Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.501
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Journal of Government and Civil Society Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan POLITICO Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan JPPM: Journal of Public Policy and Management Journal of Government and Political Issues TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Nuryanti Mustari
Universitas Muhammadiyah Makassar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Model Implementation Trap of Policy New Student Acceptance Zoning System in Makassar City Nuryanti Mustari; Rudi Hardi; Amir Muhiddin
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3225

Abstract

Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study.  The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan  , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas. 
Pengaruh Impersonalitas Terhadap Kepuasan Masyarakat di RSUD Syeh Yusuf Kabupaten Gowa Hardianti Hardianti; Nuryanti Mustari; Hafiz Elfiansya Parawu
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.2.2.2018.123-137

Abstract

The purpose of this study is to know the influence of impersonality onpublic satisfaction in RSUD Syekh Yusuf Gowa Regency. This research used quantitative method with survey type using simple random sampling with measurement of research instrument is done by likert scale. The data analysis technique research was descriptive statistical analysis techniques and simple regression analysis techniques with the help of SPSS version 21 software applications. The results found that Impersonalities impact on Public Satisfaction in RSUD Syeh Yusuf Gowa Regency using Simple Regression Equation Model concluded that, the value of Constant (a) amounted to5,475, meaning if Impersonality (X) value 0, then the result of Public Satisfaction (Y) the value was positive that is 5,475. And increasing the value of Impersonality (X) then the value of Public Satisfaction (Y) will increase means there was influence between Impersonalities and Public Satisfaction in RSUD Syeh Yusuf Gowa Regency. Role (R Square) Impersonality (X) on Public Satisfaction (Y) in RSUD Syeh Yusuf Gowa Regency, hence R Square value amounted to 0,520 or 52%. Thus, Impersonality (X) has an influence on Public Satisfaction (Y) in RSUD Syeh Yusuf Gowa Regency amounted to 52%, while the rest amounted to 48% obtained from 100% - 52% = 48% unobserved variables.
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Buakkang Nuryanti Mustari; Muhammad Yahya; M Amin
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 1, No 3 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.868 KB) | DOI: 10.31764/transformasi.v1i3.5618

Abstract

Covid 19 sebagai sebuah pandemi global memiliki signifikansi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu banyaknya sektor- sektor terdampak covid-19 menyebabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat yang kemudian memantik semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pada akhirnya berpotensi menjadi bom waktu untuk tumbuh kembangnya praktek money politic sampai kepada masyarakat bawah (grassroot) jika tidak diatasi mulai sekarang. Berdasarkan data Bawaslu RI dan olahan data Nvivo 12 plus, Sulawesi Selatan tercatat sebagai daerah dengan dugaan penyimpangan praktek politik uang terbanyak di Indonesia. Masyarakat cenderung permisif terhadap money politic disebebakan beberapa faktor antara lain kemiskinan, pendidikan dan kebudayaan. Demikian halnya permasalahan yang terjadi pada lokasi mitra Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa antara lain minimnya pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi yang diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dimana sebagian besar masyarakat tidak tamat pendidikan dasar (62,64%). Disamping itu, rata-rata pekerja masyarakat adalah petani, buruh tani, tukang batu, buruh bangunan (blue collar employee) yang tidak membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, serta kondisi infrastruktur pedesaan jalan, pasar dan jaringan internet yang tidak memadai. Kondisi inilah yang rawan menumbuhkembangkan praktek money politic, sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya money politic dari persepektif komunikasi dan islam. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menemukan sebuah resolusi dalam mengatasi fenomena berkembangnya praktek Money politic di masyarakat bawah yang seringkali muncul menjelang pesta demokrasi baik di tingkat Nasional maupun Daerah bahkan di tingkat desa. Dengan melakukan kegiatan pengabdian Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Penguatan Civic Literacy dalam mewujudkan Desa Anti Money Politic di Masa Pandemi Covid-19 diharapkan akan meningkatkan kesadaran perilaku politik masyarakat meskipun dengan sumber daya masyarakat yang masih rendah. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan memberikan Pendidikan politik atau sosialisasi politik di setiap perkumpulan warga masyarakat bahwa praktek Money politic merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi. Selain itu, melakukan penguatan civic literacy berbasis forum warga yang dilakukan sekali dalam sebulan; Melakukan pendampingan tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan menyiapkan posko pengaduan apabila mendapati praktek politik uang; melakukan pembentukan dan pembinaan majelis taklim untuk penguatan nilai- nilai spiritual masyarakat; serta memberikan pelatihan pemanfaatan TIK dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang kepemiluan.
PENGARUH PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO Fitriany S.; Abdul Mahsyar; Nuryanti Mustari
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5137

