Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Warisan Budaya sebagai Ikon Pariwisata dalam Rangka Kalimatan Timur Menjadi Ibukota Negara I Made Mardika
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2-2 (2019)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi warisan budaya sebagai ikon pariwisata di Kalimantan Timur. Secara khusus menganalisis tentang potensi warisan budaya yang dapat dijadikan alternatif simbol pariwisata Kaltim dan strategi pengembangannya. Kajian ini searah dengan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata, terutama terkait dengan UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota Negara, dengan menggunakan metode Field Research yakni terjun langsung untuk meninjau lokasi dilapangan untuk mencermati bentuk bentuk warisan budaya di Kalimantan Timur dan menentukan Strateginya sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil Analisis menemukan Ada tujuh Warisan budaya yang berpeluang menjadi alternative icon pariwisata Kalimantan Timur, yaitu: situs lukisan gua prasejarah, prasasti yupa Kutai, Desa Budaya Pampang, Museum Samarinda, Kampung Tenun Samarinda, Masjid Baitul Muttaqin, Masjid Shirotal Mustaqim. Kedua,untuk dapat dijadikan icon pariwisata Kalimantan Timur maka warisan budaya tersebut perlu dikembangkan secara terintegrasi. Strategi yang penting untuk dikembangkan adalah searah dengan konsep manajemen sumberdaya budaya, yaitu pemanfaatan warisa budaya demi kelestariannya.
PERAN MUSEUM ARMA DAN MUSEUM BURUNG BALI DALAM PEMBERDAYAAN BUDAYA DAN MASYARAKAT LOKAL I Made Mardika
KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kulturistik.2.1.678

Abstract

[Title: The Roles of Museum Arma and Museum Burung Bali in Empowering the Culture and Local Society] This article aims to identify roles of Museum Arma and Museum Burung Bali in empowering the culture and local society and to interpret its meaning. The research model is qualitative research. The data collection were done by observation technique, deep interview and documentation, and the data analysis were done inductively. The result shows two ways in empowering the culture and local society. Museum Arma empowers them by museum integrated management model and living museum. Museum Burung Bali empowers them by employing local artist to make collection, souvenirs and traditional Balinese dance performances. The process can be interpreted as local cultural response towards global culture, the deconstructive strategy towards inversion from outside to inside, and the capitalization towards local culture. The conclusion is both museums have roles in empowering the culture and local society towards certain strategies reflexing the meaning of cultural response, local culture improvement, and cultural capitalization.
Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Berbasis Web Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung I Wayan Dharmawan; A.A. Gede Raka; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.31-38

Abstract

Pengelolaan data kepegawaian, Kabupaten Badung dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web. Pelaksanaan program oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung berupaya meningkatkan manajemen dan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat. Kendatipun program ini telah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas implementasi kebijkasanaan program di BKPSDM Kabupaten Badung. Dua masalah yang dikaji adalah: (1) efektifitas implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program SIMPEG tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dan faktor-faktor yang menjadi menghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan penerapan teori Edwards III dan teori Bambang Sunggono. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan cukup baik sesuai dengan empat unsur yang menentukan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung menyangkut isi kebijakan, dukungan SDM, sarana prasarana dan komunikasi.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Ghea Harta Prayona; Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.648 KB) | DOI: 10.22225/pi.4.2.2019.57-70

