Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Geography Jurnal Studi Pemerintahan Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pewarta Indonesia Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Public Service And Governance Journal Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Megandaru Widhi Kawuryan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
The Battle of Discourse of Regional Autonomy Issues in The Mass Media KAWURYAN, MEGANDARU WIDHI
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 8, No 2 (2017): May 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1199.462 KB)

Abstract

This research started by knowing how mass media constructs the reality of re- gional autonomy issues. Studies on regional autonomy issue using communica- tion science perspective are still rare, while the role of mass media, according to Severin-Tankard (2007:15) is actually to form public opinions. Observers of con- structionism such as Shoemaker (1996) think that news broadcasted by mass media can make people have a certain point of view and construct a reality of an issue in the society, including regional autonomy issues. This study used framing text analysis.The model used was Robert N. Entman’s framing (1993)because in Entman’s concept, framing can be used to describe the selection process of an issue and emphasize certain aspects of a reality by the media. In this research, there are 3 media which were studied, i.e. Kompas newspaper, Jurnal Nasional newspaper, Kedaulatan Rakyat newspaper.The result of this study showed that at micro level there was frame difference in the reporting of Kompas, Jurnal Nasional and Kedaulatan Rakyat on Regional Autonomy Issues. Analysis at meso level showed that ownership and capital factors were still rather strong in influ- encing the frames of the studied media,macro levelthe battle of discourse of regional autonomy issues make the government finally changed the policy on regional autonomy.
IMPLEMENTATION OF ROCK MINING POLICY AFTER LAW NUMBER 23 OF 2014 (STUDY OF ROCK MINING PERMIT IN SUBANG DISTRICT WEST JAVA PROVINCE) Suyasa, Gede; Hamdi, Muchlis; Teguh, Prio; Megandaru, Megandaru
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 2 December 2019
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v5i2.318

Abstract

The purpose of this study is to analyze and study the process of rock mining permit including the effectiveness and benefit from policy implementation related to the abolition of the authority of regency/city government in the rock mining activity after the enactment of Law Number 23 of 2014 in Subang Regency. The method used in this study is a qualitative method by interviewing parties related and literature review. The results of the study indicate that there are differences in the duration of the permit for rock mining due to differences in the process of issuing rock mining permits before and after the authority of the management of rock mining by the province. The social impact of the transfer of authority over the management of rock mining does not affect the surrounding community. This is due to the coordination and written agreements between the entrepreneur and the community related to the social responsibility management of the entrepreneur to the community. 
Model pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desiwantara, Desiwantara; Effendy, Khasan; Madjid, Udaya; W. Kawuryan, Megandaru
INOVASI Vol 17, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.722 KB) | DOI: 10.29264/jinv.v17i4.10308

Abstract

Model pengelolaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Kabupaten Bangka Tengah. Peneliti memilih metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu strategi yang cocok untuk menggali informasi dan memahami kenyataan obyek penelitian secara mendalam dan detail. Kemudian peneliti juga menggunakan analisis SWOT untuk mempertajam analisisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harus ada peranserta masyarakat dalam permodalan sehingga menumbuhkan rasa memiliki yang lebih besar terhadap setiap langkah usaha BUMDes; Pencatatan administrasi, pengelolaan serta perencanaan anggaran yang harus dikelola secara transparan dan akuntable; dan Manajemen kinerja yang dilakukan oleh BUMDes belum dilaksanakan dengan baik. Manajemen kinerja yaitu komunikasi antar pihak internal (pengurus/anggota) dan pihak eksternal BUMDes. Strategi BUMDes Desa Kurau Barat, Desa Padang Baru, dan Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah dengan Strategi Capital Partisipation of Community yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peningkatan evaluasi budgeting, accounting, ferformance management dan auditing yang menekankan pada partisipasi masyarakat desa.
Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Transformasional Perempuan dalam Parlemen Saepudin, Saepudin; Kawuryan, Megandaru Widhi
Jurnal Pewarta Indonesia Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Pewarta Indonesia
Publisher : Persatuan Wartawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jpi.v4i1.97

