Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan
Zaenal Arifin Dilaga
Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kebijakan Pemerintah Mengenai Standardisasi Produk Makanan Dan Minuman Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Moh. Saleh; Zaenal Arifin Dilaga; Khairus Febryan Fitrahadi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.24

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan standarisasi produk oleh pemerintah yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kedua pendekatan ini menitik beratkan pada hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif dan bagaimana pandangan para ahli tentang Standarisasi (SNI) yang berkaitan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat perkembangan ekonomi selama 30 tahun yang lalu menunjukkan keberhasilan tersebut diakui bahwa dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun keberhasilan itu diakui sebagaian besar memenuhi standar mutu/kualitas sehingga cenderung merugikan konsumen bahkan konsumen bukan saja rugi materi (uang) tetapi rugi fisik (kerancunan, cacat bahkan kematian). Kerugian yang diderita konsumenbaik materi danfisik kurang mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menjual yang tidak memenuhi standar mutu barang bahkan ada yang memalsukan barang
Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeure Sahruddin Sahruddin; Diangsa Wagian; Zaenal Arifin Dilaga
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.709 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.7

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penetapan terjadinya keadaan force majeure dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab kontraktor atas risiko musnahnya bangunan sebelum serah terima sebagai akibat dari terjadinya force majeure dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1). Dalam hal muncul suatu peristiwa atau keadaan kahar/keadaan memaksa, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan tersebut dapat diterima maupun ditolak oleh PPK. 2) Jika musnahnya bangunan/gedung tersebut disebabkan kesalahan kontraktor maka risiko ditanggung oleh kontraktor sendiri, namun jika musnahnya barang/bangunan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau murni disebabkan karena disebabkan karena terjadinya force majeure maka risiko ditanggung masing-masing pihak, baik kontraktor maupun pemilik proyek, sehingga mengembalikan keadaan seperti seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak. Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa force majeure (keadaan kahar/keadaan memaksa) telah menjadi penyebab musnahnya bangunan/gedung proyek sebelum dilakukan serah-terima kepada pemilik proyek. Jika tidak mampu membuktikan bahwa force majeure menjadi penyebab musnahnya objek PBJ, maka Penyedia bertanggung jawab untuk menyerahkan banguna/gedung diperjanjikan. Kata kunci : objek pengadaan, serah terima pekerjaan, force majeure
Penyuluhan Hukum Tentang Pekerja Migran Indonesia Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Zaeni Asyhadie; Zaenal Arifin Dilaga; Rahmawati Kusuma
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.52

Abstract

Selama ini di masyarakat pedesaan wilayah Indonesia muncul anggapan, bahwa bekerja di Luar Negeri sebagai pekerja migran amatlah berbelit-belit sehingga banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri dilakukan secara illegal. Dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di atas Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan penyuluhan di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 September 2020. Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.
Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Diangsa Wagian; Sahruddin Sahruddin; Zaenal Arifin Dilaga
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.58

Abstract

Masyarakat yang telah melakukan perkawinan secara di bawah tangan banyak yang menginginkan perkawinan mereka dilakukan itsbat nikah. Namun demikian tidak banyak yang mengetahui bagaimana istbat nikah itu dilakukan. Hal ini menyebabkan keengganan sebagian masyakat untuk melakukan itsbat nikah. Jika hal ini dibiarkan maka akan berakibat semakin banyaknya perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang syarat-syarat pengajuan itsbat nikah menurut ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara pengajuan itsbat nikah. Persoalan syarat-syarat pengajuan itsbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Desa Secara Swakelola Menurut Peraturan Lkpp Nomor 12 Tahun 2019 Diangsa Wagian; Zaenal Arifin Dilaga; Sahruddin Sahruddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.59

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa desa secara swakelola dan apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut telah sesuai atau tidak dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian yuridis mengkaji dan menganalisa asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan tentang yang relevan dengan perlindungan hokum terhadap kontraktor dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di level pelaksanaannya, masih banyak dari norma-norma yang terdapat di dalam peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 yang belum terimplementasi dengan baik. Di antara beberapa sebabnya adalah lemahnya sumber daya manusia dan peraturan itu sendiri yang belum dipahami secara baik oleh pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa secara swakelola.
Co-Authors Diangsa Wagian Diangsa Wagian, Diangsa Khairus Febryan Fitrahadi Moh. Saleh Rahmawati Kusuma Sahruddin Sahruddin Sahruddin Sahruddin Zaeni Asyhadie