Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Journal of Governance Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Jurnal Administrasi Negara BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi Negara Mimbar Administrasi
Muhammad Taufiq
Department Of Public Administration, Universitas Mbojo Bima, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bima Kamaluddin Kamaluddin; Muhammad Taufiq; Haeril Haeril
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 1 (2023): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i1.657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir. Pemilihan daerah pesisir sebagai obyek dari pengentasan kemiskinan adalah karena karakteristik lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya yang unik dengan sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak masyarakat pesisir yang hidup serba kekurangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjawab berbagai permasalahan di dalam pengentasan kemiskinan nampaknya tidak bisa hanya menggunakan pendekatan satu solusi. Begitu juga untuk kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima yang memiliki kehidupan kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Pendekatan secara struktural yaitu lebih ke arah teknis, di mana penyediaan sarana prasarana serta alat produksi yang mendukung dan memperlancar kegiatan produksi masyarakat pesisir. Kemudian pendekatan yang dilakukan secara kultural yaitu memberikan pengetahuan, informasi dan ketrampilan kepada masyarakat pesisir agar terbuka wawasannya sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan lebih berdaya. Selain itu juga perlunya pengembangan kelembagaan dalam bentuk misalnya kelompok nelayan secara permanen sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman, informasi, kerjasama dalam berlayar hingga proses produksi. Yang terakhir pendekatan pengentasan kemiskinan disebabkan karena natural yang terkait dengan alam akibat gangguan iklim dan cuaca dapat di atasi dengan memberikan alternatif-alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan selama musim tidak dapat diandalkan untuk berlayar.
Institutional Accessibility in Providing Development Data as a Primary Dimension of the Village Government's Public Accountability Muhammad Taufiq; Rahmad Hidayat
Journal of Governance Volume 9 Issue 1: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i1.20634

Abstract

This essay examines the extent to which the village government is institutionally accessible in conveying development data to its citizens. Dervin (1973) defines institutional accessibility as the ability and willingness of public institutions to provide individuals with essential information. The easily accessible nature of such governmental entities would result in greater accountability and transparency in government administration, development, and community responsibility, which are constitutional obligations of state institutions. The authors describe the Rabakodo Village administration's level of public accountability in managing development operations, as evidenced by institutional accessibility to creating general information disclosure. This is a descriptive-qualitative study that uses focus group discussions and in-depth interviews as the primary methods of data collection. Public accountability may not have been fully implemented up to this point due to the lack of serious consideration given to the attempts to develop responsible village governance in Rabakodo Village. The lack of sincerity can be seen in the absence of adequate communication media to publicize the village development program while meeting the community's needs for information on specific development operations. The village government's failure to optimize the availability of different communication platforms and provide full access to village development information posed a barrier to increasing participatory democracy, inclusiveness, and public accountability. Such a low level of institutional accessibility steadily diminishes the possibility of confronting detrimental practices, non-populist policies, and the corrupt orientation of village-level state actors.
Co-Authors Agus Sari Dewi Ainun Jariah Argubi, Adi Hidayat Dwi Arini Nursansiwi Firman Firman , Gufran Gufran , Haeril, Haeril Irfadat, Taufik Junaidin Junaidin Kamaluddin Kamaluddin Kamaluddin Kamaluddin Muhammad Sauki Mukhlis Ishaka Rahmad Hidayat Rifai Sahrul Sahrul , Surip Syahri Ramadoan