Abstract

Partisipasi perempuan dalam politik mencapai perkembangan yang signifikan dalam satu dekade ini. Semakin banyak perempuan menjadi pemimpin parlemen di Asia Pasifik, Afrika, Eropa, Amerika Serikat. Puan Maharani, Ketua DPR RI dapat disejajarkan dengan pemimpin wanita dalam parlemen dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan kominikasi politik kepemimpinan transformasional perempuan dalam parlemen. Paradigma penelitiannya, fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, dan wawancara mendalam terhadap sembilan anggota DPRRIsebagai informan yang berinteraksi dengan Puan Maharani, dan bisa memberikan informasi mengenai komunikasi politik kepemimpinan transformasional Puan Maharani. Langkah selanjutnya melakukan studi kepustakaan, dokumentasi, dan penelusuran melalui internet. Reduksi data, display, dan verifikasi/kesimpuan adalah tahapan analisis data yang digunakan dalam studi ini. Temuan penelitian ini adalah, sebagai komunikator politik, peran kepemimpinan transformasional Puan Maharani dipengaruhi oleh perjalanan panjang pengalaman berorganisasi sebelumnya. Media komunikasi yang digunakan adalah komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok yang sifatnya interaksional, baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan konstituen, serta memanfaatkan media massa, dan media sosial untuk menginformasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan parlemen. Sebagai pemimpim parlemen Puan Maharani telah berhasil membangun ruang komunikasi secara terbuka.
Pola Komunikasi Politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Indah Laila Rahma; Megandaru Widhi Kawuryan
Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/wartaiski.v4i2.137

Abstract

Untuk mewujudkan partisipasi pembangunan, peran komunikasi politik sangat penting. Semua aktivitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan pemangku kepetingan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi politik, namun permasalahannya tidak seluruh individu, kelompok dan masyarakat, paham dengan pola komunikasi yang dilakukan dalam suatu komunitas tertentu, apa lagi di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi politik pemerintah dalam upaya peningkatan pertisipasi pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Ngrandah, Kecamatan Toroh,  Kabupaten Grobogan. Pendekatan riset ini adalah kualitatif. Metode risetnya adalah metode studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tahap observasi, wawancara mendalam, triangulasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui enam langkah: (1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; (2) membaca keseluruhan data; (3) menganalisis secara lebih detail melalui coding; (4) membuat tema berdasarkan hasil kategorisasi sesuai tujuan penelitian; (5) menyajikan laporan dalam bentuk deskripsi/narasi kualitatif; (6) menginterpretasikan atau memaknai data yang sudah tersedia. Temuan penelitian adalah, pola komunikasi politik berlangsung dua arah, yaitu top down dan bottom up. Peran dari Kepala Desa cukup dominan. Kepala Desa memilih komunikasi dalam bentuk diskusi (dialog) dengan masyarakat secara transaksional, namun sayangnya partisipasi masyarakat desa Ngrandah dalam program dana bantuan BSPS masih rendah.
Sustainable Tourism Development in Indonesia: Bibliometric Review and Analysis Megandaru Widhi Kawuryan; Aqil Teguh Fathani; Eko Priyo Purnomo; Lubna Salsabila; Novia Amirah Azmi; Deni Setiawan; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman
Indonesian Journal of Geography Vol 54, No 1 (2022): Indonesian Journal of Geography
Publisher : Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/ijg.64657

Abstract

Along with the many potentials in developing the tourism sector and impressive research in the tourism sector, in the last ten years, interest in studying and researching the sustainability of the development of Indonesia's tourism sector has continued to increase significantly. However, despite the increase, the scientific literature published so far has not evaluated in detail the sustainability of Indonesia's tourism development. This study analyzed 861 articles published until February 2021 in the Scopus database on Indonesia's tourism development sustainability. In conducting the analysis, the VosViewer software was used to find results about the most contributing authors, the number of citations, regions, organization, publica-tions and co-occurrences of keywords that could provide new gaps in future research. The results obtained showed trends and impacts of literature published to date, then new gaps/novelties for further research related to the themes of sport tourism, mangrove tourism, sharia tourism and Indonesia's tourism resilience were found. With these results, the next researchers should raise the theme so that Indonesian tourism's sustainability can develop adequately to have a more significant impact in the future.
Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana Alma Arif; Megandaru W. Kawuryan
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10071

Abstract

Sejak 2015, pemilihan kepala daerah serentak dilakukan untuk memilih gubernur dan walikota/ bupati yang akan mengakhiri pekerjaannya. DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah pada tahun 2017 juga melakukan pilkada serentak dan berakhir pada tahun 2022. Permasalahan yang muncul ketika kewajiban regulasi tentang pilkada, presiden dan wakil presiden dilakukan serentak pada tahun 2024. Antara tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, berdasarkan peraturan tersebut, Gubernur DKI Jakarta akan diisi oleh gubernur sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh gubernur sementara untuk mengurus Provinsi DKI Jakarta tentunya akan menimbulkan persoalan yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan, dampak dan akibat jika Gubernur DKI Jakarta diisi oleh gubernur sementara dan berusaha memberikan solusi dan alternatif dari permasalahan tersebut. Paradigma pragmatis dengan desain penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pilkada di DKI sebaiknya dilakukan pada tahun 2022 untuk menghindari waktu kepemimpinan pejabat pelaksana gubernur yang panjang.
Implementation of a Palm Oil Based Biofuel Policies in the Realization of Sustainable Development in Musi Banyuasin District Iskandar Syahriyanto; Erliana Hasan; Udaya Madjid; Megandaru W. Kawuryan
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4577

