Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Sriwijaya Law Review Anterior Jurnal JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Journal La Sociale JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan
Efik Yusdiansyah
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH PROPINSI YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Yusdiansyah, Efik
Syiar Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the power of District/City Government is to deal with investment affair, which is governed by Regional Regulation. In fact, such regulation governs from license process to the determination of retribution amount, which is classified as a regional tax. Although this regional revenue aims to improve public services in order to boost investment, it has created unfair competition among the  District/City Governments in an attempt to get investor by ignoring all legitimate interests of other District/City Governments. Based on the above background, this article seeks to examine the function and role of the West-Jawa Province Government in regulating the investment matter. The issues that will be discussed in this article as follows: (1) Whether the West-Java Province Government has the authority to govern the regional regulation relating to investment?; (2) What steps that can be taken by the Province Government to make Law Harmonization in investment arrangement at a regional level?; and (3) Can the District/City Government Regulation, which is considered to be hampering the investment business climate, be revoked by the West-Java Province Government ?
PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT Yusdiansyah, Efik
Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (judicial power).Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai  lembaga negara sejenis Komisi Yudisial.Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan Courts Service, di Perancis disebut Conseil Superieur de la Magistrature dan di Italia disebut  dengan Consiglio Superioredella Magistratura. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan.Sedangkan KomisiYudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekruitmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.
Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Efik Yusdiansyah
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 26 No. 4 (2008)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10639.621 KB)

Abstract

Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional
Konstruksi Hukum Terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam Yeti Sumiyati; Ratna Januarita; Tatty A Ramli; Efik Yusdiansyah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p14

Abstract

The purpose of this research is to examine the adequacy of laws and regulations governing investment implementation by the Savings and Credit Cooperative (KSP) and formulate legal constructs related to the determination of investment interest rates by KSP through the regulations of the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC/LPS) concerning the Determination of the Deposit Insurance Interest Rate in the form of IDIC Regulation (Surat Edaran). The research method uses a normative juridical approach, descriptive-analytical research specifications, the systematic interpretation and the legal construction of analogy. The results showed that the statutory regulations governing investments made by KSP were insufficient, especially in the section relating to the determination of investment interest rates. There were still many KSPs that set high interest in their investment programs. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises also does not accommodate provisions regarding investment programs that KSP can carry out. It is feared that several new provisions in the two regulations will lead to high-interest investment practices by KSP that prioritize the interests of their institutions over the welfare of members. Through the analysis of legal construction, it was found that the IDIC Regulation (Surat Edaran) regarding the Determination of the Deposit Insurance Interest Rate at Commercial Banks and Rural Banks can be used as a reference by the Ministry of Cooperatives and SMEs to encourage KSP to set investment interest rates fairly. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kecukupan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan investasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan merumuskan konstruksi hukum terkait penetapan suku bunga investasi oleh KSP melalui peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan dalam bentuk Surat Edaran LSP. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah penafsiran sistematis dan konstruksi hukum analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi yang dilakukan KSP tidak cukup memadai khususnya pada bagian yang berkaitan dengan penetapan suku bunga investasi sehingga masih banyak KSP yang menetapkan bunga tinggi dalam program investasinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, juga tidak mengakomodasi ketentuan tentang program investasi yang dapat dilakukan KSP. Beberapa ketentuan baru dalam kedua peraturan tersebut dikhawatirkan memunculkan banyak praktik investasi berbunga tinggi oleh KSP yang lebih mengutamakan kepentingan lembaganya dibandingkan kesejahteraan anggota. Melalui analisis konstruksi hukum, ditemukan bahwa Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat dijadikan rujukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong KSP dalam menetapkan suku bunga investasi secara wajar
PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT Efik Yusdiansyah
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i2.1473

Abstract

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (judicial power).Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai  lembaga negara sejenis Komisi Yudisial.Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan Courts Service, di Perancis disebut Conseil Superieur de la Magistrature dan di Italia disebut  dengan Consiglio Superioredella Magistratura. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan.Sedangkan KomisiYudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekruitmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.
Kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Membuat Peraturan Daerah Provinsi yang Berkaitan dengan Penanaman Modal di Wilayah Propinsi Jawa Barat Efik Yusdiansyah
Syiar Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i3.642

Abstract

One of the power of District/City Government is to deal with investment affair, which is governed by Regional Regulation. In fact, such regulation governs from license process to the determination of retribution amount, which is classified as a regional tax. Although this regional revenue aims to improve public services in order to boost investment, it has created unfair competition among the  District/City Governments in an attempt to get investor by ignoring all legitimate interests of other District/City Governments. Based on the above background, this article seeks to examine the function and role of the West-Jawa Province Government in regulating the investment matter. The issues that will be discussed in this article as follows: (1) Whether the West-Java Province Government has the authority to govern the regional regulation relating to investment?; (2) What steps that can be taken by the Province Government to make Law Harmonization in investment arrangement at a regional level?; and (3) Can the District/City Government Regulation, which is considered to be hampering the investment business climate, be revoked by the West-Java Province Government ?
Implementasi Batik Mark Dalam Upaya Daya Saing Produk Batik Indonesia Efik Yusdiansyah; Jejen Hendar
Anterior Jurnal Vol 21 No 2 (2022): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v21i2.3320

