Slamet Rosyadi
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jenderal Sudirman, Porwokerto, Central Java, Indonesia slametrosyadi@yahoo.com

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Public Policy and Management Inquiry

ANALISA STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PURBALINGGA Dewi Wijayanti; Slamet Rosyadi; Simin Simin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9647

Abstract

Abstrak Pada tahun 2020, Purbalingga menjadi salah satu zona merah akibat pandemi COVID-19. Data dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata mengidentifikasi rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan lini 2. Jumlah pasien positif COVID-19 di Purbalingga terus meningkat. Pemerintah Purbalingga berupaya keras untuk mencegah penyebaran wabah dengan himbauan seperti menjaga jarak sosial, menggunakan masker, serta praktik higienis lainnya. Namun, banyak masyarakat Purbalingga yang tidak mematuhi himbauan tersebut, sehingga jumlah pasien positif terus bertambah. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di kabupaten tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Purbalingga. Metode kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara kepada informan yang relevan dari POLRES Purbalingga dan BPBD Purbalingga. Hasil analisis menunjukkan bahwa POLRES dan BPBD Purbalingga memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Mereka secara aktif mengarahkan perhatian masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, menegakkan disiplin masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk respons yang terkoordinasi. Langkah konkret seperti kampanye 5M, penegakan jarak sosial, dan dukungan dalam program vaksinasi menunjukkan komitmen POLRES dan BPBD Purbalingga dalam mengurangi risiko penularan dan melindungi masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, COVID-19, POLRES Purbalingga, BPBD Purbalingga, Keterlibatan Stakeholder.
ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DISRUPSI, BIROKRASI MASA DEPAN MEMANFAATKAN BIG DATA Sari Nurfatwa Hakim; Slamet Rosyadi; Sendy Noviko
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9785

Abstract

Abstrak Era distrupsi membuat perubahan besar-besaran di berbagai sektor kehidupan, termasuk adanya perubahan dalam sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Tetapi bersamaan dengan itu, era distrupsi menimbulkan permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat, yakni terkait keamanan siber. Karena berbagai informasi masyarakat ada dalam big data yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu masalah nyata yang dialami ialah adanya kebocoran data yang dialami oleh berbagai instansi pemerintah, seperti KPU, BPJS, maupun eHAC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan pemerintah dalam mengatasi kebocoran data yang terjadi dalam instansi pemerintah pada era distrupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ialah (1) melakukan penguatan kepastian hukum dengan menghadirkan sebuah kebijakan tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang didasarkan pada protokol internet, (2) mengadakan berbagai kegiatan yang akan mengembangkan prosedur dan penggunaan teknologi, diantaranya dengan melakukan workshop dan menghadirkan alat-alat evaluasi khusus, (3) meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan melakukan penjaringan ketat pada ribuan kadidat, guna meningkatkan kapasitas keamanan siber, (4) melakukan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan sistem keamanan siber, serta menghadirkan BSSN yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemulihan, insiden, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, persandian, dan hal-hal lain yang terkait dengan keamanan siber. Kata Kunci: siber, keamanan, data, bocor