Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak Hasil Married by Accident Hambali, Muhammad; Shofiyatun Nisaâ€™, Ihda
Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 4 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/jurnalsostech.v1i4.62

Married by accident menjadi polemik yang meresahkandikalangan masyarakat kita. Status anak yang menjadi hasil dariMBA ini dinilai tidak jelas. Setiap anak yang lahir di muka bumiseharusnya mempunyai kepastian hukum. Namun demikian,Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menyatakan: â€œAnak yang lahir di luar nikah hanyaboleh ada hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunyaâ€.Dari perspektif peraturan ini, status anak kawin tidak sengaja,tidak jelas dan tidak memiliki perlindungan hukum. Undangundang yang mengatur hal ini bertentangan dengan Pasal 28Dayat (1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945, yaitu seseorang berhak untuk diakui dihadapan hukum atau dalam keadaan lain mendapat perlindungandan kepastian yang sama hak disebut persamaan di depanhukum. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46 / PUU-VIII / 2010, kontroversi yang menimbulkan gejolakpublik itu teratasi. Artinya, frasa tersebut telah ditambahkan padaPasal 43 UU 1974, menjadi: â€œAnak yang lahir di luar nikahmemiliki hubungan yang relatif dengan ibu dan keluarga ibunyaserta warga negara yang ayahnya seorang laki-laki. Dibuktikanmelalui ilmu pengetahuan, teknologi atau cara lain. Buktihubungan darah dengan saudara sesuai dengan hukum termasukhubungan perdata dengan keluarga bapakâ€. Tujuan penelitianadalah untuk mengetahui dan memperdalam ilmu yang dimilikioleh peneliti terkait perlindungan hukum di Indonesia terkaitanak hasil married by accident, sedangkan metode penelitian inimenggunakan penelitian hukum doktrin, yaitu penelitian yangbersumber dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersieratau sering disebut dengan penelitian library research(kepustakaan). Hasil penelitian adalah faktor pernikahan yangtidak disengaja pada kasus MBA ini banyak terjadi dikalanganremaja banyak faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadiMBA ini. Salah satu faktor yang mendorong adalah akibatpergaulan bebas.

Penyadapan Telepon dalam Pandangan Ahlussunah Wal Jemaah Shofiyatun Nisaâ€™, Ihda
Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 9 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/jurnalsostech.v1i9.194

Maraknya kasus yang perkembang di Indonesia akibat dari perkembangan teknologi salah satunya adalahÂ penyadapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum sadap telepon menurut pandangan Ahlussunah Wal Jemaah dan untuk memberikan jawaban atas fenomena sadap telepon yang saat ini sedang marak diperbincangkan sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang bisa dipergunakan dalam proses persidangan. Berdasarkan hukum Islam penyadapan ini belum masuk dalam kategori tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Jika menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendeketan konseptual (conceptual approach).Â Berdasarkan permasahan dan tujuan dari penelitian, maka analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan permasalahan yang telah di angkat kemudian dideskripsikan sesuai dengan konsep hukum yang digunakan. Berdasarkan hasil Bahtsul Masail pada Muktamar NU ke XXXII 2010 memutuskan bahwa pertama,Â hukum mengintai, mendengar, serta merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telepon hukumnya haram karena termasuk tajassus. Kedua, diperbolehkan, jika berkaitan dengan kemaslahan umat, karena adanya dugaan kuat terjadinya suatu tindak pidana atau kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara lain. Hasil dari penyadapan bisa untuk dijadikan sebagai bukti pendukung, bukan sebagai bukti utama.

FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP RUMUSAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA Ihda Shofiyatun Nisa’
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7488

