Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN KARIMUN ( STUDI PEMBENTUKAN PERDA PERIODE 2018 ) Azmi Azmi; M. Kurniawan M. Kurniawan
KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan legislasi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018. Masalah penelitian ini antara lain, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang membuat rancangan Perda, keterbatasan tenaga teknik penyusunan Perda. kurang lengkapnya berkas-berkas dalam penyusunan Perda. Penelitian ini merupakan penelitian metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yang dapat memberikan deskripsi lengkap mengenai hasil dari penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Karimun periode 2014-2019, dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan legislasi DPRD Kabupaten Karimun. Berhubung banyaknya jumlah populasi, maka dijadikan sebuah sampel penelitian yakni 30 orang anggota DPRD Karimun.Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Legislasi DPRD Kabupaten Karimun Periode 2014 – 2019 dalam proses penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dengan langkah-langkah, yaitu: Perencanaan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pengesahan dan Penetapan, Pengudangan. Hambatan yang dihadapi oleh sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan legal drafting pada proses penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota yaitu: Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah, Pemahaman teknik menyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang masih lemah, Perda tidak dilengkapi dengan Naskah Akademik.

Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepualauan Meranti Eko Handrian; Hendry Andry; Azmi
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan baik daerah perbatasan laut maupun daerah perbatasan darat adalah aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, kelembagaan, dan kewenangan pengelolaan serta kerjasama antar negara. Sebagai prioritas pembangunan sesuai dengan Nawa Cita Presiden, maka perlu adanya penguatan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara berwawasan lingkungan sebagai beranda depan negara yang berdaya saing tinggi. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah otonom secara geografis berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi literatur dalam rangka identifikasi upaya-upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah pinggiran, terutama kawasan perbatasan negara. Identifikasi kebijakan yang tepat dalam rangka penerapan kebijakan di kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai beranda depan negara diharapkan dapat merumuskan konsep program-program yang dapat membantu kawasan perbatasan melaksanakan urusan daerahnya dalam pengelolaan daerah perbatasan

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN UMUMDI KELURAHAN PASIR PANJANG KECAMATAN MERAL BARATKABUPATEN KARIMUN Azmi; Hafzana Bedasari; Said Nuwrun
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berawal dari masalah minimnya fasilitas alat penerangan jalan umum (PJU) di kelurahan pasir panjang. Penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang Pemda melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan (PERKIM). Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan. Guna mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas seta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan dalam peneitian ini adalah teori menurut George C Edward III. Yang didalamnya memiliki 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan, Implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Penelitian dilakukan dua siklus dimulai pada bulan mei dan juni 2020. Data penelitian diperoleh dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk memaksimalkan Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Koordinasi antara Dinas PERKIM dan Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang unutk alat penrangan jalan umum seharusnya lebih efektif dan efisien, supaya tercapainya tujuan dari Dinas PERKIM. Faktor pendukung pada penertiban PJU ini adalah perlunya izin yang dilakukan sesuai prosedur yang benar.

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM UPAYA MANFAATKAN PROGRAM TANAMAN OBAT KELUUARGA BERKELANJUTAN (STUDI KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL) Azmi; Muhammad Taufik
KEMUNTING Vol 2 No 01 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i1.271

Abstrak Peran pemerintah kelurahan dalam upaya manfaatkan program tanaman obat memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan program Tanaman obat keluarga upaya dalam melakukan untuk pemanfaatan sumber daya alam, yang salah satunya pemanfaatan lahan perkarangan yang merupakan salah satu sumber potensial penyedia lahan pangan yang bernilai gizi dan memiliki ekonomi tinggi khususnya komoditas pangan. Pemanfaatan lahan perkarangan ini dapat difokuskan pada tanaman yang menjadi kebutuhan sehari-hari meliputi umbi-umbian, tanaman obat, produk hortikultura seperti sayuran cabai, bayam ,sawi dan kacang-kacangan, Metode Penelitian di gunakan dalam buku Prof. Dr. Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, ( sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana peneliti adalah sebagai instrument terkunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi ( gabungan ), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisas, hasil Penelitian ini adalah dapat diketahuai bahwa “ peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan program tanaman obat keluarga ( studi kelurahan parit benut kecamatan meral) pemerintah kelurahan berperan dalam program tersebut Kata Kunci : Peran, Kelurahan, Program Tanaman Obat Keluarga.

