Articles
<![CDATA[Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera ]]>
<![CDATA[Nur Mohamad Kasim]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>;
<![CDATA[Trubus Semiaji]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 4 No. 1 (2023): February, Pages 1-120 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v4i1.758
<![CDATA[Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari ummat, yakni dengan memproduktifkan donasi sehingga menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Pada dasarnya wakaf itu bersifat produktif yang telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Namun dalam praktiknya wakaf produktif belum sepenuhnya berjalan secara tertib sehingga banyak wakaf yang tidak terpelihara, sebagaimana mestinya, terlantar atau teralihkan ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah memberikan edukasi melalui penyuluhan hukum. adapun sasaran pada kegiatan tersebut adalah masyarakat Desa Botutonuo khususnya para nazhir. Dari hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengalami peningkatan yang semula mencapai 20,5% menjadi 50,4%, hal tersebut terlihat dari antusias masyarakat yang banyak mengajukan pertanyaan. Tim pengabdian berharap melalui kegiatan tersebut bisa memotivasi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya menuju masyarakat sejaterah.]]>
<![CDATA[The Phenomenon Of Increasing Division During The Covid-19 Pandemic At Gorontalo Religious Court ]]>
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 15, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.477 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v15i1.14800
<![CDATA[The rate of divorce cases during the COVID-19 pandemic at the Gorontalo Religious Court has increased significantly compared to talak cases submitted to husbands to their wives. The problems in this study are 1) What are the factors causing the increase in divorce during the Covid 19 pandemic? Moreover, 2) What are the legal consequences of increasing divorce cases during the COVID-19 pandemic at the Gorontalo Religious Court. The purpose of this study was to identify the causes of the increase in divorce lawsuits at the Gorontalo Religious Court during the Covid-19 pandemic. The type of approach used in this research is the legislation (Statute Approach) and the case approach (Cases Approach). Methods of collecting data using Library Research and analysis with legal interpretation. The results showed that the factors causing the increase in divorce cases during the COVID-19 pandemic in the Religious Courts were due to economic factors, continuous quarrels, third parties, and domestic violence. The issue of divorce in Law Number 1 of 1974 in principle adheres to the principle of complicated divorce as regulated in Article 39 paragraph 1. Furthermore, based on Article 114 of the Compilation of Islamic Law ("KHI"), the termination of the marriage bond due to divorce can be caused by divorce from the husband or a lawsuit from the wife. This divorce gives rise to legal consequences caused by a lawsuit, among others; (a) strained relationships between family members; (b) child care; and (c) the distribution of joint property]]>
<![CDATA[Conception and Responsibility of Local Government on Mining in East Tulabolo Village ]]>
<![CDATA[Dolot Alhasni Bakung]]>;
<![CDATA[Zainal Abdul Aziz Hadju]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 3 No 2 (2022): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v3i2.3454
<![CDATA[Utilizing Natural Resources is indeed an interesting phenomenon, and this activity can benefit the parties involve, from local people’s elements, companies, and government. However, in practice, the parties that carry out mining activities sometimes do not meet the applicable rules and do not get permission from the local government. This study aims to determine the conception of the regulation of the use of Natural Resources in the form of mining in the National Law and the extent of responsibility of local governments in regulating the mining of the people in the village of East Tulabolo. This study uses empirical juridical research methods. Using interview techniques and samples in this study amounted to 4 respondents. The results of this study indicate that the use of Natural Resources in the form of mining in the legal conception must obtain permission from the local government to be carried out based on Mining Permit (IUP), People’s Mining Permit (IPR or IUPK) and for the responsibility carried out by the local government has not been maximized because of the eight mining sites only 1 location in order by the local government.]]>
<![CDATA[Determinant Factors for Delays in Settlement of Gono-Gini Asset Disputes ]]>
<![CDATA[Silvani Nur Rahmat Lukum]]>;
<![CDATA[Nirwan Junus]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>
<![CDATA[ Damhil Law Journal Volume 2 Issue 1 May 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (684.483 KB)
|
DOI: 10.56591/dlj.v1i1.1740
<![CDATA[This article discusses the highest factors that hinder the resolution of disputes over mixed assets. The determinant factors that impede the implementation of the religious court's decision on the resolution of disputes over arbitrary assets in the City of Gorontalo to those who apply for the separation of arbitrary assets are internal and external factors. Internal factors include obstacles; the lack of human resources for judges at court, as well as the knowledge of judges in resolving cases where the wife who is more dominantly working earns income while the husband does not work. In this case the judge uses the principle of justice by determining that the ex-wife gets ¾ of the share while the ex-husband gets ¼ of the share. External factors include: Partners between ex-husbands and ex-wives are not willing, do not accept, or do not agree with the results of the decision from the court. The approach used in writing this article is empirical juridical with a case study approach. Based on the data found in this article, the highest factor in the delay in resolving disputes over Gono-Gini assets is disagreement between ex-husbands and ex-wives over the decision of the Class IA Gorontalo Religious Court.]]>
<![CDATA[Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan ]]>
<![CDATA[Agung Triyanto Nuriman Idrus]]>;
<![CDATA[Weny Almoravid Dungga]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang . Perubahan dan penambahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Perubahan dan penambahan nama memiliki banyak akibat hukum. Baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Akibat yang muncul dari adanya penggantian nama dari sisi negatif antara lain yaitu identitas ganda. perubahan atau penambahan nama juga harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertujuan untuk mengelabui atau menipu pihak lain. Jika ada indikasi adanya niat yang tidak baik atau ada unsur kecurangan dalam permohonan perubahan atau penambahan nama, maka permohonan tersebut dapat ditolak atau dibatalkan.]]>
