-lain), di wilayah selatannya terdapat Danau Sentani. Segala potensi ini memiliki nilai tersendiri bagi sektor pariwisata dan sangat perlu untuk di kembangkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yakni sebagai berikut: 1. Pengamatan dan survei lapangan; 2. Wawancara mendalam; 3 Dokumentasi. Jenis data yang dibutuhkan yakni data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan: 1. Kondisi eksisting obyek dan destinasi wisata di bagian Wilayah Pembangunan II. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir seluruh destinasi wisata unggulan tersebut belum mencapai nilai standar kelayakan minimal (SKM) menjadi daerah tujuan wisata; 2 Analisis daya dukung potensi wisata Kabupaten Jayapura menunjukkan nilai yang berbeda-beda, antara jenis wisata air dengan wisata sejarah dan wisata budaya. Nilai tersebut menjadi dasar bagi pengelola wisata, untuk dapat membatasi jumlah pengunjung yang mampu ditampung tempat wisata tersebut. nilai tersebut adalah sebagai cerminan dari pengelolaan wisata berkelanjutan yang berbasis terhadap kelestarian ekosistem dan lingkungan.

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya Vince Tebay
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2022: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jihi.v0i00.5968.135-144

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta upaya pemerintah meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya, dengan fokus pada lima fungsi keluarga (agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan kesetaraan). Desain penelitian kualitatif digunakan untuk mengevaluasi implementasi dari suatu kebijakan atau program. Pengumpulan data melalui wawancara diperoleh dari anggota masyarakat dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, yang diklasifikasikan sebagai informan utama dengan jumlah 17 orang pelaku, 17 orang korban, dan 2 orang pendamping korban. Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 berdasarkan lima fungsi keluarga (fungsi agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan kesetaraan) berdampak pada penurunan jumlah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan pada tahun 2018 sejak sosialisasi Undang-Undang yang dilakukan tahun 2014. Hal tersebut didukung oleh adanya lembaga perwakilan BKKBN di tingkat provinsi dan DP3AKB di tingkat kabupaten, sementara faktor penghambat implementasi kebijakan antara lain faktor demografi serta tidak maksimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi. Pemerintah melalui DP3AKB Kabupaten Jayawijaya telah melakukan upaya preventif dengan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi; memberikan pendidikan, pelatihan gender bagi aparat pendamping maupun korban; mengirim aparat pendamping Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT; meningkatkan profesionalisme kerja pendamping korban keterampilan dan kemampuan pendamping korban dalam menyelesaikan setiap kasus; serta bekerja sama dengan psikiater atau psikolog.

Pelatihan Manajemen Usaha, Kewirausahaan Dan Inovasi Buah Salak Pada Kelompok Tani Wadio Kota Nabire Westim Ratang; Vince Tebay
The Community Engagement Journal Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS CENDERAWASIH

This issue arises in line with the increasingly complex and uncertainty-filled business environment in recent times and into the future. Therefore, it is necessary to pursue sustainable programs to foster business mentality and culture, product design creativity, absorption of technological advances, and managerial knowledge and skills by the demands of a changing business environment. The purpose of the research is: (1) Developing and improving business management, entrepreneurship, and innovation of salak fruit in sp 3 farmer group in Wadio village of Nabire City, (2) Improving skills in processing salak fruit into salak candied products, dried candied salak and salak chips that are ready to be sold and knowledge of management of small businesses in sp 3 farmer group in Wadio village of Nabire City. The results showed that. (1) This activity can develop and improve business management, entrepreneurship, and innovation of salak fruit in sp 3 farmer group in Wadio village, Nabire City. (2). This activity can improve the skills in processing salak fruit into candied salak products, dried sweets salak, and salak chips that are ready for sale and knowledge of management of small businesses in the SP 3 farmer group in the village of Wadio Nabire City. (3). The result of participants' response to this activity is generally agreed and strongly agree with the material provided, the benefits are felt, can foster entrepreneurial interest, willing to try to innovate, and this activity is expected to have an impact on farmers' income by trying to innovate products.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020 Herman Isak Watopa; Vince Tebay
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Vol 4, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jkp.v4i3.2419

