Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.277
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Akta
I Wayan Parsa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

 1 
PERANAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI TERHADAP PENDAPATAN CUKAI INDUSTRI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI BALI I Gede Deya Pramana; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alcoholic beverages is subject of ecise tax permits are required for alcoholic beverages factorycirculation of alcoholic beverages in bali very rapidly due to support in the tourism sector so thatthe necessary supervision both potential tax revenue through the provision of permit as well as aviolation that may be performed by the manufacturer alkoholic beverages. This research uses fieldresearch, quantitative descriptive approach using Spearman Rho. The results showed a positivecorrelation to the acquisition of the ownership permit customs and undiscovered violations ofownership permit of alcoholic beverages manufacturers in Bali from 2008 to 2012 (april).
KRIMINALISASI TRADING IN INFLUENCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI I Gusti Ayu Werdhiyani; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan yang memberi dampak besar bagi Negara dan masyarakat. Terlihat dari adanya berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Korupsi merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan orang yang berupa tindakan penyelewengan untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Kejahatan tindak pidana korupsi ini berkembang dengan berbagai bentuk modus yang tidak disertai dengan perubahan peraturan yang sesuai untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penulisan jurnal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan trading in influence dalam hukum positif Indonesia, serta bagaimana pengaturan trading in influence dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa mendatang. Trading in influence di Indonesia belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia sehingga masih terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini menyebabkan aparat penegak hukum kerap menggunakan delik suap, padahal antara suap dan trading in influence memiliki makna yang tidak sama. Penulisan jurnal ini menerapkan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kata Kunci: Kriminalisasi, Trading in Influence, Tindak Pidana Korupsi
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU DI INDONESIA I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2013 artis terkenal di Indonesia yaitu Raffi Ahmad tersandung kasus penyalahgunaan narkotika, namun narkotika yang dibawah kekuasaan Raffi Ahmad tersebut tidak tercantum dalam jenis-jenis obat-obatan terlarang seperti yang tertuang di dalam UU Narkoba, yaitu derivate catinon. Maka berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah derivate catinon diatur dalam UU Narkoba dan bagaimana pengaturannya di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dikarenakan adanya kekosongan norma hukum mengenai derivate catinon. Adapun yang menjadi hasil penelitian yaitu penerapan pidana terhadap Raffi Ahmad yang menggunakan narkoba jenis baru memang tidak dapat dilakukan sepenuhnya mengingat hal tersebut tidak tertuang di dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Dikarenakan banyaknya peredaran narkoba jenis baru yang belum tertuang dalam UU maka perlu dibuat sebuah aturan dimana setiap zat-zat yang memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam ketentuan narkoba dapat dipidana dengan ketentuan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang narkotika tersebut. Kata kunci: Narkotika, Hukum Pidana, Pemidanaan.
PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN TERKAIT SABUNG AYAM DI PROVINSI BALI I Ketut Adhi Erawan; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Latar belakang karya ilmiah ini adalah dengan semakin maraknya perjudian sabung ayam yang berkedok adat di Bali. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dan sanksi hukum terhadap perjudian terkait dengan perjudian sabung ayam di Provinsi Bali berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perjudian dalam Pasal 303 jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian. Karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-Undang dan literatur yang terkait. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah agar dalam penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilaksanakan secara tegas dijatuhakan bagi para pejudi Sabung Ayam.
KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DI DALAM RUMAH TANGGA I Made Aditya Dwi Arista; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan di Dalam Rumah Tangga”. Latar belakang mengapa artikel ini dibuat karena, kekerasan di dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun batin seperti melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan hak seseorang yang melawan hukum di dalam ruang lingkup rumah tangga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian Visum et Repertum terhadap tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam artikel ini digunakan metode penelitian hukum Normatif.Visum et Repertum dalam hal ini memiliki peran sebagai alat bukti surat dimana hasil Visum merupakan suatu alat bukti otentik sedangkan Kekuatan hukum Visum et Repertum adalah mutlak atau sempurna dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Namun Visum et Repertum tidak dapat berdiri sendiri dalam hal pembuktian karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu Visum et Repertum dianggap cukup dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana dimana harus disertai dengan alat bukti lain dan harus berkaitan dengan keterangan saksi. Kata kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Alat bukti, Visum et Repertum
Realisasi Kebijakan Pembayaran Pajak Guna Mengoptimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Badung Saat Pandemi Covid-19 Putu Dewi Maharani; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i11.p03

