Garuda - Garba Rujukan Digital

PENELUSURAN ALUMNI (TRACER STUDY) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA IKIP PGRI SEMARANG SEBAGAI UPAYA KAJIAN RELEVANSI Rasiman, Rasiman; Widodo, Suwarno; Setyawati, Rina Dwi
AKSIOMA Vol 5, No 1/MARET (2014): AKSIOMA
Publisher : IKIP PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lamanya masa tunggu alumni sampai mendapatkan pekerjaan, tingkat keterserapan alumni, kesesuaian pekerjaan alumni dengan bidang keahliannya, dan penilaian stakeholders terhadap kinerja alumni Program Studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Semarang di dunia kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa lulusan telah bekerja dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah dan daya serap di dunia kerja sangat tinggi. Lulusan telah bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya yaitu sebagai guru / di bidang pendidikan sebesar 82,57%. Dari penyebaran responden pada profesi guru tersebut menunjukkan sesuai dengan visi IKIP PGRI Semarang yaitu menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang Professional dan Berjati Diri. Tingkat ketersebaran tempat asal responden sebanyak 96,21% berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, pihak pengguna menyatakan bahwa alumni prodi Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP PGRI Semarang mempunyai integritas, profesionalisme, Bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri masuk dalam kategori sangat baik sebesar 41,2 %, kategori baik sebesar 44,6 %, kategori cukup baik sebesar 12,7 % dan 1,5% kategori kurang baik. Namun demikian, sebanyak 32,2% Stakeholders menyatakan bahwa kemampuan kemampuan Bahasa Inggris masih dinilai dalam kategori cukup. Kata Kunci: Tracer Studi, Alumni, Prodi Pendidikan Matematika. Â

TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi

IMPLEMENTASI BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN NASIONALISME Widodo, Suwarno
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ( ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai ânilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kata kunci: bela negara, nasionalisme

TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atas tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studi dokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapat memetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagi LKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yang berbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlah dan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun 2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yang memiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlah kasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%), Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), dan Kabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahan hukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdata yang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7 kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yang dihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1 kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3 kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus). Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisis lebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritas kebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekan jumlahnya. Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi

MODEL PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DALAM IMPLEMENTASI UU RI NO. 6 TAHUN 2014 DI DESA KAWENGEN, KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno
CIVIS Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Pasal 122), pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan PemerintahÂ (PP) No. 43/2014 khususnya Pasal 126 s.d 131). Kesiapan kelembagaan Desa dan perangkat Desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesaui dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Kesiapan dari Kelembagaan Desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing. PendekatanÂ penelitian yang digunakan, adalahÂ Realitas Konseptual dan Realita Penomena. Bertolak dari pandangan tersebut maka DesaÂ Kawengen Â sebagai realitas sosial,. Sedangkan Pendekatan penelitian Yurisdis Normative-sosiologis, yaitu analisis yang disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta empiris. Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kawengen yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU dan Posyandu, dapat dikatakan bahwa sudah memliki hampir semua ada kelembagaan Desa yang diamanatkan oleh UU Desa, yang belum ada adalah BUMDesa, Yang masih menjadi tantangan adalahÂ kinerja kelembagaan atau keberadaan lembaga Desa tersebut berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa.Â 2.Model pemberdayaan kelembagaan Desa Kawengen tersebut, pada dasarnyaÂ secara keseseluruhan pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Desa yang berdaya dan mandiri, yaitu dengan metode pelatihan penguatan kelembagaan Desa, pilot kelembagaan, studi banding dan pendampingan intensif di Desa.Â Â 3. Media yang digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaanÂ Â Â Â adalah memperbanyak buku atau pedoman berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan panduan untuk mempermudah para pelaksana kelembagaan Desa dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Serta media monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa yang melibatkan masyarakat Desa Kawengen yang berupa monitoring ataupun pertemuan rutin berkala dan teragendakan secara baik. Â Kata Kunci : Model Pemberdayaan , Kelembagaan Desa

Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah Muhdi, Muhdi; Kastawi, Nurkolis Siri; Widodo, Suwarno
Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

The main problem in this research is how the model of secondary education management in Central Java Province. Issues divided into a) what are the expectations of various parties regarding the transfer of secondary education management, b) how are the challenges of various parties related to the transfer of secondary education management, and c) which management model is most effective for managing secondary education in Central Java Province. This research is descriptive qualitative. Data collection through FGD was recorded with video and government policies related to secondary education. The number of informants is nine people. Research data is processed using qualitative research software, NVivo 11 Plus for Windows. The study was conducted over three months from October to December 2016. The results were a) some expectations: improving the quality of education, improving access and equity of education, improving teacher welfare and promoting professionalism. teacher; b) some of the challenges faced: the province will ignore the welfare of non-civil servant teachers and reduce the free education of secondary education; c) the most effective model is co-administration. It is recommended that the government immediately make government regulations on the management of secondary education. At the provincial level was directly made education policy. East Java provincial government has now chosen alternative "based region" in six regions of former residency in Central Java. This alternative needs to be tested for its effectiveness, if it is not effective then it is advisable to use co-administration.

