Articles
<![CDATA[SIFAT PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI TANDA BUKTI HAK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Pipit Paidawati]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.642 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat pembuktian sertifikat sebagaitanda bukti hak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif. Dalam Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Perundang- undangan(statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dan kesimpulanyang diperoleh dari penelitian ini yakni bahwa Sifat pembuktian sertifikat sebagai tandabukti hak memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat sebagai alatpembuktian yang kuat yang didalamnya termuat data fisik dan data yuridis berkaitandengan tanah tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sistem publikasi pendaftarantanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat merupakan surat tandabukti yang mutlak.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMENSECARA MEDIASI TERHADAP PRODUK CACAT DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ]]>
<![CDATA[I Gede Agus Satrya Wibawa]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (36.511 KB)
<![CDATA[Dalam penulisan ini membahas mengenai “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara mediasi Terhadap produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen”. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap produk cacat dalam kaitannya dengan tanggung jawab produk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan. Melalui hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara mediasi dimana tata penyelesaian sengketa tersebut telah diatur didalam Pasal 31 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan bahwa Majelis menyerahkan sepenunya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha, Majelis bertindak aktif sebagai mediator dan Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha.]]>
<![CDATA[TINJUAN HUKUM MENGENAI VILLA TANPA IJIN AKOMODASI WISATA YANG BEROPERASI DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[A.A Anggun Cintia Dewi]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.721 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p12
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pondok Wisata, setiap pelaku usaha pariwisata wajib memiliki ijin kegiatan usaha, termasuk didalamnya pendirian dan pengoperasionalan suatu villa. Tanpa adanya Ijin usaha, kegiatan usaha dalam bentuk apapun di bidang pariwisata dianggap sebagai bentuk kegiatan usaha yang ilegal. Penerbitan Ijin atau perpanjangan Ijin usaha hotel di daerah Denpasar merupakan bagian dari keputusan atau beschikking yang bersifat hukum publik dalam hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas PerIjinan Kota Denpasar sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui asalan mengapa pendirian dan operasional suatu villa harus dilengkapi dengan ijin dan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum yang berlaku kepada pelaku usaha penyedia jasa akomodasi Villa di daerah Kota Denpasar yang tidak memiliki Ijin pondok wisata pada usahanya. Metode analisa penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah dalam melakukan penertiban Villa yang beroperasi tanpa izin menggunakan asas musyawarah. Hal tersebut berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar berdasarkan hasil diskusi dengan pihak pemilik maupun pengelola Villa tanpa izin akomodasi wisata tersebut. Prosedur dimulai dari pengecekan izin villa yang dianggap beroperasi tanpa izin akomodasi wisata, pengecekan pembangunan villa tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Peraturan Daerah Kota Denpasar, pengecekan izin mendirikan bangunan (IMB), surat panggilan kepada pemilik villa hingga pemberhentian paksa operasional villa bekerja sama dengan kepolisian setempat. Kata Kunci : villa, ijin akomodasi wisata, Pemerintah Kota]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK PANGAN ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Sri Agung Arimas]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.493 KB)
<![CDATA[Article 1 (3) of the Government Regulation 69 of 1999 on Food Labels and Advertising is meant to determine that food labels are : every description of food in the form of drawing,writings, a combination of both or any other form supplied with food, put in, affixed to or a part of food packinging. From the above definition, label can be seen that the information contained on the label. The absence of correct information, clear and honest that should be listed in the labels could mislead consumers and course the legal consequances on actors in the business to be responsible if to harm consumers. It is interesting to examine whether the labeling of food products as stipulated in Government Regulation 69 of 1999 has beed compliance with theprinciples of consumer protection.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Komang Gede Dianaputra]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.338 KB)
<![CDATA[With the existence of the local autonomy, all sectors which are the implementation are the authority of central government, nowadays that authority to local government. Time have pushs the local gorenment to increase the autonomous execution in a transportation sector hence from as well as the quality. Because of the transfer of the authority from the central govenment to the local government based on local regulation, the issues that will be discussed are how about the authority to the periodic assesment of the vehicles in Denpasar city, after the enactmen of the local regulation of Denpasar city, and what are the obstacles in the implementation of the vehicles assesment in Denpasar city. The method which is used is the normative legal method. Concerning the authority of the Denpasar city in the periodic assesment of the vehicles are already enacted in the local regulation of Denpasar city. That also the same for the obstacles, which are persounels, equipments and also the find that already tried to solve by the government.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Kadek Yudiana]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>;
