Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN BUDAYA KERJA BERBASIS E KINERJA DALAM MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA Tauhid ,; Muhammad Taufiq; Agus Sari Dewi; Ainun Jariah
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.96 KB)

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan budaya kerja berbasis e- kinerja dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima. Penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima yang berjumlah 86 orang. Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu sebanyak 86 orang, maka penarikan sampel dilakukan secara keseluruhan (total sampling) maka jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 86 orang. Hasil Penelitian ini menunjukan Penerapan budaya kerja dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang etos kerja pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima dengan nilai rata-rata hitung atau Rerata 4,00 dan dengan Tingkat Capaian Responden 79,9%. Artinya sudah dinyatakan dengan baik. berdasarkan hasil pengukuran melalui olah kuesioner diperoleh hasil bahwa penerapan sistim aplikasi e-kinerja dalam membentuk budaya kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bima dengan nilai rata-rata hitung atau Rerata 4,17 dan dengan Tingkat Capaian Responden 83,4%. Artinya dinyatakan baik. Kata Kunci : E-Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Budaya Kerja

ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH SADIA KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA Syahri Ramadoan; Firman ,; Gufran ,; Muhammad Taufiq; Sahrul ,
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan Etika Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penentuan Informan menggunakan teknik purposive, informan dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Kelurahan Sadia (key informan), Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan pada Kantor Lurah Sadia, Masyarakat Kelurahan Sadia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi, untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan triangulasi teknik, Teknik analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifikation. Berdasarkan hasil yang di dapat dalam penelitian ini 1. Pegawai tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan hal tersebut sebagai bentuk kejujuran dalam pelayanan pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik. 2. Transparansi dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk etika pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 3. Ketepatan dalam pelayanan, menggambarkan bahwa pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima belum di kasanakan dengan baik. 4. Ketaatan pada peraturan yang berlaku sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 5. Kesediaan untuk menerima keluhan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik. 6. Kesungguhan aparat dalam pelayanan sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik.

PELATIHAN PENGOLAHAN PRODUK IKAN BANDENG DENGAN BERBAGAI VARIAN DAN INOVATIF DI DESA BELO KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA Tauhid Tauhid; Adi Hidayat Argubi; Mukhlis Ishaka; Muhammad Taufiq
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Majalengka

Pemberdayaan nelayan terutama mereka yang bergelut di Usaha Tambak Bandeng memberikan warna tersendiri bagi perkembangan usaha yang mengarah kepada pemanfaatan bandeng yang diolah menjadi berbagai varian sejalan dengan perkembangan inovasi teknologi di bidang kuliner masyarakat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi. Peserta pelatihan dari Kelompok tani nelayan Uma Me’e, staf UD Ruma Niwa dan RT. Hasil yang dicapai bahwa Pengolahan ikan bandeng sebagai wujud representative perubahan paradigm masyarakat memanfaatkan ikan bandeng yang selama ini diolah secara tradisional dengan bahan lokal yang ada, kemudian beralih dengan pengolahan secara modern dengan menggunakan teknologi yang modern memberikan cita rasa dan selera pengguna jasa yang hoby dengan makanan olahan secara modern seperti : Bandeng Presto, Abon bandeng, Stick bandeng dan Krupuk bandeng. Melalui pelatihan pengolahan produk ikan bandeng dengan berbagai varian dan inovatif” yang telah diselenggarakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat STISIP Mbojo Bima dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani nelayan Uma Me’e agar mampu mengolah ikan bandeng yang lebih inovatif dan modern guna meningkatkan kegiatan kewirausahaan dan pendapatan di kalangan mereka. Peserta pelatihan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut dan besar harapan peserta agar kegiatan pengabdian seperti pelatihan pengolahan ikan bandeng dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dengan pemberian materi yang beragam dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka menuju masyarakat yang sejahtera kedepan.

Penyuluhan Perubahan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Dalam Pencegahan Covid 19 Tauhid; Muhammad Taufiq; Adi Hidayat Argubi; Surip
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i4.7018

The corona virus has an impact on death continued to increase, thus providing fear, trauma and stress for the community. The Community Service Team STISIP Mbojo provides counseling and assistance in changing clean and healthy living behavior for community in Kelurahan Rabangodu Selatan. The method used is counseling and mentoring. Participants include Lurah, , RT, RW and Community. The Result obtained : First; outreach activities in providing information regarding the corona virus disease (covid) 19 epidemic and the causative factors and ways of preventing it are running smoothly. Second; assistence activities through preparing a place to wash hands in every house, encouraging the community to plan a living pharmacy in each house to create a comfortable and healthy environment, familiarize the community with wearing masks, the down movement for a clean environment, and build a harmonious spirit of mutual cooperating in togetherness to crate a healthy village , with wearing masks, the down moverment for a clean environment, and build a harmonious spirit of mutual cooperation in togetherness to create a healthy village through the clean Friday movement environment (JUMPA BERLIAN).

