Era Prestoroika Prestoroika
Administrasi Bisnis, Prodi DIV Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter

PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK Era Prestoroika; Debbie Yuari Siallagan; Agus Eko Tejo Sasongko
Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter Vol 5, No 3 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/pendekar.v5i3.10656

Abstract

Abstrak: Pelaksanaan PPDB Jenjang Sekolah Dasar dilakukan dengan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang radiusnya terdekat dari tempat tinggalnya. Dengan adanya sistem zonasi diharapkan adanya pemerataan sekolah dan meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak permasalahan, mengenai sebaran sekolah yang tidak merata dikarenakan jumlah penduduk yang tidak merata pada suatu daerah, minimnya sosialisasi yang mengakibatkan banyak orang tua siswa yang belum paham dan mengerti mengenai sistem zonasi, pihak sekolah dan pihak pemerintah setempat tidak bisa memastikan batas-batas zonasi sehingga ada calon peserta didik baru tidak bisa mendaftarkan diri dan gagal masuk ke sekolah terdekat padahal berada dalam zonasi. Terakhir mengenai daya tampung server yang masih minim untuk bisa diakses secara bersamaan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pelaksana kebijakan ini yaitu dinas pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua siswa belum memahami sepenuhnya mengenai isi dari sebuah kebijakan. Sekolah yang tidak merata di tiap kecamatan, khususnya di kecamatan Pontianak Timur terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan jumlah sekolah dasar serta ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. implementor juga belum memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di dinas maupun di sekolah.Abstract: The implementation of New Student Admission the Elementary School Level is carried out with a Zoning System. This system requires students to receive education in schools that are the closest radius from where they live. With the zoning system, it is hoped that there will be equity in schools and increase access to education services in public schools. However, in its implementation there are many problems, such as the uneven distribution of schools due to the uneven population in an area, the lack of socialization which results in many parents of students who do not understand and understand the zoning system, the school and the local government which are not able ensure the boundaries of zoning so that prospective new students cannot register and fail to enter the nearest school even though they are in the zoning. Furthermore, regarding the server capacity which is still minimal to be accessed simultaneously. The purpose of this study was to determine the application of the zoning system for the acceptance of new students at the elementary school level in Pontianak. This study employs a qualitative descriptive method with interviews, observations and documentation studies as data collections. The research findings showed that the implementing elements of this policy, namely the education office, the school, and parents of students did not fully understand the policy. Schools are not evenly distributed in each sub-district, especially in the sub-district of East Pontianak, there is a surge in population growth which is not accompanied by the number of primary schools and the availability of school facilities and infrastructure. In addition, the implementor also does not have the capability to solve problems that do not directly provide solutions to problems that occur at the office or at school.