Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH PROPINSI YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Yusdiansyah, Efik
Syiar Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the power of District/City Government is to deal with investment affair, which is governed by Regional Regulation. In fact, such regulation governs from license process to the determination of retribution amount, which is classified as a regional tax. Although this regional revenue aims to improve public services in order to boost investment, it has created unfair competition among the  District/City Governments in an attempt to get investor by ignoring all legitimate interests of other District/City Governments. Based on the above background, this article seeks to examine the function and role of the West-Jawa Province Government in regulating the investment matter. The issues that will be discussed in this article as follows: (1) Whether the West-Java Province Government has the authority to govern the regional regulation relating to investment?; (2) What steps that can be taken by the Province Government to make Law Harmonization in investment arrangement at a regional level?; and (3) Can the District/City Government Regulation, which is considered to be hampering the investment business climate, be revoked by the West-Java Province Government ?
PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT Yusdiansyah, Efik
Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (judicial power).Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai  lembaga negara sejenis Komisi Yudisial.Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan Courts Service, di Perancis disebut Conseil Superieur de la Magistrature dan di Italia disebut  dengan Consiglio Superioredella Magistratura. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan.Sedangkan KomisiYudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekruitmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.
Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Efik Yusdiansyah
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 26 No. 4 (2008)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10639.621 KB)

Abstract

Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional
PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT Efik Yusdiansyah
Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i2.1473

Abstract

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (judicial power).Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai  lembaga negara sejenis Komisi Yudisial.Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan Courts Service, di Perancis disebut Conseil Superieur de la Magistrature dan di Italia disebut  dengan Consiglio Superioredella Magistratura. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan.Sedangkan KomisiYudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekruitmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.
KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH PROPINSI YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Efik Yusdiansyah
Syiar Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i3.642

Abstract

One of the power of District/City Government is to deal with investment affair, which is governed by Regional Regulation. In fact, such regulation governs from license process to the determination of retribution amount, which is classified as a regional tax. Although this regional revenue aims to improve public services in order to boost investment, it has created unfair competition among the  District/City Governments in an attempt to get investor by ignoring all legitimate interests of other District/City Governments. Based on the above background, this article seeks to examine the function and role of the West-Jawa Province Government in regulating the investment matter. The issues that will be discussed in this article as follows: (1) Whether the West-Java Province Government has the authority to govern the regional regulation relating to investment?; (2) What steps that can be taken by the Province Government to make Law Harmonization in investment arrangement at a regional level?; and (3) Can the District/City Government Regulation, which is considered to be hampering the investment business climate, be revoked by the West-Java Province Government ?
Implementasi Batik Mark Dalam Upaya Daya Saing Produk Batik Indonesia Efik Yusdiansyah; Jejen Hendar
Anterior Jurnal Vol 21 No 2 (2022): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v21i2.3320

Abstract

Batik merupakan salah satu warisan tradisi budaya Indonesia yang telah hidup dan berkembang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Adanya perkembangan skala industri batik diimbangi dengan kemajuan teknologi, mengakibatkan terjadinya modifikasi proses pembuatan batik, baik pada bahan baku maupun peralatan yang digunakan. Banyak produsen yang meninggalkan metode tradisional untuk memperbesar kapasitas produksi dan mengurangi waktu pembuatan batik. Imbas dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya produk yang menyerupai batik asli. Dalam hal ini pemerintah berperan memberikan pembeda antara batik asli dengan batik printing, dengan memberikan tanda batik mark “batik INDONESIA”. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dengan produk batik lain yang dipasarkan di Indonesia.
Konstruksi Hukum Terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam Yeti Sumiyati; Ratna Januarita; Tatty A Ramli; Efik Yusdiansyah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p14

Abstract

The purpose of this research is to examine the adequacy of laws and regulations governing investment implementation by the Savings and Credit Cooperative (KSP) and formulate legal constructs related to the determination of investment interest rates by KSP through the regulations of the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC/LPS) concerning the Determination of the Deposit Insurance Interest Rate in the form of IDIC Regulation (Surat Edaran). The research method uses a normative juridical approach, descriptive-analytical research specifications, the systematic interpretation and the legal construction of analogy. The results showed that the statutory regulations governing investments made by KSP were insufficient, especially in the section relating to the determination of investment interest rates. There were still many KSPs that set high interest in their investment programs. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises also does not accommodate provisions regarding investment programs that KSP can carry out. It is feared that several new provisions in the two regulations will lead to high-interest investment practices by KSP that prioritize the interests of their institutions over the welfare of members. Through the analysis of legal construction, it was found that the IDIC Regulation (Surat Edaran) regarding the Determination of the Deposit Insurance Interest Rate at Commercial Banks and Rural Banks can be used as a reference by the Ministry of Cooperatives and SMEs to encourage KSP to set investment interest rates fairly. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kecukupan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan investasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan merumuskan konstruksi hukum terkait penetapan suku bunga investasi oleh KSP melalui peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan dalam bentuk Surat Edaran LSP. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah penafsiran sistematis dan konstruksi hukum analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi yang dilakukan KSP tidak cukup memadai khususnya pada bagian yang berkaitan dengan penetapan suku bunga investasi sehingga masih banyak KSP yang menetapkan bunga tinggi dalam program investasinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, juga tidak mengakomodasi ketentuan tentang program investasi yang dapat dilakukan KSP. Beberapa ketentuan baru dalam kedua peraturan tersebut dikhawatirkan memunculkan banyak praktik investasi berbunga tinggi oleh KSP yang lebih mengutamakan kepentingan lembaganya dibandingkan kesejahteraan anggota. Melalui analisis konstruksi hukum, ditemukan bahwa Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat dijadikan rujukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong KSP dalam menetapkan suku bunga investasi secara wajar
Implementation of Local Government Policies in Realizing Child-Friendly Districts to Increase Welfare Titi Sutiamah; Dey Ravena; Efik Yusdiansyah
Journal La Sociale Vol. 3 No. 3 (2022): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v3i3.632

Abstract

Children as the nation's successors prove that the rights of children in Indonesia are expressly stated in the constitution. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Pangandaran Regent's Regulation Number 79 of 2018 concerning Child Friendly Districts. This type of research uses normative juridical research. The results of this study: First, the implementation of the Pangandaran Regent Regulation Number 79 of 2018 concerning Child-Friendly Districts in realizing Child-Friendly Districts has not met 24 (twenty four) indicators that become the reference for assessing Child-Friendly Districts, so that in 2021 Pangandaran District has not received an award. Child Friendly District. Second, the Implications of Child Friendly Districts in Pangandaran Regency on children's welfare, based on the score from traceability evidence, obtained a score of 416.42 with the percentage of achievement of 24 indicators, only 41.6% of the total value of achievement should be 1,000 points. It can be said that the Child Friendly District in Pangandaran Regency has not had implications for the welfare of children.