The election of regional heads is a tool to increase public participation in the life of the nation and state and can be regulated through a mechanism of openness and equality for every citizen and is a process of transitioning leaders of a region that involves the real role of the public or the people in a sovereign manner. The objectives of this study: 1. To examine and analyze how the implementation of the Regional Head Election Policy (Pemilukada) in Waropen 2020. 2. To examine and analyze the supporting and inhibiting factors of the Implementation of the Regional Head Election Policy (Pemilukada) in Waropen 2020. The methodology of this research is descriptive qualitative. . The results of this study indicate that the Waropen Regional Head Election was carried out in the following indicators: 1). Standard policy targets. 2). Policy resources. 3). Communication between organizations. 4). Characteristics of the implementing agency. 5). Executor attitude. 6). Social, political and economic conditions. Of these six indicators, the independence and individual organizers of the event are still involved in supporting one of the candidates for the 2020 Regent and Deputy Regent. Conclusion. 1. Standards and policy objectives the statutory provisions in guarding the Regional Head Election are free, general, honest, fair and dignified as regulated in the regulations, but in practice there is a delay in entering the Covid-19 pandemic. 2. Policy resources and implementing characteristics are available both through regulations, but the consistency of the organizers is still questionable. 3. Filling in the composition of people or members of the organizers (KPUD commissioners, PPK/PPD, KPPS and KPU witnesses) is delayed. 4. Late budgeting affects the activities of each stage of the General Election. 5. Logistics and other supporting facilities were delayed. Suggestions: 1. It is hoped that the standards and policy objectives as regulated in the provisions of the legislation related to the Election of Regional Heads are supported by good quality organizers (KPUD, PPK/PPD, PPS and KPPS). 2. It is expected that the provision of policy resources and characteristics of implementers is on time on the indicators. a. Provision of various regulatory policies. b. Office and work administration. c. Fill in the composition of people or members of the organizers (KPUD commissioners, PPK/PPD, KPPS and KPU witnesses). d. Budgeting and e. Logistics and other supporting facilities. 3. It is expected that the attitude of implementers and communication between organizations related to the implementation of the Warope Regional Head Election remains independent or professional and is not involved in the succession of regional heads. 4. It is hoped that the quality of social democracy, health protocols, political maturity and the candidates for the Regent and Deputy Regent do not stipulate the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA Juliana Gwijangge; Vince Tebay
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jkp.v5i2.2433

The research objectives are first to explore and examine the implementation of the Women's Empowerment Policy in the development process in Nduga Regency; second Identify the factors that hinder the role of Papuan women in the development process in Nduga Regency. Methods of data collection using questionnaires and interviews. Meanwhile, the data analysis used was qualitative descriptive method which included data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that firstly, policies related to women's empowerment in the development process in Nduga Regency have not been implemented optimally; The two factors that hinder the participation of Papuan women in the development process in Nduga Regency are external factors (social culture/patriarchy and local government commitment), as well as internal factors (education and dual roles). Suggestions that can be given Do partnerships with traditional leaders, communities. Youth and Women in every village, to share perceptions about increasing women's participation in every line of development; Second,Local governments can ratify various regulations originating from abroad and domestically, so that acceleration/affirmation can be created for women's empowerment in all development sectors. Third, Establish cooperation between the Office of Women's Empowerment with Universities and the Community to conduct studies that are considered for the preparation of gender-responsive regulations, programs and budgets.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG NAFRI DI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA Vera Misye Merahabia; Vince Tebay
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jkp.v5i1.2422

This article discusses the Implementation of capacity building policies for the village apparatus in the Abepura District, Kota Jayapura. Policy Implementation in principle is a way for a policy to achieve its goals. The purpose of this study is to analize the implementation of capacity building policies for the village apparatus later as government administrators. The type of research used in this study used a qualitative method, the focus of this research was on developing the capacity of the village government apparatus by using Implementation theory according to Merilee S. Grindle. The development of the apparatus capacity in the village of Nafri has not been carried out by the village government because it has not been budgeted for in the RKPKampung. So far, the village government has only implemented local government program through the related OPD by participating in training held by the relevant Office. Not all village officials were involved in training activities, only the village head, village secretary, and treasurer. This resulted in a lack of professionalism of the apparatus in carrying out their duties and functions in the village government, both in carrying out village administration and village financial management. Factors that influence the implementation of policies as well as the efforts made to implement the policy of developing the capacity of the apparatus in the village of Nafri, namely by increasing abilities in the field of work, increasing insight and knowledge, talents and potential, personality and work motives, and capital and work ethic.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search