Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.528

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Politikom Indonesiana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

Dadan Kurniansyah

Unknown Affiliation

Author-ID : 3563563

Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT KELURAHAN UTAMA KOTA CIMAHI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Dadan Kurniansyah
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKSengketa antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap sebidang tanah di Desa Cincin Kabupaten Bandung menimbulkan konflik yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sumber konflik, sikap pihak-pihak yang terlibat, campur tangan pihak lain yang terlibat dan mengetahui hasil akhir yang diharapkan semua pihak yang terlibat dalam konflik antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa sumber konflik adalah sengketa/ perebutan hak kepemilikan tanah yang berada di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Sikap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan yang berbeda mengenai hak atas tanah, intervensi dan mediasi yang kurang proaktif serta perbedaan hasil akhir yang diharapkan semua pihak yang terlibat konflik.Kata Kunci : konflik, sikap pemerintah dan mediasi

Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamini/Pommini di Kabupaten Karawang Tahun 2018 Dadan Kurniansyah; H. Lukmanul Hakim
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Persyaratan menjadi Sub Penyalur BBM yang diatur oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalu Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 belum didukung kebijakan Daerah dalam kebijakan perijinan usaha bidang minyak dan gas yang menjadi kewenangannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 terhadap pelaku usaha Pertamini/Pom Mini di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Karawang. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan BPH Migas membangun kemitraan hanya sampai SPBU dan belum mencapai Sub penyalur, yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha pertamini/POM Mini menyebabkan legalitasnya tidak diakui. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang hanya mengawasi dan tera terhadap akuratisasi mesin SPBU sesuai Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan dan tidak mengakui keberadaan para pelaku usaha Pertamini/POM Mini. Kedua, Pilar intepretasi. Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pengaturan penyaluran BBM tertentu maupun penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas, yang bertolakbelakang dengan pemahaman pihak pelaku usaha pertamini/POM Mini yang memiliki kesepakatan dengan pihak pemerintah desa/kecamatan setempat. Ketiga, pilar penerapan. Penerimaan masyarakat terhadap pelaku usaha pertamini/POM Mini di Kabupaten Karawang cukup baik dan merasa terbantu serta menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat dan pengawasan dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhambat oleh belum adanya pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Kewenangan, Sub Penyalur

Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017 Dadan Kurniansyah
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Cimahi City is one of the three regions that carried out national concurrent election in West Java Province. The victory of the pair Ir. H. Ajay M. Priatna, MM and Lieutenant Colonel (Ret.) Ngatiyana as determined by KPU on February 23, 2017 must undergo a long journey towards the inauguration for 9 (nine) months plus 6 (six) months of the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) for 2017-2022. Thus, the government for the 2017-2022 period only has 4 (four) years effective time to carry out its vision and mission. This study will review the synchronization of development planning after simultaneous regional head elections in Cimahi City in 2017, with descriptive methods through a qualitative approach. The source of research data is a group of government officials involved in the synchronization process. The study concluded that the synchronization of development planning in Cimahi City was in accordance with the legislation governing regional planning, the synchronization process of development planning was in transition to leadership which affected the drafting of the RKPD 2018 which became the basis for the RAPBD KUA-PPAS 2018 document. Although there are still human resource capacity constraints and an understanding of the technical division employee and the budget burden for 2018, the synchronization pattern of program priorities becomes a strategy to achieve leadership effectiveness Mayor/Vice Mayor of Cimahi Period 2017-2022.Keywords: synchronization, leadership transition and development planning

Co-Authors Anasya Nurlita Fahrani Bayu Mahardika Dede Badrudin Dewi Noor Azizah Elly Fitriyani Evi Priyanti Evi Priyanti Priyanti Febri Rohiman Hidayat Febrian Marudut Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Firdaus Yuni Dharta Gun Gun Gumilar H. Lukmanul Hakim Hanny Purnamasari Haura Atthahara Hikmah Fauziah Kirana Puspamurty Kristofer Sahala Tua Butar Butar Made Panji Teguh Santoso Mochamad Faizal Rizki Muhamad Mahrus Zamzami Muhammad Fahrul Adly Muhammad Ramdhan Sampurna Mulida Rizki Tamia Mutiara Elvina Sairin Nunik Syauqina Ratna Sugiyana Riko Riko Rizaldi Rizaldi Sopyan Resmana Adiarsa Toto Prasetyo

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Politikom Indonesiana

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Politikom Indonesiana