Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Bureaucratic Reform Strategy Employee Performance in the Secretariat of DPRD Kepulauan Riau Province Fitri Kurnianingsih; Nazaki Nazaki; Oksep Adhayanto
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v4i2.1397

Abstract

Bureaucratic reform is part of the organization's strategy to improve the quality of the organization's performance. The purpose of this research is to analyze the bureaucratic reform strategy in the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Kepulauan Riau Province on performance during the COVID-19 pandemic. The method used is descriptive qualitative, where the researcher makes observations according to the phenomena that exist within Kepulauan Riau Provincial DPRD Secretariat. Then the data analysis technique uses a logical model in accordance with the concept of performance which is part of bureaucratic reform. The results show that there is a weakening of the supporting factors in public services so that there is a weakening of organizational performance in facilities that are part of the supporting factors for Kepulauan Riau Provincial DPRD Secretariat due to the COVID-19 pandemic, besides that in the bureaucratic reform strategy, preparation and anticipation are needed in involving stakeholders if the involvement of other parties is considered necessary to encourage the improvement of the performance quality of the DPRD Secretariat of Kepulauan Riau Province.
PELATIHAN PERUMUSAN PERATURAN DESA DI DESA BUSUNG, SERI KUALA LOBAM BINTAN KEPULAUAN RIAU Kustiawan Kustiawan; Nazaki Nazaki
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.523 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i1.880

Abstract

Pemangku pemerintahan desa memegang peranan penting di dalam merumuskan kebijakan desa di Desa Busung, Seri Kuala Lobam, Bintan Kepulauan Riau.Kebijakan desa tersebut adalah peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa. Tujuan pelatihan ini adalah soft skill pengetahuan dan keterampilan bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam hal merumuskan peraturan desa tentang pariwisata gurun telaga biru. Pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif pada pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyarakat berupa meningkatnya pemahaman dan minat merekatentang bagaimana membuat perumusan peraturan desa untuk mengembangkan wisata desa. Dengan adanya masukan dan saran dari tim pengabdian membuat peserta lebih termotivasi, dan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi kesadaran akan pentingnya peraturan desa untuk melindungi dam menertibkan desanya,serta dapat memperkuat kelembagaan pemerintahan desa yang lebih efektif. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan teknik ceramah berupa pemberian materi dan praktek dengan pendampingan pembuatan peraturan desa beserta tahapan-tahapannya. Hasil dari pelatihan dan pendampingan ini yakni para pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyrakat memiliki ketrampilan lebih baik dalam merumuskan kebijakan desa dalam hal ini perumusan peraturan desa.
The Strategy of Strengthening Pancasila Ideology In The Digital Age Oksep Adhayanto; Nazaki Nazaki; Nanik Rahmawati; Dewi Haryanti; Nurhasanah Suwardi; Rilo Pambudi
Pancasila and Law Review Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.125 KB) | DOI: 10.25041/plr.v2i2.2396

Abstract

This research attempts to analyze the implementation of the Pancasila ideology amid current digitalization. One of the markers of this digital era is the erosion of space and national boundaries for every citizen. Indonesia's large population can be a strength or weakness of the Pancasila ideology. For this reason, systematic steps are needed to make the values of Pancasila remain as a way of life for the Indonesian. This type of research is normative research that uses literature as a primary data source. The presentation of the data is conveyed by a qualitative descriptive method. The conclusion of this study is the need to strengthen Pancasila ideology in the digital era through efforts to reaffirm the fundamental values of Pancasila to society in general and the younger generation in particular. To ground the values of Pancasila, it is deemed necessary to involve millennial participation through digital influencer programs and the development of digital literacy based on Pancasila values and the doctrine of national values.
Kepuasaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Absolut Di Daerah Nazaki Nazaki
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.73 KB)

Abstract

Governance in principle is in order to serve the public good in the form of service of goods, services, or administrative. Their various weaknesses in service delivery adversely affects the quality of care received by the public. As a recipient of the service, the community has an important role in assessing whether or not a quality service through the level of satisfaction felt. This study discusses the level of community satisfaction in the conduct of government affairs asbsolut religious sector, in particular the provision of services KUA in Tanjungpinang. Through survey research methods, known level of public satisfaction towards the provision of services KUA in Tanjungpinang obtain the value of good quality, with an index value of 76.75. The element certainty the cost of services should be prioritized in improvement service quality.
Problematika Kelembagaan Partai Politik : Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi Novi Winarti; Nazaki Nazaki
Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.944 KB)

Abstract

Political parties have functions representation, conversion and aggregation, integration, persuasion, repression, recruitment and selection of leaders, considerations and formulation of policies and control of the government. However, after the reform which was marked by the opening of the widest possible tap of democracy, it did not make all the functions of the political party work. Even today, the number of public dissatisfaction with the performance of political parties is still very high. So the thing that is interesting is why political parties in the reformation period experienced a crisis of representation functions. This study was conducted using qualitative desktiptif analysis methods through literature review. The study found that the crisis of representation functions experienced by political parties during the reform period was caused by the weakness of the political party institutions themselves, including the systemic aspects which caused weak formal representation, low values ​​/ ideology of political parties which caused weak symbolic representation and low authority what political parties have in making decisions leads to low political party substantive representation.
KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN KEPULAUAN : HARAPAN YANG TIDAK KUNJUNG TERCAPAI Nazaki Nazaki; Nur.A.Dwi Putri
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.532 KB)

Abstract

Keterwakilan politik perempuan di daerah kepulauan dalam ranah demokrasi yaitu dalam wujud keterwakilan sebagai anggota legislatif tidak kunjung memenuhi kuota 30% seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan jumlah pengguna hak pemilih perempuan yang berjumlah setengah dari total jumlah penggunak hak pemilih ternyata tidak menjamin caleg-caleg perempuan untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif. Hal ini lah yang mendasari peneliti untuk mencari alasan atau factor mengapa para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg perempuan serta sampai dimana pemahaman para pengguna hak pemilih tentang peluang kuota 30% perempuan untuk dapat terlibat di dalam politik. Dipilihnya Propinsi Kepualauan Riau sebagai lokasi penelitian di latarbelakangi oleh factor geografis kepulauan yang masih identik dengan keterbatasan akses dan informasi serta Propinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang tidak mengalami kemajuan signifikan dalam hal jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPRD Propinsi. Selain itu Penelitian ini menggunakan metode penelitan Kuantitatif yang jarang digunakan oleh penelitia sebelumnya yang sama-sama mebahas tentang keterwakilan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan minimnya pengetahuan akan politik itu sendiri akibat kurangnya sosialisasi dan minimnya kondisi geografis dan infrastruktur.
Inovasi Pelayanan Berbasis Electronic Government Melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Tahun 2019 Handrisal Handrisal; Nazaki Nazaki; Muhammad Hafiz
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.847 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v5i02.3104

Abstract

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Berkenaan dengan ini, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik dalam antrian permohonan paspor secara online dikantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulakan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori keberhasilan Inovasi rogers (sumanjoyo dan hermawan ;2018:32) yang mengemukakan keberhaslan suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi,saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi pendaftaran antrian paspor online sudah cukup berhasil, namun dari empat faktor keberhasilan inovasi yang di gunakan adalah karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya dari agen dan sistem sosial. Terdapat dua indikator yang belum maksimal yaitu saluran komunikasi dan upaya dari agen.