Penelitian tentang formulasi hukum pidana terhadap rumusan tindak pidana perzinaan dalam pembaharuan hukum di Indonesia bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam merumuskan delik perzinaan dimasa sekarang dan yang akan datang terhadap pembaharuan hukum di Indonesia. Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, pada dasarnya saat ini sudah terdapat kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan rumusan perzinaan. Yaitu, KUHP Pasal 284 tentang perzinaan, Yurisprudensi MA Nomor 93/K/Kr/1976 yang menyatakan bahwa “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingan dengan KUHP”. Keputusan MA No 349/K/Kr/1980 tanggal 26 Desember 1980 mengenai perkara Pasal 284 (1) Ia KUHP. Namun beberapa kebijakan ini belum berlaku secara maksimal, karena masih mengandung beberapa kekurangan antara lain dalam perumusan delik Pada Pasal 284 yang mengkategorikan zina sebagai delik aduan absolut. Kemudian dalam sistem perumusan sanksi yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana penjara serta denda masih relatif kecil. Kedua, adanya kelemahan dalam kebijakan saat ini maka perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya perumusan delik perzinaan. Kebijakan hukum yang akan datang berkaitan dengan perumusan delik perzinaan adalah konsep RUU KUHP Versi September 2019. Didalam telah merumuskan perzinaan dalam segala bentuknya, baik adultary (muhson) ataupun fornication (ghairu muhson). Selain itu, juga terdapat rumusan mengenai kumpul kebo serta incest.Kata kunci: formulasi, hukum pidana, perzinaan.Research on the formulation of criminal law on the formulation of criminal acts of adultery in legal reform in Indonesia aims to find out and analyze the policy on the formulation of criminal law in formulating offenses for adultery in the present and future of legal reform in Indonesia. The results of research and data analysis in this study states that: first, basically there is now a criminal law policy relating to the formulation of adultery. Namely, KUHP Article 284 regarding adultery, MA Jurisprudence Number 93 / K / Kr / 1976 which states that "the district court has the authority to examine and decide upon acts which according to customary law are considered as criminal offenses which have a comparison with the Criminal Code". MA Decree No. 349 / K / Kr / 1980 dated December 26, 1980 regarding the case of Article 284 (1) He is the Criminal Code. However, some of these policies have not yet been implemented to the fullest, because they still contain some shortcomings, including in the formulation of offense Article 284 which categorizes adultery as an offense of absolute complaint. Then in the formulation system of improper sanctions and the number of sanctions imprisonment and fines are still relatively small. Second, there are weaknesses in the current policy so it is necessary to formulate a criminal law policy in the formulation of an offense for adultery. The next legal policy relating to the formulation of the offense for adultery is the concept of the Criminal Code Bill for the September 2019 version. It has formulated adultery in all its forms, both adultary (muhson) or fornication (ghairu muhson). In addition, there are also formulations regarding cohabiting and incest gatherings.Keywords: formulation, criminal law, adultery

Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban Ihda Shofiyatun Nisa'; Abdul Mufidi Muzayyin; Ali Muhrizam
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 2 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Abstrak: Khitbah merupakan serangkaian acara yang dilakukan sebelum pernikahan dimulai. Bab I Pasal I KHI menjelaskan bahwa, khitbah nikah adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kamal Muhtar mengartikan khitbah nikah sebagai perryataan atau permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak peremuan untuk mengawininya baik dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara. Para ulama fikih, mendefinisikan khitbah sebagai keinginana pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut. Dari uraian tersebut berbeda dengan keadaan di daerah Jatisari Senori Tuban. Yang mana khitbah nikah dilakukan oleh pihak perempuan terlebih dahulu. Bahagaiamana sebenarnya hukum Islam memandang budaya tersebut ? Untuk menjawab permasalahan diatas maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di lingkungan masyarakat secara langsung. Adapun hasil penelitian ini adalah; pertama, budaya hukum khitbah nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki pada masyarakat Jatisari Kecamatan Senosi Kabupaten Tuban, adalah tradisi perilaku, seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi dan daya masyarakat setempat yang telah terinternalisasi kedalam alam sadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang telah dipatuhi oleh masyarakat Jatisari. Dari perilaku masyarakat tersebut, maka terbentuklah budaya hukum yang dipatuhi oleh masyarakat Jatisari. Kedua, praktik khitbah nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jatisari ditinjau dari hukum Islam tidak ada permasalahan. Secara spesifik tidak ada larangan khitbah nikah diajukan oleh pihak perempuan.

Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.) Ulfiyatul Fauziyah; Ihda Shofiyatun Nisa’; Yuli Roisotul A
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 1 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai adhalnya wali dengan kemaslahatan yang ditimbulkan. Dalam perkara No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syar’i. Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan maslahah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptik-analitik serta menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini adalah; Pertimbangan hakim menurut maqasid al-syari’ah yaitu permohonan penetapan wali adhal termasuk hifzh al-din dan hifzh al-nasl, sedangkan pertimbangan hakim menurut hukum positif bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang sekufu. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali adhal (keberatan).

