Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Amril Hans
Public Administration Study Program, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Hasanuddin
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Transportation Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Policy Advocacy Training for Women Victims of Violence in Maros Regency Muh Tang Abdullah; Andi Ahmad Yani; Atta Irene Allorante; Amril Hans
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Vol 7, No 1 (2021): March
Publisher : Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.504 KB) | DOI: 10.22146/jpkm.38592

Abstract

Cases of violence against women in Maros Regency are quite high. For example, in 2016, according to Department of Women Empowerment and Child Protection (DP3A) data, there were 68 cases and 21 police data cases. Likewise, divorce data in the Religious Courts are more caused by domestic violence. Of course, this social problem must be immediately addressed through local government policies. However, in fact, no policy specifically regulates the handling of this problem. Therefore, community service in the form of policy advocacy training for village women victims of violence needs to be carried out. This advocacy training was attended by 25 participants from various villages. Participants were provided with policy advocacy materials covering (1) government policies and programs on the protection of women; (2) the concept and practice of policy advocacy; (3) issues of violence and protection of women; (4) technical public speaking and lobby strategy, and (5) public opinion and press release materials. The results of the training evaluation resulted in an increase in knowledge and skills for participants after following the entire set of materials provided. Recommendations for activities are suggested to immediately take more concrete action in the form of policy advocacy to encourage the issuance of the Regional Regulation (Perda) of Maros Regency concerning Protection of Women from Violence
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Kelautan dan Perikanan (Content Analysis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014) Bachtiar Bachtiar; Amril Hans
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 2, December 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i2.2681

Abstract

Terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menimbulkan pro kontra dikalangan politisi maupun birokrasi. Dengan adanya undang-undang tersebut memangkas beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya urusan kelautan dan perikanan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek kebijakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait urusan kelautan dan perikanan dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan metode analysis content didalam kajian administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terbitnya undang-undang terbaru tentang pemerintahan daerah akan mempengaruhi struktur organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan analisis isi kewenangan untuk urusan kelautan dan perikanan dialihkan ke tingkat diatasnya sehingga pendirian dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Pemerinntah Kabupaten/Kota tidak relevan lagi. 
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN BONE Muh Tang Abdullah; Amril Hans; Adnan Nasution; Andi Ahmad Yani
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jp.v4i2.1950

Abstract

Permasalahan empirik Badan Usaha Milik Desa adalah lemahnya kapasitas kelembagaan, yang meliputi lemahnya manajemen pengelolaan, rendahnya kualitas pengelola, dan lemahnya permodalan dan regulasi yang mendukung. Sehingga membutuhkan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui metode bimbingan teknis di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut telah dilakukan pada tanggal 28-29 Agustus 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 35 peserta dari 11 Desa. Hasil yang diperoleh setelah di evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang signifikan bagi peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian materi yang disediakan. Tindak lanjut dari kegiatan ini disarankan agar pemerintah desa dan pengelola untuk mengambil kebijakan dan langkah secara teknis untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan lebih mengenali potensi bisnis inti Badan Usaha Milik Desa di setiap desa.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BPBD KABUPATEN JAYAPURA Siti Fatimah; Amril Hans; Hasbi Majid; M. Farid Idris; Elvira M. Usulu; Yuliati Kala’Padang
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v7i1.2856

Abstract

Standar Pelayanan Minimal menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana. Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang berpotensi rawan terjadi kebakaran, karena dipengaruhi kondisi topografis. Secara umum permasalahan kebakaran di Kabupaten Jayapura diakibatkan faktor geografis dan faktor manusia, sehingga penanganan kebakaran ini perlu perencanaan dan penanganan yang serius. Untuk mengurangi resiko kebakaran maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.
Unlocking the Power of Employee Engagement: Unveiling the Key Indicators in Public Sector Organizations Muhammad Yunus; Amril Hans; Andi Ahmad Yani; Sangkala Sangkala; Muhammad Nursadik; Gita Susanti; Muhammad Tang Abdullah; Andi Rahmat Hidayat
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v7i1.48894

Abstract

This article proposes to explore the concept of employee engagement in the context of regional government, finding out its antecedents and implications for organizational performance, with a case study on the Provincial Government of South Sulawesi, Indonesia. This study used a quantitative approach with a survey method to collect data from South Sulawesi Provincial Government employees with 3,799 total respondents. This study implies descriptive quantitative analysis methods in analyzing data to find out the variables that contribute to the rigorous concept.  This study analyses six main indicators in measuring the quality of Employee Engagement, namely supervisor evaluation, teamwork, growth opportunities, work-life balance, behavioral fairness, and effective communication. The results showed a high level of Employee Engagement among South Sulawesi provincial government employees, with an average overall percentage of 79.46% and the category "very high."  These results indicate high levels of employee satisfaction and engagement in achieving organizational goals. This research provides important insights into the potential and relevance of Employee Engagement in improving performance and public services in public sector organizations. These findings provide a foundation for public sector organizations to better understand and utilize employee engagement as a key to achieving excellence in public services and achieving overall organizational goals.
Co-Authors Adnan Nasution Andi Ahmad Yani Andi Ahmad Yani Andi Ahmad Yani, Andi Ahmad Andi Rahmat Hidayat Atta Irene Allorante Bachtiar Bachtiar Gita Susanti Hasbi Majid; M. Farid Idris; Elvira M. Usulu; Yuliati Kala’Padang Muh Tang Abdullah Muh Tang Abdullah Muhammad Nursadik Muhammad Tang Abdullah Muhammad Yunus Sangkala Sangkala Siti Fatimah