Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

ANALISIS PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRIORITAS PENATAAN PEMAKAMAN DI KOTA MATARAM BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Lalu Agus Supriyadi; Didi Supriyadi Agustawijaya; I Ketut Budastra
JURNAL SAINS TEKNOLOGI & LINGKUNGAN Vol. 1 No. 1 (2015): Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.647 KB) | DOI: 10.29303/jstl.v1i1.11

Abstract

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk serta pembangunan yang pesat ditandai penambahan pusat-pusat aktivitas baru di kota Mataram. Hal ini dikhawatirkan berimplikasi pada keterbatasan areal pemakaman sebagai bagian dari RTH publik sesuai amanat Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Permasalahan pemakaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram adalah belum terpetakan dan tertatanya areal permakaman yang sudah ada serta cara mendapatkan lahan pengembangan makam sampai tahun 2030 sesuai amanat RTRW Kota Mataram. Untuk mencapai tujuan perancangan pengambilan keputusan berbasis spasial perlu dilakukan inventarisasi, estimasi kebutuhan areal makam dan pengembangan makam serta penentuan prioritas penataan fisik makam. Penelitian ini menggunakan teknologi berbasis sistem informasi geografis dengan jumlah makam yang terinventarisasi di Kota Mataram sebanyak 100 makam. Total luasannya 494.890 m2 yang terdiri dari 83 makam muslim, 1 makam pahlawan dan 16 makam non muslim. Berdasarkan PERMENPU nomor 5/PRTM/2008, estimasi kebutuhan lahan pemakaman sampai tahun 2030 seluas 114,89 ha dengan kekurangan lahan makam muslim 33,53 ha dan non muslim 7,85 ha.  Hasil analisis menunjukkan terdapat 18 lokasi area pengembangan makam di Kota Mataram seluas 61 ha (610.625 m2) dengan 16 lokasi untuk pengembangan makam muslim umum. Dari hasil Analitik Hirarki Proses lanjutan, makam yang paling diprioritaskan dalam penataan fisik adalah makam Bagirati di Kecamatan Cakranegara dengan bobot 32%.Kata kunci:Pengambilan Keputusan, RTH, GIS, SMCE, AHP
1. The microfinance linkages in Indonesia: An overview and taxonomy John D Conroy John D Conroy; Ketut Budastra
JURNAL AGRIMANSION Vol 7 No 3 (2006): JURNAL AGRIMANSION DESEMBER 2006
Publisher : Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v7i3.146

Abstract

Abstrak Berbagai macam lembaga keuangan terlibat dalam hubungan-hubungan pelayanan jasa keuangan mikro (linkages) di Indonesia. Sebuah ‘linkage’ antar dua lembaga sederhana baik formal ataupun informal tidak dapat menjelaskan tata hubungan antar lembaga yang sebenarnya. Indonesia memiliki lembaga keuangan kecil formal yang jarang dijumpai di tempat lain. Banyak dari lembaga keuangan kecil formal tersebut terlibat dalam rantai-rantai hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan utama dan para pelaku keuangan di tingkat akar rumput. Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga ‘Apex’ yang didirikan untuk menciptakan hubungan-hubungan pelayanan keuangan mikro. ‘Linkages’ memiliki peran eksplisit dalam “Arsitektur Perbankan Indonesia” yang disusun oleh Bank Indonesia. Artikel ini menyusun taksonomi dari linkages di Indonesia, berdasar pada perbedaan-perbedaan akibat kekuatan pasar dan akibat pengaruh (kebijakan) pemerintah. Abstract A wide range of financial institutions engage in linkages in Indonesia. A simple formal/informal duality is inadequate to describe the nature of these arrangements. Indonesia has small, regulated financial institutions that have relatively few analogues elsewhere. Many of these engage in chain relationships with major financial institutions and grassroots financial actors. Indonesia also has apex institutions set up to create linkages, and linkages have an explicit role in a new ‘banking architecture’ being created by the central bank. The paper develops a taxonomy of linkages, based on a distinction between arrangements that reflect market forces, and those occurring as the result of government or central bank initiative.
3. Pengaruh liberalisasi finansial terhadap perkembangan lembaga pembiayaan mikro di Propinsi NTB Ketut Budastra
JURNAL AGRIMANSION Vol 8 No 1 (2007): JURNAL AGRIMANSION DESEMBER 2007
Publisher : Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v8i1.156

