Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Widya Accarya Indonesian Journal of Law Research
I Gede Sujana
Universitas Dwijendra
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana’o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat Veronika Buka; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v8i1.40757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya Mana, o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan obeservasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa nilai-nilai Pancasila telah diimplementasi dalam budaya Mana, o, seperti nilai ketuhanan tercermin pada saat Yadi panga’a Marapu monno dengi we’e maringngi, we’e malala (Memberi persembahan dan meminta berkat kepada Marapu); Nilai kemanusiaan tercermin dari kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk mengikuti musyawarah dan mengemukakan pendapat; Nilai persatuan tercermin pada saat Pakua ngarakuada ne umma kalada (berkumpul bersama di rumah besar/adat); Nilai Kerakyatan tercermin dari seorang Rato atau tua-tua adat yang sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat berkepercayaan Marapu; Nilai Keadilan tercermin dari Paghilla dobba (kerja sama), bagi rata panga’a (bagi rata makan,daging, minuman dan lain-lain). Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya berimplikasi pada keberlanjutan kebudayaan, tetapi juga membentuk karakter warna negara yang kuat.
Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 I Gusti Ngurah Santika; I Gede Sujana; I Made Kartika; I Nengah Suastika
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.212 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i3p552-561

Abstract

This study aimed to describe the historical review of the formulation and ratification of the Pancasila and to analyze the flow of thought for the finalization of Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study used ideological-historical methods with literature study techniques. The Panitia Sembilan formulated Pancasila's ideology at the Investigative Agency for the Preparatory Work for Independence (BPUPK) meeting on 29 May 1945 to 1 June 1945 and stipulated in the Jakarta Charter on 22 June 1945 and ratified by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) on 18 August 1945. Finalization of Pancasila in the Constitution The Republic of Indonesia of 1945 was based on the ideological historical experience of the Indonesian nation to maintain national integration by limiting the authority of the People's Consultative Assembly as contained in Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.This study aimed to describe the historical review of the formulation and ratification of the Pancasila and to analyze the flow of thought for the finalization of Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study used ideological-historical methods with literature study techniques. The Panitia Sembilan formulated Pancasila's ideology at the Investigative Agency for the Preparatory Work for Independence (BPUPK) meeting on 29 May 1945 to 1 June 1945 and stipulated in the Jakarta Charter on 22 June 1945 and ratified by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) on 18 August 1945. Finalization of Pancasila in the Constitution The Republic of Indonesia of 1945 was based on the ideological historical experience of the Indonesian nation to maintain national integration by limiting the authority of the People's Consultative Assembly as contained in Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity Laros Tuhuteru; Yanry Budianingsih; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana; Esto Bula Wiri Memang
Widya Accarya Vol 14 No 1 (2023): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.14.1.1404.66-72

Abstract

As a pluralistic country, peace still seems to be a mere wishful thinking. Because all this time conflicts that are rooted in pluralism have injured and damaged the peace that was actually agreed upon by the founders of the nation. The purpose of this research was to find out the conflict resolution learning model as a strategic effort in building peace in the midst of Indonesia's diversity. The method used in this research was a library method or approach. Data collection techniques in this research used documentation and literature. The data obtained were then analyzed in depth and presented descriptively. The results of this research indicated that strategic efforts to build peace in the midst of Indonesia's diversity are carried out by educational institutions through the application of conflict resolution learning models. The application of the conflict resolution learning model aims to train students' skills in solving critical problems, communication, and interpersonal skills better. Conflict resolution methods can optimize student competence, especially training social values, social sensitivity and problem solving skills. In relation to the diversity of the Indonesian nation, there is a significant influence from the use of conflict resolution learning models on students' multicultural attitudes. The multicultural attitude of students who take part in learning with the conflict resolution learning model obtains good results.
Pembinaan Guru Profesional Berbasis Karakter (Sebuah Pespektif dan Kebijakan Pendidikan Menghadapi Globalisasi) I Gede Sujana; I Wayan Eka Santika
Widya Accarya Vol 14 No 2 (2023): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.14.2.1471.211-219

Abstract

Dalam upaya peningkatan keahlian khusus atau profesionalisme guru telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun sayangnya, program-program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mencapai hasil yang optimal. Pengembangan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan, lokakarya atau workshop, seminar, sarasehan, konferensi masih belum optimal meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Pengetahuan yang diperoleh melalui bentuk-bentuk pengembangan tersebut acapkali tidak terimplementasikan selepas selesainya kegiatan pengembangan tersebut. Pola pembelajaran kembali ke pola lama meskipun sudah diberikan pelatihan dengan metode pengajaranterbaru. Atau seringkali implementasi hasil pelatihan tidak berjalan lama dan tidak berkesinambungan. Tujuan penulisan ini adalah memaparkan pembinaan guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme yang berkarakter pada era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengkaji atau menelaah berbabagi literatur yang ada, dan disebut juga dengan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk menguatkan analisis dan pernyataan. Hasilnya, dalam pengembangan profesionalisme guru diperlukan pendidik yang berkemampuan mempersonifikasikan: (a) nilai-nilai etika kemanusiaan, (b) memiliki citra diri yang positif, (c) memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi, dan (d) sifat empati yang tinggi. Pembinaan guru memiliki dua dimensi, yaitu dimensi arah pembinaan dan dimensi materi pembinaan
Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah I Wayan Wiryawan; I Gede Sujana
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v1i2.23

Abstract

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penerima hibah uang yang bersumber dari BPBD oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dalam pemberian hibah ini tidak hanya pemerintah saja yang mempertanggung jawabkan hibah yang sudah dberikan, dalam hal ini juga para penerima hibah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pemenerimaan hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalkan ke rekening kas daerah.
Co-Authors Esto Bula Wiri Memang I Gusti Ngurah Santika I Made Kartika I Nengah Suastika I Wayan Eka Santika Laros Tuhuteru Salsabila, Unik Hanifah Veronika Buka Yanry Budianingsih