Abstract

Isu penting yang berkembang di tengah-tengah geliat perkembangan profesi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah masih relatif rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh pegawai negeri sipil bila dibandingkan dengan karyawan-karyawan swasta atau BUMN. Bahkan banyak pihak yang mengkambing hitamkan aspek gaji sebagai faktor penyebab pada rendahnya integritas pegawai negeri sipil, termasuk penyebab terjadinya korupsi atau penyelewengan-penyelewengan kekuasaan dan wewenang dalam lingkungan kerjanya. Terkait hal  tersebut  Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan kebijakan terkait upaya untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  kinerja  dari PNSD yaitu  dengan memberikan  tunjangan kinerja daerah (TKD) berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh PNSD. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menguji tingkat ekspalanasi. Tipe penelitian ini adalah asosiatif yaitu menghubungkan dua variabel atau lebih, sedangkan sesuai prosesnya dan jenis datanya penelitian ini besifat kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Kompensasi finansial langsung yang diterima pegawai berupa insentif, dan Uang Tambahan Penghasilan yang dibayar berdasar prestasi kerjanya, pembayarannya sering tidak memuaskan pegawai, sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan pegawai sering tidak dapat terpenuhi, 2) Kompensasi finansial tidak langsung yang diberikan kepada pegawai masih sering adanya keluhan pada kualitas layanan asuransi kesehatan terutama berkaitan dengan pengadaan obat-obatan bagi pegawai yang sakit. Sedangkan dari segi fasilitas kerja, cukup memuaskan, 3) Kompensasi non finansial, masih adanya pegawai yang merasa tidak adil dalam pengangkatan dan penempatan pegawai dalam jabatannya. Sedangkan lingkungan kerja terdapat iklim yang cukup kondusif dalam bekerja, dan 4) Hasil uji hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai, di mana nilai koefisien regresi memperlihatkan bahwa setiap peningkatan kompensasi pegawai akan diikuti oleh kenaikan kepuasan kerja  mereka dalam bekerja, dalam arti bahwa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pegawai, baik kebutuhan fisiologis berupa kompensasi langsung (berupa uang) maupun kompensasi dalam bentuk tidak langsung (pengembangan karier) berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja pegawai.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALAR Nur Firman; Nuryanti Mustari; Nurbiah Tahir
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 2 (2020): PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i2.4567

Abstract

This study aimed to determine and analyze the influence of transformational leadership style on employee discipline in the Office of Population and Civil Registry of Takalar Regency. This study used a descriptive study using quantitative methods and approaches that described the transformational leadership style of employee discipline in the Office of Population and Civil registry of Takalar Regency. The population in this study were all employees in the Office of Population and Civil Registry of Takalar  regency as many  as 50 people, civil servants were 30 people and 20 honorary. Sampling technique used saturated sampling. The results showed  that the transformational leadership style  had a positive and significant effect on employee discipline at the Office of Population and Civil Registration, with an R square coefficient of 0,524, meaning  52.4% of the leadership style affected employee discipline at the Office of Population and Civil Registration at Takalar Regency.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA MAKASSAR Ahmad Syawal; Muhlis Madani; Nuryanti Mustari
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.5941

Abstract

ABSTRACT The present study aims to understand and analyze implementation of sustainable food agriculture land protection policies in Makassar city. This study uses qualitative method through case-study approach, and uses observation instruments, interviews and documentation to collect data. Informants were selected by purposive sampling, which is furthermore analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The result obtained from this research figures out that Makassar city government does not have a Regional Regulation (PERDA), that organize spatial planing of Makassar city (RTRW) regarding the protection of sustainable agricultural food land in Makassar City. Meanwhile, there is Regional Regulation number 4 of 2015 concerning regional spatial planning of Makassar city which explains that there is an area in Makassar for agricultural area, as regulate in article 72 paragraph (2) that some of the Biringkanaya sub-districts with an area 168,79 hectares is only as a planed or as a cultivated agricultural area which is still in the planning stage, and can be transferred or managed to other things later. The Makassar city government is still in the process of ownership of agricultural land in Makassar city, and is still in the stage of budgeting and formulating a plan to procure a sustainable agricultural food protection area in Makassar City which will be included in the preparation of the new Makassar City regional regulations.Keywords: Policy, Land conservation, Agriculture             
KINERJA PEGAWAI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POKOK BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Irnawati Sanre Gunawan; Nuryanti Mustari; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhui bagaimana Kinerja dan upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok badan pengelola keuagan dan asset daerah kabupaten jeneponto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan istrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1)  Kualitas kerja (2)  Kerjasama;  (3) Loyalitas.(4) Tanggung jawab  kemudian dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai yaitu; 1). Kemampuan Kinerja Pegawai atas  Laporan Keuangan  (CaLK)  mengacu pada Standar, yaitu; mampu memahami Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (2) Peningkatan Kompetensi Pegawai, yaitu; meningkatakan kompetensi pegawai yang dilakukan dapat memperdalam  dan memperluas  kemampuan kerja,  dan ,  SKPD  harus  memiliki SDM  yang  berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, sering mengikuti  pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bagian keuangan. (3) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai, yaitu; memberikan  tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan  yang obyektif  dengan  memperhatikan  kemampuan  keuangan  daerah  dan  memperoleh persetujuan  DPRD. 
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG Indrayani Tawang; Muhammadiah Muhammadiah; Nuryanti Mustari
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 2 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i2.3583