Abstract

This research intends to analyze the implementation of policies, factors that influence the implementation of oil palm-based biofuels in Musi Banyuasin District, to further formulate a model for implementing policies related to renewable energy. Research uses qualitative descriptive methods with an inductive approach. Research data obtained through interviews, observations and document tides. The results of the research findings were identified: 1) Implementation of the biofuel policy is quite good where the policy through the development program of the natural product processing industry and downstream industry, revitalization and replanting of plantation land, data collection on smallholder plantations, agrarian reform, and development pays attention to environmental impacts and climate change; 2) factors that influence the successful implementation of policies namely regional leadership determination, support from actors in the target environment. While the factors that influence the failure of policy implementation are the absence of SOPs, budget shortages, weak coordination, and uneven political will; and 3) The Sustainable Renewable Energy Policy Implementation Model consists of dimensions of the policy context, implementing context, policy objectives, and sustainability consensus.
Implementation of Delegation of Authority from District to Camat in Public Services at Way Kanan District Lampung Province Arie Anthony Thamrin; Muchlis Hamdi; Djohermansyah Djohan; Megandaru W. Kawuryan
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.2902

Abstract

The delegation of authority from the Regent of Way Kanan to the sub-district head is a pattern of delegation of government authority which forms the basis for the implementation of roles and responsibilities as well as the implementation of the duties and functions of the sub-district office. With the delegation of authority, the camat can certainly optimize its role as the front line of public services. The Regent's political desire to delegate some of his authority in the context of accelerating services to the community, secondly the Regent's political will to make the sub-district a community service center, the third is the logoowa of regional technical institutions to delegate technical authority that can be carried out by the Camat in implementing various government policies and activities so as to increase satisfaction. public services in the community. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that, aspects of the procedures in the appointment of Way Kanan, Way Kanan Regency, Lampung Province, had tried to support the placement of Way Kanan according to the technical science of government in carrying out its main tasks and functions, but not yet fully due to limited human resources in Way Kanan Regency. . The implementation of the delegation of authority from the Regent to the Camat in Way Kanan Regency, Lampung Province as well as the implementation of the authority of the Camat in Way Right Regency has not been carried out effectively because it does not yet have an accommodatively regulated authority limit.
Implementation of One Door Integrated Service Policy in Bekasi Regency and Bekasi City of West Java Province Budi Santosa; Muh Ilham; Sampara Lukman; Megandaru W. Kawuryan
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.3765

Abstract

The government has set a specific target regarding the improvement of the ease of doing business index. Facts on the ground show that the condition of licensing services is still faced with the performance of the apparatus, overlapping regulations, convoluted procedures, unclear completion times and high licensing costs, many requirements that must be met, unresponsive attitude of officers, inadequate facilities and services. Less supportive. Concretely, licensing issues that have given rise to legal problems Corruption faced by the Bekasi Regent is related to the Meikarta Mega Licensing project even though the service assessment status has reached Prima. The purpose of this study was to analyze the implementation of the one-stop integrated service policy and formulate a model for the implementation of the one-stop integrated service policy. This study uses the theory of policy implementation proposed by Grindle which consists of policy content and policy context. The research approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive type of research. The data analysis technique used is data reduction and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the One Stop Integrated Service Policy in Bekasi Regency and Bekasi City chose the same policy direction, namely the Public Service Mall as a brand of integrated service policy, but in reality even though it was centered on the Public Service Mall there were still many licenses that were not well communicated with the community so that there are still many process constraints, from the aspect of policy content there are also too many derivative technical policies that regulate, resulting in the ineffectiveness of the integrated service policy. The model generated from this research is a modification of the grindle policy model that can streamline policy implementation.
Co-Authors Alma`arif, Alma`arif Aloisius Giyai Arie Anthony Thamrin Budi Santosa Deni Setiawan Desiwantara, Desiwantara Dessi Aflenasari Djohermansyah Djohan Effendy, Khasan Eko Priyo Purnomo Elen Lian Ella l. Wargadinata Erliana Hasan Fathani, Aqil Teguh Ikhbaluddin Ikhbaluddin Indah Laila Rahma Iskandar Syahriyanto M. Aries Djaenuri Madjid, Udaya Mochammad Iqbal Fadhlurrohman Muchlis Hamdi Muchlis Hamdi Muh Ilham Muh. Rival Payapo Murtir Jeddawi Nasution, Annio Indah Lestari Niken F. Ernungtyas Novia Amirah Azmi Poppy Ruliana Riviani E. Prapti Salsabila, Lubna Sampara Lukman Suyasa, Gede Teguh, Prio Yudi Rusfiana