Garuda - Garba Rujukan Digital

NILAI-NILAI HAK ASAZI DAN KEADILAN DI DALAM HUKUM Sutono, Agus; Widodo, Wahyu
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Secara substansial, hukum diciptakan dalam rangka untuk menemukan keadilan.Â Undang-undang sebagai salah satu penjelmaanÂ hukum merupakanÂ upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum harus Â mengandung sejumlah nilai yang menjadi landasannya. Dari bermacam-macam nilai yang mungkin terdapat di dalam sebuah hukum, nilai hak asasi dan keadilan menjadi nilai yang banyak didapati . Nilai keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi dari hukum karena landasan filosofis atas keadilan merupakan elemen dasar yang memungkinkan siapa saja untuk menerima dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Keadilan menjadi kata kunci di dalam hukum. Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan salah satuÂ wujud hukum positif yang diakui keberadaannya oleh negara.Â Di dalam analisis filosofis yang telah dilakukan atas nya didapati dua nilai penting yang menjadi landasan dasar bagi undang undang ini. Nilai dimaksud adalahÂ nialai-nilai pengakuan atas hak azasi setiap manusia termasuk anak-anak didalamnya. Nilai berikutnya adalah nilai keadilan yang menjadi elemen penting lainnya. Nilai keadilan merupakan kelanjutan atas pengakuan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak dan wajib untuk diwujudkan di dalam kerangka penegakan keadilan. Nilai filosofis tersebut di atas menjadi roh atau pesan penting atau mendasar yang hendak disampaikan oleh undang-undang, yaitu pengakuan hak dan upaya penegakan keadilan serta kewajiban bagi semua pihak untuk memujudkannya sebagaiÂ bentuk pencerminanÂ Â penghargaan atas nilai-nilai humanitas yang penuh martabat. Â Kata Kunci: filsafat hukum, UUPA, nilai hak azasi, nilai keadilan

Aliran Realisme Dalam Filsafat Pendidikan Sutono, Agus
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Realisme berpandangan Â bahwa objek-objek indera adalah riil dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaranÂ akal. Dalam perspektif epistemologi maka aliran realisme hendak menyatakanÂ bahwa pemahaman subjekÂ ditentukan atau dipengaruhi oleh objek. RealismeÂ cenderung untuk menganggap akal sebagai salah satu dari beberapa bendaÂ yang keseluruhannya dinamakan alam dan juga penekananÂ bahwa dunia luar berdiri sendiriÂ dan tidak tergantung padaÂ subjek. Aliran realisme menyatakan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Dalam kaitan dengan nilai, pandangan Realisme menyatakan bahwaÂ nilai bersifat absolut, abadi namun tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. pendidikanÂ sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Demonstrasi-demonstrasi di laboratorium juga jamak menjadi metode pembelajaran yang dianggap sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa. Peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar, dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan subjek atauÂ bahan ajar yang tengah di laksanakan. Kata kunci : realisme, subjek-objek, nilai absolut, peran guru

TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi

SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN FEODALISME DI JAWA ABAD XIX Ginting, Rosalina; Sutono, Agus
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekekuasaan Raffles (kolonial Inggris ) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung. Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut. Kata Kunci: sewa tanah, feodalisme

