Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Sosiologi Sastra Novel Sunyi Nirmala Karya Ashadi Siregar dan Hubungannya dengan Pembelajaran Di SMA Kurniasari, Linda Aprilia; Sholehhudin, Muhamad; Setiyono, Joko
Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) Vol 1, No 1 (2019): JURNAL GENRE (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jg.v1i1.1061

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menjelaskan dan mendeskripsikan masalah sosial yang terdapat dalam novel Sunyi Nirmala Karya Ashadi Siregar, (2) mengetahui hubungan analisis sastra dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari novel Sunyi Nirmala Karya Ashadi Siregar. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini bukan berupa angka, tetapi berupa kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan. Hasil dalam penelitian ini adalah ditemukan berbagai masalah sosial yang ada dalam novel Sunyi Nirmala Karya Ashadi Siregar antara lain masalah kemiskinan, masalah kejahatan, masalah disorganisasi keluarga, masalah lingkungan hidup, dan masalah kekerasan. Selain berbagai masalah sosial, pada penelitian ini juga ditemukan hubungan hasil penelitian dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA pada kurikulum 2013.
LEGAL REVIEW CONTRACT WORKERS RIGHTS (OUTSOURCING) IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) Suhartono, Tonny; Setiyono, Joko
Tadulako Law Review Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Labor problems will be very complex in line with the era of globalization and the rapid development of all fields, especially in the industrial sector, especially considering the high number of workers in Indonesia today. Another factor that is the source of labor problems is the unfulfilled interests of workers' rights. Therefore, efforts are needed to improve the rights of contract workers and promote a healthy and safe work environment. This study aims to examine the rights of contract workers based on existing laws in Indonesia. Also, this research will examine the contextualization of the Sustainable Development Goals (SDGs) as an effort to improve the rights of contract workers. This research uses normative legal research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The data used are secondary data which were analyzed using descriptive-qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the development approach in the economic sector in sustainable development focuses on increasing workers' skills so that they can increase competitiveness in obtaining decent work. This of course can be achieved by fulfilling workers' rights. Indonesia needs to demonstrate its commitment to the implementation of the SDGs, particularly Goal 8 on decent work and economic growth. Indonesia is one of the countries that approved the formation of SDGs, therefore the responsibility for achieving the SDGs is also the responsibility of Indonesia, from the central government to regional governments.
Kajian Feminisme Dalam Cerpen Lelaki Ke-1000 Di Ranjangku Karya Emha Ainun Najib. Joko Setiyono
Jurnal Pendidikan Edutama Vol 2, No 1 (2015): January
Publisher : IKIP PGRI Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30734/jpe.v2i1.14

Abstract

Kajian Feminisme dalam CerpenLelaki Ke-1000 Di ranjangku.Sejak dulu karya sastra telah menjadi culture regime dan memiliki daya pikat kuat terhadap persoalan gender. Paham tentang wanita sebagai orang yang lemah lembut, permata, bunga, dan sebaliknya pria sebagai orang yang cerdas, aktif dan sejenisnya selalu mewarnai sastra kita.Penelitian ini mengungkap berbagai tekanan pada tokoh wanita dalam karya yang ditulis oleh pengarang pria, mengkaji dari aspek ginokritik, yakni memahami bagaimana proses kreatif kaum feminis, mengungkap psikoanalisa feminis, yaitu mengapa wanita baik tokoh maupun pengarang, lebih suka pada hal-hal yang halus dan emosional, penuh kasih sayang, dan sebagainya. Upaya penelitian ini memunculkan feminism sastra dalam dua arah sasaran yakni 1). Bagaimana pandangan laki-laki terhadap kaum pria 2). Bagaimana sikap wanita dalam membatasi dirinya. Analisis dalam kajaan feminisme ini mengungkap aspek-aspek ketertindasan wanita atas diri pria, dalam kata lain wanita secara politis terkena dampak patriarkhi. Key words: kajian feminisme, patriarkhi.
MENILIK PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL NEGARA TERHADAP KEJAHATAN PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Septi Dyah Tirtawati; Joko Setiyono
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.16388

Abstract

Penelitian ini guna memahami penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas menurut hukum internasional berdasarkan tinjauan yuridis. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau piracy atau pembajakan menurut hukum internasional mulai dilakukan sejak awal abad ke-17. Penghukuman terhadap pembajakan di laut secara universal dan telah ditentukan oleh hukum internasional. Penerapan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili para perompak sebagai salah satu kewenangan setiap negara  ini telah diberikan oleh UNCLOS 1982. Implementasi atau penerapan prinsip yurisdiksi universal oleh negara Indonesia terhadap terjadinya kejahatan perompakan atau pembajakan atau piracy di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang kemudian dijabarkan lagi pada Pasal 438, Pasal 444 hingga Pasal 446 KUHP.Kata Kunci : Laut Lepas; Perompakan; Yurisdiksi Universal
Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Semarang Ook Mufrohim; Joko Setiyono
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i2.2265