Abstract

Abstract The Balancing Fund is Regional funding sourced from the State Budget consisting of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK). The Balancing Fund is intended to reduce the imbalance of government funding sources between the Center and the Regions, and to reduce the funding gap between the Regions. The Special Allocation Fund is intended to help finance special activities in certain Regions which are the affairs of the Region and in accordance with national priorities, specifically to finance the needs of basic public service facilities and infrastructure that have not yet reached certain standards or to encourage the acceleration of Regional development. The Karangasem Regency Government has received a Special Physical Allocation Fund but in September 2017 there was an eruption of Mount Agung. The problems studied are: How is the Implementation of Physical DAK Management Policies in Karangasem Regency Government for the 2017 Budget Year due to the eruption of Mount Agung? What factors are the obstacles in carrying out physical DAK activities in the Karangasem Regency Government 2017 Budget Year? And what are the implications that occur due to obstacles in the implementation of programs and activities of the Special Physical Allocation Fund in Karangasem Regency, 2017 Budget Year? The theoretical basis used is the Van Meter and Van Horn theory, and Abidin theory. The research method used is a qualitative method with descriptive design, namely research that gives a careful description of a particular individual or group about the circumstances and symptoms that occur with information obtained from sources that are relevant to the issues raised. The object of research was carried out in the Regional DAK Management Organization Organization for the 2017 Budget Year in the Karangasem Regency Government. The results of the study concluded that the Implementation of Physical DAK Management Policy in Karangasem District Government 2017 Fiscal Year is in accordance with 6 Variables that affect the implementation performance, but external factors namely the eruption of Mount Agung caused the implementation of this policy could not achieve the target and the program was temporarily stopped until the revocation of the status of Mount Agung Eruption danger. Keywords: Policy Implementation; Mount Agung Eruption; Special Allocation Funds Abstrak Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintahan antar Daerah. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik namun pada bulan September Tahun 2017 telah terjadi Erupsi Gunung Agung. Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 akibat Erupsi Gunung Agung? Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam hal menjalankan kegiatan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Dan Implikasi apakah yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Landasan teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, dan teori Abidin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi dengan informasi yang didapatkan dari sumber yaung relevan dengan permasalahan yang diangkat. Obyek penelitian di lakukan di Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, akan tetapi faktor eksternal yakni terjadinya Erupsi Gunung Agung menyebabkan implementasi kebijakan ini tidak dapat mencapai sasaran dan program tersebut dihentikan sementara hingga dicabutnya status bahaya Erupsi Gunung Agung. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Erupsi Gunung Agung; Dana Alokasi Khusus
Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar Anak Agung Gde Rai Budiasa; A. A. Gde Raka; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (907.066 KB) | DOI: 10.22225/pi.4.2.2019.71-82

Abstract

Abstract Cash intensive work (PKT) is an activity of empowering poor families that is productive by utilizing appropriate resources and technology in reducing poverty, increasing income, and reducing stunting, through self-management, prioritizing local workforce and materials. Lebih Village as a research object with consideration, namely as a tourism area and is near to the government center. This research is entitled "Implementation of Cash Intensive Work Policy in Poor Communities in the Lebih Village, Gianyar". Formulation of research problems, namely: 1) How is the implementation of cash intensive work policy in Lebih Village, Gianyar? 2) Are the supporting factors and constraints of the cash intensive work policy implemented in Lebih Village, Gianyar and 3) What is the impact of the implementation of the cash intensive work policy on the poor in Lebih Village, Gianyar? The theories used are Merilee S. Grindle's, Edwards III, and Jan Mersee's. The research approach uses a qualitative descriptive approach. The technique of determining informants using purposive sampling. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis technique is qualitative descriptive data analysis, including data reduction, data display, conclusions and verification. The results of the study concluded that 1) The implementation of the cash intensive work policy in Lebih Village, where the cash intensive work can be implemented well such as : implementing priority activities using the Village Fund; implementation of cash intensive work activities in a self-managed manner; payment of wages in cash; and the involvement of the community as implementers of self-management. 2) Supporting factors for cash intensive work policy, include: Government policies, village institutions, labor availability and types of work, as well as inhibiting factors for cash intensive work policy, including: harmonizing village planning and worker expertise. 3) The impact of cash intensive work policy implementation on the poor in Lebih Village, Gianyar, including: economic, social and cultural impacts. Keywords: Cash Intensive Work; Policy Implementation; Poor Communities Abstrak PKT merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin bersifat produktif memanfaatkan sumber daya dan teknologi tepat guna dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting, melalui swakelola, mengutamakan tenaga kerja dan material lokal. Desa Lebih sebagai objek penelitian, karena kawasan pariwisata serta paling dekat dengan pusat pemerintahan. Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan PKT pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar”. Rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Padat Karya Tunai dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar?Dan 3) Bagaimana dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar? Teori yang digunakan adalah teori kebijakan model Merilee S. Grindle, Edwards III, dan Jan Mersee. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis data deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil termuan penelitian yaitu 1) Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, di mana PKT terlaksana dengan baik seperti : pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola; pembayaran upah secara tunai; serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana swakelola. 2) Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT, meliputi : kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT, meliputi : penyelarasan perencanaan desa dan keahlian pekerja. 3) Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, meliputi : dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Kata Kunci: Padat Karya Tunai; implementasi Kebijakan; masyarakat Miskin
Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Pemecutan Kelod Kota Denpasar Ramayanti Sitanggang; A. A. Gde Raka; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1184.04 KB) | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.72-82