IMPLEMENTASI BUDAYA ORGANISASI PADA KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARIMUN Azmi
KEMUNTING Vol 2 No 02 (2021): JULI 2021
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i02.373

Budaya Organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya dengan tujuan untuk membangun sumberdaya manusia agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran, berkomunikasi secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Budaya Organisasi pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan Budaya Organisasi pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Implementasi Budaya organisasi di Kantor Badan Pusat Statistik masuk dalam kategori baik (71,4), hal ini menunjukkan bahwa pegawai di instansi tersebut memiliki perilaku yang seragam, dan sesuai dengan aturan serta kebijakan instansi. Indikator Budaya organisasi terdiri dari involvement, Consistency, Adaptability dan Mission Dimension. Tanggapan responden adalah; Indeks pada indikator Involvement diperoleh sebesar 75% di kategori baik. Indeks pada indikator Consistency sebesar 71,1% di kategori baik. Indeks pada indikator Adaptability sebesar 74,5% di kategori baik. Indeks pada indikator Mission Dimension sebesar 73,2% di kategori baik. Maka diharapkan Implementasi Budaya Organisasi di Kantor Badan Pusat Statistik masuk dalam kategori baik, hal ini berarti bahwa instansi memiliki kemampuan yang baik dalam menangani perubahan dengan cara mendorong anggotanya untuk terus belajar dan memperluas kapasitas diri anggota guna meningkatkan nilai organisasi.

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TRI KARYA KARIMUN Fauzan Haqiqi Haqiqi; Azmi; Roli Sambuardi; Putria Rahmadani
KEMUNTING Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v3i1.505

Penelitian ini dilakukan pada PT. Tri Karya Karimun adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk rumah tangga, berkedudukan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penelitian iniakan diteliti sejauh mana peran kepemimmpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Alasan dilakukan penelitian ini karena selain belum pernah dilakukan penelitian juga karena pihak perusahaan ingin menilai kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada PT Tri Karya karimun Kabupaten Karimun dengan menetapkan 3 (tiga) variable penelitian yaitu Kepemimpinan (X1), Motivasi (X2), Kinerja Karyawan (Y). Kepemimpinan (X1 ) dalam penelitian didapati hasil berdasarkan Tabel 4.4 diketahui nilai thitung sebesar 1,897 sedangkan ttabel sebesar 1,729 dimana thitung 1,897 > ttabel 1,729, dengan tingkat signifikan sebesar 0,005 yang lebih kecil dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa varaiabel Kepemimpinan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). Kepemimpinan (X1 ) dalam penelitian didapati hasil berdasarkan Tabel 4.4 diketahui nilai thitung sebesar 1,897 sedangkan ttabel sebesar 1,729 dimana thitung 1,897 > ttabel 1,729, dengan tingkat signifikan sebesar 0,005 yang lebih kecil dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa varaiabel Kepemimpinan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y)

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS Indrawan; Azmi; Edi kurniawan
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 3 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of the study was to determine the implementation of the supervisory duties of notary positions by the Regional Notary Supervisory Council of Karimun Regency which refers to Article 1 paragraph 5 of the Ministerial Regulation number M.02.PR.08.01 of 2004 that supervision is a preventive and curative activity. Preventive activities include administrative authorities, while curative activities are activities regarding taking action against alleged violations committed by a notary against UUJN and the code of ethics. Obstacles and solutions to the implementation of the task of supervising the position of a notary by the Regional Supervisory Council of Sleman Regency has not done much outreach to related parties, including community elements, academic elements, the Indonesian police, there is no training for notary members in terms of conducting inspections, standards assessments that have not explained in detail, the lack of implementing regulations for UUJN in relation to the guidance and supervision carried out by the Notary Supervisory Council, the absence of a clear vision regarding the performance of the MPD, apart from carrying out routines once a year, and the absence of coordination between the MPD, MPW, MPP As for the Notary who violates the Code of Ethics, the Honorary Council in coordination with the Supervisory Council is authorized to conduct an examination of the violation and may impose sanctions on the violator and several differences related to technical inspections related to the notary document, so that the epan needs to gradually and carry out a work evaluation once a year regarding MPD performance

Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah Di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Azmi Azmi; Deska Zulkarnain
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2020): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Governments have an obligation to make the arrangement and control of the coastal areas as mentioned in the Act - Act No. 1 of 2014 About the Management of Coastal and Island - Small Island in Article 17 paragraph (4), which permits the location can not be given to the core area in the conservation area, sea lanes, the port area and the public beach. Then described in Law - Law No. 1 of 2014 About the Management of Coastal and Island - Small Island, namely monitoring, utilization, control, planning. Nor has the district head in this case must be able to supervise, utilize, control, and planning for development of existing dikawasannya seashores. Riau Island Province is one of the provinces in Indonesia with thousands of islands. One is that many districts Moro coastal areas so that the sub-district should be able to reduce the number of existing development dikecamatan Moro seashores. Berdaarkan where such rules are found to be indicators of control, utilization, control and planning. But in practice there are still many problems that can be seen in the field, namely the construction of the District Moro seashores are still many and such left alone, and if camat in this case as a sub-district leader was silent and no enforcement does. The purpose of this study was to mengetaui extent of camat role in the discipline of existing buildings on the seashores have been implemented or not. The focus of this research is the Moro East Village and Village Pauh, with quantitative methods. Where after conducting the research and data processing and analysis found the conclusion that the role of district head in the discipline construction of houses on the seashores in the district Moro is in the category of "less Acting", because the Head is not doing demolition on the building located on the seashores dikecamatan Moro it is because camat not do monitoring, utilization, control, and planning on coastal areas in the district Moro Karimun Regency of Riau Islands province.

Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia Azmi Azmi
Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.465 KB)

Proses pemberhentian kepala daerah berdsarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya Pemberhentikan kepala daerah dapat dilakukan dengan prasyaratan tententu sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan cacatan statistik penindakan KPK. Sepanjang Tahun 2014 sampai dengan 2019 terdapat 124 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Di tahun 2019 sendiri terdapat sejumlah yang terjerat kasus korupsi yang diberhentikan ketika masih aktif dalam masa jabatannya. Dapat di rangkum ada 10 (sepuluh) Kepala Daerah aktif yang tersandung kasus rasuah (korupsi), mereka terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Adapun tujuan dalam penelitian ini Ã¢â‚¬Å“untuk mengetahui dan Menganalisis Proses Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di IndonesiaÃ¢â‚¬Â. Untuk menjawab penelitian tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian studi literatur melalui pendekatan peraturan Perundang-Undangan, konseptual dan Perbandingan, jenis dan sumber data yang digunakan yakni data Primer dan data Skunder dengan pengumpulan data yang di peroleh dari dokumentasi-dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian penulis menganalisis seluruh data yang terkumpul secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan ditemukan proses substansi Pemberhentian Kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemberhentian kepala daerah hanya dapat dilakukan jika kepala daerah terbukti melanggar aturan hukum. Meskipun demikan masih terdapat penafsiran yang bersifat multitafsir terutama aturan yang terkait berupa: tidak dapat melaksankan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, tidak lagi memenuhi syarat kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah, pengaturan mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 sudah cukup mencangkup substansi mengenai alasan pemeberhentian kepala daerah baik dari aspek politik maupun aspek yuridis sehingga masih perlu dipertahankan.

STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING (STUDI KASUS DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN) Hafzana Bedasari; Frinda Novita; Azmi; Muhammad Taufiq Razali; Irna Shafira Landa Wana
KEMUNTING Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v3i2.650

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun bahwa masih adanya penderita stunting di Desa Pongkar. Dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Pongkar berjalan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan stunting dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting (Studi kasus di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 1984 (Sugiyono,2017). Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh David (2015) mengenai perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun belum berhasil menurunkan angka stunting di Desa Pongkar dari 2,76% tahun 2019, menjadi 7,6% tahun 2020, dan mengalami kenaikan 12,8% tahun 2021. Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Pongkar belum berjalan dengan maksimal yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya keahlian, wawasan, dan SDM yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang membidangi dalam pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, ketidaktahuan masyarakat umum akan program pencegahan dan penanganan stunting tersebut.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search