irfan setiawan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Media Birokrasi

Manajemen Pemerintahan Kecamatan Dalam Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Irfan Setiawan
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i1.2403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis manajemen pemerintahan kecamatan dalam mendukung penerapan protokol kesehatan pandemi Covid di Kecamatan Wirosari, dan untuk mengkaji dan mengetahui dukungan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep manajemen Terry (1971) untuk mendeskripsikan penyelenggaraan manajemen pemerintahan kecamatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Guna memperoleh informasi yang jelas, peneliti menggunakan teknik pengumplan data melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi terhadap sumber data yang berasal dari para aparat di Kantor Kecamatan Wirosari, pegawai Puskesmas, aparat instansi vertikal, lurah dan kepala desa desa serta masyarakat di Kecamatan Wirosari. Data Hasil penelitian menunjukkan Manajemen pemerintahan Kecamatan dalam mendukung penanganan protokol kesehatan di Kecamatan Wirosari berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan di Kecamatan Wirosari.Dukungan pemerintah kabupaten berjalan dengan baik pada segi dukungan kebijakan, sementaraa untuk dukungan anggaran kegiatan tidak didukung secara khusus dengan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan.Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan; Kecamatan; Protokol kesehatan; Pandemi Covid.
Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19) Irfan Setiawan; Christin Pratami Jesaja
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2744

Abstract

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Salah satu kasus yang terjadi belakangan ini dan cukup memprihatinkan ialah kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi virus corona. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perilaku korupsi bantuan sosial oleh para aparatur pemerintahan di tengah pandemi virus corona, Penanganan tindakan korupsi aparatur pemerintahan Indonesia, dan Upaya untuk meminimalisir tindakan korupsi bantuan social di Indonesia. Penelitian ini memadukan konsep Kast, Rosenzweig, 1970 mengenai perilaku yang didasarkan motivasi, konsep McClelland, 1985 mengenai dorongan dasar motivasi & konsep GONE dari Jack Bologne, 1993 mengenai penyebab korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dan kepustakaan (pengumpulan data pustaka) dengan melakukan analisis secara sistematis dari semua data terkumpul yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan, disamping itu penulis juga mewawancarai tenaga ahli baik dari penyuluh anti korupsi maupun pengkaji masalah sumber daya aparatur. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat besar karena dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan negara, serta butuh penanganan serius untuk mengatasi atau meminimalisir keberadaannya. Korupsi bisa terjadi karena cara pandang seseorang akan kekayaan yang salah, ketamakan, adanya peluang, kebutuhan, penyalahgunaan kekuasaan, tidak adanya nilai-nilai integritas dan nasionalisme, ketidaktegasan hukum, dan pandangan terhadap hukum. Salah satu contohnya ialah kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial saat pandemi virus corona yang menyebabkan kerugian besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal ini dapat dilakukan dengan memberi edukasi sejak dini akan nilai-nilai anti korupsi, menegakkan hukum yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui terjadinya tindakan korupsi. Kata Kunci: Perilaku Korupsi, Aparatur Pemerintah, Bantuan Sosial, Pandemi COVID-19
Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Irfan Setiawan; Diva Wira Kusuma
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3560

Abstract

Anak-anak yang mengalami keterbatasan dalam kegiatan sehari-hari sering diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas. Walaupun pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa kebijakan seperti Pusat Informasi dan Layanan Difabel dan Dinas Sosial Kabupaten Purworejo yang memiliki unit layanan khusus bagi difabel, namun pelayanan publik bagi orang dengan disabilitas masih belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan publik pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo. Penulis menganalisis fenomena tersebut dengan konsep pelayanan publik Denhardt dan Denhardt. (2003). Metode Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi kepada sumber data yaitu pemerintah daerah, penyandang difabel, dan organisasi non pemerintah. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo telah memberikan fasilitas yang ramah difabel seperti Unit Layanan Difabel, trotoar taktis, Ram Ramp, toilet difabel, pintu otomatis, lift, transportasi umum, dan program bantuan teknologi asistif. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti minimnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel, sarana prasarana yang belum sepenuhnya efektif bagi difabel, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa lokasi fasilitas umum. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai penggunaan fasilitas pelayanan publik yang ramah difabel. Selain itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan aksesibilitas pada beberapa sarana prasarana yang masih belum sepenuhnya efektif digunakan oleh difabel. Kata Kunci: Pelayanan Publik; Kualitas Hidup; Difabel