<![CDATA[CokordaaDalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.38 KB)
<![CDATA[Pendaftaran tanah sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan atas kepemilikan tanah. Pendaftaran merupakan langkah awal untuk dapat diterbitkannya tanda bukti hak atas tanah. Dalam pelaksanaanya, pemerintah telah menyelenggarakan program pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Untuk mempercepat proses pendaftaran tanah melalui Program Nasional Agraria sejak tahun 1981 dan pada tahun 2017 diganti dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan bagaimana efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Buleleng sehingga program ini dapat berjalan secara efektif dan meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dimana aspek-aspek-aspek yang berkaitan digambarkan lengkap dengan masalah dibahas untuk diperoleh kebenaran serta kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara berjenjang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Akan tetapi terdapat pertentangan norma mengenai norma pengumuman data fisik dan yuridis dalam hal jangka waktu. Dalam implementasinya terdapat faktor-faktor penghambat diantaranya faktor hukum, fasilitas dan faktor masyarakat dimana program ini dilaksanakan yaitu di Kabupaten Buleleng. Kata Kunci : Efektifitas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Buleleng.]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.518 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini adalah adanya pelanggaran terhadap garis sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Nomor 16 tahun 2012 sehingga perlu adanya tindakan pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan guna menciptakan tata ruang Kabupaten Gianyar yang baik, maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan serta faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu terdapat 12 jenis tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dan faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar yaitu faktor pendorongnya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor penghambatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Kata Kunci: Pengendalian, Pemanfaatan ruang, kawasan sempadan sungai.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[I Made Indrayana]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.555 KB)
<![CDATA[Penulisan ini membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. Permasalahan yang terjadi ialah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap kurang optimal karena program kerja Desa dalam bidang pembangunan yang ada di Desa Antap terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing wilayah. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa peran BPD malaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan turun langsung ke lapangan, dalam laporan pertanggungjawaban BPD memeriksa untuk diperbaiki dengan memberi tanda centang pada yang salah. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi dan sumber daya.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Yurika Maharani]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.244 KB)
<![CDATA[Penulisan ini membahas tentang pembentukan peraturan Desa berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapatnorma kabur sebagaimana pada Pasal 69 ayat (9) yang menyatakan bahwarancangan peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.Berdasarkan hal tersebut timbul masalah hukum yang akan dikaji adalahbagaimanakah pengaturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan Desaserta bagaimana bentuk konsultasi dan partisipasi masyarakat Desa dalampembentukan peraturan Desa. Penulisan normatif dengan pendekatan peraturanperundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan yangdiperoleh adalah masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan ataumemberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desadalam proses penyusunan peraturan Desa. Kewenangan penyusunan peraturandesa sebagai pelaksanaan otonomi desa tentunya tidak terlepas dari urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM ATAS DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[A. A. Ngurah Wiradarma]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.384 KB)
<![CDATA[Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menyebutkan pembatalan suatu peraturan daerah melalui Peraturan Presiden,namun ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kewenangan membatalkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Permasalahannya apakah dengan dibatalkannya peraturan daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri memiliki kekuatan hukum yang sah? dan bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan ?Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Secara yuridis kekuatan hukum pembatalan Perda yang ditetapkan dengan Kepmendagri belum final sebagai keputusan pembatalan Peraturan Daerah oleh pemerintah, karena dalam UU. No. 32 Tahun 2004 harus dalam bentuk Perpres. Hingga saat skripsi ini diselesaikan undang-undang tersebut masih dalam masa transisi sejak diundangkan pada 2 Oktober 2014, sehingga dalam skripsi ini masih lebih mengacu pada ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.]]>