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis collaborative governance dalam mengatasi limbah industri pabrik gula di Kota Makassar, menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah, masyarakat, dan swasta belum melakukan collaborative governance secara maksimal dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik gula. Cara pengolahan limbah industri pabrik gula masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Belum ada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengolahan limbah tersebut. Limbah yang dihasilkan merugikan warga masyarakat, sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat sekitar pabrik. Pabrik Gula PT. Makassar Tene.
PENGARUH PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Enny Agustina; Abdul Mahsyar; Nuryanti Mustari
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5135

Abstract

AbstrakPendayagunaan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih sering terlihat adanya pegawai yang melaksanakan tugas kurang sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan organisasi, baik terhadap penggunaan waktu kerja maupun terhadap prosedur-prosedur kerja yang ada, seperti datang terlambat dan pulang lebih cepat serta menyimpn dari prosedur-prosedur kerja yang ada. Data yang didapatkan di lapangan dianalisis secara deskriptif dan didukung oleh data kuantitatif, menggunakan nilai persentase dan analisis rata-rata. Hasil penelitian yaitu 1) Pengawasan preventif di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan indicator pada disiplin kerja oleh pegawai, berjalan baik, yaitu umumnya menggunakan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat usaha-usaha yang cukup signifikan dari pegawai negeri untuk mentaati jam kerjanya; 2) Tindakan pengawasan represif, maka berbagai tindakan yang dilakukan untuk mendisiplinkan pegawai dalam mentaati prosedur dan mekanisme kerja adalah meminta pegawai yang bersangkutan untuk menghadap langsung ke atasan, dan memberikan teguran peringatan dan bilamana itu belum ditaati, maka dilimpahkan ke pejabat Pembina kepegawaian melalui identifikasi masalah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi laporan disiplin pegawai.
Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan Nurul Rahmi Aulia; Nuryanti Mustari; Nursaleh Hartaman
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.1045

Abstract

Upaya pemerintah Kota Wilayah Tarakan dalam kewaspadaan terhadap virus covid-19 ini mengeluarkan peraturan walikota yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementrian Kesehatan yang tertuang dalam UU NO.17 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya pro dan kontra dimasyarakat terkait pelaksanaan PSBB ini menimbulkan berbagai dinamika. Penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika kebijakan yang dihadapi pemerintah kota Tarakan pada penerapan (PSBB) penanganan covid-19 untuk menekan angka penularan covid-19 di Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan Evaluasi dan pemantauan terhadap efektifitas pelaksanaan PSBB. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian secara daring, dan dengan menggunakan data sekunder sebagai analisis utama penelitian. Hasil Penelitian menujukkan bahwa Selama Pelaksanaan PSBB Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan evaluasi di masyarakat dan ditemukan beberapa aturan yang dikeluarkan belum berjalan dengan tertib salah satunya yang paling banyak ditemukan pelanggaran pada akses laut (baik itu masyarakat, ASN, bahkan anggota dewan). Penerapan 3M juga belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran untuk menggunakan masker pada saat diluar rumah. Berbagai dinamika yang terjadi, Pemkot Tarakan sebisa mungkin mencari solusi yang tanggap terhadap permasalahan seperti yang terjadi pada pengiriman swab dari Kabupaten Nunukan ke Surabaya yang harus melalui Kota Tarakan.
Co-Authors Abdillah Abdillah Abdul Mahsyar Ahmad Harakan Ahmad Syawal Ahmad Taufik Amir Muhiddin Dewi Fortuna A.M.Nur Eko Priyo Purnomo Enny Agustina Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fitriany S. Hafiz Elfiansya Parawu Hardi, Rudi Hardianti Hardianti Hartaman, Nursaleh Herman Herman Indrayani Tawang Inrinofita Sari Irnawati Sanre Gunawan Jaelan Usman Kiki Angreni Lukman Nul Hakim Amran Saputra M Amin M Ardiansyah Fahrezi Ali Marwah Yunida Alamin Muh Hasbi Azis Agani Muhammad Yahya Muhammadiah Muhammadiah Muhlis Madani, Muhlis Nur Firman Nur Khaerah Nurul Rahmi Aulia Rafika Abrianti Rosmita Rosmita Suardi Suardi Suswanta Tahir, Nurbiah Ulfiah Syukri