Garuda - Garba Rujukan Digital

Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris Arief Rahman; Zaeni Asyhadie; Shinta Andriyani; Diman Ade Mulada
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.21

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pendaftaran hak atas tanah yang belum dibagi waris yang didaftarkan oleh seorang ahli waris dan mengkaji kekuatan sertifikat yang proses penerbitannya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya yang berhak. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis pendaftaran hak atas tanah yang belum dibagi waris yang dilakukan pendaftaran oleh seorang ahli waris adalah tidak diperbolehkan secara hukum karena terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan pembagian warisan antar ahli waris yang dibuktikan dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu. Sehingga atas dasar itu kemudian ahli waris yang diberikan hak atas tanah tersebut melakukan kegiatan pendaftaran tanah di kantor badan pertanahan yang berwenang dan kekuatan sertifikat yang proses penerbitannya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya yang berhak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun tidak berlaku ketentuan ayat (2) nya karena proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara itikad tidak baik sehingga pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut meskipun jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut telah lewat.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sigalo Dharma Putra; H. Zaeni Asyhadie
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Most people with disabilities do not have a decent life because they do not have the opportunity to work. This fact contradicts the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which states that persons with disabilities are entitled to equal opportunities and treatment to work in accordance with Janis and their level of disability, education and abilities. The problem is, the provisions regarding workers with disabilities are not regulated in the main Manpower Act, namely Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The type of research used is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. And it can be concluded that there has been an inconsistency between laws and regulations and a legal vacuum regarding the right to work for workers with disabilities in the Manpower Act.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. INDOCARE PACIFIC CABANG LOMBOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA M. Ali Pahmi; H. Zaeni Asyhadie
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan sosiologis.Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KURIR ATAU PENGANTAR BARANG : (Studi Ginta Cargo Logistik) Ari Junaidi; H. Zaeni Asyhadie
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penerapan pelaksanaan peraturan terkait waktu kerja, mengaso, cuti, upah dan jaminan sosial tenaga kerja terhadap pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir baik itu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Perlindungan Hukum Jasa Pengangkut Barang (PORTER) Dalam Pendakian Di Taman Nasional Gunung Rinjani Rezah Pahlevi; H. Zaeni Asyhadie
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.674 KB)

This research aims to study the legal protection against the portersin climbing National Park of Rinjani Mountain as well as the factors that affect such legal protection.This study is an empirical legal research that uses facts taken from human behavior.This research shows that: there are still many portersdo not have a licence as a porter from the Office of National Park of Rinjani Mountain which results in lack of legal protection which can be provided by trekking organizers, whereas working as a porter is a high-risk job for the reason that the terrain traversed is very steep, namely the mountain.

KAJIAN TENTANG ITSBAT NIKAH DAN ANALISIS PERMASALAHAN YURIDIS DALAM HUKUM NASIONAL Lalu Hadi Adha; H. Zaeni Asyhadie; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Itsbat nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian atau hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengajuan permohonan itsbat nikah ini khusus bagi yang beragama Islam, terutama bagi mereka yang tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan: a) Dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya aktanikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurt UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengabdian ini kami bersama tim telah memberikan informasi dan pengetahuan tentang prosedur Itsbat Nikah serta tujuan pentingnya dilaksanakan Itsbat Nikah pada masyarakat yang perkawinanya belum tercatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Terhadap Pekerja/Buruh Di Pt.Semen Indonesia Distributor Lombok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lalu Gilang Arnawa; H. Zaeni Asyhadie
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study aims to determine how the rights and obligations of workers/laborers in PT. Semen Indonesia Distributor Lombok in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and to find out factors that hinder the implementation of the rights and obligations of workers/ laborers who work at PT. Semen Indonesia Distributor Lombok. This research is an empirical normative legal research. This study concludes that the implementation of workers' rights has been carried out well. However, there are also workers' rights that are still not maximized, namely the right to social security for non-permanent workers, and regarding occupational health and safety (K3), it is necessary to have stricter regulations and supervision. from related parties in order to achieve a balance between the rights and obligations of workers.

Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Karena Adanya Program Rekonstruksi Tenaga Kerja (RTK) Pada Perusahaan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara : Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mtr Opi Susanti; H. Zaeni Asyhadie
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The purpose of this study is to find out the judge’s legal consideration when deciding on the termination of work agreement based on positive law in Indonesia and to find out the right of workers after the termination of work contract with the company. The research method in this research uses the juridical-normative research method. The result of this study showed that the judges in the court had decided on the termination of the work contract between PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT with their six workers based on Article 1 paragraph 15 and Article 164 paragraph 3 Act Number 13 of 2003 concerning Manpower. The implementation of Article 1 Number 15, in this case, is correct, whereas the implementation of Article 164 paragraph 4 is rather not correct, because the Indonesia Constitution Court had decided this article contrary to Indonesia National Constitution in the Case Number: 19/PUU-IX/2011 20 June 2012. The workers’ rights that they have after the termination of the work contract are in the form of severance pay, service pay, and compensation for workers’ rights based on Industrial Work relation Court in Mataram National Court Number 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mtr. This court decision is according to Article 156 Act Number 13 of 2003 concerning Manpower.

POLA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA WAJIB SEBAGAI PILIHAN PARA PIHAK DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHANNYA Rahmawati Kusuma; Zaeni Asyhadie; Lalu Hadi Adha
The Juris Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i2.305

Efforts to provide legal protection for workers/labourers in an employment relationship are a follow-up to the enforcement of human rights. The acknowledgment of equality before the law between employers and workers/labourers is a juridical consequence of the meaning contained in Article 27 of the 1945 Constitution, so Iman Soepomo (1985: 7) wrote, "that juridically the relationship between workers and employers in carrying out work relations have the same position, in the sense that they can exercise freely. This unequal position between workers/ laborers and employers often creates conflicts, employers provide/issue policies or regulations which according to their considerations are good and accepted by workers/laborers. However, sometimes workers/laborers have different views from employers, so the result is predictable, it will lead to conflicts or disputes; which is in the Act. No. 13 of 2003 concerning Manpower is called the Industrial Relations Dispute. With this, research will be conducted on what are the factors that underlie the disputing parties in choosing the pattern of compulsory dispute resolution as an option in resolving industrial relations disputes. So to find out the factors that underlie the disputing parties in determining the pattern or method of compulsory settlement as a way of resolving their industrial relations disputes.

Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Lalu Adi Adha; Zaeni Asyhadie; Rahmawati Kusuma
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, namun resiko yang harus ditanggung juga sangat besar. Kerentanan buruh migran sudah dialami sejak masa perekrutan di daerah asal. Proses ini merupakan awal dari mata rantai eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia. pekerja migran di luar negeri sangat membutuhkan perlindungan dari negara salah satu bentuk perlindungan itu yakni pemberian jaminan sosial. Kebijakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan meliputi pelindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran pelindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan bentuk perlindungan yang di peruntukan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar Negeri dengan tujuan menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Beberapa implementasi kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara umum tertuang dalam UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dan lebih kongkrit tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menggantikan Peranturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.Key Word : Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indones

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search