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pembayaran pajak Bapenda Badung dalam rangka meringankan beban pajak wajib pajak serta upaya Bapenda Badung dalam mengoptimalkan penagihan piutang pajak saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara di Bapenda Badung. Bahan hukum primer dikaji melalui peraturan perundang-undangan juga peraturan bupati Badung yang berkaitan dengan pajak daerah. Kemudian bahan hukum sekunder ditinjau melalui buku, jurnal, dan skripsi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2020, pemerintah Kabupaten Badung memberikan keringanan pembayaran pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pemberian angsuran maupun penundaan pembayaran pajak dengan landasan yuridisnya adalah Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012. Berdasarkan situasi di tengah pandemi covid-19, pemerintah Kabupaten Badung mengupayakan agar penagihan pajak dapat dioptimalkan. Terdapat dua upaya yakni upaya penagihan aktif dan penagihan pasif. Namun atas dasar kepedulian pemerintah Kabupaten Badung terhadap wajib pajak yang terdampak pandemi, maka penagihan hanya dilakukan secara pasif dengan penerbitan surat pemberitahuan utang pajak. Kata kunci: Kebijakan Pajak Daerah, Penagihan Pajak, Sanksi Administratif, Angsuran Pajak, Pandemi Covid-19. ABSTRACT This paper aims to find out the Bapenda Badung tax payment policy in order to ease the tax burden of taxpayers and the efforts of the Badung Bapenda in optimizing the collection of tax receivables during the Covid-19 pandemic. This research is a normative-empirical legal research with a descriptive method, using a juridical-sociological approach. Data were obtained through observation and interviews at Bapenda Badung. Primary legal materials are reviewed through laws and regulations as well as the regulations of the Badung regent related to local taxes. Then the secondary legal materials are reviewed through books, journals, and theses. In accordance with Peraturan Bupati Badung Number 27 of 2020, the Badung Regency government provides tax relief in the form of reducing or eliminating administrative sanctions and providing installments or delays in tax payments with the juridical basis being Peraturan Bupati Badung Number 21 of 2012. Based on the situation in the midst of the COVID-19 pandemic, the government of Badung Regency seeks to optimize tax collection. There are two efforts, namely active billing and passive billing. However, on the basis of the Badung Regency government's concern for taxpayers affected by the pandemic, collection is only done passively by issuing a tax debt notification letter. Keywords: Regional Tax Policy, Tax Collection, Administrative Sanctions, Tax Installments, Covid-19 Pandemic.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN/ ATAU SAKSI KORBAN TRANSNATIONAL CRIME DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA Ni Made Dwita Setyana Warapsari; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan atau Saksi Korban Transnational Crime Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”. Adapun latar belakang penulisan ini, karena sangat sulitnya mendapatkan saksi dalam proses penegakan hukum kejahatan lintas negara, sehingga saksi dan/ atau saksi korban perlu mendapatkan perlindungan secara hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan/ atau saksi korban kejahatan lintas negara dan proses penegakan hukum pidana terhadap kasus kejahatan lintas negara. Kesimpulannya yaitu perlindungan hukum terhadap saksi dan/ atau saksi korban mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta proses penegakan hukum tindak pidana lintas negara dilakukan dengan cara mewajibkan setiap negara untuk terlibat dalam perjanjian internasional serta diatur pula dalam undang-undang nasional.
Co-Authors A. A Gede Putra Indranata Dharma A. A. Gede Aditya Kusuma A. A. Titah Ratihtiari A.A. Ngurah Anom Chandra Cahyadi Anak Agung Ayu Candrawilasita Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya x Putera Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Pandji Arief Haryanto Cok Istri Ida Andriani Cokorda Dalem Dahana Daniel Bagus Ariza Dentria Cahya Sudarsa Desi Adilia Wulandari Dewa Ayu Agung Chintya Devi Antari Fauziyah Fauziyah Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa Gusti Ayu Indira Chandra Mahayani Gusti Ayu Putu Dela Werdi Absari I Dewa Gede Arie Kusumaningrat I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Artha I Gede Deya Pramana I Gede Sarta I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa I Gusti Agung Putra Wiryawan I Gusti Ayu Werdhiyani I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Gede Permana Putra I Ketut Adhi Erawan I Ketut Asmara Jaya I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Made Aditya Dwi Arista I Made Fajar Pradnyana I Made Indrayana I Made Kresnayana I Made Ksema Dharma Yogata I Made Sudharma I Made Sugiarta Nugraha I Made Surya Permana Putra I Nengah Suharta I Nyoman Bagiastra I Nyoman Sumardika I NYOMAN SUWIRYANATA I Putu Adi Sentana Janantara I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Iswariyati Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Ida Bagus Rehadi Yoya Brahmana Ida Purnama Sari Kadek Devi Ayu Anggari Kadek Sarna Kadek Sarna Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Ketut Sunianingsih Dharma Yanthi Komang Gede Dianaputra M.Pd S.T. S.Pd. I Gde Wawan Sudatha . Made Bella Meisya Prihantini Nathania Agatha Lukman Nengah Suharta Nengah Suharta Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati Ni Made Desy Ariyani Ni Made Dwita Setyana Warapsari Ni Made Emilia Ayu Safitri Ni Made Trevi Radha Rani Devi Ni Putu Suci Vikansari Ni Wayan Melda Ika Damayanthi Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Edy Febriana Putu Dewi Maharani Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Indi Apriyani Ratih Wedhasari Wahyudi, Dian Barry