Agus Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law Muhajir Muhajir; Ihda Shofiyatun Nisa'; Akhmad Munawar; Suud Sarim Karimullah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i1.2321

The number of controversies and debates about integrating Islamic law into the national legal system in Indonesia has led to many counter-productive perceptions, so progressive thinking is needed all parties can accept that. Therefore, this study examines the thoughts of Agus Moh Najib, a Muslim scholar, on integrating Islamic law into the national legal system to create a fair legal system by the demands of society and the state. Methodologically, this research uses a philosophical approach with library research and is also descriptive-analytical qualitative research. The results of this study state that Islamic Law and Indonesian law have several interrelationships and interconnections perspectives on Agus Moh Najib's. He provides recommendations that to maximise the interconnectivity of Islamic law to national law, the first step that needs to be taken is to redesign, reformulate and renovate the ushul fiqh building, which is the basis for the formation of Islamic law without having to tear it down by reviewing existing concepts and theories so that the role of ushul fiqh can be more optimal in developing Islamic legal science that contributes to the formation of laws and regulations in Indonesia. Then harmonisation is carried out between Islamic law and various legal sciences developed in Indonesia regarding subject matter and language. In other words, it is necessary to strive for the formation of the Islamic law that is in harmony with legal science in general based on the ideal moral norms of the core teachings of Islam and also considers the culture and empirical realities that exist in plural Indonesian society.

Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari’ah dan Sadd Adz-Dzari’ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Abdul Rozak; Ihda Shofiyatun Nisa'; Arif Sugitanata
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 1 No 1 (2020): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana alasan-alasan dari masyarakat di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang menunda perkawinannya dalam kacamata sadd adz-dzari’ah dan fath adz-dzari’ah. Dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap lima belas orang yang telah memilih untuk menunda perkawinan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakbolehan atau kebolehan penundaan perkawinan dapat digambarkan melalui pertimbangan sadd adz-dzari’ah (yang mengarah pada kerusakan) dan fath adz-dzari’ah (yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan). Penundaan perkawinan karena alasan ekonomi atau untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan dapat dianggap sebagai fath adz-dzari’ah karena hal ini dianggap sebagai langkah bijak untuk menghindari kerusakan dalam rumah tangga. Namun, penundaan perkawinan karena pengalaman kegagalan atau perasaan bahagia tanpa perkawinan dapat dianggap sebagai sadd adz-dzari’ah karena hal ini dapat mengarah pada ketidaksempurnaan hidup dan kesendirian di masa tua.

Analisis Terhadap Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/ Tentang Ju’alah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) M.Syafrie Ramadhan; Ihda Shofiyatun Nisa'
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.398

Praktik jasa pembuatan skripsi atau karya ilmiah lainnya bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Yogyakarta yang disebut kota Pendidikan yang ada di Indonesia, pelayanan seperti ini umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau bisa dikenal UIN SUKA, adalah salah satu perguruan tinggi negeri berbasis Islam terbaik yang ada di Indonesia. penelitian ini mengenai profesi jasa pembuatan skripsi melalui akad Ju’alah khususnya dalam jasa pembuatan skripsi dengan memfokuskan pada perpektif fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/Tentang Ju’alah juga untuk memudahkan kita dalam menganalisa dan memahami bagaimana praktik jasa pembuatan skripsi dan penerapan akad Ju’alah dalam transaksi tersebut apakah sudah sesuai dengan penetapan fatwa MUI tentang Ju’alah karena di dalam Fatwa MUI tentang Ju’alah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mengacu pada data yang bersifat yuridis empiris dengan menggambarkan kondisi dari lapangan secara apa adanya juga memadukan bahan bahan hukum yang ada terutama dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju’alah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, teori yang digunakan dalam menemukan penelitian ini, penulis menggunakan teori Sadd Adz-Dzari’ah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada dua hal yang menjadi perhatian penulis dalam praktik jasa skripsi ini, yaitu mengenai pemberian upah di awal oleh pengguna jasa skripsi, dimana berdasarkan konsep Fatwa MUI tentang Ju’alah pemberian upah diawal tidak di benarkan karena hal ini mengandung ketidakjelasan, sebagaimana diketahui dalam pengerjaan skripsi oleh penyedia jasa merupakan pekerjaan yang tidak pasti dan amat kurang baik, sekalipun penyedia jasa tersebut adalah orang yang ahli di bidang tersebut.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search