Kendala dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Jawa Tengah dan Strategi Penanganannya Kastawi, Nurkolis Siri; Widodo, Suwarno; Mulyaningrum, Eko Retno
Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies Vol 5 No 2 (2017): November 2017
Publisher : Curriculum and Educational Technology Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcets.v5i2.17584

Artikel ini menggambarkan implementasi Kurikulum 2013 di wilayah Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, dan Kebumen dilihat dari sisi kesiapan guru, dukungan sekolah dan Pemerintah Daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada beberapa daerah tersebut belum berjalan secara efektif. Di sekolah-sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 guru yang melaksanakan pembelajaran tematik, saintifik, dan penilaian otentik tak lebih dari 50%. Hal tersebut diidentifikasi karena (1) guru belum siap mengimplementasikannya, (2) dukungan sekolah masih rendah, (3) walau Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran, namun belum optimal penggunaannya, (4) ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat pada diri guru, pimpinan sekolah, dan Dinas Pendidikan, termasuk koordinasi yang masih lemah antarpihak terkait. This article describes the implementation of Curriculum 2013 in Central Java, focusing on Semarang City, Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, and Kebumen districts in terms of teacher readiness, the school and local district support, its supportive and barrier factors, and the strategies to handle those problems. This research using mixed method and the result indicated that the implementation of Curriculum 2013 in several districts in Central Java is not effective yet. Half of teachers in schools that implemented Curriculum 2013 cannot implement thematic and scientific learning approach and authentic assessment. This problem happens because (1) most of teacher are not ready to implement the new curriculum, (2) low school support, (3) even the local district allocate the financial support, but still not optimal in use, and (4) there are several supportive and barrier factors from the teacher itself, school managerial/leadership, and the local department of education, including the low coordination among stakeholders.

ANALISIS PERMASALAHAN PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERWAWASAN KEPENDUDUKAN Rakhmawati, Dini; Widodo, Suwarno; Mujiyono, Mujiyono
JURNAL KONSELING GUSJIGANG Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Konseling Gusjigang Desember 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Population-oriented life behavior is the norm / value adopted in life and is expected to be a character for every individual in society. Population-based life behavior is the support of population-oriented development. This research uses qualitative research design. Qualitative research is descriptive research and tend to use analysis. Theoretical basis is used as a guide to focus the research in accordance with the facts in the field. The study involved nine PIK R representing nine sub-districts of sixteen sub-districts in Semarang. Based on observation, interviews, and documentation. Some problems that arise in the management of PIK R to realize population-oriented society, among others, the absence of mentoring from the service, no document guidance to be followed and completed in PIK R, uneven distribution of activity funds, lack of support from the community, difficulties in regeneration, IEC (communication, information and education) services on reproductive health have not run smoothly due to limited personnel and facilities.

Kendala dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Jawa Tengah dan Strategi Penanganannya Kastawi, Nurkolis Siri; Widodo, Suwarno; Mulyaningrum, Eko Retno
Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies Vol 5 No 2 (2017): November 2017
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcets.v5i2.17584

Artikel ini menggambarkan implementasi Kurikulum 2013 di wilayah Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, dan Kebumen dilihat dari sisi kesiapan guru, dukungan sekolah dan Pemerintah Daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada beberapa daerah tersebut belum berjalan secara efektif. Di sekolah-sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 guru yang melaksanakan pembelajaran tematik, saintifik, dan penilaian otentik tak lebih dari 50%. Hal tersebut diidentifikasi karena (1) guru belum siap mengimplementasikannya, (2) dukungan sekolah masih rendah, (3) walau Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran, namun belum optimal penggunaannya, (4) ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat pada diri guru, pimpinan sekolah, dan Dinas Pendidikan, termasuk koordinasi yang masih lemah antarpihak terkait. This article describes the implementation of Curriculum 2013 in Central Java, focusing on Semarang City, Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, and Kebumen districts in terms of teacher readiness, the school and local district support, its supportive and barrier factors, and the strategies to handle those problems. This research using mixed method and the result indicated that the implementation of Curriculum 2013 in several districts in Central Java is not effective yet. Half of teachers in schools that implemented Curriculum 2013 cannot implement thematic and scientific learning approach and authentic assessment. This problem happens because (1) most of teacher are not ready to implement the new curriculum, (2) low school support, (3) even the local district allocate the financial support, but still not optimal in use, and (4) there are several supportive and barrier factors from the teacher itself, school managerial/leadership, and the local department of education, including the low coordination among stakeholders.

PENELUSURAN ALUMNI (TRACER STUDY) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA IKIP PGRI SEMARANG SEBAGAI UPAYA KAJIAN RELEVANSI Rasiman Rasiman; Suwarno Widodo; Rina Dwi Setyawati
AKSIOMA : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 5, No 1/MARET (2014): AKSIOMA
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/aks.v5i1/MARET.555

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lamanya masa tunggu alumni sampai mendapatkan pekerjaan, tingkat keterserapan alumni, kesesuaian pekerjaan alumni dengan bidang keahliannya, dan penilaian stakeholders terhadap kinerja alumni Program Studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Semarang di dunia kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa lulusan telah bekerja dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah dan daya serap di dunia kerja sangat tinggi. Lulusan telah bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya yaitu sebagai guru / di bidang pendidikan sebesar 82,57%. Dari penyebaran responden pada profesi guru tersebut menunjukkan sesuai dengan visi IKIP PGRI Semarang yaitu menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang Professional dan Berjati Diri. Tingkat ketersebaran tempat asal responden sebanyak 96,21% berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, pihak pengguna menyatakan bahwa alumni prodi Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP PGRI Semarang mempunyai integritas, profesionalisme, Bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri masuk dalam kategori sangat baik sebesar 41,2 %, kategori baik sebesar 44,6 %, kategori cukup baik sebesar 12,7 % dan 1,5% kategori kurang baik. Namun demikian, sebanyak 32,2% Stakeholders menyatakan bahwa kemampuan kemampuan Bahasa Inggris masih dinilai dalam kategori cukup. Kata Kunci: Tracer Studi, Alumni, Prodi Pendidikan Matematika. ?é?á

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search