Abstract

Pelayanan prima menjadi tuntutan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pemerintah termasuk di tingkat desa. Pelayanan menjadi sangat penting agar masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintah Desa. Penelitian ini berupaya mengkaji pengaruh lima dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari reability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles secara parsial dan simultan terhadap kepuasan masyarakat pada Kantor Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang, dengan menggunakan model Isaac dan Michael. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, pengukuran variabel memakai skala Likert, skala 5. Uji validitas menggunakan paket program SPSS 24.0 for windows dan uji reabilitas menggunakan Alpha Cronbach’s. Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas varians, uji linieritas, multikolonieritas. Uji pengaruh variabel bebas kualitas pelayanan terhadap variabel terikat kepuasan masyarakat, digunakan uji kelayakan model dengan nilai signifikansi hasil uji F lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (α=0,05). Hasil uji Anova, nilai F = 12270 dengan probabilitas sig = 0.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikant dari dimensi daya tanggap terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,466. nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.005, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,005]. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dimensi keandalan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,552, nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.000, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,000]. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dimensi jaminan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,469, nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.005, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,005]. (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dimensi jaminan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,361, nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.000, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,000]. (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dimensi jaminan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,385, nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.005, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,005]. (6) terdapat pengaruh positif dan signifikan lima dimensi daya tanggap, keandalan, jaminan, perhatian dan kemampuan fisik terhadap Kepuasan Masyarakat. Hasil tabel Model Summary R = 0.628, dan koefisien Determinasi ( Rsquare) sebesar 0,395, menunjukan bahwa Kepuasan Masyarakat (Y) dipengaruhi sebesar 62,8 % oleh variabel Daya Tanggap (X1), variabel Keandalan (X2), variabel Jaminan (X3), variabel Perhatian (X4) dan variabel Kemampuan Fisik (X5), sedangkan sisanya (37,2 %) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.
Perbandingan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Indonesia dan Korea Kim Dongil; I Ketut Putra Erawan; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.6.1.2021.66-73

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada studi dan perbandingan sistem manajemen PNS di Indonesia dan Korea. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem manajemen PNS di Indonesia dan Korea melalui perbandingan sistem manajemen PNS di kedua negara tersebut. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh implikasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan pegawai negeri sipil di Indonesia dan untuk mendorong kerjasama di bidang sistem manajemen PNS antara kedua negara.
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal I Kadek Dede Junaedy; I Made Mardika; I Made Yudhiantara
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.6.2.2021.107-115

Abstract

Evaluation of the Zoning System Policy in the Admission of New Students (PPDB) at State Junior High School (SMPN) 1 AbiansemalThe zoning system policy in its implementation at SMPN 1 Abiansemal has problems, web is difficult to open during the school selection process by students and since the implementation of the school zoning system it has been difficult to find students who have different academic achievements from when admitting students through the TPA route. This shows that it is necessary to evaluate the zoning system policy. The purpose of this study was to evaluate the zoning system policy in the Admission of New Students at SMPN 1 Abiansemal in terms of equal access and quality of education, as well as to find supporting factors and obstacles to the implementation of zoning system policies at SMPN 1 Abiansemal.The research method used is qualitative research methods. The results showed that the zoning system policy was not implemented effectively and efficiently. And it has not been able to create equal access and equal quality in the Admission of New Students at SMPN 1 Abiansemal, because the zoning has not been carried out evenly and there has been a decline in the quality of schools. Supporting factors of the implementation of the zoning system policy in the Admission of New Students at SMPN 1 Abiansemal, including coordination of the office and the school principal, and having SOPs and technical guidelines for implementing zoning system policies in new student admissions at SMPN 1 Abiansemal. The inhibiting factors for the implementation of the Zoning system policy at SMPN 1 Abiansemal include lack of facilities and infrastructure, lack of human resources, limiting the number of quotas and zoning based on the address of the banjar, and pressure from school external parties.
DILEMA LEMBAGA PERADILAN TRADISIONAL DI BALI (STUDI KASUS KERTA DESA TUBAN) I Made Mardika; I Wayan Wesna Astara
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.2.2.2018.67-76