Abstract

Abstrak Paper ini berupaya untuk menilai dampak dari liberalisasi (sektor) keuangan pada pembangunan pembiayaan mikro di Indonesia dengan mengambil provinsi NTB sebagai daerah studi kasus. Liberalisasi (sektor) keuangan merujuk pada penghilangan pembatasan tingkat bunga dan kemudahan pembukaan bank. Pembangunan pembiayaan mikro merujuk pada akses and keberlanjutan lembaga keuangan mikro yang diukur dengan empat indikator, yaitu: jumlah lembaga pembiayaan mikro, ukuran relatip assetnya, besaran kredit program dan penampilan masing-masing jenis lembaga pembiayaan mikro itu sendiri. Penilaian dampak tersebut menggunakan data dari statistik lembaga keuangan (Bank Indonesia dan Dinas Koperasi) dan beberapa studi kasus terpilih. Ditemukan bahwa liberaralisasi telah mendorong beroperasinya lembaga-lembaga pembiayaan mikro baru dan menghasilkan dampak positip pada akses jasa pembiayaan mikro, tercermin jumlah lembaga pembiayaan mikro dan sebaran geografisnya yang meningkat tajam. Namun, keberlanjutan lembaga pembiayaan mikro tersebut dalam ancaman yang berat akibat persaingan tak sehat, skala operasi terbatas, ketergantungan pada pembiayaan pemerintah, pengawasan yang lemah, regulasi yang tidak pasti, dan managemen buruk. Abstract This paper attempts to assess impacts of financial liberalization on microfinance development in Indonesia, taking Nusa Tenggara Barat (NTB) Province as a case study. Financial liberalization refers to free interest rate control and easy bank entry. Microfinance development is measured in terms of access to microfinance services and sustainability of microfinance institutions as reflected by four indicators: number of microfinance institutions, their relative size, their service performance, and the direct credit scale. The assessment uses data from official financial statistics and selected case studies. It was found that liberalization have both stimulated the establishment of new microfinance institutions and brought positive impacts on access to microfinance services. Improved access to microfinance services, as reflected by substantial increase in number and geographical distribution of the microfinance institutions, has also been found following the liberalization. However, contrast results were found with respect to the sustainability of the microfinance institutions, characterized with unfair competition, limited operational scale, dependency on government finance, weak supervision, ambiguous regulation, and bad management.
4. Factors Associated to Rural Households’ Demand for Financial Services in Lombok, Indonesia I ketut Budastra
JURNAL AGRIMANSION Vol 9 No 3 (2008): JURNAL AGROMINSION DESEMBER 2008
Publisher : Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v9i3.206