Abstract

Batik merupakan salah satu warisan tradisi budaya Indonesia yang telah hidup dan berkembang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Adanya perkembangan skala industri batik diimbangi dengan kemajuan teknologi, mengakibatkan terjadinya modifikasi proses pembuatan batik, baik pada bahan baku maupun peralatan yang digunakan. Banyak produsen yang meninggalkan metode tradisional untuk memperbesar kapasitas produksi dan mengurangi waktu pembuatan batik. Imbas dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya produk yang menyerupai batik asli. Dalam hal ini pemerintah berperan memberikan pembeda antara batik asli dengan batik printing, dengan memberikan tanda batik mark “batik INDONESIA”. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dengan produk batik lain yang dipasarkan di Indonesia.
Implementation of Local Government Policies in Realizing Child-Friendly Districts to Increase Welfare Titi Sutiamah; Dey Ravena; Efik Yusdiansyah
Journal La Sociale Vol. 3 No. 3 (2022): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v3i3.632

Abstract

Children as the nation's successors prove that the rights of children in Indonesia are expressly stated in the constitution. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Pangandaran Regent's Regulation Number 79 of 2018 concerning Child Friendly Districts. This type of research uses normative juridical research. The results of this study: First, the implementation of the Pangandaran Regent Regulation Number 79 of 2018 concerning Child-Friendly Districts in realizing Child-Friendly Districts has not met 24 (twenty four) indicators that become the reference for assessing Child-Friendly Districts, so that in 2021 Pangandaran District has not received an award. Child Friendly District. Second, the Implications of Child Friendly Districts in Pangandaran Regency on children's welfare, based on the score from traceability evidence, obtained a score of 416.42 with the percentage of achievement of 24 indicators, only 41.6% of the total value of achievement should be 1,000 points. It can be said that the Child Friendly District in Pangandaran Regency has not had implications for the welfare of children.
Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Perencanaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Fazky Muhammad Hasa; Efik Yusdiansyah; Fabian Fadhly Jambak
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.717 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1045

Abstract

Abstract. The DPD has the authority to submit draft laws to the DPR, participate in discussing draft laws and provide considerations to the DPR on the APBN Bill. The word "participate" in the 1945 Constitution article 22D paragraph (2) discusses the draft bill that makes the DPD not have effective legislative power. The word "can" in Article 22D paragraph (1) makes the DPD not have effective power in terms of supervision over the implementation of the Act. DPD in Article 23 paragraph (2) of the phrase "taking into account the considerations of the DPD" makes the DPD not have effective power in terms of budget functions. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the functions, objectives and positions of the Regional Representatives Council in providing considerations and discussions on the RAPBN? (2) How is the external supervision carried out by the Regional Representatives Council on the implementation of the APBN? The approach method used in this research is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study are: In giving consideration and discussion of the RAPBN function, purpose, and position of the DPD, the function of the DPD is considered to be still not balanced with the function of the DPR, the limited authority of the DPD shows the objectives of the Regional Representative Council. Regional Representative Council with limited supervision which is only regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Abstrak. DPD memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut membahas rancangan undang-undang serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN. Kata “ikut” dalam UUD 1945 pasal 22D ayat (2) membahas rancangan RUU membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif. Kata “dapat” dalam pasal 22D ayat (1) membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan yang efektif dalam hal pengawasan atas pelaksaaan Undang-Undang. DPD dalam Pasal 23 ayat (2) adanya frase “dengan memperhatikan pertimbangan DPD” membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan yang efektif dalam hal fungsi anggaran. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana fungsi, tujuan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN? (2) Bagaimana pengawasan eksternal yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan APBN? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan RAPBN fungsi, tujuan, dan kedudukan DPD ialah fungsi DPD dianggap masih belum seimbang dengan fungsi DPR, Kewenangan DPD yang terbatas menunjukkan tujuan dari Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dengan melakukan pengawasan terbatas yang mana hanya diatur di dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.
Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat Ahmad Faizal Adha; Efik Yusdiansyah; Muhammad Ilman Abidin; Chepi Ali Firman; Arinto Nurcahyono; Neni Ruhaeni; Dini Dewi Heniarti; Sri Ratna Suminar; Hasya Fazni Pratiwi; Suci Setiawati
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v8i2.5030

Abstract

Cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital saat ini. Dengan semakin meluasnya akses ke platform online, tindakan ini mengancam kesejahteraan emosional individu terutama anak muda. Penelitian ini mengulas dampak negatif cyberbullying terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan potensi bunuh diri. Faktor-faktor seperti anonimitas dan jangkauan luasnya internet memperumit upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara orangtua, pendidik, dan platform online dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi para pengguna, serta implementasi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi individu dari dampak buruk cyberbullying. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait cyberbullying. Metode yang digunakan yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sosialisasi tentang cyberbullying di pesantren merupakan langkah penting untuk membekali santri dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia maya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
Co-Authors Ahmad Faizal Adha Arinto Nurcahyono, Arinto Chepi Ali Firman Dey Ravena Dini Dewi Heniarti Fabian Fadhly Jambak Fazky Muhammad Hasa Hasya Fazni Pratiwi Jejen Hendar Muhammad Ilman Abidin Neni Ruhaeni Neni Ruhaeni Ratna Januarita Rusli K. Iskandar Sri Ratna Suminar Suci Setiawati Tatty A Ramli Titi Sutiamah Yeti Sumiyati