<![CDATA[Implementasi Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan ]]>
<![CDATA[Rahmat Budiyanto Hiola]]>;
<![CDATA[Mutia Cherawaty Thalib]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab, terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi uu no 16 tahun 2019 tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan. Metode penelitian ang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka atau data sekunder. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan adalah aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan dan menghindari terjadinya penipuan dalam proses pernikahan. Dengan implementasi yang tepat, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan serta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Indonesia]]>
<![CDATA[Unraveling The Efforts of Gorontalo's POM Office Against Consumers Who Are Lost Due to Problematic Cosmetics Promotion on Instagram ]]>
<![CDATA[Yutika Fitriyani Tomoolango]]>;
<![CDATA[Mutia Cherawaty Thalib]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>
<![CDATA[ Estudiante Law Journal VOL. 1 NO. 3 OKTOBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.737 KB)
|
DOI: 10.33756/eslaj.v1i3.12927
<![CDATA[Abstract:The purpose of this study was to find out how the Gorontalo’s POM Office efforts towards consumers who were harmed by the promotion of problematic cosmetics on Instagram. This study uses an empirical legal research method, which puts field facts as data. Sources of data used are primary data as the main data (the results of observations and interviews in the field), and secondary data such as legislation, and scientific works. Meanwhile, the population and the sample used were Gorontalo POM Office. The results showed that the efforts made by Gorontalo POM Office against consumers who were harmed by the promotion of cosmetics on Instagram were carried out in 2 (two) ways, namely legal protection with preventive measures by carrying out socialization, and other actions deemed correct and relevant; and legal protection with repressive measures carried out by providing guidance to business actors, confiscation of goods, to imposing sanctions and other measures deemed relevant.Keywords: Legal Protection; Consumer; Responsibility]]>
<![CDATA[Analysis of the Legal Power of SKPT in Land Sale and Purchase Transactions in Paleleh District, Buol Regency ]]>
<![CDATA[Moh. Yoenardi M. Basiman]]>;
<![CDATA[Nirwan Junus]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>
<![CDATA[ Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 1 FEBRUARY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.43 KB)
|
DOI: 10.33756/eslaj.v5i1.19802
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the legal force of SKPT in land sale and purchase transactions in Paleleh District, Buol Regency. The research method used is empirical research, namely the author will seek and find information which will later be used as the substance of this research by means of observation or conducting field studies in the place that is used as the object of this research. this research is carried out in a planned and systematic manner to obtain answers to problem solving related to the problems that occur, especially regarding the existence of buying and selling transactions using Land Tenure Certificate (SKPT) in Paleleh District. The results of this research on the legal force of land ownership certificates in sale and purchase transactions in Paleleh Subdistrict, where many people in Paleleh Subdistrict conduct land sale and purchase transactions using only a Land Ownership Certificate. This is due to the habits of people in rural areas who do not want to be complicated in thinking about the legal aspects of land sale and purchase transactions, for them it is enough just to provide receipts as proof that payment has been made.]]>
<![CDATA[Effectiveness of Article 53 On Marrying Pregnant Women In Compilation Of Islamic Law ]]>
<![CDATA[Srirahma Srirahma]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>
<![CDATA[ Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 3 OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.409 KB)
|
DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.18362
<![CDATA[The purpose of this writing is to find out how effective Article 53 of the Compilation of Islamic Law is for pregnant women married to men who do not impregnate them in the case study of Tojo Una-Una Regency. The method used in this writing is by way of observation, interviews, and documentation. This type of writing is sociological juridical writing. Approach to an empirical sociological juridical analysis by going directly to the object or field. The type of data used is primary legal material and secondary legal material. The results of the writing show that article 53 of the Compilation of Islamic Law against pregnant women marrying men who do not impregnate them is not yet effective. The causal factors include internal factors and factors external. The legal consequences that arise are that it has an impact on the child to be born because it can question how the position, rights, maintenance, and when the birth is a girl, what about the guardian, as well as inheritance problems]]>
<![CDATA[Analysis Of The Role Of The Office Of Religious Affairs In Managing The Case Of Siri Marriage Couples ]]>
<![CDATA[Debi Sintia Dali]]>;
<![CDATA[Sri Nanang Meiske Kamba]]>;
<![CDATA[Nurul Fazri Elfikri]]>
<![CDATA[ Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 1 FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (73.862 KB)
|
DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.16252
<![CDATA[The purpose of this study is to find out and analyze how the role of the religious affairs office in dealing with Siri marriages in the North City District. The method used in this research is an interviews, observation, and documentation. This type of research is descriptive and qualitative. The qualitative descriptive analysis approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object or field. The types of data used in this study are primary and secondary data. The results of the study indicate that the role of the religious affairs office in tackling Siri marriages in the District of North City includes providing counseling on marriage registration and happy families to prospective brides and guardians, conducting socialization about the impact of unregistered marriages, and also the importance of registering marriages carried out in every time he fills an event, either a recitation or an event that involves the head of the religious affairs office. Factors that hinder the religious affairs office in dealing with unregistered marriages in the North City sub-district include Lack of competent human resources, low awareness of the law in society, and inadequate facilities and infrastructure.]]>