Abstract

Prostitution is a social crime that occurs within the community. Argorejo localization or famous as Sunan Kuning is a prostitution localization located in Semarang City. The Mayor of Semarang, through his policy, closed the Sunan Kuning localization. This research shows that there are new problems due to the issuance of Criminal Law Policy related to the closure of the Sunan Kuning Prostitution Localization in Semarang City, but the policy has an impact on the proliferation of Online Prostitution in the City of Semarang which actually creates a very big danger because it can be accessed by everyone and including minors, only on the condition of having a smartphone. This research is useful for the government so that in an effort to deal with crime is going to be carried out in an integrated manner, so that the crime in eradication can really really be resolved at the root of the problem the crime arises. This research focuses more on criminal law policy in dealing with crime in an integrated manner. This research method is a Normative Juridical research method or a doctrinal research method, using a statutory and conceptual approach.
Large Communal Roost of “Wintering” Purple-backed Starlings Sturnus (Agropsar) sturninus in Yogyakarta, Central Java Joko Setiyono; Siti Diniarsih; Faradlina Mufti; Mas Unting
KUKILA Vol. 17 No. 1 (2013)
Publisher : Indonesian Ornithologists’ Union

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Large prey for a small predator: Black-thighed Falconet Microhierax fringillarius preying on Black-capped Babbler Pellorneum capistratum Joko Setiyono; Siti Diniarsih; Richard A Noske; Nurdin S Budi; Elde N. R Oscilata; Muhammad M Amna
KUKILA Vol. 18 No. 1 (2014)
Publisher : Indonesian Ornithologists’ Union

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosy Starling Pastor roseus: a new species for Indonesia Siti Diniarsih; Steve Jones; Joko Setiyono; Richard Noske
KUKILA Vol. 19 (2016)
Publisher : Indonesian Ornithologists’ Union

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Extradition Arrangements in Efforts to Eradicate Corruption Crimes in Indonesia Sulaiman Rasyid; Joko Setiyono
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.2.3154

Abstract

Corruption is a serious threat to the stability and security of the state and the international community and has weakened institutions, democratic values and justice. This article discusses extradition arrangements in Indonesian law and discusses efforts to eradicate corruption through extradition agreements. In conducting this research, this research uses a literature study research method. The results of this study are extradition can be carried out based on an agreement and if there is no agreement between the two countries, then extradition can be carried out on the basis of good relations between countries. If there is no previous extradition treaty between the requesting country and the requested country, the requesting country can request arrest through INTERPOL. In terms of returning assets resulting from corruption, there is a Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) mechanism that can be applied this is because corruption is considered a serious crime and this crime is transnational in nature so it requires cooperation between countries to eradicate it.Keywords: extradition; corruption; serious crimes; law enforcement
Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif Arief Rachman Hakim; Joko Setiyono; Dananggana Satriatama
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.902 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p09

Abstract

Education as part of constitutional rights frequently disturbed by land-rights dispute where there’s a school building up to it. That land-rights dispute often deprived citizen rights which is a student because often ended in unilateral sealing action by claimant parties. This problem isn’t only land-rights dispute or messy administration of land-rights in Indonesia, but always repeated and deprived the constitutional rights to gain an education. The purpose of this research is to obtain a theoretic solution over a school-land-rights dispute, where that’s multi-dimensional conflict in which can’t be solved only with the legal-formal approach. Method of research in this writing is normative legal research where examine the legal problem, specifically the urgency of harmonization of legal-norm in existed positive-law so that law is consistent with highest legal-norm, which complies with constitution obligation. Progressive law theory used in this research to assert that law isn’t only normative problems only, but the utilitarian side of the law for humanity itself. Results of this research show that the Gov’s isn’t ready to harmonizing the law to protect constitutional education rights itself because they rarely inventoried legal-education problem around. Furthermore, Gov’s should prepare fully legal protection to protect education process in which constitutional rights, moreover, the integrity of law to determine the compensation to be given to specific parties must be proportional and adequate, both in the legal process or after so that kind of sealing couldn’t happen again. Pendidikan yang merupakan bagian dari hak konstitusional masih sering terganggu oleh sengketa hak atas tanah di mana berdiri bangunan sekolah di atasnya. Sengketa hak atas tanah tersebut sering kali merenggut hak warga negara yakni peserta didik karena sering berujung pada penyegelan sepihak oleh pihak yang merasa memiliki hak. Problematika ini tidak sekedar persoalan sengketa tanah atau carut marutnya administrasi tanah di Indonesia, namun berulang dan merenggut hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan solusi teoritik terhadap problem sengketa tanah atas sekolah, di mana merupakan konflik multi-dimensi yang tidak dapat selesai hanya dengan cara legal formal semata. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif di mana membahas problematika yuridis, yakni perlunya harmonisasi norma hukum yang ada agar sesuai dengan norma hukum tertinggi yaitu kewajiban konstitusional. Penggunaan teori hukum progresif yang menegaskan hukum bukan hanya persoalan normatif tapi juga kemanfaatan hukum untuk manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap dalam harmonisasi hukum untuk menjaga hak konstitusional memperoleh pendidikan tersebut, karena masih kurangnya inventarisasi problematika hukum pendidikan yang mengiringi. Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan payung hukum secara menyeluruh untuk melindungi keberlangsungan proses belajar mengajar yang merupakan hak konstitusional, juga kebulatan dasar hukum menentukan ganti kerugian yang diajukan pihak tertentu harus proporsional dan layak agar, baik dalam proses hukum atau setelah proses hukum agar tidak terulang peristiwa penyegelan sekolah tersebut.