Abstract

Abstract This paper analyses factors associated with rural households’ demand for financial services in Lombok, using a survey data of 180 households randomly selected from 6 villages and 3 districts in Lombok, Indonesia. The data collection was carried out from January-June 2007. Factor associations were tested using Chi-square, Correlation and/or t-test, whichever is appropriate, depending on data measurement. It was found that the households’ demand for formal savings was significantly associated with the households’ socio-economic and banking characteristics reflecting their saving capacity (income, income sufficiency and number of earners) and preference (financial institution type, interest rate and total saving amount). The households’ demand for formal credits was also associated with their socio-economic characteristics and banking characteristics, reflecting their credit needs and preferences toward credit sources along the financial institutions’ preferences toward borrowers’ capacity to repay and risks. The faktors included: government employee possession, tertiary education possession, education, income, land assets, banking confidence, financial institution type, interest rate, credit maturity (terms), and borrower transaction costs. Abstrak Paper ini menganalisa faktor-faktor yang berasosiasi dengan permintaan ruamah tangga pedesaan terhadap layanan jasa keuangan di Lombok, menggunakan data hasil survai terhadap 180 rumah tangga yang dipilih secara acak dari 6 desa dan 3 kabupaten di Lombok yang dilakukan pada bulan Januari-Juni tahun 2007. Keberartian asosiasi antar faktor-faktor yang diteliti diuji menggunakan Chi-square, Korelasi atau t-test sesuai dengan jenis datanya. Ditemukan bahwa permintaan rumah tangga akan layanan tabungan berasosiasi dengan karakteristik sosial ekonomi dan perilaku menabung-meminjam rumah tangga pendapatan, dan jumlah pencari nafkah dalam keluarga) dan preferensi menabung mereka (jenis lembaga keuangan, tingkat bunga dan jumlah tabungan). Permintaan rumah tangga akan layanan jasa kredit juga berasosiasi dengan karakteristik sosial ekonomi dan perilaku menabung-meminjam rumah tangga yang menggambarkan kebutuhan kredit mereka dan preferensi mereka pada sumber-sumber layanan kredit bersama dengan preferensi lembaga keuangan terhadap kapasitas pengembalian kredit dan resiko kredit rumah tangga. Faktor-faktor tersebut adalah: kepemilikan anggota rumah tangga pegawai negeri, kepemilikan anggota rumah tangga berpendidikan perguruan tinggi, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, pendapatan, aset tanah, rasa percaya diri kepala rumah tangga berurusan dengan bank, jenis lembaga keuangan, tingkat bunga, jangka waktu kredit dan biaya transaksi bagi peminjam.
3. ANALISIS RANTAI PEMASRAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN BIMA Nurjumiyati Nurjumiyati; I Ketut Budastra; Nuning Juniarsih
JURNAL AGRIMANSION Vol 19 No 3 (2018): JURNAL AGRIMANSION DESEMBER 2018
Publisher : Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v19i3.248

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memetakan rantai pemasaran bawang merah di Kabupaten Bima; (2) menganalisis fungsi pelaku pemasaran bawang merah di Kabupaten Bima; dan (3) menganalisis margin pemasaran bawang merah pada tingkat pelaku dan tingkar rantai di Kabupaten Bima.Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Ditemukan bahwa pemasaran bawang merah di Bima melibatkan tiga rantai, yaitu:(i)Petani (P)-Pedagang pengumpul desa (PPD)–Pedagang pengecer (PP) Bima–Konsumen (K) di Bima; (ii) P–PPD–Pedagang antar pulau/besar (PAP/B)–PPdi Mataram - K; dan (iii) P – PPD – PAP/B – PPdi Provinsi lain – K di Provinsi Lain. Proporsi aliran produksi bawang merah adalah 42% melalui Rantai I, 25% melalui Rantai II, dan 34% melalui Rantai III.Harga yang diterima petani bawang merah tidak berbeda menurut rantai pemasaran, yakni: Rp. 1.800.000 per kwintal.Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan olehpetani adalah penjualan, penyimpanan, pengangkutan, sortasi, dan penanggungan risiko. Semua fungsi ini juga dilakukan oleh PPD, dan PAP/B, ditambah dengan fungsi-fungsi berikut: pembelian, pembiayaan, penanggungan risiko, dan informasi pasar.Semua fungsi pemasaran yang dilakukan oleh PPD dan PAP/B adalah juga dilakukan oleh PP, kecuali: fungsi pembiayaan. Marjin pemasaran pada Rantai I adalah 12,84 persen dari harga konsumen, lebih rendah dibandingkan dengan margin pemasaran pada Rantai II yang sebesar 11,51% dari harga konsumen. Margin rantai pemasaran III tidak dianalisis karena data tidak lengkap. Perbedaan margin pemasaran antar rantai pemasaran tersebut adalah terutama disebabkan oleh faktor selisih harga konsumen dan harga petani, bukannya oleh faktor biaya pemasaran. Proporsi margin pemasaran terhadap harga jual masing-masing jenis pedagang bervariasi antar rantai pemasaran: PPD menerima antara 5,71% dan 6,25%; PAP/B antara 0,52% dan 5,21%; dan Pengecer antara 2,26% dan 7,02%. Penerapan manajemen rantai pemasaran berpotensi untuk menurunkan beban biaya pemasaran yang ditanggung para pelaku dan untuk meningkatkan pendapatan petani bawang di kabupaten Bima. Ini dapat diupayakan melalui: (i) koordinasi vertikal untuk meminimalisasi repetisi fungsi pemasaran lintas pelaku; dan (ii) koordinasi horizontal (kelompok) petani untuk meraih manfaat dari skala ekonomi bersama. ABSTRACT The study’s objectives are (1) to map the marketing chains of onion in Bima district; (2) to analyze the functions of the marketing players; and (3) to analyze the marketing margins at actor and chain levels. For the objectives, the study used the descriptive methodology. It was found that the marketing of onion in Bima involved three different chains of onion, namely:(i)Farmer(P)-Villlage CollectorTrader (PPD)–Retail Trader(PP) in Bima–Consumer (K) Bima; (ii) P–PPD–InterIsland/Big Trader (PAP/B)–PPin Mataram - K; and (iii) P – PPD – PAP/B – PPin onthet province – K in other province. The flows of onion products by chains were 42% chain I, 25% chain 2 and 34% chain 3. The price received by farmers IDR 1,800,000 was not different across the markating chains. Marketing functions carried out by farmers included: saling, storing, transporting, sorting/grading, and risk bearing.All these functions were alo carried out by PPD, and PAP/B, together with: buying, financing, and market information. PP carried out the same functions as those of PPD dan PAP/B, exept for the financing function. Measured as percentage of the selling price, the marketing margin was 12.84 % of the consumers’ pricein the first chain, higher than the margin in the second chain which was 11,51%. The marketing margin for the third chain was not calculated because of incomplete data. The marketing margin difference was mainly because of consumer-farmer price margin factor rather than marketing cost factor. The marketing margins by actors were varied: PPD received between 5.71-6.25%; PAP/B received between 0.52%-5.21%; and PP received between 2.26%-7.02%. Applicantion of effective marketing chain manajemen was considered potensial to reduce the burden of marketing cost bared by the chain actors, and to increase farmer incomes in Bima. This should include (i) vertical coordination to minimize number of functions repetitively done by two or more chain actors; and (ii) horizontal coordination of the farmers to achieve the benefits of farmer group’s economics of scale.
4. ANALISIS PENDAPATAN NELAYAN DAN PEMASARAN IKAN LAUT DI KECAMATAN HU’U KABUPATEN DOMPU Riris Apryaningsih; Suparmin Suparmin; I Ketut Budastra
JURNAL AGRIMANSION Vol 19 No 3 (2018): JURNAL AGRIMANSION DESEMBER 2018
Publisher : Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v19i3.250