Abstract

Dinamika pariwisata global mengharuskan Bali mengambil dua pilihan kebijakan sekaligus. Disamping turut dalam pusaran budaya modernisasi global, sekaligus dituntut adanya penguatan terhadap adat dan tradisi sebagai ciri identitas kebudayaan Bali. Kecendrungan ini melanda Tuban sebagai salah satu destinasi wisata Bali. Akibat perkembangan pariwisata telah merubah tatanan masyarakat Tuban dari desa tradisional menjadi desa global. Desa Adat Tuban dihadapkan oleh sejumlah persoalan yang kompleks seperti masalah perceraian, penduduk pendatang (krama tamyu), pengangkatan anak (memeras sentana), pelaksanaan upacara agama, dan pengelolaan asset desa adat. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut Desa Adat Tuban membentuk Kerta Desa, yakni semacam lembaga peradilan di tingkat desa adat. Akan tetapi, lembaga ini belum bisa berperan optimal karena tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, dan ketentuan tertulis yang mengatur wewenang, fungsi serta tugasnya. Selain itu, krama desa belum mengerti dan memahami keberadaan lembaga peradilan desa ini. Memperhatikan fenomena tersebut, dipandang perlu dilakukan action research. Program ini bertujuan memberdayakan Kerta Desa dengan target khusus mengoptimalkan peran Kerta Desa melalui penyusunan draf perarem, fasilitasi pengadaan sarana prasarana, dan sosialisasi Kerta Desa kepada krama adat Tuban. Objek Sasaran atau yang menjadi mitra kerja sama difokuskan kepada pengurus Kerta Desa dan tokoh masyarakat Desa Adat Tuban. Metode pendekatan yang diterapkan adalah legal drafting, FGD, dan ceramah. Pelaksanaan kaji tindak menghasilkan tiga hal, yaitu: (1) tersusunnya draf perarem yang mengatur tugas pokok dan fungsi Kerta Desa, (2) tersedianya kantor/ruangan kerja Kerta Desa yang dilengkapi dengan ATK, (3) tersosialilasinya kerta Desa melalui ceramah kepada tokoh masyarakat dan pemasangan papan nama. Keyword: Pemberdayaan, Kerta Desa, Perarem
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya di Desa Gelgel, Klungkung, Bali I Made Mardika
Postgraduated Community Service Journal Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.816 KB) | DOI: 10.22225/pcsj.1.1.2020.24-28

Abstract

Desa Gelgel yang pernah menjadi pusat kerajaan Bali pada abad XIV-XVI masehi meninggalkan warisan budaya yang cukup kaya dan beragam. Diantara bentuk-bentuk warisan budaya yang ada, tinggalan budaya dalam bentuk prasasti memiliki makna yang penting bagi konstruksi sejarah masa lalu. Di Pura Ibu Kawitan Pasek Gelgel Bendesa Tangkas Kori Agung terdapat dua lembar prasasti dari bahan tembaga dan perak yang disakralkan, masih digunakan sebagai media pemujaan. Masyarakat penyungsung pura percaya prasasti tersebut adalah anugerah raja kepada leluhurnya. Penyungsung pura berupaya merawat prasasti dengan cara menyucikan dan memberi persembahan tiap enam bulan. Masalah yang dihadapi penyungsung pura selaku mitra adalah belum diketahuinya isi yang tersurat dalam prasasti dan cara melestarikan prasasti logam dengan baik. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberdayakan masyarakat terhadap dua masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah pendampingan teknik konservasi arkeologi, pembacaan, penerjemahan, serta penafsiran isi prasasti dalam konteks sejarah. Tiga tahapan yang dilakukan meliputi: (1) pelatihan teknik konservasi / perawatan arkeologi, (2) pembacaan dan penerjemahan isi prasasti, dan (3) membuat duplikat prasasti. Hasil pelatihan dan pendampingan pelestarian warisan budaya berupa prasasti adalah dimilikinya ketrampilan di bidang konservasi arkeologi dari bahan logam, tersusunnya terjemahan isi prasasti sehingga penyungsung pura memahami isi prasasti, dan tersedianya duplikat prasasti ditulis pada daun lontar.