Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MEDIA POHON BERHITUNG UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR Siti Kurniati; Melkyanus Bili Umbu Kaleka; Maria Alberta Liza Quintarti
Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : LPPM Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/mahajana.v1i1.722

Abstract

Learning from home is a step taken in dealing with conditions that occur due to Corona Virus 19. One of the methods applied is to form study groups with varying frequency of teacher visits. This of course requires energy and time so that learning is more effective and efficient. Lack of mentoring by the teacher causes students to spend time playing. Through real work lectures, students of the Elementary School Teacher Education study program developed an innovative learning media, namely a counting tree to increase the learning activities of grade 1 elementary school students. This solution is taken so that students can fill their learning time while playing. The expected results after this service activity, teachers and parents can use learning media to guide students at home, and enable teachers to innovate in developing learning media.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 Maria Alberta Liza Quintarti
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 4: September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.197 KB) | DOI: 10.47492/jip.v1i4.155

Abstract

Peredaran barang dan jasa saat ini tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan negara tertentu saja, tetati telah menembus batas-batas negara, perbedaan sosial, budaya, ras, agama, dan ideologi. Disamping itu, globalisasi perdagangan dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang ditawarkan. Kondisi yang demikian pada satu pihak akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun di sisi lain, keadaan tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan atau kerugian bagi konsumen. Undang-undang No 8 Tahun 1999 memberikan batasan bagi pelaku usaha dan konsumen, juga memberikan secara khusus tugas dan langsung mengenai perlindungan konsumen, seperti yang tercantum di dalam pasal 45 Undang-Undang tersebut di atas. Dilihat dari segi perdata atau aspek perdata, apabila barabg atau jasa yang dikonsumsinya menimbulkan kerusakan, pencemaran dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Gugatan tersebut dapat diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dan tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dalam UUPK pelanggaran-pelanggaranyang dilakukan pelaku usaha juga diancam dengan pidana baik berupa pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan dalam Pasal 62 UUPK.
PENJUALAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL (MOKE) OLEH MASYARAKAT DESA ILEPADUNG DI TINJAU DARI PASAL 300 AYAT (1) Ke-1e KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Maria Alberta Liza Quintarti
MEDIA BINA ILMIAH Vol 14, No 12: Juli 2020
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v14i12.819

Abstract

Tujuan di lakukan penelitian ini adalah untuki mengetahui Penjualan Minuman Keras Tradisional (Moke) Oleh Masyarakat Desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Di tinjau Dari Pasal 300 Ayat (1) Ke-1e Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jenis dalam penelitian ini adalah empiris dan pendekatannya adalah yuridis sosiologis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penjualan minuman keras tradisional (moke) yang dilakukan oleh masyarakat desa Ilepadung kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian bahwa di desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Telah terjadi pertentangan dalam penjualan minuman keras tradisional (moke) di tinjau dari  pasal 300 ayat (1) ke-1e kitab undang undang hukum pidana. Penjualan yang di lakukan oleh masyarakat desa Ilepadung di lakukan secara sengaja tanpa memiliki surat izin usaha kepada orang dewasa maupun anak di bawah umur. Jika terjadi penertiban aktivasi penjualan minuman keras oleh PPNS atau Pol PP maka masyarakat akan menyembunyikan jualan minuman keras tradisionalnya dalam toko pakaian atau toko makanan. Kesimpulan penjualan minuman keras tradisional (moke) oleh masyarakat desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur di tinjau dari pasal 300 ayat (1) ke-1e Kitab Undang Undang Hukum Pidana sudah terjadi pertentangan. Meskipun begitu ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat desa Ilepadung kecamatan Lewolema tetap menjual minuman keras tradisional (moke) yaitu faktor interen terdiri dari sosial budaya, faktor agama faktor ekonomi dan faktor pendidikan dan faktor eksteren terdiri dari penegak hukum dan sosialisasi peraturan hukum oleh pemerintah.
Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012: Criminal Law for Minors Perspective of Law Number 11 of 2012 Christina Bagenda; Ana Maria Gadi Djou; Maria Alberta Liza Quintarti; Yohanes Don Bosco Watu; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i8.1940

Abstract

Pergaulan bagi anak akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. apabila anak dibawah umur melakukan Tindakan pidana semisal pembunuhan, diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversi dan pidana penjara ½ dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidananya dan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal ataukah masih hidup.