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pendapatan nelayan di Kecamataan Hu’u; (2) Menganalisis saluran pemasaran ikan laut di Kecamatan Hu’u; (3) Menganalisis perilaku pasar ikan laut di Kecamatan Hu’u. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penentuan daerah penelitian secara purposive samplingyaitu Desa Jala, Desa Hu’u dan Desa Cempi Jaya. Jumlah responden nelayan ditentukan secara quota sampling, yaitu sebanyak 30 orang. Penentuan responden pedagang dilakukan secara snowball sampling, sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis pendapatan, analisis saluran pemasaran dan analisis perilaku pasar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Total pendapatan nelayan dari usaha penangkapan ikan per tahun sebesar Rp. 17.595.118,17, total pendapatan pada musim barat sebesar Rp. 6.001.626,92 dan pada musim timur sebesar Rp. 11.594.491,25. Sedangkan Total biaya sebesar Rp. 25.863.668,41 per tahun, dimana total biaya pada musim barat sebesar Rp. 8.781.913,37dan pada musim timur sebesar Rp. 17.486.215,04. (2) Saluran pemasaran ikan laut melalui tiga saluran, yaitu: a. Dari nelayan ke Pedagang Pengumpul Desa, ke Pedagang Pengumpul Kecamatan, ke Pedagang Antar Pulau. b. Dari nelayan ke Pedagang Pengumpul desa, ke Pedagang Pengecer, ke Komsumen Akhir. c. Dari nelayan ke Konsumen Akhir. (3). Perilaku pasar ikan laut di kecamatan hu’u kabupaten dompu, yaitu: a. Harga ditentukan oleh lembaga pemasaran yang dibayar secara tunai. b. kerjasama antar lembaga pemasaran dalam peminjaman modal. (4) fungsi pemasaran yang tidak dilakukan oleh nelayan adalah fungsi pembelian, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, standarisasi dan grading, dan informasi pasar, sedangkan fungsi pemasaran yang tidak dilakukan oleh lembaga pemasaran adalah pada PPD adalah fungsi penyimpanan dan pengolahan, pada PPKC pada fungsi pengolahan dan pengecer pada penyimpanan dan pengolahan. ABSTRACT This study aims to: (1) Analysis of fisherman income in Hu’u Distric; (2) Analysis channel marketing of marine in Hu’u Distric; (3) Analysis market behavior of marine in Hu’u Distric . This research uses descriptive method with the determination of the research are by Purposive Sampling, namely the village of Jala, village of Hu’u and village of Cempi Jaya. The number of fishermen respondents was determination by Quota Sampling, which was 30 people. Determination of trader’s respondents is done by Snowball Sampling, while data collection is done by surveying techniques. The analysis used is Descriptive Analysis, income analysis, marketing channel analysis and market behavior analysis. The results showed that: (1) the total income of fishermen from fishing business per year was Rp. 17,595,118.17, the total income in the west season is Rp. 6,001,626.92 and in the east season Rp. 11,594,491.25. While the total cost is Rp. 25,863,668.41 per year, where the total cost in the west season is Rp. 8,781,913.37 and in the east season Rp. 17,486,215.04. (2) Marine marketing channels through three channels, namely: a. From fishermen to Village Collectors, to Sub-district Collectors, to Inter-island Traders. b. From fishermen to village collectors, to retailers, to Komsumen Akhir. c. From fishermen to Final Consumers. (3). The behavior of the marine market in the huu district of dompu district, namely: a. Prices are determined by marketing agencies that are paid in cash. b. cooperation between marketing institutions in capital borrowing. (4) The marketing function that is not carried out by fishermen is the function of purchasing, storing, processing, transporting, standardizing and grading, and market information, while the marketing function that is not carried out by the marketing institution is PPD is a function of storage and processing, in PPKC on the function processing and retailers on storage and processing.
PENGARUH PENURUNAN TARIF IMPOR DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP DAYA SAING DAN EFISIENSI AGRIBISNIS KOPI ROBUSTA DENGAN PENGOLAHAN KERING DAN BASAH DI PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Abdus Sihab Patoni; IGL Parta Tanaya; Anas Zaini; I Ketut Budastra
JURNAL AGRIMANSION Vol 20 No 1 (2019): Jurnal Agrimansion April 2019
Publisher : Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v20i1.261