The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq; Rahmad Hidayat
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.442

This article discusses the implementation dynamics of the Village Law in a certain context which was backgrounded by the village head's autocratic leadership style that tends to hinder the agenda for institutionalising inclusive governance based on social justice in the village development management. Accountability and citizen engagement as the foundation of term inclusive governance are the principal factors that must be implemented by the Village Government in their routine tasks. As qualitative research with a case study approach, this research utilized a purposive sampling technique to determine the key informants targeted from the elements of the government and villagers. To limit the focus of interest, this research only presents a discussion about the implementation dynamics of the Village Law with the setting of the leadership style of the Village Head in the 2011-2017 period. Field findings show that Dorokobo Village, Kempo District, Dompu Regency has complex socio-economic problems, thus requiring the presence of a responsive government and active villagers to jointly manage various development activities. Unfortunately, expectations of ideal leadership are not widely found in the past structure of the Village Government because they were only busy with various administrative activities and absent from substantive matters. Political leaders came with a procedural and even autocratic style so that the regular participation spaces were limited opened by only involving the elite without the presence of all components of the community. The absence of a progressive process to develop institutional accountability was due to the lack of power that can compel the Village Government to apply the principles of accountability and transparency in their activities.

Citizen Forum on Participatory Planning and Budgeting to Promote the Inclusive Village Governance Rifai Rifai; Muhammad Taufiq; Rahmad Hidayat; Muhammad Sauki
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 6 No 1 (2022): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/ja.v6i1.16845

After 23 years of reformation, one of the regulatory products that reflect the devolution and delegation of decentralized development management authority to the local government is Law No. 6/2014 on Villages which promises further community involvement, by placing the village as the centre of regional development and not only as an object of the national programs. This citizen forum facilitation was held in the context of expanding understanding of the substance of participatory planning and budgeting and the significance of community involvement in the village development management which was carried out during August 2021 in the Bajo Village, Soromandi District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province by involving dozens of people, especially women's groups, as participants. The main methods applied during this facilitation to discuss everything related to the prospects, constraints, and substantive needs of the program were in the form of lectures, brainstorming, practise, and mentoring. The group of women who participated on average emphasized that they were not citizens who had been involved and in the village planning-budgeting deliberations that had been held there. They have never experienced the atmosphere of regular civic forums such as the Musdes and the Musrenbangdes to discuss the draft of the RPJMDesa, the RKPDesa, and the APBDesa documents because there was no access and an opportunity to voice their collective needs to the Village Government. The activity output showed that there has been a seed of collective awareness from all participants to take a role in the planning-budgeting forums for the coming year and utilize them as a medium for channelling their aspirations, interests, or needs to the Village Government and the BPD. They were very aware of the various priority needs that must be fought for their articulation, both directly and through the intermediary of the Village Community Institution managers.

Reflective Learning on the Mainstreaming Strategy of the Children's Rights To Promote the Children-Friendly Village Muhammad Taufiq; Junaidin Junaidin; Rahmad Hidayat
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 6 No 1 (2022): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/ja.v6i1.16884

This community service program is an effort to popularize the concept of a Children-Friendly Village (CFV) to the village governments and residents as a medium for maximum attention to issues of childhood development through the creation of a healthy environment and the provision of various comfortable facilities for them, which has been conducted during May 2021 in the Oi Bura Village, Tambora Subdistrict, Bima District, West Nusa Tenggara Province with the main orientation of utilizing participant contributions to encourage “Mainstreaming Children's Rights (MCR)” applications at the village level through providing understanding or elaboration on the conceptual substance of MCR, problem identification of children at the village level, and formulating a road-map for the CFV development strategies according to the partners' capabilities. The success of the MCR strategy in managing the village development is highly dependent on the commitment and participation of all parties in the context of fulfilling children's rights in the Oi Bura Village, which have not met the six eligibility indicators as CFV at all. This reflective learning was effective to achieve the defined goals and will be replicated in other villages in the future.

ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH SADIA KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA Syahri Ramadoan; Firman; Gufran; Muhammad Taufiq; Sahrul
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 18 No. 1 (2021): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan Etika Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penentuan Informan menggunakan teknik purposive, informan dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Kelurahan Sadia (key informan), Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan pada Kantor Lurah Sadia, Masyarakat Kelurahan Sadia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi, untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan triangulasi teknik, Teknik analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifikation. Berdasarkan hasil yang di dapat dalam penelitian ini 1. Pegawai tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan hal tersebut sebagai bentuk kejujuran dalam pelayanan pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik. 2. Transparansi dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk etika pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 3. Ketepatan dalam pelayanan, menggambarkan bahwa pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima belum di kasanakan dengan baik. 4. Ketaatan pada peraturan yang berlaku sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 5. Kesediaan untuk menerima keluhan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik. 6. Kesungguhan aparat dalam pelayanan sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik.

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASAR Muhammad Taufiq; Taufik Irfadat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 19 No. 1 (2022): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

This research is descriptive qualitative. The results showed that the services organized by the Makassar City Population and Civil Registration Office were quite effective and efficient, online, accurate, and systematized. The services provided have accommodated the needs of the community regarding legal formal population documents in accordance with legislation number 23 of 2006 concerning population administration, Law number 25 of 2009 concerning public services, Regional Regulation number 9 of 2009 concerning the administration of population administration, and Fitzsimmons' theory in Sinambela et al, McCormick and Tiffin in Dewi Ariani. By applying computer-based technology that has been integrated throughout the territory of Indonesia, coupled with qualified employee competence so that they are able to operate computers to support service and organizational performance to provide services to the community. Through sufficient motivation and work ethic, innovations such as: issuance of population and civil registration cards that are fast, free or free of charge, websites, buss or Mobile Population Registration and Civil Registration Units (UP3SK), technology-based supporting instruments and so on.

BELAJAR REFLEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA BERBASIS PRINSIP KEPEMERINTAHAN MELALUI TRANSPARANSI Muhammad Taufiq; Dwi Arini Nursansiwi; Rahmad Hidayat
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Panrita Abdi - Januari 2024
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/pa.v8i1.26137

To realize a democratic, participatory, and open government, public organizations must fulfill society's rights to information disclosure by providing data and ensuring easy accessibility for external parties to monitor their performance and actively participate in managing development through meaningful mechanisms. This community service program aimed to enhance the conceptual-contextual understanding of the target audience, including the Village Government, Village Consultative Council, and residents, regarding the meaning, scope, and significance of public information disclosure under the Law on Public Information Disclosure and the Village Law. During the program planning stage, the implementer team coordinated with stakeholders in the village to discuss facilitation designs. At the implementation stage, we facilitated reflective learning by combining direct instruction with inquiry-based and participatory learning. This reflective learning facilitation has effectively enhanced the knowledge and understanding of most target audiences about village-level public information disclosure, including its meaning, scope, and significance. This program also effectively enhances collective awareness and fosters commitment among all partners to promote public information disclosure in the village. That serves as a foundation for transparency and accountability in the village government's fulfillment of its constitutional duties, which require active resident participation in overseeing village development management. --- Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan terbuka, organisasi publik harus memenuhi hak masyarakat atas keterbukaan informasi dengan menyediakan data dan memastikan akses mudah bagi pihak eksternal untuk memantau kinerja lembaga pemerintah dan turut berpartisipasi aktif dalam mengelola pembangunan melalui mekanisme yang bermakna. Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi guna perwujudan pemerintahan demokratis, partisipatif, dan terbuka. Ketersediaan data serta aksesibilitas mudah harus disediakan organisasi publik yang memungkinkan pihak eksternal dapat mengawasi kinerja lembaga pemerintah sekaligus melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan pembangunan melalui mekanisme yang bermakna. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berorientasi meningkatkan pemahaman konseptual-kontekstual khalayak sasaran yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta warga tentang makna, cakupan, dan signifikasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) dan Undang-Undang Desa (UUDesa). Selama tahapan perencanaan program, kegiatan inti yang dilakukan adalah koordinasi tim pelaksana dengan para pihak terkait di desa lokasi program untuk mendiskusikan desain fasilitasi. Sementara pada tahapan pelaksanaan, pendekatan pedagogis yang digunakan dalam fasilitasi belajar reflektif adalah kombinasi instruksi langsung (ceramah, diskusi, serta brainstorming) dengan pembelajaran berbasis inkuiri dan partisipatif. Fasilitasi belajar reflektif ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mayoritas khalayak sasaran tentang makna, cakupan, dan signifikasi keterbukaan informasi publik level desa sesuai kehendak UUKIP dan UUDesa. Program ini juga mampu menjadi medium efektif yang telah didayagunakan bersama-sama untuk pengasahan kesadaran kolektif serta perajutan komitmen seluruh mitra dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik di desa. Hal itu berfungsi sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya yang harus beriringan dengan partisipasi aktif warga dalam pengawasan pengelolaan pembangunan desa.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search