NILAI HUMANISTIK DALAM PENGENDALIAN SUMBER ENERGI NUKLIR Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Energi nuklir menjadi issue yang sangat sensitif dalam tarik ulur dan pro kontra kebijakan pengembangan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia saat-saat ini. Argumentasi mengenai kehebatan, kecanggihan dan efisiensi atas desakan kebutuhan energi yang terus menunjukkan trend kenaikan, pada satu sisi berhadapan dengan argumen keamanan manusia dan keselamatan lingkungan , pada sisi yang lain. Perang pembenaran atas argumentasi kedua kelompok pro dan kontra justru terkesan semakin lari dari argumentasi ilmiah dan etis yang sesunghuhnya. Justifikasi ilmiah dan etis harus bisa dikembalikan dalam perdebatan panjang ini agar keputusan politik yang diperoleh memiliki pembenaran secara ilmiah dan etis dalam prespektif jangka panjang dan bukan kebutuhan sesaat. Tesis yang diajukan dalam perdebatan pro dan kontra mengenai isue pengembangan energi nuklir dalam wujud PLTN di Indonesia ini adalah bahwa dalam perspektif jangka panjang dan resiko yang mungkin terjadi pengembangan energi nuklir tidak bisa dibenarkan jika secara ilmiah dan etis mengancam nilai ânilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan . Terdapat sejumlah alasan yang dapat diajukan mengenai perlu tidaknya pengembangan energi nuklir ini dilakukan. Yang pertama , kajian sejarah pengembangan nuklir menunjukkan bahwa faktor resiko tidak menjadi dasar utama dan perhatian utama . Resiko nuklir membuktikan bahwa manusia dan lingkungan menjadi korban teknologi ini secara massal. Tidak ada teknologi yang mampu menandingi daya rusak selain energi nuklir ini. Alasan kedua, bahwa masih terdapat sejumlah energi yang bisa digali dan dikembangkan sebagai alternatif energi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Alasan ketiga, dalam pandangan nilai kemanusiaan bagi individu kesehatan menjadi problem serius atas resiko yang ditimbulkan dan secara sosial resiko nuklir telah mengancam rasa keadilan kelompok yang dekat dengan proyek pengembangn ini. Alasan ke empat, dalam pandangan nilai-nilai lingkungan bahwa resiko yang ditimbulkan aka mengancam kelestarian lingkungan dan kemusnahan species secara massal dan pada akhirnya akan merusak ekosistem dan akibat lebih lanjutnya adalah kerusakan lingkungan secara permanen serta kehancuran kehidupan. Teknologi nuklir dalam perspketif ilmiah dan etis tidak bisa dibenarkan jika resiko yang ditimbulkan akan berpengaruh secara signifikan atas nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan, sedangkan alternatif bagi penyediaan sumber energi lain masih terbuka yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. . Kata Kunci: energi nuklir, nilai etik kemanusiaan dan lingkungan,

TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atas tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studi dokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapat memetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagi LKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yang berbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlah dan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun 2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yang memiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlah kasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%), Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), dan Kabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahan hukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdata yang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7 kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yang dihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1 kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3 kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus). Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisis lebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritas kebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekan jumlahnya. Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi

IDENTIFIKASI NILAI-NILAI KEUTAMAAN DALAM SERAT TRIPAMA SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA PS, Supriyono; Sutono, Agus
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Supriyono PS, Agus Sutono ( 2013) Identifikasi Nilai-Nilai Keutamaan Dalam Serat Tripama Sebagai Bentuk Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya. Penelitianinidilatarbelakangiolehkurangnya pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya. Dengan pengindentifikasian nilai-nilai keutmaan dalam Serat Tripama sebagai bentuk pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya akan dapat memperkuat pengembangan pendidikan karakter. Oleh karenanya pula penelitianiniadalahuntukmengetahui nilai ânilai keutamaan atau nilai-nilai karakter yang dapat ditemukan dalam Serat Tripama sebagai sarana pendidikan karakter. Hasil penelitian menunjukan beberapa temuan sebagai berikut: Serat Tripama sebagai sebuah karya sastra telah mampu menghadirkan banyak kisah keteladanan yang kemudian dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pengembangan pendidikan karakter bagi generasi muda. Serat Tripama menghadirkan 3 orang tokoh yang mewakili sebuah bentuk keteladanan nyata yang bisa diikuti oleh siapa saja. Ketiga tokoh tersebut adalah Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna. Bahwa terdapat nilai-nilai keutamaan yang dapat diidentifikasikan dalam Serat Tripama ini, yang antara lain adalah nilai keberanian, nilai kejujuran, dan nilai penghargaan atas komitmen.Nilai-nilai keutamaan dalam Serat Tripama dapat dikembangkan untuk memperluas cakupan dan pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Kata Kunci: Serat Tripama, Pendidikan Karakter, lokal

MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL Sutono, Agus
CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah, apakah implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini sudah mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila? Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskritptif-analitis serta mengggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang Pancasila dan pendidikan serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Hasil penelitian ini antara laian adalah bahwa filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dibidang pendidikan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaa, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidika yang bermartabat.Kata kunci : Pancasila, filsafat, pendidikan

Language Sounds in Javanese Words: Onomatopoeia, Phonesthemic and Language Logic Sunarya, Sunarya; Sutono, Agus
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 4 (2020): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i4.1393

The onomatopoeia discussed in this article is specifically those of the Javanese words, such as the words used in Javanese magazines, Djaka Lodang (DJ), Panjebar Semangat (PS), and Jaya Baya (JB). The described Javanese onomatopoeia words were adjusted to the formation process according to Brandstatter's theory, the onomatopoeic elements can, therefore, be identified. The Javanese onomatopoeic words were analyzed based on qualitative methods, by referring to two techniques of data analysis (Sudaryanto's method), namely the technique of directly comparing the linguistic elements (which Sudaryanto termed agih), and comparing the elements of language with elements outside the language (â€˜padanâ€™ equivalent), such as utterances or articulators.The onomatopoeic elements in a number of words can be explained based on the formation of root words derived from sound imitation, the type of sound moving objects and its phonestemic aspects, such as the opposition of the size of the sound, and so forth. In this study there are several types of sound imitation, such as sounds of bursting, friction, rounding, rolling, throwing, falling, slapping, opening-closing sounds, coming out- coming in sounds, absorption sounds, etc. This article provides an evidence for the richness of the Javanese words in terms of the sound imitation. Therefore, not only Japanese and Korean are identical to onomatopoeia, the Javanese language spoken in the Island of Java, Indonesia is quite rich with onomatopoeia, especially the secondary one. In addition, the results of this study will hopefully be beneficial for those doing similar studies.

Upaya Dosen Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di Perguruan Tinggi Devi Lestari; Agus Sutono; Rahmat Sudrajat
MAJALAH LONTAR Vol 33, No 1 (2021): Majalah Lontar
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/ltr.v33i1.8045

Penelitian ini di latarbelakangi ancaman terhadap Ideologi Pancasila menjadi permasalahan yang harus dihadapi untuk mewujudkan ketahanan nasional. Paham yang tidak sesuai Pancasila mulai merebak melalui sosial media. Mahasiswa menjadi sasaran penyebaran paham radikal karena kebebasan akademis yang ada di kampus. Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewargangeraan sebagai Mata Kuliah yang mengembangkan Kepribadian harus mampu menjadi benteng pertahanan untuk mencegah Paham Radikalisme masuk kedalam lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana dilakukan wawancara kepada dosen Pengajar Pendidikan Kewarganegaraan dan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang. Upaya Dosen MKU PKN dalam Mencegah Paham Radikalisme masuk kedalam Lingkungan Kampus adalah melalui pendidikan karakter yang baik. Mengintegrasikan materi perkuliahan kedalam nilai-nilai anti radikal melalui media audio visual. Metode ceramah dan diskusi juga diterapkan dalam perkuliahan. Mengangkat permasalahan sosial yang sedang terjadi sebagai bahan diskusi mengkaji masalah sosial dalam perspektif keilmuan karena materi PKN sangat dinamis dan sangat baik untuk dikaji dalam perkuliahan. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait organisasi ekternal kampus yang di ikuti. Diharapkan Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, menjaga Ideologi Pancasila dan mengamalkan nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kata Kunci : Upaya Dosen, MKU PKN, Radikalisme.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search