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh penurunan tarif impor dan pajak pertambahan nilai terhadap daya saing, dan efisiensi usahatani kopi robusta dengan pengolahan kering dan pengolahan basah di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah Matrik Analisis Kebijakan (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kopi robusta dengan pengolahan kering dan basah di Lombok memiliki daya saing, dan efisien pada empat skenario kebijakan. Daya saing dan efisiensi ditunjukkan dengan nilai keuntungan privat (D) dan keuntungaan sosial (H) lebih besar dari nol, serta Privat Cost Ratio (PCR) dan Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) lebih kecil dari satu. ABSTRACT The aim of this research is to analyze the impacts of decreasing of import tariff and value added tax on competitiveness and efficiency of farming of coffee robusta for both dry and wet processing in Lombok Island, West Nusa Tenggara Province. Policy analysis matrix (PAM) had been used as analysis method. The results of analysis indicated that coffee robusta farming has competitiveness and efficient in four scenario of trade. Competitiveness and efficiency reflected by Privat Profit (D), and Social Profit (H) were more than zero, while Privat Cost Ratio (PCR) and Domestic Reources Cost Ratio (DRCR) were less than one.
PENGATURAN LUAS TANAM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN STABILISASI HARGA DAN PENDAPATAN PETANI: STUDI KASUS KOMODITI CABE DI PULAU LOMBOK, INDONESIA Anas Zaini; I Ketut Budastra; Muhammad Zubair; Suparmin Suparmin
JURNAL AGRIMANSION Vol 21 No 3 (2020): Jurnal Agrimansion Desember 2020
Publisher : Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v21i3.428

Abstract

Berbeda dengan strategi stabilisasi untuk komoditi biji-bijian yang dapat disimpan lama, kebijakan stabilisasi untuk cabe rawit dilakukan melalui pengaturan waktu dan luas tanam karena komoditi ini umumnya dikonsumsi dalam kondisi segar. Dengan menggunakan data harga di tingkat konsumen bulanan (2012-2016) dan dianalisis menggunakan model program linear untuk memaksimumkan penerimaan maka luas optimal penanaman cabe di musim kemarau adalah 1.418 hektar per bulan sementara di musim hujan adalah 1.786 hektar per bulan dengan nilai penerimaan 846.299.124.300 rupiah. Selain itu hasil penelitian mengindikasikan harga cabe pada musim kemarau sekitar Rp. 64.638 per kg di musim kemarau sementara di musim hujan Rp. 36.644 per kilogram. Menstabilkan harga pada nilai rata-ratanya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.
KAJIAN KEBERLANJUTAN SERTA KELAYAKAN TPS 3R DENGAN METODE AHP DAN SWOT DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH Baiq Virgia Srihayati; I Ketut Budastra; Suryawan Murtiadi
MEDIA BINA ILMIAH Vol 16, No 9: April 2022
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v16i9.1603

Abstract

Pada tahun 2014-2018 terdapat 7 TPS 3R yang sudah terbangun di Kabupaten Lombok Tengah. Adanya TPS 3R yang terbangun merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi sampah sejak dari sumbernya, namun dalam implementasinya masih banyak TPS 3R yang tidak berjalan secara optimal setelah konstruksi selesai. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji keberlanjutan dan kelayakan TPS 3R ditinjau dari aspek teknis, finansial, kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi model pilihan dari aspek keberlanjutan TPS 3R dengan metode AHP dan mengetahui strategi impelementasi keberlanjutan TPS 3R berdasarkan model pilihan terpilih menggunakan metode SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 7 TPS 3R yang terbangun 6 diantaranya memiliki status keberlanjutan buruk dan 1 TPS 3R berstatus baik. Kajian kelayakan dilakukan pada TPS 3R yang masih beroperasi yakni TPS 3R Desa Semparu dengan hasil analisis aspek teknis menunjukkan selisih kebutuhan luas lahan pada tahun 2030 cukup besar yaitu 208,1 m2. Aspek finansial menunjukkan hasil perhitungan NPV sebesar -Rp. 1.010.822.717,32 <0 dan nilai BCR 0,35 <1. Lembaga yang mengelola TPS 3R Desa Semparu saat ini yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beranggotakan 7 orang sedangkan dari segi partisipasi masyarakat yaitu adanya penambahan pelanggan dari 320 KK menjadi 460 KK menunjukkan partisipasi masyarakat cukup baik. Model pilihan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis AHP yaitu aspek teknis, aspek kelembagaan dan aspek finansial dengan strategi implementasi yang didapatkan dari analisis SWOT pada kuadran IV yaitu strategi WT
Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Di Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Sri Maryati; Sri Supartiningsih; Wuryantoro; I Ketut Budastra; Taslim Sjah
Jurnal SIAR ILMUWAN TANI Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Siar Ilmuwan Tani
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.002 KB)

Abstract

The availability of agricultural land resources was getting smaller every year due to changing land functions. Therefore, it was necessary to optimize the use of land resources, namely one of the ways by utilizing yard land that can be done by housewives who are used to grow various horticultural crops. This activity was also in line with the government's program to develop Sustainable Food House Areas (KRPL). The aim of the activity in general was to motivate the community (especially housewives) to be able to use their yards to plant horticultural crops. The location of community service activities was Midang Village, Gunungsari District, West Lombok Regency. The method used is the method of lectures and discussions as well as nursery practices. Lectures use LCD tools, loudspeakers (mike) and also distribution of copies of material summaries so that participants can easily understand them. Participants in the activity were Midang Village PKK cadres. The results of the activity were considered very positive to increase participants' knowledge and participants were motivated by enthusiastic discussion. The evaluation results show that extension activities were very useful in increasing community knowledge, and activities can be carried out again in the same location as the continuation of previous activities, such as making fertilizer from household waste or in different locations with the same theme